1,720,961 research outputs found
Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020)
No full textKebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah. Berbagai kewenangan yang diserahkan dilaksanakan oleh perangkat daerah selaku pembantu Kepala daerah. Oleh karena itu, Perangkat daerah menjadi ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi menunjukkan hasil kinerja yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Metode yang digunakan adalah metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pengumpulan data dilaksanakan melalui pengisian tabel yang didasarkan atas 11 variabel yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Tabel yang telah diisi kemudian diverifikasi melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh bukti pendukung pelaksanaan agar hasil analisis menjadi valid. Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Pelaksana Teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kematangan perangkat daerah penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masuk pada kategori “Sangat Rendah” dengan skor 18. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Pemerintah daerah berupaya memenuhi persyaratan pada variabel dengan tingkat kematangan yang sangat rendah yakni penjaminan mutu pelayanan, pendidikan dan pelatihan aparatur, analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas, sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur, manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur, dan budaya organisasi.
Kata Kunci: , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kinerja Sangat Rendah.
 
Political Dynasties and Legal Loopholes in Regional Elections: a Case Study of Families of Regional Officials in the 2024 Political Year
Get PDFThe phenomenon of political dynasties in regional head elections continues to show an upward trend, especially in the lead-up to the 2024 Simultaneous Regional Elections. In an electoral democracy, the domination of power by incumbent families poses a serious threat to the principles of meritocracy, fair competition, and public accountability. The re-emergence of prominent names from the inner circles of regional political families indicates that power is no longer contested through open mechanisms, but rather inherited structurally through kinship networks and political patronage. This research employs a qualitative approach with a normative-empirical design. Data were obtained through a literature review of legislation, Constitutional Court rulings, as well as research reports and scholarly publications related to political dynasties and regional elections. The primary aim of this research is to examine the relationship between legal loopholes in regional election regulations and the rise of political dynasties, as well as their impact on the quality of democracy and local governance. The findings reveal that the absence of substantive norms limiting the candidacy of incumbent family members creates a legal gap that is exploited to perpetuate power. The annulment of Article 7 letter r of Law No. 8 of 2015 by the Constitutional Court has further legitimized political dynasties within a system that remains democratically unconsolidated. The consequences include declining leadership quality, increased conflicts of interest, weakened oversight, and a growing number of corruption cases in regions dominated by political dynasties. This phenomenon also narrows the space for political competition and strengthens the dominance of local oligarchies in electoral contests.Fenomena politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah terus menunjukkan tren peningkatan, terutama pada Pilkada Serentak 2024. Dalam sistem demokrasi elektoral, dominasi kekuasaan oleh keluarga petahana menjadi ancaman serius terhadap prinsip meritokrasi, persaingan sehat, dan akuntabilitas publik. Munculnya kembali nama-nama besar dari lingkaran keluarga pejabat daerah menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi direbut melalui mekanisme terbuka, melainkan diwariskan secara struktural melalui jejaring kekerabatan dan patronase politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta laporan riset dan publikasi ilmiah terkait politik dinasti dan pilkada. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji keterkaitan antara celah hukum dalam regulasi pilkada dengan menguatnya politik dinasti, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya norma substantif yang membatasi pencalonan keluarga petahana menjadi celah legal yang dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan. Pembatalan Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 oleh Mahkamah Konstitusi memperkuat legitimasi politik dinasti dalam sistem yang belum terkonsolidasi secara demokratis. Dampaknya mencakup menurunnya kualitas kepemimpinan, meningkatnya konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, dan bertambahnya kasus korupsi di daerah yang dikuasai oleh dinasti politik. Fenomena ini juga mempersempit ruang kompetisi politik dan memperbesar dominasi oligarki lokal dalam kontestasi elektoral
Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR
No full textPenelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan aplikasi SP4N-LAPOR dengan menggunakan teori efektivitas menurut (Martini, 1987) yang diukur melalui tiga pendekatan yaitu: pendekatan sumber, pendekatan proses, pendekatan sasaran. Desain penelitian menggunakan desain kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling kepada 11 orang, meliputi: Kepala Dinas, Kepala Bidang Layanan Informasi, Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Dinas yang terintegrasi dengan Aplikasi SP4N-LAPOR, 2 orang Staf Layanan Informasi Publik, dan 3 orang Pengguna Aplikasi. Teknik penentuan validitas keabsahan data dilaksanakan melalui strategi triangulasi sumber sedangkan Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Aplikasi SP4N-LAPOR belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih dibutuhkannya adaptasi untuk meningkatkan jumlah input ke dalam aplikasi, belum ada kejelasan standar kategorisasi laporan, dan perlunya penambahan waktu sosialisasi kepada masyarakat.
Kata Kunci: Aplikasi SP4N-LAPOR; Efektivitas; Pelayanan Publik; Pengaduan Masyaraka
STRATEGI PRIORITAS UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)
No full textAbstractDevelopment is an important factor in the administration of government, especially inthe regions. Good development must consider the balance between economic, socialand environmental, which is referred to as sustainable development. Development inthe Pulogadung Industrial Area has not fulfilled the element of sustainable development.There are strategies by SWOT analysis to realize sustainable development in thepulogadung industrial area are Intensifying supervision of industrial activities; Encourageand facilitate community-based environmental education; Providing training to employees;Socializing environmentally friendly waste management to the public; Holdingregular coordination with other areas to minimize urbanization; Tightening enforcementagainst companies that violate the rules; Encourage stakeholders to care for the environment;and Doing the physical and inner guidance to the public.The method used in this research is qualitative descriptive with quantitative data usage.The data used are primary data and secondary data. Informants and respondentsinvolved in this study amounted to 81 people who are environmental experts, environmentallaw enforcement officers, Pulogadung Industrial Zone and society. The techniqueof collecting data through interviews, observation, documentation and questionnaireswere analyzed using triangulation techniques and Analytical Hierarchy Process(AHP). The research instrument is the researcher himself.The conclusion of this research are: The Priority Strategy of the Local Government ofDKI Jakarta To Realize Sustainable Development Around the Pulogadung IndustrialArea which was analyzed using Expert Choice 11 is Tightening law enforcement againstcompanies that violate the rules with a weight of 0.226 and a consistency index value of0.03 which means that the assessment of the experts is consistent. Recommendations forthis research are: Law enforcement needs to be tightened again by adding law enforcementpersonnel/ staff and adding environmental complaints posts.Keywords: priority strategy, sustainable development, pulogadung industrial estat
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR )
No full textAbstrakStudi latar belakang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusiPajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hal ini merupakankonsekuensi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dimana pemerintahdaerah membutuhkan sumber pembiayaan untuk melaksanakan tugas pokok danfungsinya di daerah.Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, serta data penelitiandalam tulisan ini adalah data sekunder.Berdasarkan hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitasyang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah(107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar(157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%). Saran yangdiberikan penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu lebihmeningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan seluruh potensi pajak daerah,melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pemungutan pajak, mensosialisasikankepada seluruh stakeholder, melakukan pemungutan pajak langsung ke masyarakat.Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intesifikasi dan ekstensifikasipajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daera
The Influence of The Competence of Apparatus and Information Systems on Public Political Participation in the Election of Regional Heads of The Covid-19 Pandemic Era
Get PDFRegional head elections are one of the instruments to realize the implementation of democratic regional government because the community can directly choose the desired candidate to lead the implementation of government in the future. This research method is used combined research approaches (mixed methods), namely quantitative research approaches and qualitative researc
EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZIN USAHA PERDAGANGAN MELALUI PROGRAM PAPA JOSS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas dari Program PAPA JOSS dalam pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisi melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PAPA JOSS di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan dari lima dimensi yang dikaji sudah berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus perizinan, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, dan masyarakat sangat terbantu karena tidak perlu menghabiskan uang dan tenaga untuk datang langsung ke kantor untuk pengurusan pelayanan perizinan usaha perdagangan
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
- …
