28 research outputs found
Efektivitas pengawasan terdakwa sebagai Tahanan kota : Studi kasus putusan No.867/Pid/B/2008/PN.Mks.
x-76 hl
Efektivitas pengawasan terdakwa sebagai tahanan kota : Studi kasus puusan no. 867/Pid.B/2008/Pn.Mks
x, 77 h
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TENAGA KERJA PADA INDUSTRI MEBEL DI KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keuntungan, modal
usaha dan lama usaha terhadap jumlah tenaga kerja industri mebel di Kecamatan
Gadingrejo Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan, modal usaha dan
lama usaha mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja industri
mebel. Secara keseluruhan pengaruh besarnya keuntungan, modal usaha dan lama
usaha terhadap jumlah tenaga kerja industri mebel sebesar 0,842 atau 84,2%,
sedangkan sisanya sebesar 0,158 atau 15,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar
analisis ini. Kesimpulan penelitian ini adalah keuntungan (X
1
), modal usaha (X
)
dan lama usaha (X
) mempunyai hasil yang signifikan secara bersama – sama
terhadap jumlah tenaga kerja industri mebel dengan nilai F
3
sebesar 68,624
dengan probabilitas F
hitung
hitung
sebesar 0,000. Secara parsial keuntungan (X
)
memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,010, modal usaha (X
) memiliki nilai
probabilitas t sebesar 0,000, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t
lebih kecil dari level of significance (α = 0,05) atau mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Lama usaha (X
3
2
) memiliki nilai
probabilitas t sebesar 0,177, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t
lebih besar dari level of significance (α = 0,05) atau tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap jumlah tenaga kerja
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TENAGA KERJA PADA INDUSTRI MEBEL DI KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keuntungan, modal
usaha dan lama usaha terhadap jumlah tenaga kerja industri mebel di Kecamatan
Gadingrejo Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier
Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan, modal usaha dan
lama usaha mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja industri
mebel. Secara keseluruhan pengaruh besarnya keuntungan, modal usaha dan lama
usaha terhadap jumlah tenaga kerja industri mebel sebesar 0,842 atau 84,2%,
sedangkan sisanya sebesar 0,158 atau 15,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar
analisis ini. Kesimpulan penelitian ini adalah keuntungan (X
1
), modal usaha (X
)
dan lama usaha (X
) mempunyai hasil yang signifikan secara bersama – sama
terhadap jumlah tenaga kerja industri mebel dengan nilai F
3
sebesar 68,624
dengan probabilitas F
hitung
hitung
sebesar 0,000. Secara parsial keuntungan (X
)
memiliki nilai probabilitas t sebesar 0,010, modal usaha (X
) memiliki nilai
probabilitas t sebesar 0,000, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t
lebih kecil dari level of significance (α = 0,05) atau mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Lama usaha (X
3
2
) memiliki nilai
probabilitas t sebesar 0,177, nilai ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas t
lebih besar dari level of significance (α = 0,05) atau tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap jumlah tenaga kerja
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH TENAGA KERJA PADA INDUSTRI MEBEL DI KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
This research aim to know influence of advantage, capital employed and
age of effort to amount of labour furniture industries in District of Gadingrejo
Pasuruan City. This research use analysis of multiple regressions. Result of
research indicate that advantage, capital employed, and age of effort have
significance influence to amount of labour furniture industries. As a whole its
major effect of advantage, capital employed and age of effort to amount of labour
furniture industries equal to 0,842 or 84,2%, while the rest equal to 0,158 or
15,8% influenced by other factor outside the analysis. Conclusion this research
show that advantage (X1), capital employed (X2) and age of effort (X3) have
result which simultaneously significance to amount of labour industries with F
value equal to 68,624 with probability of F value equal to 0,000. Partially,
advantage (X1) have value of t probability equal to 0,010, capital employed (X2)
have value of t probability equal to 0,000 this value indicate that probability value
t smaller than significance of level (α = 0,05) or have influence which significance
to amount of labour furniture industries. Age of effort (X3) have value ot t
probability equal to 0,177, this value indicate that probability value t higher than
significance of level (α = 0,05) or haven’t influence which significance to amount
of labour furniture industries
Analisis Perlindungan Konsumen Pada Penerapan Pembulatan Harga Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Penjual
This study provides a description of consumer protection for the right to change money in buying and selling transactions in several minimarkets in Makassar. This study aims to determine the form of payment transactions at minimarkets and the legal consequences of price fixing with unavailable nominal currency. This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach through the methods of observation, interviews and documentation. The results obtained explain that several minimarkets as objects of research have implemented promotional methods to attract consumers' interest by applying nominal prices, which in fact some of them no longer exist in the use of currency in Indonesia such as Rp. 8.990,- (eight thousand nine hundred and ninety rupiah). In addition, sellers also often take advantage of rounding off prices, which basically can still be accommodated in currency denominations such as Rp. 9.900, - in which consumers often refuse a refund of Rp. 100,- or the seller replaces the change by using other products such as candy. This kind of trading practice According to Law Number 8 of 1999 there are 5 articles of violation, namely as follows: Violation of article 9 letter (a), article 10 letter (a), article 15, and related to sanctions for transferring change into candy based on the law Number 7 of 2011 then this has violated Article 8 of the UUPK, as a result of this violation can be punished with 5 years in prison or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah), as stated in Article 62 paragraph 1 of the UUPK. (3).Penelitian ini memberikan deskripsi mengenai perlindungan konsumen atas hak uang kembalian pada transaksi jual beli di beberapa minimarket kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transaksi pembayaran pada minimarket dan akibat hukum dari penetapan harga dengan nominal matau uang yang tidak tersedia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa pada beberapa minimarket sebagai objek penelitian telah menerapkan cara-cara promosi untuk menarik minat konsumen dengan menerakan nominal harga yang pada kenyataannya nominal tersebut sebagiannya sudah tidak ada lagi dalam penggunaan mata uang di Indonesia seperti Rp. 8.990,- (delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Selain itu, penjual juga seringkali memanfaatkan pembulatan harga yang pada dasarnya harga tersebut masih bisa diakomodir dengan pecahan matauang seperti Rp. 9.900,- yang pada transaksinya konsumen sering menolak pengembalian uang sebesar Rp. 100,- atau pihak penjual mengganti kembalian tersebut dengan menggunakan produk lain seperti permen. Praktik niaga seperti ini Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat pelanggaran 5 pasal yakni sebagai berikut: Pelanggaran pasal 9 huruf (a), pasal 10 huruf (a), pasal 15, dan terkait sanksi pengalihan uang kembalian menjadi permen berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 maka hal ini telah melanggar pasal 8 UUPK, akibat pelanggaran tersebut dapat di pidana 5 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 62 ayat 1 UUPK. (3)
Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 1607/Pid.Sus/2020/Pn.Mks)
Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan Narkotika dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kepemmilikan narkotika. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 1607/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti yang sah
Penegakan Hukum Proses Identifikasi dan Profiling Pelaku Hoaks di Media Sosial
ABSTRACT: This research aims to analyze the methods used by the writer in order to spread hoaxes on social media. Other relevant reading literatures, as well as correlated online data journal, connecting with the issue to discussion of this reseach. The data obtained were analyzed qualitatively to obtain a systematic and consistent flow to facilitate analysis. The results are expected to provide a description of the correct solution that should be able to solve the substance of the problem, the identification process is carried out by tracking the IP address of the perpetrator, proven by the url link created and the motive in the dissemination of hoax ness by investigators is analyzed with the help of psychological science to provide legal certainty there indications of violations or crimes underlying the action of the perpetrators of the spread of hoax, and through the existing legal regulations in Indonesia these acts cointain.
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara yang digunakan oleh penyidik dalam menjerat pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif, merupakan penelitian yang mempergunakan data kepustakaan, data studi kepustakaan seperti sumber yang relevan termasuk literatur bacaan lainnya, serta data dari jurnal online yang berkorelasi langsung dengan pembahasan penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan alur sistematis dan konsisten dalam memudahkan analisis. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan preskripsi mengenai solusi tepat yang seharusnya dapat mengatasi substansi permasalahan, proses Identifikasi dilakukan dengan melacak IP Address pelaku, dibuktikan dengan url link yang dibuat dan motif dalam penyebaran berita hoaks oleh penyidik dianalisis dengan bantuan ilmu psikologi untuk memberikan kepastian hukum bahwa ada indikasi pelanggaran atau kejahatan yang melatarbelakangi perbuatan pelaku penyebaran hoaks dan melalui aturan hukum yang ada di Indonesia perbuatan tersebut mengandung unsur pidana
Analisis Sanksi Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika dalam Mewujudkan Proses Diversi
ABSTRACT: This research aims to: (1) analyzing legal sanctions against children-narcotics dealers in realizing the diversion process. (2) analyze efforts to enforce diversion on children-narcotics dealers in realizing the diversion process. The method of presenting data in this research was carried out using library research, which is method of collecting data by searching and reviewing library materials. The results of this research show that: (1) Legal sanctions against children who distribute drugs still consider child's survival and growth and development. (2) The implementation of diversion at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in court can be carried out on children who are distributing narcotics for the first time. To realize justice and benefit in providing legal sanctions for children who traffic in narcotics, the diversion policy for children who are criminals remains under government supervision and guidance to ensure that these children no longer repeat their actions.
ABSTRAK: Penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis sanksi hukum terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi. (2) Untuk menganalisis upaya pemberlakuan diversi terhadap anak pengedar narkotika dalam mewujudkan proses diversi. Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sanksi hukum terhadap anak yang mengedarkan narkoba tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. (2) Pemberlakuan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan dapat dilakukan terhadap anak yang baru pertama kali mengedarkan narkotika. Untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan teradap pemberian Sangsi Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkotika maka kebijakan diversi terhadap anak pelaku pidana tetap berada dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah demi memastikan bahwa anak tersebut sudah tidak lagi mengulangi perbuatannya
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks)
Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika. Penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua, yaitu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2). berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
