1,720,986 research outputs found
Pengabaian Anti Discriminatory Policy terhadap Pelamar Kerja atas Dasar Defisiensi Penglihatan Warna dalam Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pemerintah di Indonesia
Get PDFProtection of human rights for persons with disabilities is one of the objectives of the state to realize welfare that can provide a sense of security for its citizens. One of the efforts that has been realized by the government is to ratify the convention on the rights of persons with disabilities, as a form of guarantee and respect and fulfillment of a series of rights in persons with disabilities, especially people with color vision deficiency who have actually provided a decent livelihood without discrimination. Based on that axiom, the author conducted this study to analyze the implementation of procedures or policies for people with disabilities in obtaining employment in accordance with the instruments of the International Labour Organization. The research method used is a type of empirical legal research. The results of this study show that there are still crucial legal polemics related to limitations and discrimination in the recruitment process, both in government agencies and other private companies that are not in accordance with Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Thus, the state\u27s goal to provide protection and respect has indirectly disappeared and eroded due to unfair requirements in labor recruitment in Indonesia.Keywords: Color Vision Deficiency, Labor Recruitment Process and Discrimination AbstrakPerlindungan terhadap hak asasi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang dapat memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Salah satu upaya yang telah terealisasikan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, sebagai bentuk jaminan dan penghormatan dan pemenuhan serangkaian hak pada diri penyandang disabilitas, terkhusus penyandang defisiensi penglihatan warna yang secara nyata telah memberikan penghidupan secara layak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan aksioma itulah penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisa implementasi prosedur ataupun kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan instrument dari International Labour Organization. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan masih adanya polemik hukum yang krusial terkait limitasi dan diskriminasi dalam proses rekruitmen, baik itu pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sehingga, tujuan negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan secara tidak langsung telah sirna dan terkikis akibat tidak adilnya syarat dalam rekruitmen tenaga kerja di Indonesia.Kata Kunci: Defisiensi Penglihatan Warna, Proses Rekruitmen Tenaga Kerja dan Diskriminas
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia
Get PDFThe purpose of this research is to analyze the differences in the implementation of a legal system between the Bankruptcy Law system in America and in Indonesia, specifically regarding PKPU in Indonesia based on Law no. 37 of 2004 and Company Reorganization based on Chapter 11 US Bankruptcy Code in America. This research needs to be carried out because there are several opinions that the bankruptcy law in Indonesia does not provide sufficient protection to debtors who have good intentions, because currently there is a tendency to interpret bankruptcy as the same as liquidation. The method used in this research is juridical-normative with a conceptual approach and a comparative approach. The research is more focused on comparing the effectiveness and application of the United States bankruptcy law system and the Indonesian bankruptcy law system, which has not been explained comprehensively in previous research. The results of this research show that there are differences between PKPU as a concept in Bankruptcy Law in Indonesia, and the concept of Company Reorganization in Bankruptcy Law in America. From the research results, it is explained that company reorganization is also part of debt restructuring in the PKPU concept, where by reorganizing, companies can analyze the causes of their financial difficulties so they can immediately find the best solution. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis terakit perbedaan pelaksanaan suatu sistem hukum antara sistem Hukum Kepailitan di Amerika dengan di Indonesia tepatnya mengenai PKPU di Indonesia berdasarkan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 dan Reorganisasi Perusahaan berdasarkan Chapter 11 US Bankruptcy Code di Amerika. Penelitian ini perlu dilakukan karena terdapat beberapa pendapat bahwa Undang-Undang kepailitan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitur yang beriktikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia yang mana hal ini belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan antara PKPU sebagai sebuah konsep dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, dengan konsep reorganisasi perusahaan dalam Hukum Kepailitan di Amerika. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa reorganisasi perusahaan juga menjadi bagian dari restrukturisasi utang dalam konsep PKPU yang mana dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik.
BATASAN USIA DEWASA DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan usia dewasa yang ideal dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan perbedaan penetapan batasan usia dewasa antara Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang Penetapan batasan usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan kesesuaian perubahan batasan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan dengan batas usia dewasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), didukung dengan data-data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa penetapan usia dewasa dalam Undang-Undang perkawinan sebagai salah satu upaya pencegahan tingginya angka perkawinan pada anak, penetapan usia 21 tahun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih ideal dibandingkan penetapan usia 19 tahun dalam Undang-Undang perkawinan yang dapat diartikan sebagai perjalanan dari masa kanak-kanak menuju dewasa yaitu usia remaja
Determination of the Best Principles for Children in Divorce Cases: A Legal Analysis of the Cibinong Religious Court Decision Number 1042/Pdt.G/2019
Get PDFThe purpose of this study is to determine the best principles for children in determining child custody, as well as to determine the legal considerations decided by the judge in determining child custody. This study is motivated by the number of divorce cases in Indonesia and the many children who become victims of conflict or parents. This study focuses on examining the best interests of children and legal considerations for judges in determining child custody arrangements due to divorce. This study uses a normative legal method with a case approach (Case Approach) and a statutory approach (Statute Approach), as well as library research data collection techniques. Custody is in line with the basic principles in Indonesian state regulations, namely the principle of the best interests of children. The results of this study indicate the provisions of Article 105 and Article 156 of the Compilation of Islamic Law. Article 105 of the Compilation of Islamic Law, explains that the provisions of the law on child custody which automatically grant custody to the mother, must be interpreted contextually. The main parameter that must be used as a reference is the best interests of the child. If the best interests of the child are not realized, then Article 105 of the Compilation of Islamic Law must be set aside and the judge must be guided by the best interests of the child. Although Article 105 of the Compilation of Islamic Law grants custody to the mother, the panel of judges also considers the father's ability and readiness to care for the child. The panel of judges decided to divide custody proportionally. For younger children, who still need intensive attention, custody is given to the mother. However, for older children, who are more emotionally stable, custody is given to the father. The panel of judges considered that this was the best solution to ensure the welfare of both children
KEBERADAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI KONSEPHAK MENGUASAI OLEH NEGARA
Get PDFPenelitian ini membahas tentang masalah mengenai masyarakat hukum adat terutama hak mengusai terhadap tanah adat atau yang dikenal dengan sebutan Hak Ulayat. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila negara dan masyarakat tidak selaras dalam memenuhi kewenangan dan kewajibannya dalam hak menguasai tanah yang berdampak pada pemanfaatan sumber dayanya. Penelitian ini difokuskan menganalisis Putusan MK bagi masyarakat hukum adat terhadap perubahan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif dan mempergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Selain itu juga digunakan pendekatan kasus yang digunakan untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang yang terkait dengan masyarakat hukum adat. Hasil dari penelitian ini adalah menampilkan hasil kepastian hukum bagi hak masyarakat hukum adat dalam menguasai wilayah ulayatnya dalam pengelolaan dan pemanfaatanya yang dikuasai oleh Negara dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Kehutanan sehingga negara tidak ditempatkan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai penguasa yang berwenang mengatur dan mengurus tanah dapat menjalankan kewenangannya terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia
TRANSAKSI JUAL BELI SKINS GAME STEAM MELALUI GROUP FACEBOOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK
Get PDFABSTRAKPerdagangan ialah suatu keperluan yang penting bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan hukum terkait dengan Transaksi jual beli skins game steam melalui group facebook dalam perspektif hukum kontrak. Penelitian yuridis normatif ini bersifat deksriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang yang ada (statue approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan Perlindungan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Skins di Aplikasi Steam Melalui Group Facebook Dapat Dilakukan dengan Mempertimbangkan Perspektif Hukum Kontrak yaitu dapat dilakukan dikarenakan orang yang telah melakukan wanprestasi telah melanggar asas perjanjian hukum kontrak. Transaksi jual beli online antara pembeli dan penjual tidak saling bertatap muka sehingga hal itu menjadi sulit untuk melakukan tuntutan secara langsung. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan bukti – bukti yang sesuai pada yang tertera yaitu bukti transfer, bukti pesan text, nama alamat, nomor telepon, nomor rekening pelaku usaha.Kata kunci: kontrak; transaksi; tuntutan; wanprestasi.
ABSTRACTTrade is an important requirement for people to meet their needs. In this study, the aim is to analyze legal protection related to the sale and purchase transaction of steam game skins through the Facebook group from the perspective of contract law. This normative juridical research is descriptive and uses the existing law approach. (sculpture approach). The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that legal protection in buying and selling skins on the Steam application through the Facebook group can be carried out by considering a contract law perspective, namely that it can be carried out because people who have defaulted have violated a contract law agreement. Online buying and selling transactions between buyers and sellers do not meet face-to-face, so it becomes difficult to make direct agreements. The aggrieved party can submit evidence according to what is stated, namely proof of transfer, proof of text messages, name, address, telephone number, and account number of the business actor.Keywords: agreement; contract; default; transaction
- …
