1,721,060 research outputs found
Kewirausahaan: Tinjauan Intrapreneurship, Entrepreneurship, dan Etos Kerja untuk Mencegah Korupsi
Get PDFBuku ini terdiri atas 3 bagian, yaitu: pertama, membahas mengenai Intrapreneurship atau lebih dikenal dengan istilah kewirausahaan
korporasi. Pembahasan difokuskan tentang bagaimana nilai-nilai wirausaha itu diperlukan meskipun kita menjadi seorang karyawan, bahkan
itu yang harus dibudayakan oleh perusahaan agar bisa mendukung kemajuan bisnis dan juga mampu mensejahterakan karyawan yang pada
akhirnya diperlukan untuk mengurangi budaya korupsi.
Kedua, buku ini membahas mengenai karyawan yang memilih untuk merintis usaha. Artinya, bagaimana kewirausahaan itu bisa
dijalani berbarengan dengan kewajibannya sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Kita akan bersama-sama mendalami etos kerja yang
xiharus dimiliki karyawan yang menekuni profesi sebagai seorang yang
juga merintis usaha. Harapannya, keduanya Intra dan Entrepreneurship
ini bisa mencegah korupsi dan ikut serta mewujudkan kesejahteraan
para karyawan.
Ketiga, buku ini membahas mengenai etos kerja yang harus dimiliki oleh para karyawan yang akan menekuni Intra dan Entrepreneurship ini. Semuanya adalah hal yang positif dan cukup menantang untuk dilakukan.
Buku ini tidak membahas sisi politis dari kasus korupsi yang
banyak dan sedang ditangani KPK. Buku ini akan lebih memfokuskan kepada Intrapreneurship atau kewirausahaan korporasi dan Kewirausahaan itu sendiri sebagai salah satu upaya agar bisa mengurangi
korupsi di berbagai aspek dan bidang yang ada di Indones
Zona-Zona Laut Unclos
No full textKonferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Tahun 1982 untuk mengatur masalah kelautan telah
menghasilkan Konvensi Hukum Laut (The United Nations
Convention on the Law of the Sea) dengan 320
pasal dan 9 lampirannya. Jika dibandingkan dengan
hasil konferensi-konferensi sebelumnya, konvensi ini
mengatur secara lengkap dan menyeluruh tentang semua
rejim-rejim Hukum Laut.
Tujuan penulisan buku ini adalah untuk membantu
memahami dan memberikan pengertian terhadap rangkaian
ketentuan pasal demi pasal konvensi tersebut
dalam satu kesatuan bahasan berdasar rejim lautnya
yang ada dalam suatu negara pantai. Harapan penulis,
dengan terbitnya buku ini akan mempermudah mahasiswa
Fakultas Hukum atau siapa pun untuk dapat
memahami Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan dalam
konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982
tentang Hukum Laut tersebut.
lsi buku ini disusun berdasarkan urutan rejim atau
zona laut yang dimulai dari I aut teritorial, zona tambahan,
zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, 1·aut lepas, dan
kawasan dasar laut internasional. Khusus kepentingan
negara kepulauan yang diakui dalam konvensi, dan berkaitan
dengan pembahasan rejim laut kepulauannya,
penulis membahasnya dalam bab tersendiri setelah zona
tambahan. Dalam bab-bab terakhir, penulis membahas
tentang penyelesaian sengketa yang dapat timbul dalam
penentuan atau pembagian ruang samudera (ocean
space) dan perlindungan lingkungan laut dari kerusakan
atau bahaya pencemaran.
Penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan
dalam terbitan buku pada cetakan pertama ini. Di
sam ping itu, pembahasan secara lengkap dan sempurna
dari rangkaian kesatuan bahasan rejim laut dari pasal
per pasal konvensi tersebut tentunya masih jauh dari
harapan pembaca. Untuk itu, demi kesempurnaan buku
ini pada cetakan kedua dan cetakan-cetakan berikutnya,
penulis menerima kritik dan saran dengan sikap terbuka.
Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaa!
bagi para pembaca untuk memahami ketentuanketentuan
Hukum Laut lnternasional yang dimaksud
dalam konvensi tersebut. Lebih dari itu, semoga buku
ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan
bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta
Penanganan Pengungsi di Indonesia : Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional
No full textBuku ini selain menyoroti persoalan eks pengungsi Timor Leste dari aspek hukum juga menyarankan langkah yang perlu diambil pemerintah Indonesia dalam menangani masalah tersebut, yang tentunya tidak hanya dari sudut hukum, melainkan juga atas pertimhangan hak asasi manusia, teknis hukum, politis, dan administratif. Saran untuk pemerintah Indonesia tersebut diharapkan dapat menghasilakn kondisi yang lebih pasti dan tidak menimbulkan kebingungan serta tumpang tindih kewenangan di antara institusi-institusi yang berkepentingan untuk menanganipersoalan pengungsi.Hal ini akan berdampak terciptanya hubungan bertetangga yang baik antara Indonesia dan Republik Timor Leste.
Penulis berharap buku ini dapat membantu mahasiswa dan para pihak yang concern terhadap persoalan pengungsi dalam menelaah masalah pengungsi (refugee). Pembaca dapat mencermati bahwa Indonesia pernah menjadi negara transit sehingga berpengalaman dalam menangani masalah pengungsi. Pada tahun 1975 sebagai akibat perubahan regime
di Peninsula Indocina, misalnya: Kamboja, Laos dan Vietnam. Ratusan ribu orang meninggalkan Vietnam dan mengungsi ke negara lain termasuk ke Indonesia dengan naik perahu dan ditampung di Pulau Galang, dan beberapa kali terdapat pencari suaka yang transit ke Indonesia.
Selama berabad-abad masyarakat internasional dihadapkan pada
persoalan pengungsi dan pencari suaka akibat adanya persekusi dan pelanggaran tempat tinggal seseorang. Setiap negara bertanggung jawabuntuk melindungi para pencari suaka dan pengungsi yang berada di wilayah teritorial mereka, karena persoalan pencari suaka dan pengungsi merupakan issue klasik dalam hukum internasional
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
No full textKeberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan haknya.
Oleh karena itu, dalam proses peradilannya akan selalu terkait antara
kepentingan (hak) perseorangan dan kepentingan tnasyarakat
atau kepentingan umum, akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hal pokok terpenting dalam proses ini
adalah untuk menentukan sah tidaknya penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurut hukum publik dalatn menerbitkan keputusan tersebut.
Buku ini disajikan secara terstruktur untuk memahami hukum
acara Peradilan Tata Usaha Negara melalui usaha mengenali karakteristik
dan prinsip yang berlaku dalam hukum acaranya, kompetensi
pengadilannya, prosedur penyelesaian sengketa melalui upaya
administratif dan gugatan, acara yang dipergunakan, prosedur
pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan pengadilan dan eksekusinya
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Beberapa Faktor Yang Memengaruhi Profil Hematologi Anjing Lokal di Kecamatan Jampang Tengah (Wilayah Endemik Rabies) Sukabumi
No full textProvinsi Jawa Barat merupakan satu dari 24 provinsi di Indonesia yang
dilaporkan belum bebas Rabies. Usaha pembebasan wilayah Jawa Barat dari
penyakit Rabies sangat strategis mengingat posisi Jawa Barat berada di antara
daerah bebas Rabies. Jampang Tengah menjadi salah satu kecamatan di Sukabumi
yang pada tahun 2016 dilaporkan telah terjadi 13 kasus gigitan Rabies. Penelitian
ini menggunakan 81 sampel darah anjing lokal yang dikoleksi dari enam desa di
kecamatan Jampang Tengah dan diperiksa dengan menggunakan alat Rayto®
hematology analyzer. Parameter profil hematologi dikelompokkan berdasarkan
perbedaan umur dan jenis kelamin anjing. Hasil pemeriksaan hematologi secara
umum berdasarkan umur menunjukkan nilai rataan yang lebih besar pada anjing
lokal umur ≥1 tahun dan konsentrasi leukosit menunjukkan nilai statistik yang
signifikan berbeda (p<0.05). Berdasarkan jenis kelamin, nilai rataan parameter
hematologi secara umum lebih tinggi pada anjing lokal betina dan adanya
perbedaan signifikan (p<0.05) pada konsentrasi leukosit dan granulosit
- …
