115 research outputs found
Analisa teori value chain terhadap kompetensi pada perusahaan kontraktor kelas A di Surabaya
Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia membawa dampak terhadap pertumbuhan perusahaan konstruksi, terutama perusahaan kontraktor yang lebih berperan aktif untuk melakukan suatu pembangunan. Pertumbuhan perusahaan kontraktor tersebut mengakibatkan terciptanya persaingan yang ketat untuk memperebutkan para konsumen.. Didalam persaingan yang terjadi dalam bidang usaha kontruksi ini sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan pendatang baru. Karena itu dicoba ditelusuri urutan prioritas dari faktor-faktor pada teori value chain, agar memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan yang lain sehingga mampu bertahan dan bersaing. Teori value chain adalah salah satu teori yang digunakan untuk menganalisa keuntungan dalam suatu persaingan (competitive advantage) dari suatu perusahaan. Di dalam value chain terdapat 2 jenis aktivitas utama yaitu primary activities dan support activities, dimana primary activities terdiri dari inbound logistic, operation, outbound logistic, marketing and sales, dan service, sedangkan support activities terdiri dari firm infrastructure, human resource management, technology developmemt, dan procurement. Tujuan mendasar dari penelitian untuk mencari urutan prioritas faktor-faktor yang ada pada teori value chain dalam perusahaan kontraktor untuk berkompetisi. Dari penelitian ini dihasilkan sebuah analisa yang menunjukkan bahwa inbound logistic menempati prioritas pertama yang kemudian diikuti oleh human resource management, service, firm infrastructure, technology development, operation, marketing and sales, serta procurement. Walaupun perlu dicatat bahwa urutan prioritas tersebut tidak menunjukkan faktor yang satu lebih penting dari yang lain, tetapi lebih cenderung mengarah pada adanya suatu perhatian yang lebih pada faktor prioritas awal. Dapat disimpulkan bahwa peranan sumber daya manusia baik dalam hubungan internal perusahaan maupun hubungan eksternal dengan owner maupun supplier sangat berpengaruh terhadap kompetensi perusahaan kontraktor
Perawatan saluran akar satu kunjungan pada gigi insisivus sentralis maksila disertai dengan restorasi estetik resin komposit menggunakan pasak fiber reinforced composite
Peer Review Kajian Awal Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) Di Pedalaman Kabupaten Ketapang
Panduan dari WHO atas kebutuhan Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut(FKTL) adalah 1:1.000 jiwa penduduk maka perlu dikaji untuk penambahan FKTL. Adapun kajian awal ini dengan memakai panduan variabel dari Studi Kelayakan Pembuatan FKTL dalam hal ini Rumah Sakit untuk mengkaji kebutuhan FKTL khususnya di daerah pedalaman Kabupaten Ketapang. Tujuan studi awal ini untuk mengetahui kebutuhan dan estimasi lokasi FKTL di wilayah Pedalaman dengan membagi wilayah pedalaman menjadi tiga bagian yaitu utara, tengah dan selatan atas dasar jalur akses transportasi darat. Metode yang digunakan adalah telaah dokumen dari profil kesehatan Kabupaten Ketapang 2019, Kabupaten Ketapang Dalam Angka 2020. Telaah dokumen dengan skoring menghasilkan kecamatan Sandai, Simpang Laur untuk wilayah Utara, Kecamatan Nanga Tayap untuk wilayah tengah dan Kecamatan Air Upas untuk wilayah selatan pedalaman sebagai usulan untuk pembuatan FKTL
Eradikasi dan Babak Akhir Polio: Peran Tenaga Kesehatan Indonesia
Poliomielitis adalah penyakit menular yangditandai dengan kelumpuhan akibat kerusakanmotor neuron di kornu anterior sumsum tulangbelakang; disebabkan oleh tiga serotipe virus polioyaitu serotipe 1 (brunhilde), serotipe 2 (lansig) danserotipe 3 (leon).1 Poliomielitis ditularkan secarafekal-oral atau oral-oral.Sebelum vaksin polio ditemukan, semua anakyang terinfeksi virus polio dan sekitar 1 dari 200anak yang terinfeksi akan menderita kelumpuhan.Setelah ditemukan vaksin polio inaktivasi (IPV,salk) pada tahun 1955, vaksin polio oral monovalen(mOPV, sabin) tahun 1961 dan vaksin polio oraltrivalen (tOPV) pada tahun 1963, program imunisasipolio berlangsung di seluruh dunia. Vaksin IPVdiganti dengan tOPV karena pemberiannyamudah, lebih unggul dalam merangsang kekebalanmukosa usus, dan lebih murah. Vaksin tOPV masukdalam Program Pengembangan Imunisasi/PPI diIndonesia sejak tahun 1978
Implementation of cooperative learning model type STAD with RME approach to understanding of mathematical concept student state junior high school in Pekanbaru
A Note on Hurwitzian Numbers
In this note Hurwitzian numbers are defined for the nearest integer, and backward continued fraction expansions, and Nakada's -expansions. It is shown that the set of Hurwitzian numbers for these continued fractions coincides with the classical set of such numbers.Electrical Engineering, Mathematics and Computer Scienc
Crystallization in the post combustion CO2 capture
Post combustion CO2 capture is the process to capture CO2, typically using solvent through the chemical absorption, from the flue gas stream in a power plant. Previous studies showed that crystallization may occur in the CO2 capture system utilizing high concentration of certain amino acetate. This condition gives the disadvantage because of slurry formation in the absorption system. However, this crystallization offers the opportunity of higher CO2 capturing capacity. In this thesis, an aqueous sodium taurate solution was chosen as the solvent. Experimental works were carried out in order to define the solubility of taurine in aqueous sodium taurate solution at different pH. Data from these experiments are important to define at which conditions crystallization occurs when the solvent captures CO2. Other experiments using Crystalline equipment were done to define the regime/zone (taurate solution concentration and temperature) at which taurine crystallization may occur during CO2 capture. The crystallization process and when it starts can be observed during the experiment. The experiment results show that the higher solution concentration and lower temperature give a better chance for crystallization. A set of thermodynamic models were built based on the experimental data in order to understand the effect of crystallization on the CO2 capture process. These were the models of: solubility of taurine in the NaOH solution; the starting point of crystallization during CO2 capture process; and the end point of CO2 capture at which no more CO2 can be absorbed by the solution. The modeling results show that a higher CO2 loading can be achieved when the crystallization occurs during the CO2 capture.IRSProcess and EnergyMechanical, Maritime and Materials Engineerin
EFEKTIFITAS PASAL 10 AYAT (3) HURUF c PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA TEMPAT HIBURAN (Studi Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi)
Annisa Hartono, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H.  ABSTRAK Pengaturan usaha karoke terletak pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan. Namun implementasi dari ketentuan waktu penyelenggaraan usaha sesuai pasal 10 ayat 3 huruf c bahwa “Karaoke keluarga waktu penyelenggaraannya mulai pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.†Sering dilanggar oleh beberapa tempat Hiburan khususnya Karaoke yang memiliki jam operasional hingga pukul 03.00 seperti SS Live Music, Mendut Sport Center Karaoke, dan Mascot Function Hall and Restaurant memiliki jam operasional yang tidak sesuai. Melalui metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan sosiologis, penulis berusaha membuat penelitian yang menjawab permasalahan terkait dengan Efektifitas, Hambatan dalam Pasal 10 Ayat (3) Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hiburan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi terlihat dalam jumlah total pelanggaran jam operasaional sesuai dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Tempat Hiburan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 93,77%. Adapun hambatan yang terjadi seperti tidak adanya peraturan yang menjelaskan terkait dengan hukuman/sanksi dari pelanggaran dalam peraturan daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi hanya mengandalkan fungsi Standart Operational Procedur (SOP) tanpa adanya partisipasi masyarakat. Lebih lanjut Penulis merekomendasikan penerapan prinsip Good Governance yang tidak berdasarkan pada gambaran ideal dan sesuai dengan kerangka dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Kata Kunci: Batas Waktu, Karaoke, Peraturan Daerah  ABSTRACT Running karaoke business is regulated in Local Regulation of Regency of Banyuwangi Number 10 of 2014 concerning Operation of Entertainment Venues. According to Article 10 Paragraph 3 letter c, family karaoke must open from 09.00 to 23.00 local time, but several entertainment venues such as SS Live Music, Mendut Sport Center Karaoke, and Mascot Function Hall and Restaurant seem to have often violated the provision where their opening hours are up to 03.00 in the morning and this is considered inappropriate. With empirical juridical method and sociological approach, this research is aimed to answer the problem regarding the effectiveness of and hampering factor in Article 10 Paragraph (3) Letter c of Local Regulation of Regency of Banyuwangi Number 10 of 2014 concerning Operation of Entertainment Venues. The research result concludes that the violation of opening hours against the Article 10 Paragraph (3) letter c accounts for 93.77%. There is no regulation in the Local Regulation concerning sanctions that should be imposed on the violation, and the Civil Service Police Unit still solely relies on Standard Operational Procedure (SOP) to tackle this issue without any people’s involvement. Furthermore, the author recommends that Good Governance Principle be implemented, not only referring to personal depiction, and is according to the framework of strategic plans of Civil Service Police Unit of the Regency of Banyuwangi 2016-2021. Keywords: deadline, karaoke, Local Regulatio
- …
