1,721,004 research outputs found
Widjojo Nitisastro, Population Trends in Indonesia
No full textLombard Denys. Widjojo Nitisastro, Population Trends in Indonesia . In: Archipel, volume 4, 1972. pp. 248-250
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI BAWAH KEPEMIMPINAN WIDJOJO NITISASTRO 1967 - 1983
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pembangunan Nasional Di Bawah Kepemimpinan Widjojo Nitisastro 1967 – 1983. Pemilihan tahun 1967 – 1983 mengikuti dengan masa jabatan Widjojo Nitisastro ketika menjabat sebagai Ketua Bappenas. Penelitian ini menggunakan metode dekskriptif – naratif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan Pembangunan Nasional di tahun 1967 – 1983 merupakan berupa program Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Program ini bertujuan untuk melakukan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ini juga di landasi dengan upaya pemerintah Orde Baru untuk mengatasi inflasi lebih dari 600% yang ditinggalkan dari masa pemerintahan Orde Lama. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengubah arah kebijakan nya baik dari segi politik ataupun ekonomi. Pemerintah Orde Baru mengupayakan untuk mengembalikan kembali nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam segi ekonomi, pemerintah Orde Baru berbeda dengan pemerintah Orde Lama yang cenderung mengesampingkan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Suharto yang saat ini memimpin pemerintahan Orde Baru melakukan pendekatan baru dengan menarik kaum intelektual khususnya di bidang ekonomi. Salah satu nya yaitu Widjojo Nitisastro. Widjojo Nitisastro merupakan tokoh ekonomi yang memiliki peranan penting di masa Orde Baru. Widjojo Nitisastro diberikan amanat untuk menjabat sebagai Ketua Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketika menjabat sebagai Ketua Bappenas, Widjojo mendasari program pembangunan ekonomi Indonesia yang dikenal sebagai Repelita. Program Repelita berlangsung sebanyak enam kali, yaitu Repelita I pada 1969 – 1974, Repelita II pada 1974 – 1979, Repelita III pada 1979 – 1984, Repelita IV 1984 – 1989, Repelita V 1989 – 1994 dan Repelita VI pada 1994 – 1999. Namun, yang dibahas pada penelitian ini hanya berfokus pada Repelita I – III mengikuti dengan masa kepemimpinan Widjojo Nitisastro sebagai Ketua Bappenas. Program Repelita I, II dan III meliputi seperti program peningkatan produksi pangan yaitu beras, transmigrasi, keluarga berencana, pemerataan pendidikan serta peningkatan sarana dan prasarana lain. Selain itu, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru juga mengarah kepada Liberalisasi Ekonomi, yang dimana hal ini sejalan dengan pemikiran Widjojo yaitu Teori ekonomi Tricke Down Effect.
*****
This research aims to explore the National Development Policy under the leadership of Widjojo Nitisastro from 1967 to 1983. The selected between1967–1983, corresponds to Widjojo Nitisastro’s tenure as Head of Bappenas (National Development Planning Agency). This research used historical method with descriptive-narrative approach.The findings indicate that the National Development Policy during 1967–1983 took the form of the Repelita (Five-Year Development Plan) programs. These programs were aimed at driving Indonesia’s economic development. The foundation of this development was the New Order government’s effort to solved hyperinflation, which had surpassed 600% during the previous Old Order regime. As a result, the New Order administration shifted its political and economic policy direction.The New Order government sought to restore the values of Pancasila and the 1945 Constitution. In terms of economic policy, the New Order differed significantly from the Old Order, which tended to neglect economic interests. Therefore, President Suharto, as the leader of the New Order government, adopted a new approach by involving intellectuals, particularly in the field of economics. One of the key figures was Widjojo Nitisastro.Widjojo Nitisastro was an influential economist during the New Order era. He was entrusted with the position of Head of Bappenas (National Development Planning Agency). During his tenure, Widjojo laid the foundation for Indonesia’s economic development programs known as Repelita. There were six Repelita programs in total, Repelita I (1969–1974), Repelita II (1974–1979), Repelita III (1979–1984), Repelita IV (1984–1989), Repelita V (1989–1994), Repelita VI (1994–1999). However, this study focuses solely on Repelita I through Repelita III, aligning with Widjojo Nitisastro’s tenure as Head of Bappenas.Repelita I, II, and III included programs such as increasing food production—particularly rice—transmigration, family planning, equal access to education, and the improvement of infrastructure and other facilities. In addition, economic policies during the New Order period were directed toward a free market system, which aligned with Widjojo’s economic thinking, specifically the Trickle-Down Effect theory
Widjojo Nitisastro 70 Tahun Pembangungan Nasional : Teori, Kebijakan dan Pelaksanaan
No full textBuku ini berisi berbagai tulisan yang disumbangkan oleh penulis dari berbagai generasi. Banyak di antaranya merupakan generasi jauh di bawah Prof. Dr. Widjojo Nitisastro. Pemilihan topik didasarkan pada minat beliau di bidang pembangunan nasional. Walaupun tulisan ini didasarkan pada minat beliau, isi tulisan belum tentu mencerminkan pandangan beliau. Berbagai tulisan ini merupakan sumbangan pemikiran para penulis dalam rangka ulang tahun yang ke-70 Prof Dr. Widjojo Nitisastro. Sejalan minat beliau, topik yang tercakup dalam buku ini juga amat luas. Pembangunan nasional memang bukan sekedar pertumbuhan ekonomi tapi suatu proses yang multidimensional. Setiap kebijakan pembangunan nasional berawal dari kerangka berpikir ekonomi dengan senantiasa memperhatikan dimensi-dimensi lain seperti politik, sosial dan lingkungan hidup, disamping berbagai aspek ekonomi itu sendiri seperti pembiayaan, hubungan internasional, intervensi pemerintah, mekanisme pasar dan sebagainya
Esai dari 27 negara tentang Widjojo Nitisastro: penghargaan dari para tokoh
No full textBuku ini berisi kumpulan kesan untuk merayakan ulang tahun ke-70 Prof. Widjojo Nitisastro. Tulisan-tulisan tersebut mencakup periode berbeda dengan pengalaman yang berbeda-beda pula yang belum pernah diterbitkan
Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro
No full textxli, 554 hlm. ; 23 cm
WIDJOJONOMICS SAMPAI HABIBIENOMICS (PERBEDAAN PANDANGAN PEMIKIRAN EKONOMI DARI WIDJOJO NITISASTRO DAN B.J HABIBIE TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA ORDE BARU 1971-1999)
No full textSkripsi ini berjudul “Widjojonomics Sampai Habibienomics : Perbedaan Pandangan Pemikiran Ekonomi dari Widjojo Nitisastro dan B.J Habibie Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru 1971-1999”. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan pemikiran Widjojo Nitisastro dan B.J Habibie terhadap perekonomian Indonesia pada masa Ordde Baru 1971-1999?. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode historis dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi, teknik yang digunakan yaitu study literature. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa kesimpulan. Pemerintahan Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi, maka dari itu untuk mengatasinya diperlukanlah stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian nasional. Widjojo Nitisastro dan B.J Habibie mempunyai latar belakang kehidupan berbeda baik ditinjau dari kehidupan masa muda dan pendidikannya. Hal tersebut telah mempengaruhi karakter dan pemikiran mereka. Pokok pemikiran ekonomi dari Widjojo Nitisastro yang sering disebut Widjojonomics yaitu modernisasi sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal dan utang luar negeri yang diharap melahirkan trickle down effect, yang beranggapan bahwa jika kebijakan ditujukan untuk memberi keuntungan bagi kaum kaya, maka akan menetes ke rakyat miskin melalui perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan perluasan pasar. Pokok pemikiran ekonomi dari B.J Habibie atau yang sering disebut Habibienomics adalah perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif saja, akan tetapi harus memiliki nilai tambah, dan keunggulan kompetitif.;---Present thesis is entitled "Widjojonomics to Habibienomics: Different views of Economic thoughts of Widjojo Nitisastro and B.J Habibie towards Indonesian Economy in the New Order.” The main issues raised in this study is how differing ideas of B.J Habibie and Nitisastro Widjojo about Indonesian economy in the New Order era in 1971-1999. The method used in this thesis research is historical method, which is conducted in following steps: heuristics, criticism, interpretation, and historiography, while the technique used is literature study. Based on the study, several conclusions can be drawn. The government of New Order started its governance with economic crisis. To solve it, therefore stabilization and rehabilitation of national economy is needed. Widjojo Nitisastro and B. J. have different background both in terms of their youth life and education. That is what influences the characters and ways of their thinking. Economic principal of Widjojo Nitisastro, which often called as Widjojonomics, exemplifies that modernization of economic system that covers market, fiscal and foreign debt is expected to give birth to a trickle-down effect, which assumes that if the policy is intended to provide benefits for the rich, the poor would also be impacted through the employment expansion, income distribution and market expansion. Economic principal of B.J Habibie, which often called as Habibienomics, is a system of economy that should be developed though the seizure of advanced technology to catch up with developed countries. Indonesia should not only be a state that can only produce goods that have comparative advantages. Instead, Indonesia should also have added value and competitive advantage
Joko Widodo’s Indonesia: possible future paths
Get PDFOverview: This paper looks at the possible paths for policy and development in Indonesia under the leadership of the seventh president of Indonesia, Joko Widodo, who will take office in Jakarta on 20 October. The first part is a stocktake of the challenges that lie ahead. The stocktake assesses the state of play in five areas: the political system; economic challenges; government and administration; social issues; and foreign affairs.
Then two possible scenarios of governance under the new administration are considered: an outward-looking reform path or an inward-looking resilience path.
The country’s seventh president, Joko Widodo, will need to decide whether to adopt one of these paths or select policies that combine elements from both the reform and the resilience paths
Esai dari 27 Negara tentang widjojo nitisastro penghargaan dari para tokoh
No full textxviii+427hlm.;23c
- …
