1,720,969 research outputs found
Nagari customary justice system in west sumatra
No full textThe state recognizes and respects indigenous and tribal people and their traditional rights insofar as they are alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as contained in Article 18 B paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, the fulfillment of cultural identity and the rights of indigenous people have not been maximized. This study aims to find the conceptual model of the Customary Justice system in an effort to protect the existence of the rights of indigenous people to build the strength of civil society in West Sumatra. This research uses research and development methods. Data retrieval is done by survey, observation, interview, and Focus Group Discussion (FGD) methods. This study found that; 1) Minangkabau people have their own local wisdom in resolving customary disputes, even for a broader range of life issues, long before Indonesia was found, 2) Nagari Customary Justice system is a translation of Customary Limbago which is the life philosophy of Minangkabau people, 3) Nagari Customary Judicial institutional structure is a representation of the existence of the tribe in the Nagari, so that its cultural legitimacy becomes strong. And, 4) the Nagari Customary Justice system is an effort to build the sovereignty of civil society, namely an autonomous, independent, egalitarian, and democratic society. It is hoped that the results of this study will be a guideline in establishing the Nagari Customary Justice institution in West Sumatra
Nagari customary justice system in west sumatra
No full textNegara mengakui dan menghormati masyarakat adat dan suku dan hak-hak tradisional mereka selama mereka masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 B ayat 2 1945. Konstitusi. Namun, pemenuhan identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat belum dimaksimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model konseptual sistem Peradilan Adat dalam upaya melindungi keberadaan hak-hak masyarakat adat untuk membangun kekuatan masyarakat sipil di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei, observasi, wawancara, dan Diskusi Kelompok Fokus (FGD). Studi ini menemukan bahwa; 1) Orang Minangkabau memiliki kearifan lokal mereka sendiri dalam menyelesaikan sengketa adat, bahkan untuk masalah kehidupan yang lebih luas, jauh sebelum Indonesia ditemukan, 2) Sistem Peradilan Adat Nagari adalah terjemahan dari Limbago Adat yang merupakan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau, 3) Struktur kelembagaan Adat Nagari adalah representasi dari keberadaan suku di Nagari, sehingga legitimasi budayanya menjadi kuat. Dan, 4) sistem Peradilan Adat Nagari adalah upaya untuk membangun kedaulatan masyarakat sipil, yaitu masyarakat yang otonom, mandiri, egaliter, dan demokratis. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi pedoman dalam membangun lembaga Keadilan Adat Nagari di Sumatera Barat
Filsafat ilmu : cara mudah memahami filsafat ilmu
No full textFilsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi rasional, kritis, dan radikal mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan. Refleksi rasional merupakan perenungan ilmiah yang tidak bersandar pada rasio atau akal dan penalaran. Filsafat merupakan ?seni bertanya?, mempertanyakan apa pun tanpa tabu, mempertanyakan tentang apa yang ada (being) maupun yang mungkin ada, sehingga filsafat kerap juga disebut berpikir spekulatif. Pertanyaan yang diajukan filsafat memiliki ciri khas yang mendalam (radikal). Kedalaman pertanyaan inilah yang menjadi distingsi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan
Sosiologi dakwah
No full textBuku ini hadir sebagai sebuah jawaban munculnya kegelisahan dan kegersangan di tengah belantara intelektual yang cenderung keceplosan dalam memaknai dakwah. Terkadang para pengkaji ilmu dakwah terlihat agak kesulitan membedakan antara berbagai kajian dakwah, baik ilmu dakwah, filsafat dakwah, metode dakwah, teologi dakwah maupun perangkat-perangkat ilmu dakwah lainnya. Bahkan untuk kajian metodologi dakwah, banyak terdengar antara satu dan yang lain dikaji dan di bahasa dalam interpretasi dan penjelasan yang terlihat tidak berbeda
Women in the "Kerangkeng" of Tradition: the Study on the Status of Women in Minangkabau
Full text linkThe system of values, norms and some stereotypes attached to women are one of the factors that giving influences on the position and relationships of women with men in the existing social structure. Each person embraces the system of values or norm which is a consensus and constructed by the community itself than from generation to generation. The emergence of social construction on the status and role of women is the result of the perspective of a community towards their biological differences between men and women. The perspective which then results in oppression, exploitation, and subordination of women in social relations are contextually strongly related to socio-cultural conditions at that time. This section will discuss how women are positioned in the social life and the perspective of the culture of its subordination. Next, it is also described how the emergence of patriarchal ideology, a system that accommodates the interests of men to dominate and control women, as a consequence of the understanding of the nature of women which biologically different to men. The hegemony of patriarchal ideology brings the social awareness for women to accept the conditions of subordination as a natural thing, which is wrapped by the products of culture and tradition. It includes how patriarchal ideology is giving the effect on the system and the tradition of marriage
Filsafat ilmu : cara mudah memahami filsfat ilmu
No full textFilsafat dapat didefinisikan sebagai refleksi rasional, kritis, dan radikal mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan. Refleksi rasional merupakan perenungan ilmiah yang tidak bersandar pada rasio atau akal dan penalaran
- …
