1,720,959 research outputs found
KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
Full text link
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KOMANDAN PELAKU KEJAHATAN PERANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
Full text linkPerang merupakan suatu kondisi dimana terjadi konflik bersenjata antar negara. Banyaknya perang yang terjadi melahirkan suatu ketentuan yang termuat dalam konvensi dan statuta internasional. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk membuat suatu perang menjadi lebih manusiawi. Pelaku kejahatan merupakan subject hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu dan status kedudukan dari seorang indvidu tersebut juga tidak dapat membatasinya untuk diadili dalam mahkamah pidana internasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional serta peran dari pengadilan itu sendiri dalam penegakanya. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif sehingga penulis memfokuskan penelitian ini lewat referensi hukum yang luas sehingga dapat memperkaya penelitian dengan menggumpulkan data lewat studi pustaka dan buku-buku hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa seorang komandan yang memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dalam pertanggungjawaban pidana dapat diadili sesuai dengan Pasal 26 Statuta Roma meskipun seorang komandan tidak terlibat langsung dalam melakukan kejahatan perang namun , perbuatan dari bawahanya juga dapat menimbulkan dampak hukum terhadap komandanya selaku orang yang memegang tinggi kedudukan dalam kemiliteran. Penulis memberikan saran agar supaya pengadilan pidana internasional terkini menerapkan dan menjunjung tinggi konsep keadilan mutlak sehingga tidak ada politik kekuasaan yang dapat memengaruhi yuridiksi dari mahkamah pidana internasional.
Kata Kunci : Hukum Humaniter, Kejahatan Perang, Pertanggungjawaban Pidan
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN RED NOTICE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Full text linkABSTRAK
Patricia Avelina Maria Karema, 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN RED NOTICE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. Dibimbing oleh Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H dan Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.
Konstitusi Interpol menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia demi tercapainya tujuan ICPO-Interpol. Instrumen red notice Interpol sering disalahgunakan oleh negara anggotanya seperti Turki pada kasus Can Dündar, yang menggunakannya untuk kepentingan politik, yang bertentangan dengan Pasal 3 Konstitusi Interpol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Konstitusi Interpol sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dan mengetahui mengenai pertanggungjawaban dari penyalahgunaan red notice Interpol dalam perpektif Hukum Perjanjian Internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum seperti traktat, buku, jurnal, doktrin, dan kamus hukum sebagai sumber datanya. Data-data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasilnya adalah kedudukan ICPO-Interpol sebagai suatu organisasi internasional memberikan status kepada Konstitusi Interpol sebagai sebuah perjanjian internasional. Konstitusi Interpol sudah mengaksesi Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian antar Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional 1986 sehingga harus tunduk kepada ketentuan konvensi tersebut. Konvensi Wina mengatur mengenai pacta sunt servanda, yang berarti, setelah sebuah perjanjian internasional mulai berlaku, semua pihak harus menjalankan semua ketentuan yang ada di dalamnya. Para pihak yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi penangguhan dan pengakhiran terhadap perjanjian tersebut. Sebagai sebuah organisasi internasional, ICPO-Interpol harusnya dapat menegakkan Konstitusi Interpol sebagai sebuah perjanjian internasional yang harus dipatuhi anggotanya. Interpol harusnya dapat membuat peraturan mengenai sistem poin yang menentukan sanksi terhadap pelanggar konstitusinya untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan red notice sehingga tujuan ICPO-Interpol dapat tercapai.
Kata kunci : Hukum perjanjian internasional, interpol, red notice
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PENJAGA PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Full text linkPeacekeeping merupakan kegiatan yang dirancang untuk menjaga perdamaian melalui pembentukan kelompok penjaga perdamaian yang dikenal sebagai Peacekeeper. Peacekeeper menjalankan misi untuk menjaga perdamaian serta melindungi kaum rentan seperti anak-anak dan perempuan di daerah-daerah konflik. Namun muncul suatu fenomena mengenai sexual exploitation and abuse yang di lakukan oleh peacekeeper kepada perempuan dan anak-anak. Berbagai macam laporan diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kasus-kasus yang dilakukan oleh peacekeeper. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaturan hukum ham dan humaniter internasional serta imunitas dan kedaulatan yang menjadi masalah dalam pertanggungjawaban dari peacekeeper. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pijakan hukum berupa studi kepustakaan, instrumen hukum, serta pendapat ahli hukum internasional. Dalam hasil penelitian, peacekeeper sebagai pelaku kejahatan seksual telah melanggar hukum ham internasional, dalam hal ini terdapat konvensi yang mengatur kaum rentan seperti perempuan dan anak-anak harus dilindungi. Antara lain dua konvensi utama yaitu convention on the elimination of all forms of discrimination against women serta the convention on the rights of the child sebagai perpanjangan tangan dari deklarasi universal hak asasi manusia. Dan berdasarkan buletin internasional humanitarian law, peacekeeper terikat dengan hukum humaniter internasional. Dalam proses peradilannya, terdapat suatu masalah akuntabilitas karena adanya kedaulatan negara pengirim dan peacekeeper memiliki imunitas yang berasal dari PBB, di sisi lain terdapat kelemahan dalam perjanjian MoU dan SOFA. Saran dari penelitian ini agar peacekeeper dan pihak-pihak terlibat menaati hukum nasional dan internasional yang berkaitan dengan hukum ham dan konvensi Jenewa serta PBB dapat membuat suatu konvensi mengenai kejahatan peacekeeper dan dewan keamanan dapat menimbang prospek pendirian hybrid court.
Kata kunci: Hukum Internasional, Peacekeeper, Sexual Exploitation and Abuse
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP ORANG ASING TANPA DOKUMEN (UNDOCUMENTED PERSON) YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN
Full text linkABSTRAK
Anestria Sasamu, 2025 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP ORANG ASING TANPA DOKUMEN (UNDOCUMENTED PERSON) YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN. Dibimbing oleh Dr. Yulia Vera Momuat, S.H, M.Hum dan Ricky Thomson Waworoga, S.H., M.H.
Kewarganegaraan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap warga negara untuk menciptakan suatu negara yang berkarakter. Namun yang lebih penting lagi kewarganegaraan memberi mereka akses dan hak-hak yang melekat di dalamnya. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama yaitu bagaimana perspektif Hukum Internasional terhadap orang asing tanpa dokumen (undocumented person) keturunan Filipina Sangihe yang tidak memiliki kewarganegaraan serta bagaimana upaya hukum terhadap penegasan kewarganegaraan bagi orang asing tanpa dokumen (undocumented person) yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif Hukum Internasional terhadap orang asing tanpa dokumen (undocumented person) keturunan Filipina Sangihe yang tidak memiliki kewarganegaraan dan untuk mengetahui upaya hukum terhadap pemerintah dalam penegasan kewarganegaraan bagi orang asing tanpa dokumen (undocumented person) keturunan Filipina Sangihe yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan kasus sesuai dengan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual. Dengan hasil penelitian yaitu menjadi warga negara dari suatu negara adalah merupakan hak asasi atau hak dasar yang melekat pada diri setiap individu dan kewarganegaraan seseorang tidak dapat di cabut dengan cara yang semena mena karena itu merupakan hak asasi pada individu yang menjadi landasan identitas, keadilan serta keamanan.
Kata kunci: Hukum Internasional, Kewarganegaraan, Undocumented Person
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
