UKDLSM Repository (Univ. Katolik De La Salle)
Not a member yet
3958 research outputs found
Sort by
PENGARUH LOKASI KAFE, ATMOSFER KAFE, DAN CITA RASA PRODUK TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA REDO COFFEE UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
Full text linkPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh lokasi kafe, atmosfer kafe, dan cita rasa produk terhadap volume penjualan pada Redo Coffee Universitas Katolik De La Salle Manado. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan data kuesioner yang dibagikan kepada konsumen Redo Coffee Universitas Katolik De La Salle Manado kemudian di olah dengan IBM SPSS 25 dan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda sebagai alat analisis data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa lokasi kafe berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan, atmosfer kafe berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan, dan cita rasa produk berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan. Hasil penelitian pada uji F menunjukkan bahwa lokasi kafe, atmosfer kafe, dan cita rasa produk berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap volume penjualan.
Kata kunci : Lokasi kafe, Atmosfer kafe, Cita rasa produk, Volume penjuala
TINJAUAN YURIDIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
Full text linkPencabulan merupakan perbuatan keji dan kotor yang tidak sesuai dengan sopan santun dan mencemari kehormatan. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau orang yang berada dibawah pengawasan wali. Aturan hukum tentang Tindak Pidana Pencabulan terdapat dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur salah satunya seperti terdapat dalam Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Prp. Pada kasus tersebut pelaku terbukti melanggar Pasal 76 D dan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana tidak hanya berupa penegakan hukum, tetapi juga mencakup rehabilitasi medis dan psikososial, bantuan hukum, proteksi privasi, serta perlindungan prosedural dalam proses peradilan. Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pedoman hakim dalam menentukan kriteria bagi seseorang agar dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya dipidana. Sehingga perlu dibuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak
PENERAPAN TERAPI REBUSAN AIR DAUN SALAM PADA ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA TN. A TERHADAP PENURUNAN KADAR ASAM URAT DENGAN PENYAKIT GOUT ARTRHITIS DI DESA RAANAN LAMA KECAMATAN MOTOLING
Full text linkLatar Belakang: gout arthritis merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan peningkatan kadar asam urat dalam darah (hiperurisemia) yang menyebabkan nyeri dan peradangan sendi. Penyakit ini sering berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tinggi purin, konsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. Asuhan keperawatan dengan menggunakan terapi rebusan air daun salam sangat efektif dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah, meminimalisir nyeri tanpa adanya efek samping yang muncul.
Metode: Mengunakan terapi rebusan air daun salam dengan metode observasi dan wawancara
Hasil: Pemberian asuhan keperawatan yang dilakuan selama 1 minggu pemberian rebusan air daun salam dan melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali dalam seminggu menunjukan hasil bahwa ada penurunan kadar asam urat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian air rebusan daun salam sangat efektif untuk dilakukan pada pasien dengan Gout Arthritis.
Kata Kunci: Gout Arthritis, Rebusan Air Daun Sala
PENGARUH MOTIVASI KERJA, KETERLIBATAN KERJA, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. DWI KARYA MITRA PRATAMA
Full text linkSeiring dengan berkembangnya perusahaan yang bergerak di bidang distribusi FMCG, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Dwi Karya Mitra Pratama. Penurunan kinerja karyawan yang tercatat dalam beberapa periode terakhir menjadi latar belakang penting dari penelitian ini. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh karyawan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program IBM SPSS 24.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja, keterlibatan kerja, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial. Selain itu, secara simultan, ketiga variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Dwi Karya Mitra Pratama. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan aspek motivasi, keterlibatan, dan kepuasan kerja guna meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan.
Kata Kunci: Motivasi Kerja, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja, Kinerja Karyawa
PENGUATAN HAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Full text linkMichell Cecilia Lineleyan, 2025, “PENGUATAN HAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA” Dibimbing oleh : Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., dan Chandra Ch. Wohon, S.H., M.Hum.,
Manusia seringkali memiliki kecenderungan seksualitas yang menyimpang biasanya menyerang martabat perempuan tanpa persetujuan yang disebut kejahatan seksualitas, kepada individu yang rentan teristimewa penyandang disabilitas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak penyandang disabilitas, bagaimana implementasi, hambatan serta tantangan apa yang dirasakan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan metode analisis kualitatif sehingga hasil penelitian menunjukan bahwa secara hukum sudah ada aturan yang mengatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mendaptkan hak-hak mereka diatur juga perlindungan kepada korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tantang Tindang Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam kedua Undang-Undang ini menyatakan bahwa Penyandng Disabilitas perlu dilindungan sama seperti orang normal pada umumnya, sehingga hak-hak mereka perlu dijaga dan diberikan rasa aman, kuranya pemahaman aparat dan akomodasi yang belum memadai seperti masih kurang penyediaan juru bicara dan masih banyak kasus yang disepelekan karena dianggap kurangnya bukti-bukti dari korban dan Untuk menjawab hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan perlindungan hukum seperti bantuan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat dan kaum disabilitas untuk mendapatkan edukasi akan hak-hak mereka.
Kata kunci : kekerasan seksual, penguatan, penyandang disabilitas
PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN RED NOTICE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
Full text linkABSTRAK
Patricia Avelina Maria Karema, 2025. PERTANGGUNGJAWABAN PENYALAHGUNAAN RED NOTICE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL. Dibimbing oleh Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H dan Ricky Th. Waworga, S.H., M.H.
Konstitusi Interpol menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia demi tercapainya tujuan ICPO-Interpol. Instrumen red notice Interpol sering disalahgunakan oleh negara anggotanya seperti Turki pada kasus Can Dündar, yang menggunakannya untuk kepentingan politik, yang bertentangan dengan Pasal 3 Konstitusi Interpol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Konstitusi Interpol sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dan mengetahui mengenai pertanggungjawaban dari penyalahgunaan red notice Interpol dalam perpektif Hukum Perjanjian Internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan bahan hukum seperti traktat, buku, jurnal, doktrin, dan kamus hukum sebagai sumber datanya. Data-data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasilnya adalah kedudukan ICPO-Interpol sebagai suatu organisasi internasional memberikan status kepada Konstitusi Interpol sebagai sebuah perjanjian internasional. Konstitusi Interpol sudah mengaksesi Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian antar Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional 1986 sehingga harus tunduk kepada ketentuan konvensi tersebut. Konvensi Wina mengatur mengenai pacta sunt servanda, yang berarti, setelah sebuah perjanjian internasional mulai berlaku, semua pihak harus menjalankan semua ketentuan yang ada di dalamnya. Para pihak yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi penangguhan dan pengakhiran terhadap perjanjian tersebut. Sebagai sebuah organisasi internasional, ICPO-Interpol harusnya dapat menegakkan Konstitusi Interpol sebagai sebuah perjanjian internasional yang harus dipatuhi anggotanya. Interpol harusnya dapat membuat peraturan mengenai sistem poin yang menentukan sanksi terhadap pelanggar konstitusinya untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan red notice sehingga tujuan ICPO-Interpol dapat tercapai.
Kata kunci : Hukum perjanjian internasional, interpol, red notice
PELANGGARAN TERHADAP PENERAPAN ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (STUDI KASUS KEWENANGAN MENGUJI UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI)
Full text linkPasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang- Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya netralitas para Hakim dalam mengeluarkan keputusan. Penelitian ini dibatasi pada wewenang pengujian Mahkamah Konstitusi yang digunakan oleh Anwar Usman untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum serta pelanggaran terhadap asas etik bagi hakim, yaitu asas Nemo Judex in Causa Sua. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga marwah hukum di Indonesia terutama kualitas produk hukum yang dibuat agar sesuai dengan tujuan negara. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang di maksud karena ada pengaruh kepentingan dan kekuasaan sehingga eksistensi dari lembaga ini patut di pertanyakan, khususnya pemberlakuan asas Nemo Judex In Causa Sua yang mewajibkan seorang hakim untuk tidak mengadili perkara yang erat kaitannya dengan hubungan keluarga. Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menguji Undang-Undang Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terbatas pada adanya pengaruh kepentingan dan kekuasaan dari hakim Anwar Usman sehingga memudarkan integritas dan ketegasan dari Mahkamah Konstitusi khususnya dalam mengeluarkan putusan. Demikian diperlukan penguatan terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi dan pembatasan pengaruh lembaga negara lain melalui sanksi administratif.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Lembaga Negara
KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MAWARTI K. K. LIWULANGA, S.H., M.Kn.
Full text linkPENGARUH LITERASI KEUANGAN, LITERASI DIGITAL DAN PERSEPSI MANFAAT TERHADAP PENGGUNAAN QRIS PADA PELAKU USAHA DI WISATA PANTAI PULISAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, literasi digital, dan persepsi manfaat terhadap penggunaan QRIS oleh pelaku usaha di wisata Pantai Pulisan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 102 pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas QRIS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap penggunaan QRIS, di mana tingkat pemahaman keuangan yang baik meningkatkan kecenderungan penggunaan metode pembayaran digital ini. Literasi digital juga memiliki pengaruh positif terhadap adopsi QRIS, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi keterampilan digital seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk memanfaatkan teknologi pembayaran digital. Selain itu, persepsi manfaat memiliki pengaruh paling dominan terhadap penggunaan QRIS, di mana pelaku usaha yang memahami keuntungan sistem ini cenderung lebih aktif menggunakannya dalam transaksi sehari-hari.
Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan, literasi digital, dan pemahaman akan manfaat QRIS dapat mendorong adopsi sistem pembayaran digital di kawasan wisata. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan edukasi serta kebijakan yang mendukung transformasi digital dalam transaksi keuangan.
Kata Kunci: Literasi Keuangan, Literasi Digital, Persepsi Manfaat, QRIS, Pelaku Usaha, Wisata Pantai Pulisan
PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR TERHADAP HARGA SAHAM PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK PERIODE 2020-2024
Full text linkLoureine P. Sumual, S.E., M.F.M & Patricia G. J. Petrus, S.E., M.M
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap harga saham pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selama periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan harga saham selama periode penelitian. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, variabel dependen adalah harga saham.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tingkat inflasi, khususnya, memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham BMRI secara parsial. Suku bunga memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham BMRI secara parsial. Nilai tukar memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham BMRI secara parsial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika harga saham dan menjadi acuan bagi manajemen perusahaan serta investor dalam mengelola dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.
Kata kunci: Tingkat Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Harga Saham