10 research outputs found
PENEGAKAN HUKUMAN MATITERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA
ABSTRAKWidhy Andrian Pratama, Nomor Induk Mahasiswa: 0006.02.47.2017. Atas bimbingan dari pembimbing Bapak.Hambali Thalib dan Bapak Baharuddin Badaru dengan Judul: Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana.Tujuan Penelitian untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana dan mengkaji faktor-faktor penghambat dari penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif/doktrinal (normative legal research) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukuman mati haruslah diberlakukan terhadap pembunuhan berencana karena, penerapan hukuman mati tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi manusia yang banyak dipersoalkan selama ini, sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat dilaksanakan eksekusi mati tersebut antara lain: dari aspek yuridisnya, Kebijakan Pemerintah, dan Lemahnya koordinasi antara penegak hukum.Adapun saran yang diberikan kepada pembuat undang-undang agar melakukan pembaharuan terhadap KUHP terkhusus lagi mengenai Pasal tentang Pembunuhan Berencana, sebaiknya dicantumkan dalam Pasal ataupun penjelasannya tersebut tentang kualitas dan kuantitas yang didasarkan pada alternatif hukuman yang diberikan. Selanjutnya mengenai batasan dan waktu dalam hal remisi dan pengajuan grasi terhadap hak terpidana mati yang melakukan kejahatan pembunuha
Analisis penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidanapembunuhan berencana (study kasus putusan pengadilan sungguminasa No. 234/Pid.Sus/2016/PN.Sgm)
TANGGUNG JAWAB DEVELOPER YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI PERUMAHAN
The implementation of landed house construction by developers still relies on conventional construction methods or on-site construction. This method is a construction technique that has long been known and widely used, and is supported by the availability of experts and construction service providers who are competent in planning and implementation. However, this method is not free from weaknesses, including uncertainty in determining the technical specifications of the building accurately. In addition, the implementation process also has the potential to experience increased costs, especially when disrupted by external factors such as uncertain weather conditions. This article uses a normative approach, which focuses on the analysis of law as a system of rules that are binding and serve as guidelines in community life. Therefore, the normative legal approach focuses on the analysis of positive law, legal principles and doctrines, legal interpretation in concrete cases, the structure of the legal system, harmonization of legal norms, comparative legal studies, and historical aspects of the legal system being studied. This research is descriptive-analytical. From this research, it can be concluded that the legal implications of the implementation of the pre-project selling system arise when business actors do not carry out their obligations as determined, so that it can cause objections or complaints from consumers if the results received are not in accordance with the agreement in the sale and purchase contract. In an agreement, a business actor is said to have made an achievement if he is able to carry out his obligations properly. Conversely, if he fails to carry out his responsibilities, then this condition is called a breach of contract. A breach of contract is a form of non-compliance with an agreement that has been agreed upon, and this gives the injured party the right to claim compensation as a form of accountability for the violatio
PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM: PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM
This research aims to find out briefly and simply about the enforcement of the death penalty against perpetrators of murder by mutilation. The research used in this research is: normative legal research. Which essentially means that there has been a gap between das sollen and das sein at the level of norms or legal rules that apply in society. So the law that we aspire to cannot function as it should. From this research we can conclude that enforcement of the death penalty is mandatory and must be enforced and given to perpetrators of murder by mutilation because of the actions they carried out by deliberately killing and mutilating, cutting up part by part of the victim\u27s body..penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara singkat dan sederhana mengenai penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: penelitian hukum normatif. Yang pada hakikatnya dapat diartikan bahwa telah terjadinya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga hukum yang kita cita-citakan tidak dapat fungsi sebagaimana mestinya. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Penegakan hukuman mati wajib dan harus diberlakukan serta diberikan kepada Pelaku Pembunhan dengan Mutilasi dikarenakan perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja membunuh dan melakukan mutilasi, memotong-motong bagian demi bagian dari tubuh korbanny
KOMUNIKASI DAKWAH DALAM MENANAMKAN AMALIYAH NAHDLIYAH PADA LEMBAGA KAJIAN KREATIVITAS SAHABAT (LK KRISAT)
ABSTRAK
LK Krisat adalah salah satu banom/Badan otonom yang ada di
PMII RDIK Adapun alasan lahirnya lembaga kajian tersebuat dilatar
belakangi oleh kebutuhan umum kader PMII khususnya Rayon
Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada kurun waktu tahun 1998 hingga
tahun 2000 an yang mana realitas objektif kultur mahasiswa yang
tergabung dalam PMII RDIK hanya segelintir yang menjalankan
Amaliyah Nahdliyah bahkan memahami saja tidak. Amaliyah
Nahdliyah adalah upaya perbuatan hati, ucapan, dan tingkah laku
untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ajaran-ajaran
Ahlussunnah wal Jama’ah versi NU. Di LK Krisat sendiri penanaman
soal amaliyah nahdliyah bisa dibilang sangat utama. lantaran kajian
dan kegiatan yg sifatnya adalah untuk melestarikan tradisi An�Nahdliyah. Contoh seperti kegiatan yasinan rutin setiap malam jum’at,
ngaji kitab kuning setiap malam sabtu, latihan hadrah seminggu
sekali, peringatan PHBI, dan lainnya. Untuk menjalankan rangkaian
kegiatan tersebut, pasti terdapat pola komunikasi yang seimbang.
Disini penulis ingin mengetahui komunikasi dakwah apa saja yg
digunakan LK Krisat dalam Menanamkan Amaliyah Nahdliyah.
Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu
penelitian lapangan (Field Reaserch) Metode yang digunakan dalam
penelitian ini metode observasi partisipan, wawancara dan
dokumentasi.
Hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Kajian
Kreativitas Sahabat. Penulis menemukan bahwa metode dakwah yang
digunakan LK Krisat dalam menanamkan amaliyah an nahdliyah
Menggunakan Metode metode Bil Al-Hikmah berfokus pada
mendidik dan menasehati serta memberi Pelajaran dan peringatan
dengan lemah lembut sehingga dapat diterima dan menimbulkan
ketenangan dan ketentraman jiwa bukan kecemasan, gelisah atau
ketakutan, da’i harus menggunakan perkataan yang baik dan
mengarahkan tanpa memaksa para anngota. Kemudian metode al�Mau’izah Hasanah berfokus pada aspek-aspek memberikan nasihat
dengan cara yang baik, dapat diterima, menyentuh perasaan, dan
mengarahkan anggota atau mad’u pada ajaran Rasulullah dan
iv
mengamalkan nilai-nilai keislaman tanpa ada paksaan dengan cara
lemah lembut sehingga dapat diterima dan menimbulkan ketenangan
dan ketentraman jiwa bukan kecemasan, gelisah atau ketakutan. yang
terakhir metode mujadalah, adalah langkah terakhir apabila kedua
metode diatas tak mampu merangsak masuk kedalam hati seorang
mad’u atau dalam hal ini anggota, biasa diartikan sebagai metode
diskusi atau tanya jawab yang membahas tentang persoalan agama
dengan menggunakan diksi dan dan penyampaian yang beradab.
Kata Kunci : Komunikasi Dakwah, Konsep Amaliyah Nahdliyah. ABSTRACT
LK Krisat is one of the organizations/autonomous bodies at
PMII RDIK. The reason for the birth of this study institution was
based on the general needs of PMII cadres, especially the Rayon of
Da'wah and Communication Sciences in the period 1998 to 2000,
which was the objective reality of the culture of the students involved.
In PMII RDIK only a handful of people carry out Amaliyah Nahdliyah
or even understand it. Amaliyah Nahdliyah is an effort of heart,
speech and behavior to draw closer to Allah SWT through the
teachings of the NU version of Ahlussunnah wal Jama'ah. At LK
Krisat itself, the cultivation of amaliyah nahdliyah can be said to be
very important. because the nature of the studies and activities is to
preserve the An-Nahdliyah tradition. Examples include routine
yasinan activities every Friday night, reciting the yellow book every
Saturday night, hadrah practice once a week, PHBI warnings, and
others. To carry out this series of activities, there must be a balanced
communication pattern. Here the author wants to know what kind of
da'wah communication is used by LK Krisat in cultivating Nahdliyah
Amaliyah.
The research method used by the author is qualitative
research. The data collection technique used is field research (Field
Research). The method used in this research is participant
observation, interviews and documentation. Results of research
conducted at the Friends of the Creativity Study Institute.
The author found that the da'wah method used by LK Krisat in
instilling amaliyah an nahdliyah using the Bil Al-Hikmah method
focuses on educating and advising as well as giving lessons and
warnings gently so that they can be accepted and create calm and
peace of mind, not anxiety, restlessness or fear. The preacher must use
good words and direct without forcing the members. Then the al�Mau'izah Hasanah method focuses on the aspects of giving advice in a
good, acceptable, touching way, and directing members or mad'u to
the teachings of the Prophet and practicing Islamic values without any
coercion in a gentle way so that acceptable and creates calm and
tranquility of the soul, not anxiety, restlessness or fear. Lastly, the
mujjadi method, is the final step if the two methods above are unable
vi
to penetrate the heart of a mad'u or in this case a member, usually
interpreted as a discussion or question and answer method that
discusses religious issues using civilized diction and delivery.
Keywords: Da'wah Communication, Amaliyah Nahdliyah Concep
URGENSI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
اتفاقية ما قبل الزواج هي عقد موقع من قبل العروس والعريس قبل الزواج بحيث يكونان زوجًا وزوجة من الناحية القانونية. باعتبارها عقدًا، فإن هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين وقد تتضمن أحكامًا تتعلق بتقسيم الأصول أو إدارة الأصول الشخصية، بحيث يمكن فصل كل منهما في حالة حدوث الانفصال في المستقبل. وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق قد يبدو وكأنه علامة على الانفصال، إلا أنه ليس هناك ما يضمن أن الزواج القائم على الحب سيكون خاليًا من الصراع في المستقبل. من خلال اتفاقية ما قبل الزواج، سيتم حماية الأصول الشخصية للزوج والزوجة، كما لو أن الزواج مستمر ويقوم كل منهما ببناء أسرة. في إندونيسيا، يتم الاعتراف باتفاقيات ما قبل الزواج بموجب القانون. تنص الفقرة (1) من المادة 29 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج على أنه يجب على الطرفين إعداد اتفاق مكتوب، بموافقة متبادلة، عند الزواج أو قبله. محتويات هذه الاتفاقية ملزمة أيضًا للأطراف الثالثة المعنية. في الأساس، البحث المعياري هو البحث الذي يبحث ويحلل المعايير التي وضعتها المؤسسات المعترف بها. تستخدم هذه المقالة أساليب البحث المعياري، وذلك باستخدام الأدبيات والكتب لتحليل العقيدة من منظور معياري. يتيح هذا النهج للباحثين الحصول على فهم أعمق وصورة للموضوع قيد الدراسة. لا يركز عقد الزواج على الجوانب المالية فحسب، بل يشمل أيضًا العديد من العناصر المهمة التي تدعم الزواج السلس وتكوين أسرة سعيدة. تصور "عائلة سكينة" الزواج على أنه اتحاد بين قلبين متكاملين، قائم على الحب (المودة) والمودة (الرحمة). في سياق الشريعة الإسلامية، الاتفاق هو سند أو عقد يعكس نية الشخص في تنفيذ أو عدم القيام بأعمال معينة، دون الاعتماد على رغبات الطرف الآخر. وهذا يتماشى مع الشرح الوارد في المادة 76 ق.س. علي عمران، الذي ذكر أن الطرف الذي عقد الاتفاق فقط هو الذي يلتزم بالوعد. تتمثل وظيفة اتفاقية ما قبل الزواج في الحصول على الحقوق القانونية في الأصول الموروثة من الزوجين، أي الأصول المملوكة للزوج والزوجة المستقبليين. وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1974، تنقسم الأصول الزوجية إلى فئتين: الأصول المشتركة والأصول الموروثة.Perjanjian pranikah adalah akad yang ditandatangani oleh kedua mempelai sebelum menikah agar sah sebagai suami istri. Sebagai akad, perjanjian ini mengikat kedua pihak dan dapat mencakup ketentuan mengenai pembagian harta atau pengelolaan harta pribadi, sehingga masing-masing dapat terpisah jika terjadi perpisahan di masa depan. Meskipun kesepakatan ini bisa terlihat seperti tanda perpisahan, tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang didasarkan pada cinta akan bebas dari konflik di kemudian hari. Dengan adanya perjanjian pranikah, harta pribadi suami dan istri akan terlindungi, seolah-olah pernikahan yang terjalin tetap berlanjut dan keduanya membangun sebuah keluarga. Di Indonesia, perjanjian pranikah dalam perkawinan diakui oleh undang-undang. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua belah pihak harus menyusun perjanjian tertulis, dengan persetujuan bersama, pada saat atau sebelum perkawinan. Isi perjanjian ini juga mengikat pihak ketiga yang terlibat. Pada dasarnya, penelitian normatif adalah penelitian yang menyelidiki dan menganalisis norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga yang diakui. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan memanfaatkan literatur dan buku untuk menganalisis doktrin dari perspektif normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti. Akad nikah tidak hanya menitikberatkan pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup berbagai elemen penting yang mendukung kelancaran pernikahan dan pembentukan keluarga yang bahagia. "Keluarga Sakina" melukiskan pernikahan sebagai penyatuan dua hati yang saling melengkapi, berdasarkan cinta (mawadda) dan kasih sayang (rahma). Dalam konteks hukum Islam, perjanjian merupakan ikatan atau kontrak yang mencerminkan niat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, tanpa bergantung pada keinginan pihak lain. Ini sejalan dengan penjelasan dalam Pasal 76 Q.S. Ali Imran, yang menyatakan bahwa hanya pihak yang membuat perjanjian yang terikat pada janji tersebut. Fungsi perjanjian pra nikah adalah untuk memperoleh hak yang sah atas harta warisan dari pasangan, yaitu harta milik calon suami dan istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta dalam pernikahan dibagi menjadi dua kategori: harta bersama dan harta warisan
HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA
An illegitimate child refers to a child born from a relationship outside of a legal marriage at a certain time. The status and position of the child are highly dependent on the legality of the marriage of his parents. Based on National Law, a marriage is considered valid if it is registered by an authorized institution or agency. A child born out of wedlock only has a legal relationship with his mother and is entitled to inherit property from the mother's side. If the child's blood relationship with his biological father is severed, then the child's inheritance rights only apply to the mother's family, and not to the biological father's family. Therefore, an illegitimate child is not entitled to receive an inheritance from his biological father. However, this provision only applies in terms of the distribution of inheritance to illegitimate children. The recipient of the inheritance is an individual who has legal inheritance rights, such as Zawil Khurd and Zawir Alham. This article adopts a normative research approach, which utilizes literature and books as sources to analyze doctrine from a normative perspective. In the study of normative law, the main focus lies on understanding the essence and scope of law as a system that studies reality. This discipline involves two aspects, namely analytical and normative, with law included in this category. It can be concluded that illegitimate children have the right to inherit together with heirs from groups I, II, III, or IV, and can receive inheritances even though they come from groups with different degrees. However, in certain situations, if heirs from groups I to IV do not leave descendants and there are only illegitimate children, then the legitimate illegitimate children are recognized as heirs who have the right to receive all inheritance, in accordance with the provisions of Article 865 of the Civil Code. In marriage law, the legal status of illegitimate children is regulated by Law Number 1 of 1974, specifically Article 43 paragraph (1), which states that illegitimate children only have a civil relationship with their mother and family. Therefore, illegitimate children are only legally bound to their mother and family, without any legal relationship with the father who raised them
HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERDATA
An illegitimate child refers to a child born from a relationship outside of a legal marriage at a certain time. The status and position of the child are highly dependent on the legality of the marriage of his parents. Based on National Law, a marriage is considered valid if it is registered by an authorized institution or agency. A child born out of wedlock only has a legal relationship with his mother and is entitled to inherit property from the mother's side. If the child's blood relationship with his biological father is severed, then the child's inheritance rights only apply to the mother's family, and not to the biological father's family. Therefore, an illegitimate child is not entitled to receive an inheritance from his biological father. However, this provision only applies in terms of the distribution of inheritance to illegitimate children. The recipient of the inheritance is an individual who has legal inheritance rights, such as Zawil Khurd and Zawir Alham. This article adopts a normative research approach, which utilizes literature and books as sources to analyze doctrine from a normative perspective. In the study of normative law, the main focus lies on understanding the essence and scope of law as a system that studies reality. This discipline involves two aspects, namely analytical and normative, with law included in this category. It can be concluded that illegitimate children have the right to inherit together with heirs from groups I, II, III, or IV, and can receive inheritances even though they come from groups with different degrees. However, in certain situations, if heirs from groups I to IV do not leave descendants and there are only illegitimate children, then the legitimate illegitimate children are recognized as heirs who have the right to receive all inheritance, in accordance with the provisions of Article 865 of the Civil Code. In marriage law, the legal status of illegitimate children is regulated by Law Number 1 of 1974, specifically Article 43 paragraph (1), which states that illegitimate children only have a civil relationship with their mother and family. Therefore, illegitimate children are only legally bound to their mother and family, without any legal relationship with the father who raised them
Study Komparatif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Pernikahan Anak Di Bawah Umur
Pernikahan anak di bawah umur hanya dapat dilakukan jika pasangan yang bersangkutan mengajukan permohonan surat nikah atau pengecualian nikah kepada Pengadilan Agama (KUA) agar pernikahan tersebut bisa disahkan oleh pengadilan. Sebelum mengajukan permohonan, kedua calon pasangan harus mendapatkan izin dari orang tua. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi nyata objek atau permasalahan yang diteliti, serta melakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. kami menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan pernikahan dini terhadap anak di masyarakat masih saja terjadi. Dimana secara factual pasangan yang menikah muda umumnya belum memiliki kestabilan finansial (keuangan) dan kedewasaan berpikir, yang berisiko mengancam keberlanjutan kehidupan keluarganya. Pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur umumnya terjadi di latar belakangi oleh beberapa factor yaitu: kehamilan, keinginan orang tua, adat istiadat (tradisi keluarga), dan kemauan sendiri. Dengan terjadinya praktek pernikahan dini terhadap anak di bawah umur ini pada dasarnya akan sangat beresiko pada kestabilan mental dan psikologi dari anak itu sendiri serta akan sangat berdampak buruk terhadap kesehatan tubuhnya, Dimana beberbagai macam penyakit akan muncul seperti: Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS), dan Infeksi Menluar Seksual (IMS).Pernikahan anak di bawah umur hanya dapat dilakukan jika pasangan yang bersangkutan mengajukan permohonan surat nikah atau pengecualian nikah kepada Pengadilan Agama (KUA) agar pernikahan tersebut bisa disahkan oleh pengadilan. Sebelum mengajukan permohonan, kedua calon pasangan harus mendapatkan izin dari orang tua. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi nyata objek atau permasalahan yang diteliti, serta melakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. kami menyimpulkan bahwa praktek pelaksanaan pernikahan dini terhadap anak di masyarakat masih saja terjadi. Dimana secara factual pasangan yang menikah muda umumnya belum memiliki kestabilan finansial (keuangan) dan kedewasaan berpikir, yang berisiko mengancam keberlanjutan kehidupan keluarganya. Pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur umumnya terjadi di latar belakangi oleh beberapa factor yaitu: kehamilan, keinginan orang tua, adat istiadat (tradisi keluarga), dan kemauan sendiri. Dengan terjadinya praktek pernikahan dini terhadap anak di bawah umur ini pada dasarnya akan sangat beresiko pada kestabilan mental dan psikologi dari anak itu sendiri serta akan sangat berdampak buruk terhadap kesehatan tubuhnya, Dimana beberbagai macam penyakit akan muncul seperti: Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS), dan Infeksi Menluar Seksual (IMS).
HE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE ON STOCK PRICE OF PT. BUKIT ASAM Tbk. YEAR 2010 – 2013
The purpose of this study was to determine the effect of financial performance using a variable current ratio (CR), Net Present Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Earnings Per Share (EPS) to the stock price on PT Bukit Asam Tbk during the period 2010-2013. The reason the author chose PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk as the object of the study is that the stock price rose then declined during the study period.
Data collection methods using secondary data that the mining company's annual report in 2010-2013 that enclose all variables needed. The sample used is a mining company that enclose the entire annual report for 2010-2013 and attach all the variables required, the company has been noted that the determination of eligible sample of 16 companies. The analytical tool used is the classic assumption test and multiple regression analysis.
Based on the results of multiple linear regression analysis, the five independent variables (Current Ratio, Net Present Margin, Return on Assets, Return on Equity and Earnings Per Share) jointly (simultaneously) influence the stock price to the value of 4.866 F count> F table 3.357 and 0.016 significance level. Partially only net profit margin variable that significantly influence the stock price with a t value of 3.548> t table with a significance level of 0.005. The results show that only net profit margin (NPM), which affect the stock price caused by the sale of which is currently experiencing lethargy reduced force production company.
Keywords: Current Ratio (CR), Net Present Margin (NPM), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and Earnings Per Share (EPS
