1,720,984 research outputs found
Implikasi Perkawinan Usia di Bawah Umur Pada Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wajo
No full textABSTRAK\ud
\ud
ANDI ALWI TRI GUNAWAN (B111 08336) ???Implikasi Perkawinan Usia Di Bawah Umur Pada Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wajo??? (dibimbingolehNurfaidah SaidsebagaiPembimbing Idan H.Mustafa BolasebagaiPembimbing II)\ud
\ud
Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilangsungkan di mana melanggar dari Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang batas umur melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.\ud
\ud
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipenyebab sehingga masih sering terjadi perkawinan di bawah umur walaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menentukan batas minimum untuk kawin, untuk mengetahui seberapa besar implikasi perkawinan di bawah umur bagi terjadinya perceraian khususnya di Kabupaten Wajo.\ud
\ud
Penelitianinidilakukan di Kab.Wajodenganmengambillokasipenelitian di Pengadilan Agama KabupatenBarru, Kantor Urusan Agama KecamatanMajaulengdan Kantor Urusan Agama KecamatanManiangpajodanmengambil data perkawinandibawahumur.\ud
\ud
Hasilpenelitianmenjelaskanbahwa: (1)Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur yaitu faktor kemauan orang tua, faktor ekonomi, faktor kemauan anak, faktor adat dan budaya, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor agama (2) Perkawinandi bawah umur memiliki implikasi yang cukup besar terhadap perceraian.ABSTRAK\ud
\ud
ANDI ALWI TRI GUNAWAN (B111 08336) ???Implikasi Perkawinan Usia Di Bawah Umur Pada Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wajo??? (dibimbingolehNurfaidah SaidsebagaiPembimbing Idan H.Mustafa BolasebagaiPembimbing II)\ud
\ud
Perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilangsungkan di mana melanggar dari Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang batas umur melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.\ud
\ud
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipenyebab sehingga masih sering terjadi perkawinan di bawah umur walaupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menentukan batas minimum untuk kawin, untuk mengetahui seberapa besar implikasi perkawinan di bawah umur bagi terjadinya perceraian khususnya di Kabupaten Wajo.\ud
\ud
Penelitianinidilakukan di Kab.Wajodenganmengambillokasipenelitian di Pengadilan Agama KabupatenBarru, Kantor Urusan Agama KecamatanMajaulengdan Kantor Urusan Agama KecamatanManiangpajodanmengambil data perkawinandibawahumur.\ud
\ud
Hasilpenelitianmenjelaskanbahwa: (1)Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur yaitu faktor kemauan orang tua, faktor ekonomi, faktor kemauan anak, faktor adat dan budaya, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor agama (2) Perkawinandi bawah umur memiliki implikasi yang cukup besar terhadap perceraian
Reproduksi Korupsi : Studi Kasus Korupsi Jaksa Urip Tri Gunawan
Get PDFJudicial system in Indonesia is one of the most corrupt institution. This paper investigates how corruption becomes systemic practice and how corruption reproduced particularly in the case of bribery by Urip Tri Gunawan. Using Anthony Giddens notion on social structure as rules and resources, this paper shows how corruption has embedded in the social structure in Attorney General Office and how corruption reproduce by the repetition of social practice in the daily life of agent. As corruption has became a practical consciousness among prosecutors, it is reproduced by prosectutors wihout any consideration or conscience. Corruption has became a common practice. Corruption eradication actually is a strategy to force the agent moves from practical consciousness to discursive consciousness
Analisis Terhadap Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bagi Penerima Suap (Contoh Kasus: Urip Tri Gunawan dan I Nyoman Suisnaya) / oleh Jessica Atalia Marintan Pangaribuan.
No full textPenegakan hukum merupakan suatu hal yang sangat esensial pada negara hukum yang selalu mengutamakan berlakunya hukum negara tersebut berdasarkan undang-undang agar dapat terwujudnya tujuan hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pasal yang mengatur satu perbuatan pada dua pasal yang berbeda yakni Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b terkait dengan perbuatan suap. Dalam penerapan kedua pasal tersebut secara yuridis menimbulkan permasalahan dalam kepastian hukum. Permasalahan yang ingin disampaikan dan dibahas oleh penulis adalah: Bagaimana penerapan ketentuan bagi penerima suap yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam contoh kasus Urip Tri Gunawan dan I Nyoman Suisnaya?. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian, Urip Tri Gunawan yang dikenakan Pasal 12 huruf b yang hukumannya lebih berat, dibandingkan dengan I Nyoman Suisnaya yang dikenakan Pasal 5 ayat (2) yang hukumannya lebih ringan. Penerapan ketentuan tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena pada hakekatnya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan b adalah sama. Seharusnya Urip Tri Gunawan dapat dikenakan Pasal 5 ayat (2) sama seperti I Nyoman Suisnaya, karena perbuatan yang dilakukan keduanya adalah sama. Dalam hal ini kedunya sama-sama sebagai penerima suap dan menjabat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hal ini bisa menyebabkan penegak hukum menjadi tidak obyektif karena adanya duplikasi pengaturan. Penulis menyampaikan saran bahwa perlu adanya pengaturan kembali terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menghindari adanya duplikasi pengaturan terhadap satu perbuatan yang sama
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
