423 research outputs found
Kyai dan Pesantren: Peran KH. Adnan Syarif sebagai tokoh Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Wonorejo Kedungjajang Lumajang
No full textABSTRAK
Kyai merupakan elemen paling penting dan esensial dari sebuah pesantren biasanya ia merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan Suatu pesantren bergantung kepada kemampuan pribadi kyainya. Kyai, sosok kyai di pesantren dikenal dengan penguasa tunggal. Semua santri dan anak didiknya senantiasa hormat, patuh dan taat terhadap segala kebijakan dan aturan yang di programkan oleh kyai. Dalam keseharian, tugas-tugas kyai di pesantren yang bisa dilakukan antara lain: tugas selaku pimpinan pesantren, tugas sebagai guru\pengajar para santri, tugas selaku perencana, tugas mencari dana untuk kelangsungan pesantren, tugas sebagai Muballigh/Dai ditengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai penuntun masyarakat dalam kegiatan ibadah. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional tertua di Indonesia. Menurut para ahli, lembaga pendidikan ini sudah ada sebelum Islam datang ke Indonesia. Oleh karen itu, namanya berasal dari dua kata bahasa Asing yang berbeda. Pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti tempat menginap atau asrama, sedangkan pesantren dengan awalan pe dan akhiran an, berasal dari kata santri, bahasa Tamil yang berarti para penuntut Ilmu atau diartikan juga guru mengaji.
Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan KH. Adnan Syarif Dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin.
Penelitian yang penulis lakukan ini adalah termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Dalam perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau dari lisan orang, dan pengamatan ke tempat lokasi secara langsung, sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Selain itu, untuk mendukung uraian dari keadaan yang sebenarnya ada dilapangan, disini penulis sertakan dokumentasi sebagai pelengkap dan penguat data penelitian.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu, peranan KH. Adnan Syarif yaitu: peranan KH. Adnan Syarif di Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin sangatlah besar sekali, karena beliau sebagai ketua yayasan Kyai Syarifuddin, selain itu beliau juga mengajar di Pondok dan di sekolah formal, sekaligus menjabat ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin (STITS). KH. Adnan Syarif juga aktif memberikan pengajian-pengajian atau ceramah agama di masyarakat. KH. Adnan Syarif juga mengusahakan dana untuk pembangunan Yayasan dan Pondok. KH. Adnan Syarif juga mempunyai tugas merencanakan program-program Pondok kedepannya. KH. Adnan Syarif di Pondok menjadi orang tua kedua bagi santrinya yang mana menjadi tempat mengadu bagi santri terutama jika santri mempunyai masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Adapun Usaha-usaha yang dilakukan KH. Adnan Syarif dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin yaitu: Memperbaiki sarana Fisik dan sarana non fisik adapun sarana fisik yaitu: Gedung Asrama Putra dan putri, Lembaga formal mulai PAUD, TK, MI, MTS, MA, dan STIT Syarifuddin, Masjid, lapangan olahraga, perpustakaan, laboraturium komputer dan bahasa, Poliklinik, tempat perbelanjaan santri (SMESCO MART). Sedangkan yang termasuk sarana non fisik yaitu: selalu mengadakan evaluasi setiap tiga bulan sekali, memakai metode sesuai dengan kemampuan santri dan dibentuk kelas- kelas, menrbitkan majalah As-Syarif, KH. Adnan Syarif menciptakan Shalawat Uhudiyah
Santri Berbakat: Pengembangan Minat dan Bakat Melalui Kegiatan Muhadhoroh pada Santri Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren
No full textSiswa berbakat pada umumnya adalah siswa yang memiliki kemampuan lebih atau lebih luar biasa. Siswa berbakat biasanya memiliki bakat khusus guna menunjang potensinya untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengembangkan bakat dan minat santri cyber pesantren Syarif Hidayatullah, dan mendeskripsikan kegiatan santri berbakat untuk mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat di pondok pesantren cyber Syarif Hidayatullah. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan minat dan bakat siswa melalui kegiatan muhadhoroh. Strategi yang digunakan pengurus pondok pesantren adalah dengan mengadakan kegiatan muhadhoro yang diikuti oleh para santri syarif hidayatullah cyber pesantren. Kegiatan muhahdhoroh dapat ditingkatkan lagi agar minat dan bakat mahasiswa lebih baik dan berkembang dari sebelumnya
ALOKASI WAKTU KYAI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI YAYASAN KYAI SYARIFUDDIN LUMAJANG (Working Hours of Moeslem Foundation Head In Improving The Quality Of Human Resources In Kyai Syarifuddin Foundation Lumajang)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi waktu Kyai dalam meningkatkan sumber daya manusia di Yayasan Kyai Syarifuddin dengan menjelaskan alokasi waktu yang dicurahkan Kyai dan bagaimana alokasi waktu Kyai tersebut dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi waktu yang dicurahkan Kyai Sulahak Syarif LC.,MA yaitu untuk kegiatan formal 4,5 jam sedangkan untuk kegiatan informal yaitu 11 jam dalam satu hari sehingga diasumsikan alokasi waktu bekerja Kyai adalah 15,5 jam per hari atau 93 jam/minggu. Alokasi waktu 15,5 jam oleh Kyai dimanfaatkan dalam meningkatkan sumber daya manusia di Yayasan Kyai Syarifuddin dengan mendirikan lembaga pendidikan formal dan informal dan hasil dari lulusan tersebut santri-santri menjadi guru, ustad, tokoh masyarakat, petani, pedagang, pengobatan alternative, dan sebagian terjun di dalam dunia politik
SEJARAH PERKEMBANGAN DAKWAH ISLAM PASCA INVASI MONGOL
No full textSerangkaian invasi Mongol benar-benar telah menimbulkan kehancuran bagi peradaban Muslim. Invasi Mongol tersebut dilanjutkan dengan pembentukan sebuah konfederasi masyarakat Asia Tengah di bawah kepemimpinan Jenghis Khan. Sesuai dengan garis ketentuan Tuhan yang harus diyakini, Mongol telah berjuang untuk menaklukkan beberapa wilayah yang ternama dan merampas Asia Timur, Timur Tengah dan beberapa wilayah gurun Eropa Timur di bawah pemerintahan mereka. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 M ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap dibumihanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan
Penerapan Algoritma Naive Bayes pada Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pengelolahan Dana Desa
No full textMuliadi. Penerapan Algoritma Naive Bayes pada penilaian kinerja pemerintah Desa dalam Pengelolahan dana Desa ( dibimbing oleh Syafrudin Syarif dan Agussalim)Tujuan dari penelitian ini untuk mengklafikasikan pemerintah desa mana yang baik dan buruk dalam pengelolahan dana desa di kab tolitoli untuk menjadi acuan untuk pemerintah daera untuk mengkontrol kinerja pemerintahan desa dalam mengelolah dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah naive bayes klafikasi berbasis pengrograman PHP dengan komputerisasi diharapkan dapat membantu penilaian kinerja pemerintahan desa dalam pengelolahan dana desa agar lebih cepat dan tepat dalam mengklafikasikan kinerja pemerintah desa. Berdasarkan hasil ini analisis perhitungan yang susdah dilakukan penerapan metode, naive bayes klafikasi dalam penilaian kinerja pemerintahan desa yang sudah dilakukan terhadap 2 (dua) desa dengan kreteria yang digunakan: jumlah angaran, angaran bidang pemerintahan, angaran bidang pembangunan, angaran pemberdayaan, angaran bidang pembinaan, angaran takterduga dan sisa anggaran sehingga hasil akhir penilaian kinerja pemerintah desa dalam pengelolahan dana desa yakni desa dengan nama teluk jaya dinyatakan baik karena memiliki nilai likelihood baik 3.57921E-58 > nilai likelihod buruk 3.39635E-60 sedangkan desa dengan nama desa salimpaga dinyatakan buruk karena memiliki nilai likelihood baik 2.421E-139< nilai likelihood 3.20355E-83.x, 72 hlm.; 29 c
In religion’s name: abuses against religious minorities in Indonesia
No full textOn February 6, 2011, in Cikeusik, a village in western Java, around 1,500 Islamist militants attacked two dozen members of the Ahmadiyah religious community with stones, sticks, and machetes. The mob shouted, “You are infidels! You are heretics!” As captured on video, local police were present at the scene but many left when the crowd began descending on the Ahmadiyah house. By the time the attack was over, three Ahmadiyah men had been bludgeoned to death.
Ahmad Masihuddin, a 25-year-old Ahmadiyah student, recalled, “They held my hands and cut my belt with a machete. They cut my shirt, pants, and undershirt. I was only in my underwear. They took 2.5 million rupiah (US$270) and my Blackberry [cell phone]. They tried to take off my underwear and cut my penis. I was laying in the fetal position. I tried to protect my face, but my left eye was stabbed. Then I heard them say, ‘He is dead, he is dead.’”
While the Cikeusik attack was particularly gruesome, it is part of a growing trend of religious intolerance and violence in Indonesia. Targets have included Ahmadis (the Ahmadiyah), Baha’is, Christians, and Shias, among others. There have also been cases of Christians in Christian-majority areas preventing Sunni Muslim mosques from being built. Affected individuals have ranged from people with permits to build houses of worship to those seeking to have their actual religion listed on their ID cards, to children bullied by teachers and other pupils at school.
In important respects, Indonesia is rightly touted for its religious diversity and tolerance. Since President Suharto was forced to step down in 1998, after more than three decades in power, inaugurating an era of greater freedom in Indonesia, viewpoints long repressed have emerged into the open. A strong thread of religious militancy is among them. As detailed in this report, the government has not responded decisively when that intolerance is expressed through acts of harassment, intimidation, and violence, which often affect freedom of expression and association, creating a climate in which more such attacks can be expected.
According to the Jakarta-based Setara Institute, which monitors religious freedom in Indonesia, there were 216 cases of violent attacks on religious minorities in 2010, 244 cases in 2011, and 264 cases in 2012. The Wahid Institute, another Jakarta-based monitoring group, documented 92 violations of religious freedom and 184 incidents of religious intolerance in 2011, up from 64 violations and 134 incidents of intolerance in 2010.
In researching this report, Human Rights Watch interviewed 16 members of religious minorities who had been physically assaulted by Islamist militants in seven separate incidents−four of them sustaining serious injuries. Twenty-two others had their houses of worship or own houses burned down in six separate incidents. We also summarize here many more incidents reported in the press or documented by other investigators. In addition to intimidation and physical assaults, houses of worship have been closed, construction of new worship facilities halted, and adherents of minority faiths subjected to arbitrary arrest on blasphemy and other charges.
In most cases, the perpetrators of the intimidation and violence have been Sunni militant groups − described throughout this report as Islamist groups − at times acting with the tacit, or occasionally open, support of government officials and police. Groups that have participated in or supported the targeting of minority religions include: the Islamic People’s Forum (Forum Umat Islam, FUI), the Indonesian Muslim Communication Forum (Forum Komunikasi Muslim Indonesia, known as Forkami), the Islamic Defenders Front (Front Pembela Islam, FPI), Hizbut-Tahrir Indonesia, and the Islamic Reformist Movement (Gerakan Islam Reformis, Garis). These groups are united by their espousal of an interpretation of Sunni Islam that labels non-Muslims, excluding Christians and Jews, as “infidels,” and labels Muslims who do not adhere to what they define as Sunni orthodoxy as “blasphemers.”
The harassment and violence directed at minority religious groups is facilitated by a legal architecture in Indonesia that purports to maintain “religious harmony,” but in practice undermines religious freedom. Indonesia’s 1945 constitution explicitly guarantees freedom of religion, as does the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Indonesia is a party. However, the Indonesian government has long enacted, and in recent years strengthened, legislation and regulations that have subjected minority religions to official discrimination and made them extremely vulnerable to the members of the majority community who take the law into their own hands.
In numerous instances documented in this report, harassment and intimidation of minority communities by militant Islamist groups has been facilitated by the active or passive involvement of Indonesian government officials and security forces. These groups have cooperated with, or applied pressure on, local authorities to prevent the issuance of building permits for religious minorities’ houses of worship, sought the removal of religious minority communities to new locations, or to stop them from worshipping in their area altogether. In some cases, Christian churches that have met all of the legal requirements for construction have had their permits revoked by local authorities after pressure from Islamist groups, even in the face of Indonesian Supreme Court decisions ruling the construction legal.
This report also documents incidents in which police failed to take action to prevent violence against religious minorities or provided no assistance in the aftermath of such incidents. Police all too often have been unwilling to properly investigate reports of violence against religious minorities, suggesting complicity with the perpetrators. Nor has the justice system proven to be a defender of religious minorities. In the few cases of violence that have gone to the courts, prosecutors have sought ridiculously lenient sentences for the perpetrators of serious crimes, which the judges seem content to oblige. The exception has been cases construed by authorities as acts of “terrorism,” as with the bombing of a church in Solo, Central Java, on September 25, 2011, in which a suicide bomber died and the wife of its funder is still being prosecuted for money laundering, and an attempt to bomb another church in Serpong in April 2012, in which 19 people were arrested.
Indonesia’s religious minorities also face entrenched discrimination in their dealings with the Indonesian government bureaucracy. During the Suharto era, Indonesians were required to list their religion on their national identification cards, choosing from one of five recognized religions, a practice that discriminated against, and put in an untenable position, followers of hundreds of minority religions. Although the current Population Administration Law gives citizens the choice of whether or not to declare their religious faith on their ID cards, those who wish to declare a faith still must choose from a list of six protected religions. Individuals who do not declare a religion risk being labeled “godless” by some Muslim clerics and officials and subject to possible blasphemy prosecution. In 2012 alone, a self-declared atheist, a Shia cleric, and a spiritualist have all been jailed for blasphemy after listing Islam as their religion on their ID cards.
Indonesian government institutions have also played a role in the violation of the rights and freedoms of the country’s religious minorities. Those institutions, which include the Ministry of Religious Affairs, the Coordinating Board for Monitoring Mystical Beliefs in Society (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat, Bakor Pakem) under the Attorney General’s Office, and the semi-official Indonesian Ulama Council, have eroded religious freedom by issuing decrees and fatwas (religious rulings) against members of religious minorities and using their position of authority to press for the prosecution of “blasphemers.”
Indonesia has in recent years made meaningful progress toward strengthening democracy and respect for human rights. Those gains, along with perceptions of Indonesia as a bulwark of a progressive, moderate Islam, have prompted international praise of Indonesia as a model Islamic democracy. For instance, in November 2010, US President Barack Obama, when visiting Jakarta, praised “the spirit of religious tolerance that is enshrined in Indonesia’s constitution, and that remains one of this country’s defining and inspiring characteristics.”
If that reputation is to remain intact, strong and immediate action is needed, including more forceful leadership by Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono to reform the laws and government practices that have facilitated abuses against religious minorities. The Indonesian government needs to meet its obligations to hold accountable police, government officials, and members of groups implicated in the abuses. Indonesia’s reputation as a country “underpinned by the principle of religious freedom and tolerance” can only be realized if the government takes steps to curb the increasing targeting of and discrimination against religious minorities, returning to its founding principles, and fostering a national culture of acceptance and respect for all religious groups
Corrigendum for: Patorani local knowledge system in fisheries resources conservation education in Galesong District South Sulawesi
No full textWe sincerely express our apology for the changes in the author list in the article entitled Patorani local knowledge system in fisheries resources conservation education in Galesong District South Sulawesi. This article was published on DOI: 10.17977/um017v28i12023p52-63, with the authors list consisting of Hasriyanti, Rusdi, Alonge Titus Adeyemi, Michel E. D. Chaves, and Erman Syarif. However, Michel E. D. Chaves issue a complaint regarding his involvement during the research and paper completion. He did not agree to the inclusion of his name in the author list. We have contacted the corresponding author for confirmation. Besides, the co-author has also confirmed the mistake in the writing of one of the author’s names, Alonge Titus Adeyemi, which should be Titus Adeyemi Alonge. The corresponding author has submitted a letter of author contribution signed by Hasriyanti, Rusdi, Titus Adeyemi Alonge, and Erman Syarif. The original article has been revised, and reasonable effort should be made to remove all references to this article
INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PARKIR MELALUI PENGGUNAAN MEMBER DAN UANG ELEKTRONIK DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
No full textThis article discusses the problem of large queues at the student parking exit, because the majority of the UIN Syarif Hidayatullah academic community uses both two-wheeled and four-wheeled vehicles, so they need a parking area to park their vehicles and to control vehicles. The current parking space at UIN Syarif Hidayatullah, namely the parking area next to the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Public Library, is insufficient. So the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta campus uses a dual payment system. Electronic parking system (E-Parking) and also taking steps to create an electronic parking system (E-Parking) using member cards for employees and electronic money (E-Money) for students to overcome traffic jams at the exit. This research was conducted using qualitative research methods, where this research was carried out by understanding the phenomena that occurred at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, or observations made by the author within the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta environment. The sources used for this research method are observation, interviews and documentation. The results of the research show that to solve the traffic jams that often occur in the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta area when students enter the campus area or leave the campus, the campus provides a solution, namely the innovation of implementing electronic parking (E-Parking) in the hope of reducing the number of traffic jams. which occurred in the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta area. The use of electronic parking is not a solution to reduce congestion in the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta area because considering the limited parking space provided by UIN Syarif Hidayatullah Jakarta for parking, it would not be able to accommodate vehicles brought by students. Therefore, there are several solutions to make the UIN Jakarta parking area better, one of which is: 1. Adding more space for parking 2. Students are prohibited from bringing vehicles in the UIN Syarif Hidayatullah Jakarta area 3. Adding counters at the exit
Perseteruan front demokrasi rakyat (FDR) dan kabinet hatta pada peristiwa delanggu (1948-1949)
No full textSkripsi ini mengkaji perseteruan antara Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan Kabinet Hatta yang terjadi selama Peristiwa Delanggu pada periode 1948-1949. Pada awal mula terjadi perseteruan antara FDR dan Kabinet Hatta disebabkan Perjanjian Renville karena Amir Syarifuddin tidak bisa mengatasi Agresi Militer Belanda dan harus bernegosiasi, sehingga Rakyat Indonesia kecewa terhadap Kabinet Amir. Koalisi menarik mundur dukungan terhadap Amir dan mengusulkan Hatta sebagai Perdana Menteri agar menyelesaikan masalah Renville. Amir turun dan membuat partai Front Demokrasi Rakyat sebagai Oposisi Pemerintah, Perseteruan ini menciptakan dinamika politik yang memanas, FDR sebagai oposisi tunggal mulai turun ke jalan agar mendapat dukungan dari rakyat untuk melawan Pemerintah, FDR melihat bahwa rakyat yang mudah di propaganda adalah kaum menengah ke bawah seperti Buruh, Pemuda dan Petani. Sehingga FDR menggait Barisan Tani Indonesia(BTI), dan Sentral Organisasi Buruh Indonesia(SOBSI). Di sisi lain pada tahun 1948 Industri di tanah jawa khususnya di Jawa Tengah merupakan wilayah Industri besar, seperti Gula dan karung goni. FDR mewujudkan langkah sebagai oposisi dengan melancarkan aksi pemogokan kerja di pabrik karung Goni Delanggu, melibatkan buruh dan petani sekitar yang menjadi korban propaganda FDR. Rakyat yang dirong-rong agar protes terhadap kebijakan pabrik yang kurang adil dalam segi upah atau bayaran membuat aksi unjuk rasa yang bersifat lokal menjadi berskala Nasional karena Pemerintah ikut turun tangan dalam masalah tersebut. Kabinet Hatta membuat panitia Ankeet yang di di wadahi oleh Badan Pekerja Nasional Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di Delanggu. menyoroti ketegangan politik dan ideologis di antara dua kekuatan utama pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode Historis dengan pendekatan Sosial & Politik serta Teori Sosiologi politik. sehingga dapat memisahkan Proses-Proses Politik yang terjadi dan berkaitan dengan situasi Sosial di Klaten Delanggu Jawa Tengah. sementara Teori Sosiologi Politik yang di ungkap oleh Bertrand Rusel sangat relevan dengan penelitian ini karena menurutnya kekuasaan adalah hasil pengaruh yang diinginkan. Ia wujud karena adanya dorongan atau motivasi bagi seseorang untuk memperoleh atau memegang kekuasaan. Dorongan tersebut eksplisit/terlihat bagi pimpinan yang ingin berkuasa serta implisit/orang-orang yang menolak pemimpin(pemerintahan) Penelitian ini secara khusus menelusuri peristiwa Delanggu, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perseteruan antara FDR dan Kabinet Hatta. Melalui pendekatan sosiologi politik, dan dengan metode historis skripsi ini mengeksplorasi peran Amir Syarifuddin sebagai Oposisi dan Muhammad Hatta sebagai pemegang kabinet Pemerintah.xvi, 99 hlm, ilu
Pengaruh Praktik Income Smoothing Terhadap Reaksi Pasar pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik income smoothing, ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap reaksi pasar. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Terdapat 47 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 32 perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian diperoleh dari website www.idx.co.id dan www.yahoo!finance.co.id. Data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 24.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa income smoothing dengan nilai signifikansi 0,012 dan struktur modal dengan nilai signifikansi 0,001 berpengaruh signfikan terhadap reaksi pasar. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi pasar.The purpose from this research is to amayze the influence income smoothing, firm size and capital structure toward market reaction. This research uses sample of mining companies that are listed on Indonesia Stock Exchange during the period 2015-2017. There are 47 companies that listed in Indonesia Stock Exchange. There are 32 mining companies being sampled on this research.
The data in this research is secondary data. The data obtained by the website www.idx.co.id and www.yahoo!finance.co.id. The data processed using the SPSS version 24.
The results showed that the income smoothing with value of significant 0,012 and capital structure with value of signifificant 0,001 are significant effect toward the market reaction. While firm size did not significantly influence toward the earnings response coefficient.105 HalamanSkripsi Sarjan
- …
