47 research outputs found
KOMUNIKASI DALAM KONSELING LINTAS BUDAYA MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
No full textDalam menghadapi MEA Pendidikan tentunya harus menyiapkan SDM Indonesia yang berkualitas. Sekarang kita lihat, sejauhmana orang Indonesia mampu berkomunikasi dalam bahasa internasional (bahasa Inggris), dan sejauhmana orang Indonesia memiliki keterampilan atau skill yang standar dengan keterampilan orangorang di ASEAN. Dengan adanya MEA ini tentunya akan ada dampak bagi manusia Indonesia untuk mengejar standar kompetensi yang diharapkan. Peran pendidikan tentulah sangat besar. Baik pendidikan secara formal, non formal, dan informal. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. Sistem komunikasi yang baik akan mendukung pola hidup manusia dan kemajuan peradaban di segala bidang. Penyebaran informasi yang menyeluruh dan terpadu dapat terselenggara dengan adanya perencanaan sistem komunikasi yang bijaksana, dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budaya bukanlah hal yang mudah. Organisasi dan individu yang ingin dapat bersaing di ranah global harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan berbagai kesulitan yang akan dialami ketika menjalin bisnis, bernegosiasi atau bekerja di perusahaan global. Sebagai individu global, harus mempersiapkan diri agar bisa sukses dan efektif berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya dengan kita, saat itulah kita sedang berkomunikasi antar budaya
BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KAPUR IX
Get PDFThe purpose of this study was to find out how the implementation of Premarital Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kapur IX District and what materials were given by religious counselors at KUA of Kapur IX District during premarital guidance. The research method that the author uses in writing this article is a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The sources of data from this study were extension workers at KUA Kapur IX District and books related to this research. The results of this study indicate that the implementation of Premarital Guidance at the KUA of Kapur IX District is carried out every Thursday starting at 10.00 WIB until it is finished. The methods used in providing premarital guidance to the bride and groom are lecture, discussion, and question and answer methods. In the implementation of premarital guidance at KUA Kapur IX District there were several supporting and inhibiting factors in achieving the successful implementation of the premarital guidance. The supporting factors are the willingness of the bride and groom, adequate facilities and infrastructure, and professional extension workers. And the inhibiting factor in the implementation of premarital guidance is that there are still prospective brides who are not punctual in following the guidance and there are still prospective brides who consider this premarital guidance not so important. The pre-marital guidance material given by the counselor to the bride and groom is material about the purpose of marriage, husband and wife's obligations, attitudes that support the realization of a happy/sakinah family, rules for husband and wife association, first night etiquette, mandatory bathing, times when it is forbidden to associate with the husband wife, things that are prohibited in the household, things that can disturb the harmony of the household, and so on
Persepsi Orang Tua dan Guru tentang Pengenalan Gender Pada Anak Usia Dini di TK Islam Bakti 113 Koto Salak
Get PDFJurnal ini dilatarbelakangi dengan adanya tanggapan atau persepsi orang tua dan guru mengenai pengenalan gender pada anak usia dini di TK Islam Bakti 113 Koto Salak, terdapat berbagai permasalahan yang muncul seperti orang tua yang belum mendukung dalam memberikan pendidikan gender pada anak, guru belum secara maksimal memberikan ilmu pengetahuan gender di sekolah, dan anak suka meniru seseorang yang berbeda gender dengannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang persepi orang tua dan guru tentang pengenalan gender pada anak usia dini di TK Islam Bakti 113 Koto Salak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di TK Islam Bakti 113 Koto Salak. Dalam penelitian ini terdiri dari 10 Informan kunci 8 orang tua, 2 guru, dan informan pendukung. Dalam hal ini untuk pengumpulan data yang akurat mengenai keadaan dilapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan data yang sudah penulis paparkan dapat dikatakan bahwa persepsi orang tua dan guru tentang pengenalan gender pada anak usia dini di TK Islam Bakti 113 Koto Salak, persepsi orang tua dan guru terbagi dalam tiga indikator terbentuknya persepsi yang menimbulkan persepsi positif dan negatif tentang pengenalan gender pada anak usia dini. Adapun tahapan persepsi tersebut, sebagai berikut: 1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu (Pengetahuan), 2) Pengertian atau pemahaman, 3) Penilaian atau evaluasi. Dari tiga indikator tersebut orang tua dan guru memiliki persepsi positif tentang pengenalan gender pada anak usia dini. Bahwa orang tua sudah dapat menyerap dan menerima pengetahuan tentang pengenalan gender pada anak usia dini walaupun belum secara keseluruhan tetang gender. Juga guru sudah memberikan materi pembelajaran tentang gender kepada anak dengan cara mengelompokkan anak sesuai jenis kelaminnya. Orang tua dan guru beranggapan pengenalan gender penting diberikan kepada anak usia dini karena itu akan mempengarui pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia selanjutnya
Pengaruh Teman Sebaya terhadap Minat Belajar Siswa di SMK Pembangunan Bukittinggi
Get PDFPenelitian ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena yang terjadi pada siswa dan siswi SMK Pembangunan Bukittinggi. Terdapat beberapa siswa yang rajin belajar dan kehilangan minat belajar siswa dan siswi SMK Pembangunan Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Minat Belajar Siswa di SMK Pembangunan Bukittinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif regresi dengan desain sampel penelitian sebanyak 28 siswa. Teknik pengolahan data menggunakan Statiscal Product and Service Solution (SPSS) versi 26. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kusioner (angket). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan nilai F hitung dapat diketahui bahwa nilai F hitung 4,628 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,041 ≤ 0,05, nilai sig lebih kecil dari 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima artinya teman sebaya terhadap minat belajar siswa berpengaruh signifikan. Teman sebaya terhadap minat belajar dengan nilai R Square 0,151 (15,1%) bahwa pengaruh teman sebaya terhadap minat belajar sebesar 15,1%. Dapat disimpulkan bahwa teman sebaya dapat mempengaruhi minat belajar siswa, karena teman sebaya
Group Guidance Model with Cinema Counseling Technique as a Prevention of Lesbianism for Students
No full textInovasi Pembelajaran: Optimalisasi Model Contextual Teaching Learning (CTL) dalam Pendidikan Agama Islam
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan model Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). CTL berfokus pada pengaitan materi ajar dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa, menjadikan pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, artikel ini mengkaji karakteristik, prinsip, serta dampak penerapan CTL dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model CTL tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan karakter siswa, serta meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dalam kelas. Pembelajaran PAI yang berbasis CTL dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih hidup, mendorong siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata mereka
Group Guidance Model with Cinema Counseling Technique as A Prevention of Gay Influence for Students
No full textPertanggungjawaban Hukum Agen Perjalanan Wisata (Travel Agent) Atas Ketidaksesuaian Paket Perjalanan Yang Ditawarkan Dengan Kenyataannya (Studi Pada PT. Efata Indonesia Tour and Travel JL.Letjen Jamin Ginting Km.7,5 No.161/164 Padang Bulan, Medan Baru 20155)
Get PDF77 HalamanHukum Perlindungan Konsumen sangat berpengaruh dalam kehidupan
bermasyarakat maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam
masyarakat. Pertanggungjawaban hukum agen perjalanan wisata (Travel Agent) atas ketidaksesuaian paket perjalanan yang ditawarkan dengan kenyataannya (Studi Pada PT.Efata Indonesia Tour & Travel ) adalah judul yang diangkat
penulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk perjanjian yang
disepakati antara agen perjalanan PT.Efata Indonesia Tour & Travel dengan konsumen serta pertanggungjawaban agen perjalanan apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen.
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan perundang-undangan,keputusan pengadilan,teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Sumberdata diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau lapangan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu pimpinan PT.Efata Indonesia Tour & Travel yang terdapat di perusahaan tempat penelitian. Sumber data lainnya merupakan studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku literatur, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih ada sangkut pautnya dengan penelitian ini. Analisa data menggunakan metode analisa deskriptif yaitu dengan jalan menentukan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh dari PT.Efata Indonesia Tour & Travel.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang digunakan atau dipakai PT.Efata Indonesia Tour & Travel dengan konsumen yaitu perjanjian tertulis dan pertanggung jawaban PT.Efata Indonesia Tour & Travel apabila terjadi kerugian pada konsumen maka PT.Efata Indonesia Tour & Travel bersedia untuk mengganti kerugian bila benar-benar terbukti bersalah. Setiap permasalahan di PT.Efata Indonesia Tour & Travel akan diselesaikan dengan cara bernegosiasi. Consumer Protection Law is very influential in life in the community then Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection to solve problems that occur in Public. The travel agent's legal liability for the non-conformity of the travel package offered in reality (Study at PT. Efata Indonesia Tour & Travel) is the title raised author. This study aims to determine the form of the agreement
agreed between the travel agent PT.Efata Indonesia Tour & Travel with the consumer as well as the responsibility of the travel agent in the event of a loss suffered by the consumer.
This study uses a research methodology with a juridical normative approach, namely a research method that examines document studies using a variety of secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and it can also be the opinion of scholars. Sources of data are obtained directly from the research location or field by asking questions to the speakers, namely the leadership of PT. Efata Indonesia Tour & Travel which is located in the company where the research is conducted. Another source of data is literature study, namely through literature books, and based on existing laws and regulations related to this research. Analysis of data using descriptive analysis method, namely by determining and describing what it is in accordance with the problems studied and data obtained from PT. Efata Indonesia Tour & Travel.
The results of the study can be concluded that the form of agreement used or used by PT. Efata Indonesia Tour & Travel with consumers is a written agreement and PT. Efata Indonesia Tour & Travel's responsibility if there is a loss to the consumer, PT. Efata Indonesia Tour & Travel is willing to compensate for the loss. when really proven guilty. Every problem at PT.Efata Indonesia Tour & Travel will be resolved by negotiating
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN.Mdn)
Get PDFBisnis kartu kredit di era modern sekarang ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga tidak heran apabila bank berlomba-lomba mengeluarkan kartu kredit dengan fasilitas yang sangat menarik sehingga menimbulkan persaingan antar bank di Indonesia. Kata kredit dalam dunia bisnis memiliki arti kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarkanya kelak.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum penerbitan kartu kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. bagaimanakah faktor-faktor penyebab
terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit dan
bagaimanakah penyelesaian sengketa atas pemakaian kartu kredit antara bank penerbit dengan pemakai kartu kredit. Metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah: Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalahmajalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini. Penelitian Lapangan (Field Research) Melalui metode ini, penulis akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan, dan dalam hal ini penulis akan meneliti kasus sesuai dengan judul yang diajukan. Dasar hukum penerbitan kartu
kredit dikaitkan dengan hak dan kewajiban masing masing pihak adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak baik itu pihak penerbit yaitu bank dan pihak pemakai kartu kredit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Pasal 16 A dan Pasal 16B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012. Faktor penyebab terjadinya sengketa pemakaian kartu kredit antara penerbit kartu kredit dengan pemakai kartu kredit adalah adanya keterlambatan dan ketidakmampun pemakaian kartu kredit untuk membayar tagihan atas kartu kreditnya. Penyelesaian sengketa Pada Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PN.Mdn penyelesaian dilakukan melaui Pengadilan NegeriMedan dikarenakan tidak ada penyelesaian melalui musyawarah.The credit card business in the modern era is now in great demand by the public, so it is not surprising that banks are competing to issue credit cards with very attractive facilities that create competition between banks in Indonesia. The word credit in the business world means that you will be able to borrow money or the ability to enter into a commercial transaction or obtain delivery of goods or services with an agreement that will pay it later. The problem in this study is how the legal rules for issuing credit cards are related to the rights and obligations of each party. how are the factors causing disputes over credit card usage between credit card issuers and credit card users and how to resolve disputes over the use of credit cards between issuing banks and credit card users. The research method used by the author is: Research Library (Library Research) In this library research the authors do by studying books, scientific essays, magazines and materials that are theoretical in nature that can be used as a basis or rationale in making this thesis. Field Research (Field Research) Through this method, the author will conduct field research to obtain data by conducting research directly to the Medan District Court, and in this case the author will examine the case according to the title submitted. The legal basis for credit card issuance is related to the rights and obligations of each party is an agreement agreed upon by the parties, namely the issuer, the bank and the party using the credit card. Republic of Indonesia Law Number 3 of 2004 concerning Bank Indonesia. Law Number 10 of 1998 concerning National Banking. Decree of the Minister of Finance No. 1251 / KMK. 013/1988 Concerning the Provisions and Procedures for Implementing Financing Institutions of Bank Indonesia Regulation Number 7/52 / PBI / 2005 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instrument Activities dated December 28, 2005 which were amended by Bank Indonesia Regulation Number 10/8 / PBI / 2008. Article 16 A and Article 16B Bank Indonesia Regulation Number 14/2 / PBI / 2012. The factor that causes disputes over credit card usage between credit card issuers and credit card users is that there are delays and incapacity to use credit cards to pay bills on their credit cards. Dispute Resolution No. Decision 161 / Pdt.G / 2017 / PN. The settlement was carried out through the Medan District Court because there was no settlement through deliberation
The Role of the Toba Regency Land Office in Resolving Land Disputes (Study at Toba Regency Land Office)
No full text88 HalamanPertanahan merupakan isu yang selalu muncul seiring dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Sengketa biasanya terjadi karena perbedaan presepsi kepentingan antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dalam menyelesaikan sengketa tanah, bagaimana faktor yang mengakibat terjadinya sengketa tanah serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara kepustakaan dan wawancara. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dalam menyelesaikan sengketa tanah ialah dengan mengurangi dan mencegah sengketa/konflik di Kabupaten Toba sebagai pihak mediator, menjalankan fungsinya dalam pengkajian dan penanganan sengketa tanah. Faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah ialah tanah warisan yang belum jelas pembagiannya,kasus tanah ulayat, proses pendaftaran tanah yang cacat administrasi. Mekanisme Penyelesaian Sengketa tanah dimuat dalam PERMEN ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan penyelesaian Kasus Pertanahan. Diharapkan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba lebih teliti ketika melakukan perannya dalam menyelesaikan sengketa tanah, dan memilih pihak mediator yang berkompeten dibidangnya. Kantor Pertanahan Kabupaten Toba harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya seperti para pejabat yang menangani kasus sengketa agar kinerjanya bisa lebih optimal. Land is an issue that always arises as the population increases, development progresses, and the wider access of various parties who obtain land as basic capital for various purposes. Disputes usually occur due to differences in perceived interests between two or more parties. The problems discussed in this thesis are the role of the Toba Regency Land Office in resolving land disputes, what factors lead to land disputes and what is the mechanism for resolving land disputes at the Toba Regency Land Office. The author uses normative legal research methods by collecting data from literature and interviews. The role of the Toba Regency Land Office in resolving land disputes is to reduce and prevent disputes/conflicts in Toba Regency as a mediator, carrying out its function in assessing and handling land disputes. Factors that result in land disputes are inherited land whose division is not yet clear, customary land cases, land registration processes that are administratively flawed. The Land Dispute Settlement Mechanism is contained in PERMEN MEN ATR/KBPN Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. It is hoped that the Toba Regency Land Office will be more careful when carrying out its role in resolving land disputes, and choose a mediator who is competent in their field. The Toba Regency Land Office must improve the quality of its human resources, such as officials who handle dispute cases, so that their performance can be more optimal
