5,321 research outputs found
KAJIAN TA’LIM MUTA’ALLIM TENTANG NILAI - NILAI PENDIDIKAN AKHLAK
No full textABSTRACT
Muta'alim Ta'lim Study of Values of Moral Education. The background in writing this scientific paper is education is something that must be taken by everyone. Existing education should be able to produce children who excel in the intellectual, emotional and spiritual. All education is important, but the author will explain about moral education, because according to the authors of moral education is the answer in solving the moral crisis in this nation. The problem of this writing is what are the values of moral education in the book Ta'limul Muta’allim in education today. The purpose of this study is to describe and know the values of moral education contained in the book Ta'limul Muta’allim.
This research is a research library research. With the object of literature study material, primary and secondary sources from the book ta’limulmuta’allim. In the process of analyzing the author using Content Analysis in drawing conclusions using the deductive method, the results of this study indicate; moral education values in the book Ta'limul Muta’allim are divided into several points, namely morals to God, morals to humans and morals to science. It is very suitable if implemented in the world of formal education in Indonesia because it will form a virtuous national character
Fungsi Pengawasan DPRD Riau: (Dilema Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik)
No full textThe supervision function of Riau DPRD becomes stronger since otonomy has been ratified. Unhappily, the strength his of tenre directed to infiltrate the political party interest. In the after mach, the role of DPRD is n'tinan optimal fashion because it'strapped in transactiona lpolitics, which bets political party interst with public interest. Researcher, by using descriptive- analysis method, describes and analyzes the problem to look for the solution. As aresult, the supervision function of Riau DPRD on public interestis in poor support by asystem that be in dsover the legislators. Besides that, as the initiators of public policy, the legislators of tenignore the public interest, and will helda brieffor public if the rearedemons trant agitations and mass media issues tha tblow up the irwrong policies
Experimental and FEM analysis of mar behavior on amorphous polymers
No full textMar is a type of subtle surface damage caused by a sliding object barely visible to human eyes. This minor damage phenomenon has rarely been systematically studied. Significant research efforts for the fundamental understanding of mar behavior in polymers are still needed. In this study, the mar behavior of a series of model amorphous polymers, i.e., polymethylmethacrylate (PMMA), polycarbonate (PC), and polystyrene (PS), were investigated based on a modified ASTM/ISO scratch testing methodology and a corresponding finite element method (FEM) modeling. Furthermore, the mar-induced visibility and material parameter relationships were established through a systematic FEM parametric study. Experimental results show that PMMA has the highest mar visibility resistance, indicated by lower surface roughness variation and low contrast between marred region and the background. The numerical analysis showed that the maximum principal plastic strain (ε1p) and total dissipated plastic energy (Ep) can be considered for evaluating mar visibility resistance. Higher mar visibility resistance corresponds to lower ε1p and Ep values. Based on these two criteria, the parametric analysis shows that mar visibility resistance increases with lower modulus, higher yield stress, higher hardening slope, and lower softening slope. The usefulness of the present study for the preparation of mar resistant polymers is discussed.Structural Integrity & Composite
Modal Sosial dalam Strategi Akses Pasar Komoditas Jeruk Siam (Studi Kasus Komoditas Jeruk Siam Desa Sambimulyo Banyuwangi)
No full text. Banyuwangi is an area that is active in producing Siamese citrus commodities. One of the areas or villages that produce agricultural products of Siamese Citrus is Sambimulyo Banyuwangi village. The process of transferring the commodity of citrus is called the market access strategy, because farmers are producers who need two distribution intermediaries played by middlemen and retailers. The theoretical framework of this research is based on social capital, Woolcock's theory, where it defines social capital as information, trust, and reciprocal norms contained in a social network. Methods in qualitative research, with a phenomenological approach. While the validity test of the data in this study uses a test of credibility, transferability, dependability and commitment. The results of this study explain that the market access strategy for Siamese commodities includes distribution by region which is divided into 2 regions. First, the distribution of siam citrus commodities in one region, which means the fulfillment of siam orange for its own regional market. Second, the distribution of siwam citrus commodities to other regions or regions, which means sending commodities from Siamese oranges to other regional markets that make requests
Efficient implementation of the domain-integrated field relations method for quasi-static magnetic fields
No full textAuthor accepted manuscript of the 17th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics, Monterey, pp. 337-344, 19 Mar 2001 → 23 Mar 2001Electrical Engineering, Mathematics and Computer Scienc
FUNGSI PENGAWASAN DPRD (Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau)
No full textDengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun,
sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam
memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh
kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal.
Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang
melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan
dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian
adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
deskriptif – kualitatif.
Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat
kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia
Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan
agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan
pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat – surat masuk, dan belum
memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3)
Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan
publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah
diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa
(demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan
kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan
parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini terkadang membuat
kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan
anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentinagan antara
kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan
cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas
kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara)
diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha
bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan
kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja)
karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya
FUNGSI PENGAWASAN DPRD ( Studi Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan Antara Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik pada DPRD Provinsi Riau ) DPRD SUPERVISION FUNCTION (The Study Of Interest Conflic Management Between The Political Parties Interests and Public Interest In The Provincial Parliament Riau)
No full textDengan adanya otonomi daerah, peran DPRD dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Pemerintah Daerah akan semakin otonom dan berdaya. Namun,
sebagai tempat berkumpulnya para wakil partai politik, DPRD dalam
memperjuangkan kepentingan publik terkadang masih banyak diwarnai oleh
kepentingan partai politik, sehingga membuat kinerja DPRD kurang optimal.
Berkaitan dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan paartai politik yang
melingkupi anggota DPRD, maka penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan
dilema antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Lokasi penelitian
adalah DPRD Provinsi Riau. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan
deskriptif – kualitatif.
Berdasarkan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa : (1) Alat
kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia
Musyawarah, Badan Kehormatan, dan Panitia Anggaran; (2) Mekanisme pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan
agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pelaksanaan
pelaksanaan lebih bersifat admisnistratif terhadap surat – surat masuk, dan belum
memiliki pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum; (3)
Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan
publik terkadang banyak disebabkan keterpaksaan, karena masalah tersebut telah
diberitakan secara intensif oleh pers atau didesak oleh publik melalui unjuk rasa
(demo); (4) Kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan
kepentingan sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan
parpol. Hanya saja adanya pengawasan daari fraksi dan parpol ini terkadang membuat
kinerja anggota dewan agak lambat, karena hati – hati takut salah; (5) Kemampuan
anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola Konflik kepentinagan antara
kepentingan partai politik dan kepentingan publik secara umum dapat dikatakan
cukup. Anggota dewan mampu mendahulukan kepentingan yang lebih tinggi di atas
kepentingan kelompok. Anggota dewan mendahulukan kepentingan publik (negara)
diatas kepentingan parpol dan kepentingan individu. Pada umumnya mereka berusaha
bekerja secara proporsional, namun demikian ada juga yang lebih mementingkan
kepentingan parpol, absen saat melakukan fungsi pengawasan (kunjungan kerja)
karena lokasi/masyarakatnya bukan konstituennya
Pengaruh Pendidikan Budi Pekerti Terhadap Karakter Religius Siswa Smpn 2 Tegalsari Banyuwangi
No full textAbstract The formation ofreligious character is very important to be implemented in the realm of education, especially in schools to change the behavior of students who are not good will be good with akhlakul karimah. Realizing good and noble behavior needs to be held the formation of religious character. The result of the study there is a significant influence between Islamic religious education and manners, tolerance and sincerity of students SMPN from Tegalsari Banyuwangi
Implementasi Kebijakan dalam Modernisasi Pesantren Darussalam Blokagung dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Formal di Pesantren
No full textAbstract There are three essential points from the final results and conclusions in this research that combines qualitative and quantitative approaches, namely: First, examining the policy model applied by the Darussalam Blokagung Islamic Boarding School Foundation. Second, reviewing the application process, as well as the effectiveness and efficiency of policy implementation at the Darussalam Islamic Boarding School Foundation. The two points above are analyzed to produce a complete concept related to policies in modernization which are applied at the Darussalam Islamic Boarding School Foundation. The results of the analysis provide a conceptual basis for developing the theory of pesantren policies in developing formal educational institutions. The goal is for the next point, Third, to formulate a prototype of a boarding school policy that can be applied at other Pondok Peesantren Foundations that establish or develop formal education from SD / MI to Higher Education (PT). Education that integrates Islamic knowledge and general knowledge which is accommodated by the Indonesian government
- …
