1,720,962 research outputs found

    PERAN LEMBAGA ADAT KAMPUNG KUTA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS

    Full text link
    Abstrak Potensi ancaman terhadap wilayah adat bisa terjadi di mana pun, tidak terkecuali pada wilayah adat kampung Kuta yang notabene selama ini memberi kontribusi terhadap pelestarian lingkungan hidup yang ada di Ciamis. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran lembaga adat Kampung Kuta yang dikenal sebagai kampung “seribu†larangan dalam mempertahankan nilai-nilai dan tradisi untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Adat Kampung Kuta dalam merencanakan pesan berawal dari nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dengan istilah “pamali. Nilai ini sangat efektif dan secara khusus memiliki implikasi positif dalam pelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran dalam membuat pesan penyadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup tertuang dalam nasihat-nasihat yang berkembang dari mulut ke mulut yang diwariskan dari para leluhur. Selanjutnya peran dalam menyampaikan pesan berbasis dari keluarga sehinga nilai-nilainya bisa ditanamkan sejak dini. Peran Komunitas Adat dalam mempraktikkan nilai-nilai sesungguhnya ada dalam seluruh aspek kehidupan, secara khusus peran kuncen dalam menjaga hutan keramat atau Leuweung Gede sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kelestariannya sampai saat ini. Secara keseluruhan empat peran dalam melestarikan lingkungan hidup berbasis nilai-nilai kearifan lokal diperankan oleh kuncen, sesepuh, dan ketua adat.   Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Lingkungan Hidup, Kearifan Lokal

    PEMBANGUNAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

    Full text link
    Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki hak otonom memiliki dua arena sekaligus, yakni arena politik dan arena pemerintahan yang posisinya paling dekat dengan masyarakat. Eksistensinya memiliki sejarah panjang dan tidak pernah luput dari sejumlah masalah seiring dengan dinamika peraturan-perundangan yang mengaturnya yang cenderung tidak berpihak, sehingga membuat desa menjadi lemah dan memiliki ketergantungan, bahkan untuk menentukan nasibnya sendiri pun sangat kesulitan. Pengelolaan keuangan desa secara umum masih menjadi sorotan publik. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta segala peraturan-perundangan turunannya, dimana sebagian besar meyakini bahwa saat ini relatif lebih baik dari semua Undang-Undang sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi desa bahwa bukan hanya diakui memiliki hak otonom namun harus benar-benar mampu berotonomi yang salah satu parameternya adalah kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, sah, hemat dan berdaya guna untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kata Kunci: Pembangunan Kapasitas, Pemerintah Desa, Keuangan Desa

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Full text link
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

    Full text link
    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

    Full text link
    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT 2011-2017

    Full text link
    The implementation of decentralization in Indonesia which has been running for ten years after the reforms have become interesting and an important momentum for reflection and evaluation of various polemics and problems that arise. The achievements of each region vary greatly in responding to the policy. This study supports analyzing health decentralization from factors: authority, regional resources, and access. The research method used is a qualitative method using phenomenology. The results of the study show how the implementation of health decentralization in Tasikmalaya Regency is as follows: Low regional capacity characterized by small Regional Original Income (PAD); Does not spur regional innovation and creativity in elaborating regional potential; Dependence on priority centers in the budget; and not yet achieved independence. Suggestions from the results of this study are the need for: meeting the minimum health sector budget, fulfilling the approval of health workers from various types of workforce, both quality and satisfaction, fulfillment of facilities and infrastructure in public health centers and public hospitals, equitable distribution and access to needed services. The findings in this study are factors of "political will" and decentralization of health. The findings in this study are beyond the three factors studied that the "political will" factor and institutional capacity also determine the success of implementing decentralization of health.Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia yang telah berjalan selama delapan belas tahun pasca reformasi merupakan pengalaman menarik untuk dibahas dan menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas berbagai polemik dan masalah yang muncul. Pencapaian tiap daerah sangat bervariasi dalam merespon kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis desentralisasi kesehatan dari faktor: kewenangan, sumber daya daerah, dan akses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut: Rendahnya kemampuan daerah yang ditandai dengan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); Tidak memacu inovasi dan kreativitas daerah dalam mengelaborasi potensi daerah; Ketergantungan terhadap pusat terutama dalam anggaran; dan Belum tercapainya kemandirian daerah terutama dalam membiayai sektor kesehatan. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya: pemenuhan anggaran minimal sektor kesehatan, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan dari berbagai jenis ketenagaan, baik secara kualitas maupun kuantitas, pemenuhan sarana dan prasarana baik di Puskesmas-puskesmas maupun Rumah Sakit Umum, pemerataan dan akses pelayanan yang bermutu. Sebagai temuan dalam penelitian ini adalah di luar tiga faktor yang dikaji bahwa faktor “political will†dan kapasitas kelembagaan turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi kesehatan

    PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN

    Full text link
    Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan

    PELAKSANAAN REVITALISASI BUDAYA RARAKAAN SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI DESA SUKAHARJA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS

    Full text link
    Budaya Rarakaan merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Sukaharja yang mengandung nilai-nilai pelestarian lingkungan. Namun, budaya ini mulai terkikis seiring perkembangan jaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya Rarakaan serta upaya revitalisasinya sebagai bagian dari pelestarian lingkungan, kelestarian hutan, menghargai alam, solidaritas sosial, dan spiritual religius di Desa Sukaharja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya revitalisasi budaya Rarakan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, seperti lomba tumpeng, lomba membuat makanan tradisional, dan merangkai gunungan hasil pertanian masyarakat dalam upacara adat, berhasil menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan. Selain itu, revitalisasi budaya ini juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan wisata budaya. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya dukungan finansial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan revitalisasi budaya Rarakan.Kata Kunci : Revitalisasi budaya; Kearifan local; Budaya Rarakan; Desa Sukaharja; Ciamis

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

    Full text link
    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods
    corecore