83 research outputs found
DIPLOMASI TAKHTA SUCI SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL SUI GENERIS
No full textAgustinus Supriyanto
Abstract
The Holy See is different from the Vatican. The Vatican is a state, 1.thereas the Holy See is the central governing institution of the Catholic Church. The position of the Holy Sec is in the Vatican State.
The international status of the Holy See is very unique. It is a sui generis subject of international law. Although it is not a state, it enjoys international recognition. Its diplomacy consists of intern and extern aspect. The intern aspect of its diplomacy is that of church interest. The extern aspect is that of diplomacy itself. It is neutral in internationally political interests. It focuses on humanitarian and moral diplomacy.
Kaki kunci : Takhta Suci, diplomasi, sui generis, subjek Hukum Internasiona
Me-Liyan-kan Perempuan dalam Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto dan Ata Pe’ang dalam Budaya Manggarai
No full textFocus this paper is comparing the concept of othering women in Armada's Relational Philosophy and the concept of ata pe'ang (outsider) in Manggarai culture. The method used is a critical analysis with a comparative approach between the concept of othering women in Armada's Relational Philosophy and the concept of ata pe'ang in Manggarai culture. The author finds that the label of ata pe'ang has shackled women, thus viewing them as the other. This shackling is rooted in a misunderstanding of the concept of ata pe'ang as intended by the Manggarai ancestors. Relational Philosophy can serve as a critical lens for this reality. Relational philosophy provides a new contribution, namely that ata pe'ang must be viewed as relational subjects, and it critiques the marginalization of women in Manggarai culture. Furthermore, Armada's philosophical concept helps reconstruct unequal cultural practices and affirms that women, as ata pe'ang, can be agents of change in communal life.AbstrakFokus tulisan ini adalah membuat komparasi konsep me-liyan-kan perempuan dalam filsafat Relasionalitas Armada dan konsep ata pe’ang (orang luar) dalam budaya Manggarai. Metode yang digunakan ialah analisis kritis dengan pendekatan komparatif antara konsep me-liyan-kan perempuan filsafat Relasionlitas Armada dan konsep ata pe’ang dalam budaya Manggarai. Penulis menemukan bahwa pelabelan ata pe’ang telah membelenggu kaum perempuan sehingga perempuan dipandang sebagai liyan. Keterbelengguan tersebut berakar pada kesalahpahaman terhadap konsep ata pe’ang sebagaimana dimaksudkan oleh para leluhur orang Manggarai. Filsafat Relasionalitas dapat menjadi lensa kritik terhadap realitas tersebut. Filsafat relasionlitas memberikan sumbangan baru bahwa Ata pe’ang harus dipandang sebagai subjek relasional, filsafat relasionlitas memberikan kritik marginalisasi perempuan dalam budaya Manggarai. Selain itu, konsep filosofis Armada membantu untuk merekonstruksikan kembali praktik budaya yang timpang serta memberikan penegasan bahwa perempuan sebagai ata pe’ang dapat menjadi agen perubahan dalam kehidupan bersama.
DAMPAK PELAKSANAAN TUGAS ICRC DI INDONESIA TERHADAP PROSPEK KERJASAMA INDONESIA DAN ICRC DI BIDANG PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN
No full textDIPLOMASI TAKHTA SUCI SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL SUI GENERIS
No full textThe Holy See is different from the Vatican. The Vatican is a state, whereas the Holy See is the central governing institution of the Catholic Church. The position of the Holy See is in the Vatican State. The international status of the Holy See is very unique. It is a sui generis subject of international law. Although it is not a state, it enjoys international recognition. Its diplomacy consists of intern and extern aspect. The intern aspect of its diplomacy is that of church interest. The extern aspect is that of diplomacy itself. It is neutral in internationally political interests. It focuses on humanitarian and moral diplomacy.</em
URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
No full text
Pencegahan Perdagangan Perempuandan Anak Melalui Model Pendidikan Keluarga BelWawasan Gender
No full textPembatasan dan keterbatasan daerah dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri
No full textTiga kata kunci yang terdiri dari "pembatasan", "keterbatasan", dan "antisipasi" dielaborasi lebih lanjut untuk membahas judul di atas. Secara normatif, pembatasan terhadap Daerah untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. Dilihat dari potensi daerah, hampir semua Daerah di Indonesia mempunyai keterbatasan tertentu untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri. Sebagai antisipasi masa depan yang sulit diprediksi perubahannya, penyelenggara negara perlu melakukan penyesuaian yang fleksibel atas pembatasan terhadap Daerah untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri, dan Daerah sendiri harus segera memperbaiki segala keterbatasannya supaya mampu mengimbangi Daerah dari negara lain yang menjadi mitra kerjasamanya
Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait
No full textChildren’s rights are well-established through various international conventions. But, international conventions do not wellimplemented in Indonesian law. Besides that, international convention is often interpreted differently in Indonesian law. To guarantee children’s rights, the government and society of Indonesia must be effort to implement international conventions already ratified correctly. Hak-hak anak sudah diatur dengan baik melalui berbagai konvensi internasional. Tetapi, konvensi internasional tidak diimplementasikan dengan baik dalam hukum Indonesia. Selain itu, hukum Indonesia sering menginterpretasikan hukum internasional secara berbeda. Untuk menjamin hak anak, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus berusaha untuk mengimplementasikan konvensi internasional dengan tepat.</p
- …
