1,721,094 research outputs found
Pendidikan politik dan politik pendidikan
No full textPolitical education, therefore, as such, has not had a central part in curiculum, although what is often referred to as the hidden curriculum could be argued to have contributed to a political education of sorts, shaping the attitudes of students towards authoriry and implicitlY forming the values of the students in such politicallY important matters as socialjustice, racial and gender equaliry, or nationallqyaliry. But such political formation would be implicit, and indeed the protesters in the 1970s against the exploration in clasrooms of the rights and wrongs of nuclear warfare did not see that their own action enforced a particular political position as the legitimate one to be subscribed to ry teachers.
Education and politics are inextricablY linked. Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate illiterate politicians' who could not be expected to lead the republi~ out of the current crises. You cannot escape politics or separate it from education. Politics is the way to manage the broad environment, and not merelY a struggle for power. Therefore it is the dury of schools to help students dijJerentiate between good politics and bad politics
Dinamika hubungan kekuasaan pusat dan daerah
No full textIn 2001 President Wahid made a significant change in the administrative systemfrom a highly centralised to a decentralised system. After the downfall of Soeharto,governors, regents and mayors, who had felt the unfair distribution of resources, started to claim a greater share of their resources. In the implementation of local autonomy the relationship between the central and the localgouemments and the respective functions of each administrative level became crucial. Regional autonomy aimed at changing the balance between the central bureaucracy and the Iocal btaeaucracy, and between upper leuel bureaucracy and lozaer level bureaucracy. The need to change the concentration of power and resouces in the hands of power holders and, informally, also in hands of its cronies, was a logical consequence of the struggle to eliminate cronyism and collusion: According to Law Na 22 of 1999 on Local Government, districts had full autonomy. This meant that the provincial governor continued to act as the representative of the central government in the province, but that the head of a district could no longer be regarded as a representative ofcentral government The governor had a dual role as head of the autonomous region, the governor did not have power over the regent. As the central government representative, however, the governor clearly had the power of the centre to supervise and to facilitate the district and city governments
Membangun masyarakat demokratis yang bermoral lewat Pendidikan Kewarganegaraan
No full textExpectation which still be remained from Indonesian nation in order to get out of various crises is by improving education system. National education is aimed at developing the competence of student to become pious and religious human which have civilized and kindness, healthy, knowledgeable, capable, creative, self-supporting, and become democratic citizen and responsible. Civic Education owns the strategic role in forming democratic and responsible citizen and building the democratic society. Hoped competences after undergoing civic education is the awning of a set smart action, full of responsibility from a citizen in relating to state, and also able to have a share in finding various problem faced by the society, nation and state as according to profession and capacities of each
MENGENAL FILSAFAT EKSISTENSIALISME JEAN-PAUL SARTRE SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN
No full textPendidikan dan filsafat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Filsafat bagi pendidikan berperan sebagai pedoman yang memberikan arahan dan tujuan pendidikan. Sedangkan pendidikan bagi filsafat merupakan suatu ‘ruang’ yang selalu memberinya tempat untuk hidup dan terus berkembang melalui kegiatan-kegiatan teoritis maupun praktis dalam pendidikan.
Filsafat eksistensialisme Jean Paul Sartre dapat digunakan sebagai dasar pijakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Sartre, manusia adalah individu yang bebas. Namun kebebasan yang dimilikinya selalu terbatasi dengan fakta akan adanya kebebasan individu lain. Manusia adalah bebas untuk melakukan dan mendefinisikan dirinya sendiri secara individual. Manusia tidak lain adalah bagaimana ia menjadikan dirinya sendiri. Belajar adalah menjadikan dirinya sendiri otonom dan menyadari adanya orang lain sehingga dapat menciptakan dunianya sendiri yang berarti bagi dirinya dan bagi kehidupan orang lain atau lingkungannya.
Namun demikian, kita tetap harus selektif terhadap pemikiran Sartre tentang peniadaan Tuhan. Dalam merumuskan konsep kebebasan individu, Sartre mengasumsikan bahwa tanpa bantuan Tuhan, manusia dapat bebas mendefinisikan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Pandangan ini jelas bertentangan dengan falsafah dasar negara kita yaitu Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Eufemisme: Referensi dan Latar Belakangnya
Full text linkBahasa sebenarnya bukanlah semata-mata alat untuk mengkomunikasikan informasi, tetapi bahasa juga merupakan alat yang sangat penting untuk memantapkan dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Penggantian suatu bentuk kebahasaan yang bernilai rasa kasar dengan bentuk kebahasaan lain yang bernilai rasa nalus disebut dengan eufemisme. (Dalam bahasa Yunani eu berarti 'baik' dan pheme berarti 'ujaran'.) Akan tetapi, eufemisme sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan penggantian kata yang bernilai rasa kasar dengan kata yang bernilai rasa naius saja, melainkan berhubungan juga dengan kata pantang atau kata tabu, yaitu kata yang tidak boleh digunakan dalam suasana tertentu menurut norma tutur suatu masyarakat bahasa. Karena terdapat kata yang tidak boleh digunakan tersebut, penutur berusaha mencari bentuk penggantinya, yaitu bentuk eufemistik (Cf. Ullmann, 1970:205). Demikianlah, karangan singkat ini membicarakan seluk-beluk eufemisme yang dipakai di datam bahasa Indonesia. Pokok persoalan yang dibahas meliputi (1) referensi eufemisme, (2) sebab-sebab timbulnya eufemisme, dan (3) analisis bentuk eufemistik
Variabel Kelas Sosial, Umur, dan Jenis Kelamin Penutur dalam Penelitian Sosiolinguistik
Full text linkDi dalam karangan singkat ini hendak dikemukakan tiga faktor sosial yaitu kelas sosial, umur, dan jenis kelamin yang merupakan variabel bebas dalam penelitian sosiolinguistik. Tujuannya ada1ah memeperlihatkan beberapa hasil penelitian dan pandangan para ahli terhadap korelasi ketiga variabel yang dimaksudkan dengan pemakaian bahasa. Variabel-variabel yang lain akan dibahas pada kesempatan lain
Hambatan yang Dihadapi Guru SD dalam Kenaikan Pangkat dengan Angka Kredit
No full textThis study is designed to know the problems faced by elementary school teachers to get a promotion by the credit points system, their abilities in doing activities evaluated by the system, and their suggestions on its implementation. The population is elementary school teachers in Depok, Sleman. A sample of 246 teachers is drawn randomly from the population. Data are collected by administering a questionnaire, and analyzed in percentages. The result shows that there are internal andexternal-bureaucratic problems faced by the teachers. According to the teachers, it is easy to teach, to guide their pupils, and to do other supportive activities. Professional development is supposed to be a difficult activity. They suggest that there must be a deregulation in promotion proposal and an automatic promotion syste
Bentuk Krama Bahasa Jawa Dialek Banyumas dan Bahasa Jawa Dialek Yogyakarta-Surakarta: Sebuah Perbandingan
No full textMengingat luasnya pemakaian bahasa Jawa dapatlah diduga adanya perbedaan kata ngoko, krama, krama inggil, krama andhap, dan madya antara suatu dialek dan dialek lainnya misalnya antara dialek Yogyakarta dan Banyumas. Penelitian ini mengkaji pemakaian bentuk kata ngoko, krama inggil, krama andhap dan madya pada bahasa Jawa dialek Banyumas, di kalangan penutur yang berbeda-beda kelompok sosialnya dan perbandingannya dengan bentuk ngoko, krama, dan madya yang terdapat pada bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi Tentang Politik Pendidikan dan Kurikulum Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi
No full textPendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia mengalami dinamika dari waktu ke waktu seiring dengan silih bergantinya rezim yang berkuasa. Setiap rezim memiliki kecenderungan mengintervensi PKn untuk kepentingan kekuasaannya. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan melacak dinamika PKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi, ditinjau dari politik pendidikan dan kurikulumnya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-historis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai metode utama. Studi dokumen dilakukan terhadap sumber-sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara, sebagai metode pelengkap. Wawancara mendalam dilakukan terhadap pakar PKn.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama. Terjadi dinamika politik pendidikan di Indonesia sesuai kondisi zaman dan kepentingan rezim Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. Politik pendidikan Orde Lama, diwarnai oleh Manipol USDEK, Demokrasi Terpimpin, serta kepemimpinan revolusioner, pendidikan bertujuan melahirkan warganegara dan masyarakat sosialis Indonesia. Politik pendidikan Orde Baru, diwarnai semangat memurnikan Pancasila, pendidikan bertujuan membentuk manusia pembangunan yang Pancasilais. Politik pendidikan era Reformasi, diwarnai oleh semangat demokrasi, pendidikan bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua. Kurikulum PKn era Orde Lama: (1) Tujuan menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, dalam rangka membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara sosialis Indonesia yang susila. (2) Materi/isi pelajaran didominasi oleh Manipol USDEK (Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia), sehingga akar keilmuannya menjadi tidak jelas. Dirancang untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada rezim, serta pendukung setia status quo. (3) Metode pembelajarannya menggunakan indoktrinasi dan hegemoni. Kurikulum PKn era Orde Baru: (1) Tujuan membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila serta manusia Indonesia seutuhnya. Materi/isi pelajaran didominasi nilai-nilai P-4, UUD 1945, GBHN, dan Repelita. Sebagaimana Orde Lama, PKn Orde Baru juga dirancang untuk mendukung penguatan negara, patuh kepada rezim, serta pendukung setia status quo. Metode indoktrinasi melalui penataran P-4 dilakukan kepada seluruh siswa dan mahasiswa, bahkan PNS, Korpri, birokrat, guru, dan tokoh masyarakat. Kurikulum PKn pada era Reformasi: (1) Tujuan memberdayaan warga negara, yakni membentuk warganegara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewargaan, berpikir kritis dan kreatif. (2) Materi/isi pelajaran terdiri dari politik, hukum, dan moral. PKn pada era ini akar keilmuannya jelas, intervensi rezim sangat minim, berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral. (3) Metode pembelajarannya menggunakan dialog kritis. Ketiga. Makna PKn pada masa Orde Lama sesuai dengan tujuan pendidikan nasional waktu itu, yaitu menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, semangat melakukan revolusi untuk menuju masyarakat sosialis Indonesia. Makna PKn pada masa Orde Baru sesuai dengan tujuan pendidikan nasional waktu itu, yaitu membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila untuk mendukung kemajuan ekonomi dan moral Pancasila. Makna PKn pada era Reformasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional pada saat ini, yaitu untuk pemberdayaan warga negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang demokratis dalam kemajemukan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, taat pada hukum, dan berwawasan global
- …
