1,721,057 research outputs found
REALITAS PENDIDIKAN NILAI DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT
No full textDemoralization and dehumanization phenomenon that is  happening has urged the crisis of values and morals in this country. Tactics of corruption, collusion, nepotism, murder, fights, abuse, fraud, bribery, fraud, mafia law, the realtor case and the crisis of moral values and the other is one of the markers. Not only external factors, but also internal factors named education of moral and values whether in the family, school or society is believed to be the main cause. Nowadays, the existence of educational value in these three sectors is being hit by the crisis and urged to be studied and restored its roles. The family must not only become a symbol of attachment members, but also it must take the first and main role of parents as primary members to do the transformation and moral values to their children. Meanwhile, the school is more than just the pursuit of academic achievement targets and it is also required to design its overall program that integrated with the education of moral values needed by the children. The society, certainly expected to be a great home for the growth and development of value system as the support and orientation of values and morals by its members including the children. For these reasons, through government regulation and policy are expected to take a role in guiding and heading the process of transformation and moral values in the three education sectors. Furthermore, the elite and stakeholders of educational value such as parents, teachers, and leaders are expected to provide good examples and role models, as one of practical form in providing comprehension, guidance, and awareness within the framework of exsited morals and values
Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak Membela Diri Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
No full textThis research has good and clear goals and has the right direction and goals based on the research problem. The objectives in this study are 1) Describe the application of the authority to impose sanctions and the right of self-defense by Civil Servants (PNS) related to improving employee performance according to Law Number 5 of 2014 concerning the Law on State Civil Apparatus, 2) Describe the factors the application of the authority to impose sanctions and the right to defend oneself by Civil Servants (PNS) related to improving employee performance according to Law Number 5 of 2014 concerning the Law on State Civil Apparatus. The study uses qualitative research methods that are used to examine natural conditions of objects. Purposive data source sampling. Triangulation techniques (combined), data analysis is inductive / qualitative. Data collection techniques include 1) Interviews, 2) Observation, and 3) Documentation. The role of researchers as instrument researchers is very dominant because in the hands of researchers themselves will determine the quality of research results. Discussion and analysis can be concluded 1) The process of imposing disciplinary administrative sanctions for Civil Servants is contained in Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus in paragraph 11 article 86. If Civil Servants continue to violate then dismissal or dismissal will be conducted. In accordance with paragraph 12 regarding dismissal in articles 87 and 2) Application of the authority to impose sanctions and the right to defend themselves by Civil Servants (PNS). Imposing administrative sanctions in the form of a warning against the discipline of Civil Servants having an impact on the Civil Servants concerned as well as others where they do not repeat the disciplinary deeds
Siklus Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo Studi Kasus Dana Hibah dan Bantuan Sosial APBD 2013)
Full text linkPerdebatan publik terkait besarnya alokasi anggaran hiba dan bantuan sosial pada APBD Ponorogo 2013, diduga terkait dengan kepentingan elite dalam kontestasi politik tahun 2014. Dengan teori ekonomi politik terutama siklus politik anggaran model Rogoff dan Sibert (1988) yang menegaskan bahwa pemilih lebih memilih politisi dan membentuk ekspektasi rasional mengenai kemampuan incumbent terkait hasil kebijakan fiskal, penelitian ini berusaha mendiskripsikan bagaimana siklus politik anggaran di kabupaten Ponorogo terutama dalam kasus alokasi hiba dan bantuan sosial pada APBD tahun 2013 ? Data dihimpun dari dokumen, hasil observasi dan wawancara, serta diskusi terfokus dengan informan yang ditetapkan secara purposive, terutama dari unsur TAPD, Satker terkait, dan anggota badan anggaran DPRD. Analisis data dengan teknik komparasi model interaktif menyimpulkan bahwa alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial pada ABPD Ponorogo tahun 2013, terkait dengan kontestasi politik dalam pemilu tahun 2014. Pertimbangan alokasi anggaran lebih pada faktor discretionary power eksekutif dan legislatif daerah. Pengelolaan dana hiba dan bantuan sosial diliputi berbagai penyimpangan karena lemahnya mekanisme pengelolaan anggaran. Modusnya berupa pemberian bantuan tanpa pengajuan, melebihi alokasi, pemotongan bantuan, tidak adanya pertanggungjawaban, dan proposal atau bantuan fiktif. Ini terjadi karena adanya korupsi politik, yaitu ekspliotasi politik oleh eksekutif dan legislatif daerah dalam upaya memperoleh keuntungan politik tertentu. Akibatnya pengelolaan anggaran hiba dan bantuan sosial, jauh dari prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-udangan yang berlaku.
Kata Kunci : Siklus, Politik, Anggara
Menimbang Peran Pendidikan di Sekolah sebagai Wahana Pembentukan Karakter Siswa
Full text linkGlobalisasi dan kemajuan Ipteks pada abad ke XXI, menjadi pilihan dan kesadaran kolektif bangsa-bangsa di dunia dalam menjawab problematika kehidupan masyarakatnya. Sebagai entitas kehidupan, globalisasi dan kemajuan Ipteks tidaklah value free, seperangkat nilai yang menyertainya termasuk nilai materialis-pragmatis telah mendorong terjadinya perubahan sosial yang cepat, mengempur seluruh sistem nilai dan pranata sosial yang selama ini menjadi pondasi bangunan peradaban masyarakat-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Bagaikan gelombang tsunami, nilai-nilai materialis-pragmatis itu meransek cepat milibas bangunan sistem nilai, norma dan moral masyarakat pada seluruh aspek kehidupan sampai pada benteng terakhirnya bernama pendidikan berbasis nilai bahkan pendidikan agama. Hal ini ditandai dengan ketidak mampuan kedua program pendidikan tersebut dalam membentengi anak didik dengan watak dan karakter yang kuat mendasarkan pada nilai-nilai kebangsaan serta agama yang ada.
Kecenderungan itu bisa kita simak dari beredarnya informasi, berita, atau kasus yang termuat di media cetak, media elektronik, media sosial, serta realitas di sekitar kita, tentang fenomena degradasi moral yang sangat memprihatinkan. Kecenderungan itu diantaranya : Pertama, maraknya berbagai kasus pelanggaran hukum (mafia, kartel, korupsi, pembunuhan, perampokan, penculikan, dll) dan moral (KDRT, pelecehan seksual, pemerkoasaan, dll) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (elite politik, penegak hukum, birokrat, agamawan, pendidik-akademisi, profesional, pengusaha, masyarakat umum, tetapi juga remaja dan anak-anak) di perkotaan sampai pelosok desa; Kedua, menggejalanya tindakan apatis, pemalas, penghasut, pencaci, pemarah, pendendam, dan munculnya tindakan anarchisme lainnya yang melibatkan berbagai komunitas di kota maupun pedesaan atas berbagai permasalahan individu, masyarakat, bangsa maupun negara. Semuanya datang silih berganti, seakan mengubur memori kita akan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai diliputi nilai luhur, norma dan moral yang tinggi dari masyarakatny
Keterlibatan Sipil (Civic Engagement) Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
No full textThis research was conducted to get an overview of the forms of civic involvement in the implementation of the Social Assistance for the Rehabilitation of Uninhabitable Houses (BS-RTLH) in the Ponorogo district. The approach used in this research is descriptive qualitative, where data is collected through observation, interviews, and documentation techniques. The results of this study show that, amidst the swift flow of individualistic values and pragmatism, civic involvement in the implementation of community-based programs such as BS-RTLH is still very significant. Civic involvement involves all components of society, starting from individuals, community groups, religious mass organizations, to other social institutions such as universities. Forms of involvement are also widespread, starting from: (1) moral involvement, such as providing moral codes, suggestions, considerations, and moral reasoning, especially at the stage of determining prospective beneficiaries. Even moral activity (moral movement) to mobilize material support for the completion of the program; (2) political involvement such as attendance at meetings, communication, and interaction and lobbying to influence the decision-making for determining the recipients of aid as well as in bolstering aid by the government; (3) social involvement such as involvement in activities (labor) in community service, involvement in the form of material assistance, as well as involvement in the form of skills and expertise for the completion of the BS-RTLH program for the target family. Nonetheless, in practice the three forms of involvement are an integral part of the actualization of civil involvement that cannot be separated
Muhammadiyah untuk Kemanusian dan Peradaban MERUBAH MINDSET MENUJU KESUKSESAN SEJATI)
Full text linkSetiap orang pasti ingin sukses,siapapun dia.Itu sah-sah saja karena kesuksesan adalah hak setiap orang.Banyak orang terpesona oleh kesuksesan dan keberhasilan orang lain, namun mereka kadang melupakan kisah perjalanan dan perjuangan untuk mencapai kesuksesan tersebut.Kesuksesan bukanlah sesuatu yang instan yang dengan mudah dilakukan atau ditiru oleh orang lain.
Potensi yang ada pada diri kita sungguh luar biasa,karena Allah SWT sudah menjelaskan di dalam firman-Nya “Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS.At-Thin: 4).Ini bukan hanya bacaan yang hanya sekedar untuk dibaca, dan memang membacanya itu ibadah tetapi tidaklah cukup hanya dimaknai demikian.Coba sekarang bayangkan bahwa Allah SWT adalah pencipta dan penguasa alam seisinya.Berarti tidak ada satupun yang terlewatkan di mata Allah,semua dalam genggaman-Nya. Dalam posisi demikian Allah berfirman seperti diatas, sungguh Aku telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, berarti tidak ada yang lebih baik lagi dibandingkan dengan manusia.Namun banyak manusia yang tidak mengerti, maka tidak heran jika Allah sering mengatakan dalam firman-firman-Nya itu menggunakan kata-kata “afalaa ta’lamuun, afalaa ta’qiluun, afalaa tatafakkaruun,dan seterusnya”
MEMBANGUN KEWARGANEGARAAN DIGITAL DALAM DUNIA POLITIK
Full text linkSebagaimana terjadi pada banyak negara lain di dunia, dalam satu dekade
terakhir penggunaan media sosial untuk berbagai kepentingan begitu popular di
Indonesia, mulai dari kepentingan ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk politik.
Pada saat awal kemunculannya, penggunaan media sosial lebih dimaksudkan
untuk memenuhi kepentingan interaksi pribadi, tetapi dalam waktu yang tidak
terlalu lama banyak orang pada berbagai negara di dunia menyadari arti
pentingnya penggunaan media sosial untuk tujuan politik [1]. Seperti bagaimana
media sosial telah berkontribusi atas kemenangan Barack Obama sebagai
Presiden AS, juga menjadi pemicu gelombang Arab Spring dari Tunisia,
menyebar ke Libya, Mesir, Yaman, Suriah, dan Bahrain. Karenanya media sosial
kemudian menjadi strategi prioritas dalam banyak kontestasi politik mulai dari
pemasaran politik, kampanye politik, interaksi politik antara calon dengan
pemilih, pemilihan politik, sampai dengan partisipasi politik.
Di Indonesia sendiri, penggunaan media sosial untuk membangun
komunikasi politik, kampanye politik, interaksi politik, dan diskusi politik oleh
partai pengusung, para calon, dan pemilih begitu terasa menyatu dalam
kontestasi politik baik pada Pilpres 2019 maupun Pilkada Serentak 2020
termasuk dalam Pemilihan Bupati Ponorogo yang lalu. Di Ponorogo misalnya,
jelang pilkada serentak sebagaimana dimaksud disamping facebook, masingmasing
warga
tidak
kurang
memiliki
3
(tiga)
sampai
dengan
5
(lima)
goup
WA
aktif
yang
untuk berkampanye dan mendiskusikan berbagai isu politik sekitar
kontestasi politik tersebut. Bagi para calon dan partai pengusung, pilihan media
sosial disamping karena jaringannya yang luas, mudah diakses, dan cepat, juga
dipandang sebagai salah satu cara literasi politik yang efektif dalam
memperkenalkan calon untuk membentuk persepsi dan mempengaruhi pilihan
politik masyarakat
Kegiatan Belajar dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No full textIstilah pengembangan sumber daya manusia menjadi populer seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Keberadaan pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari pertumbuhan organisasi dan pengembangan personalia sebagai dampak dari program itu. Karenanya, pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan melalui lembaga atau organisasi dan dikelola secara profesional serta berorientasi kepada pertumbuhan kinerja. Dalam pengembangan sumber daya manusia terdapat kegiatan utama, yakni kegiatan belajar. Dengan demikian pengelolaan kegiatan belajar merupakan unsur penting bagi pengembangan sumber daya manusia
Transformasi Pendidikan Sekolah Rakyat terhadap Penguatan Nilai Moral dan Karakter Generasi Alfa
No full textPenelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana transformasi pendidikan di sekolah rakyat memengaruhi penguatan nilai moral dan karakter generasi Alfa. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali pengalaman para guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan sekolah rakyat di lakukan melalui tiga model pendekatan utama diantara-Nya optimalisasi peran guru dan kepala sekolah dalam manajemen penguatan karakter, optimalisasi penguatan karakter berbasis praktiknya pada generasi alfa dan evaluasi pembelajaran dan program pembiasaan setip minggu. Implikasi hasil penelitian ini menyimpulkan perlu adanya integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum berbasis digital dan pelatihan bagi pendidik untuk dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang tidak hanya maju secara teknologi tetapi juga memelihara pembentukan karakter yang kuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada nilai di era digital bagi sekolah rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana transformasi pendidikan di sekolah rakyat memengaruhi penguatan nilai moral dan karakter generasi Alfa. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali pengalaman para guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pendidikan sekolah rakyat di lakukan melalui tiga model pendekatan utama diantara-Nya optimalisasi peran guru dan kepala sekolah dalam manajemen penguatan karakter, optimalisasi penguatan karakter berbasis praktiknya pada generasi alfa dan evaluasi pembelajaran dan program pembiasaan setip minggu. Implikasi hasil penelitian ini menyimpulkan perlu adanya integrasi nilai-nilai moral dalam kurikulum berbasis digital dan pelatihan bagi pendidik untuk dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang tidak hanya maju secara teknologi tetapi juga memelihara pembentukan karakter yang kuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pendidikan yang adaptif dan berorientasi pada nilai di era digital bagi sekolah rakyat
- …
