1,720,962 research outputs found
POLITIK HUKUM LEMBAGA-LEMBAGA KEISTIMEWAAN DI ACEH: SEBUAH KAJIAN TERITORIAL POWER
Get PDFDalam sejarah penyelenggaraan ketatanegeraan di Indonesia, provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang pernah diberikan undang-undang keistimewaan sebanyak tiga kali. Tiga buah undang-undang keistimewaan tersebut mengatur mengenai keistimewaan di bidang penyelenggaraan adat di Aceh, hal ini kemudian diperkuat dengan adannya undang-undang tentang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006. Tulisan ini akan menguraikan secara tekstual mengenai lembag-lembaga keistimewaan di Aceh yang memiliki kekuasaan teritorial di Aceh yang dibatasi pada beberapa lembaga saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan artikel ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang lebih mengutamakan sumber data pada aspek peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan bahwasanya dari sekian banyak lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh didapatkan beberapa lembaga yang memiliki keterikatan dengan pemerintah pusat seperti Komisi Independen Pemilihan dan Panitian Pengawasan Pemilihan. Disisi lain lembaga-lembaga yang memiliki kekausaan teritorial di Aceh yang lebih dominan kepada mempertahakan nilai dan adat dari aspek kelembagaan lebih menampakkan kekhususan hanya terbatas pada teritorial di Aceh saja seperti Majelis Adat Aceh. demikian juga dengan Lembaga Wali Nanggroe meskipun Power yang dimiliki sangat berbasis teritorial akan tetapi dari aspek pengaruh politik masih menjadi pertimbangan ditingkat teritorial regional di Aceh
Living Laws in Forest Guarding in Aceh Portrait of Experiences Past and Today
No full textForests are an important element in the life dimensions of the Acehnese people. There are several important things about forests for the people of Aceh. Firstly, forests are the people of Aceh as a place to find protein needs for the family; secondly, as a place to fulfill family needs; and thirdly, as a place to find support for the household; therefore, forests in the past were protected. The people of Aceh knew that if the forest were not well protected, all household needs would be lost. Today, Aceh's forests are starting to lose their luxury because there are many interests in these forests, both those of business groups, ruling groups, and ordinary people. There is a contestation of every interest; for the sake of interests that seek profit, they may ignore other interests; in this case, it is ignoring the interests and sustainability of Aceh's forests. The question of this article is, how was the Livig law that existed in the Acehnese used to protect the forest. Therefore, it is interesting to study the experiences of the Acehnese people in protecting forests. The research uses qualitative research with a non-doctrinal approach. The research results show three interests of forests for the people of Aceh, namely forests as a place for hunting deer, a place for gardening, and a place for hunting fish in rivers. Acehnese people used cultural, legal, and religious approaches to protect forests. These three approaches are related to each other. Education regarding these three approaches is not through formal education but through social institutions that exist in societ
PANCASILA DAN SYARI’AT ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBENTUKAN QANUN DI ACEH
No full textPancasila as the state has to make sense of Pancasila as the basis for a set of governance. Aceh Qanun Laws and regulations are similar provincial regulations governing the administration of government and the Acehnese people. Aceh Qanun made based on laws and regulations that apply are compiled by the executive and legislature of Aceh. The position of Pancasila as the foundation of philosophy in Aceh Qanun is a legal norm in society aspired. Qanun can be used as the collective desire of the people of Aceh in carrying out day-to- day life, the Qanun expected through the implementation of the Acehnese people can feel the law is aspired for this. The implementation of Shari\u27a is a requirement of the Acehnese, and recognized by the State through Law No. 18 of 2001 on Special Autonomy and Law No. 11 Year 2006 on the Governing of Aceh. Applications of Shari’a in Aceh are in accordance with the first paragraph of the Pancasila as the practice of the precepts to five “justice for all Indonesian people" in this case of justice for the people of Aceh who want the implementation of Islamic Shari\u27ah in Aceh province
Pancasila, Keragaman dan Negara Kesatuan
Get PDFNegara merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang telah mengambil keputusan bersma untuk membentuk sebuah negara. Orang-orang yang tersebut boleh saja berasal dari suku yang sama, asal yang sama, agama yang sama dan warna kulit yang sama, atau bisa saja berasal dari suku yang berbeda, asal yang berbeda, agama yang berbeda, dan warna kulit yang berbeda. keragama merupakan keniscayaan yang harus dilakoni di Indonesia. sebagai neagra yang sangat besar, tentunya harus memilik filosofis bangsa yang sama. pancasila merupakan filosofis bangsa yang mampu menyatukan suku-suku yang berbeda, agama yang berbeda dan bahasa yang berbeda
FUNGSI STRATEGIS TUHA PEUT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI DANA GAMPONG
Get PDFGampong adalah pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, gampong ataupun desa diberikan kewenangan yang besar dalam melakukan tatakelola pemerintahan desa terutama dalam mengelola keuangan gampong. Tuha peut diberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, terutama mengawasai kinerja pemerintahan gampong. Rumusan masalah pada penelitian ini dibatasi pada bagaimanakah peran tuha peut dalam melakukan pencegahan korupsi dana gampong? Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif sebagai proses untuk memberikan pemahaman yang komplek yang terjadi pada interaksi manusia
Ikhtilath dalam Dunia Hiburan
No full textQanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah diantara mengatur tentang jarimahikhtilath yang terdapat dalam Pasal 25 (1) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah ikhtilath, diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 ( tiga puluh ) bulan. Sebagaimana dalam video-video Adi Bergek hampir sebahagian mengandung unsur ikhtilath. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ikhtilath dalam video Adi Bergek dan tanggapan budayawan Aceh terhadap video klip yang memiliki unsur ikhtilath. Hasil penelitian menunjukan bahwa terpenuhi semua unsur-unsur ikhtilathyang terdapat dalam video klip Adi Bergek yaitu berpengang-pengangan tangan antara laki-laki dan perempuan, bersentuh-sentuhan dan bermesraan dengan yang bukan muhrimnya dengan kerelaan kedua belah pihak, selain mengandung unsur ikhtilath video klip Adi Bergek juga melanggar syariat Islam dan norma Agama yang sudah ada ketetapannya, hal ini dapat dilihat dari isi videonya yang menceritakan percintaan kisah remaja. Tidak hanya melanggar dari segi Agama, akan tetapi juga melanggar budaya yang sudah ada di Aceh, dikarenakan setiap penampilannya ataupun tutur lirik yang dinyanyikan juga tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang mendengarkannya. Hal tersebut dapat membuat para generasi muda mencontohkan perbuatan-perbuatan terlarang yang melanggar syariat Islam, khususnya yang terdapat dalam Pasal 25 (1) Qanun Jinayah
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
- …
