1,720,956 research outputs found
Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Studi pada Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa)
No full textSecara teori Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan
Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program Pemerintah
dalam rangka mengurangi jumlah masyarakat miskin. Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) diharapkan masyarakat secara
luas ikut serta dalam memikirkan dan mencari potensi dirinya agar dapat
bersama-sama menanggulangi permasalahan kemiskinan dan perduli terhadap
kondisi sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
Tujuannya adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin
kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat
dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mewujudkan terciptanya
lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil analisis data terhadap proses Implementasi Kebijakan
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Dagang
Kelambir yang dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya,
komunikasi, karakteristik para pelaksana, disposisi implementor dan ekonomi
sosial dan lingkungan yang diperoleh dengan mengunakan metode deskriptif
kualitatif.
Adapun kesimpulan dari implementasi kebijakan program penanggulangan
kemiskinan masih banyak terdapat kekurangan, termasuk tidak maksimalnya
kinerja para implementor yang terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh
beberapa hal seperti proses pendataan yang belum berjalan dengan maksimal.
Untuk itu kedepan diperlukan pembenahan termasuk peningkatan kapasitas dan
pemahaman para implementor itu sendiri.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga
dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam membuat
kebijakan ataupun dalam pengambilan keputusan.104 HalamanSkripsi Sarjan
Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Studi pada Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa)
No full textSecara teori Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan
Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program Pemerintah
dalam rangka mengurangi jumlah masyarakat miskin. Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) diharapkan masyarakat secara
luas ikut serta dalam memikirkan dan mencari potensi dirinya agar dapat
bersama-sama menanggulangi permasalahan kemiskinan dan perduli terhadap
kondisi sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
Tujuannya adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin
kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat
dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mewujudkan terciptanya
lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil analisis data terhadap proses Implementasi Kebijakan
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Dagang
Kelambir yang dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya,
komunikasi, karakteristik para pelaksana, disposisi implementor dan ekonomi
sosial dan lingkungan yang diperoleh dengan mengunakan metode deskriptif
kualitatif.
Adapun kesimpulan dari implementasi kebijakan program penanggulangan
kemiskinan masih banyak terdapat kekurangan, termasuk tidak maksimalnya
kinerja para implementor yang terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh
beberapa hal seperti proses pendataan yang belum berjalan dengan maksimal.
Untuk itu kedepan diperlukan pembenahan termasuk peningkatan kapasitas dan
pemahaman para implementor itu sendiri.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga
dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam membuat
kebijakan ataupun dalam pengambilan keputusan.104 HalamanSkripsi Sarjan
Tata Cara Penagihan Utang Wajib Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam
No full textPajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan
sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri
berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang
perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif
masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun,
dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak
dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.
Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan
jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum
dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum
penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud
perlu dilaksanakan tindakan penagihan utang pajak yang mempunyai kekuatan
hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan
posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Sebagaimana dikemukakan di
atas, di dalam sistem self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak
yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law
enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis
bagi Wajib Pajak.
Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000, tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur
atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (lelang).
Berdasarkan dengan hal-hal ini yang telah dijelaskan diatas, maka penulis
berminat membuat suatu karya tulis mengenai, “Tata
Cara Penagihan Utang Wajib Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Lubuk Pakam”.76 HalamanKertas Karya Diplom
Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (Studi pada Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa)
No full textSecara teori Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program Pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah masyarakat miskin. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) diharapkan masyarakat secara luas ikut serta dalam memikirkan dan mencari potensi dirinya agar dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kemiskinan dan perduli terhadap kondisi sosial di lingkungan tempat tinggalnya.
Tujuannya adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil analisis data terhadap proses Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Dagang Kelambir yang dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik para pelaksana, disposisi implementor dan ekonomi sosial dan lingkungan yang diperoleh dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif.
Adapun kesimpulan dari implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan masih banyak terdapat kekurangan, termasuk tidak maksimalnya kinerja para implementor yang terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti proses pendataan yang belum berjalan dengan maksimal. Untuk itu kedepan diperlukan pembenahan termasuk peningkatan kapasitas dan pemahaman para implementor itu sendiri.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan ataupun dalam pengambilan keputusan.104 HalamanSkripsi Sarjan
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
