1,720,955 research outputs found
Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak dengan Perjanjian Kerja Kemitraan Menurut Hukum Ketenagakerjaan
No full textArbitration is increasingly recognized as an effective forum for dispute resolution. One of the key advantages of arbitration is its principle of finality and binding nature, which limits the availability of legal remedies. However, Article 70 of the Indonesian Arbitration Act paves the way for parties to submit an application for annulment of arbitral awards to the District Court, but only on specific, limited grounds. Furthermore, a party may appeal to the Supreme Court regarding the annulment of arbitration awards issued by the District Court, positioning the Supreme Court as the final arbiter in such cases. In practice, there have been instances where the Supreme Court has misapplied the law, seemingly disregarding evidence acknowledged by the District Court. This has led to significant legal uncertainty. This study aims to identify the legal misapplications made by the Supreme Court during the appeal process for annulment of arbitral awards. Utilizing a normative research methodology, this research analyzes existing laws and regulations to address these issues. The findings conclude that one of the legal standards applied by the Supreme Court during the appeal stage contradict Indonesia's arbitration law, undermining the integrity of the arbitration process.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan perjanjian kemitraan dan akibat hukum pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja. PHK sepihak dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja tanpa mengenal waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pekerja dengan hubungan kemitraan bernama Johndra yang di-PHK secara sepihak oleh PT Belawan Indah dalam Putusan Nomor 456/PDT.Sus-PHI/2021/PN Mdn. sebab menolak penawaran perjanjian kerja sama kemitraan baru yang merugikan Jhondra. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaa mengenai bagaimana akibat hukum yang terjadi PHK secara sepihak kepada pekerja dengan perjanjian kemitraan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan-bahan pustaka maupun data sekunder yang didapatkan melalui literature review yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dasar hukum mengenai hubungan kemitraan tersebut diatur di dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdata tentang setiap orang yang diperbolehkan dalam membuat suatu perjanjian serta prinsip hukum tentang asas kebebasan berkontrak. Dalam pembuatan perjanjian mengenai hubungan kemitraan tersebut diwajibkan untuk sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Walaupun terdapat perbedaan konsep antara perjanjian kerja kemitraan dengan perjanjian kerja pada umumnya, namun perusahaan tetap harus memberikan kompensasi kepada pekerja yang di-PHK sesuai dengan kesepakatan yang sudah tertulis dalam perjanjian tersebut. Solusi terhadap permasalahan PHK tersebut adalah pihak perusahaan harus mematuhi kesepakatan yang dibuat dan menghormati pekerja
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Putusan 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn)
No full textSkripsi ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja dalam perselisihan hubungan kerja berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Fokus utama penelitian adalah hak-hak pekerja, terutama pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak penggantian sesuai ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Studi ini juga mengkaji peran lembaga hukum dalam menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha, menyeimbangkan kepentingan kedua pihak, serta memastikan keadilan. Studi kasus Penggugat, seorang sopir dengan masa kerja lebih dari 20 tahun di PT. Belawan Indah sebagai Tergugat, menjadi contoh konkret. Dalam Penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pekerja dalam perselisihan hubungan kerja akibat dari penolakan perjanjian kemitraan menurut UU Ketenagakerjaan. Konflik bermula ketika perusahaan menawarkan perjanjian kemitraan baru yang ditolak Penggugat, menyebabkan pemberhentiannya secara sepihak tanpa kompensasi yang sesuai. Upaya mediasi tripartit oleh Dinas Ketenagakerjaan tidak berhasil, sehingga perkara berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan perusahaan melanggar UU Ketenagakerjaan, sehingga Pengunggat berhak menerima pesangon, upah selama perselisihan, dan kompensasi lainnya. Putusan ini menunjukkan pentingnya peran hukum dalam melindungi hak pekerja dari tindakan sewenang-wenang, sekaligus memberikan panduan bagi penyelesaian konflik hubungan kerja di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum yang berkeadilan dalam kasus perselisihan hubungan kerja berkontribusi pada terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Putusan 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn)
No full textSkripsi ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja dalam perselisihan hubungan kerja berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 456/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Fokus utama penelitian adalah hak-hak pekerja, terutama pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak penggantian sesuai ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan. Studi ini juga mengkaji peran lembaga hukum dalam menyelesaikan konflik antara pekerja dan pengusaha, menyeimbangkan kepentingan kedua pihak, serta memastikan keadilan. Studi kasus Penggugat, seorang sopir dengan masa kerja lebih dari 20 tahun di PT. Belawan Indah sebagai Tergugat, menjadi contoh konkret. Dalam Penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi pekerja dalam perselisihan hubungan kerja akibat dari penolakan perjanjian kemitraan menurut UU Ketenagakerjaan. Konflik bermula ketika perusahaan menawarkan perjanjian kemitraan baru yang ditolak Penggugat, menyebabkan pemberhentiannya secara sepihak tanpa kompensasi yang sesuai. Upaya mediasi tripartit oleh Dinas Ketenagakerjaan tidak berhasil, sehingga perkara berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan perusahaan melanggar UU Ketenagakerjaan, sehingga Pengunggat berhak menerima pesangon, upah selama perselisihan, dan kompensasi lainnya. Putusan ini menunjukkan pentingnya peran hukum dalam melindungi hak pekerja dari tindakan sewenang-wenang, sekaligus memberikan panduan bagi penyelesaian konflik hubungan kerja di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum yang berkeadilan dalam kasus perselisihan hubungan kerja berkontribusi pada terciptanya iklim ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
No full textThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
No full text“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
No full textWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
No full textWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
