1,720,977 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggung Jawaban PT. Pos Indonesia Kantor Pusat Medan Berkaitan dengan Kelalaian yang Menyebabkan Rusak Atau Hilangnya Barang Kiriman Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di PT.Pos Indonesia Kantor Pusat Medan)
No full textPT.Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat semakin banyaknya kebutuhan manusia yang selalu bertambah setiap hari sehingga dibutuhkan jasa pos sebagai sarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan. Dalam penyelenggaraan jasa pos ini seperti yang telah kita ketahui terdapat resiko yang dapat menyebabkan konsumen dirugikan, seperti keterlambatan barang kiriman, kerusakan barang kiriman hingga hilangnya barang. Sehingga konsumen sebagai pihak yang lemah memerlukan perlindungan hukum. Mengacu pada latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah yaitu : 1.Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam proses pengiriman barang di PT.Pos Indonesia (Persero) kantor Pusat Medan?, 2. Bagaimana perlindungan konsumen di PT. Pos Indonesia ( Persero) kantor Pusat Medan apakah sudah sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen?, 3. Bagaimana tanggung Jawab pihak pos di PT.Pos Indonesia (Persero) kantor Pos Pusat Medan terhadap konsumen yang dirugikan akibat kelalaian yang mengakibatkan rusak atau hilangnya barang kiriman?
Untuk membahas rumusan masalah ini maka jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitan deskriptif yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan pengolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan yang terjadi dilapangan serta ditunjang dengan data sekunder yaitu berupa buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
Hasil dari penelitian ini yang 1. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam proses pengiriman barang di PT.Pos Medan disebabkan oleh faktor internal yaitu dari pihak PT.Pos sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor alam dan ketertiban yang berada di luar kekuasaan manusia. 2. konsumen jasa pos di PT.Pos Indonesia (Persero) Medan belum cukup terlindungi karena masih terdapat hak-hak yang diabaikan apabila ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. tanggung jawab yang di berikan pihak pos adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa pos yang dirugikan, yang ketentuannya sudah ditentukan oleh pihak pos, namun tidak semua konsumen merasa puas atas aturan yang telah dibuat oleh pihak pos. Tetapi pihak pos selalu mengupayakan kenyamanan pengguna jasa pos dalam melakukan transaksi di kantor pos Medan.Skripsi Sarjan
Tanggung Jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara untuk Melindungi Konsumen Terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Mencantumkan Bahasa Indonesia (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara)
No full textPerkembangan zaman yang begitu pesat, diiringi pula dengan keinginan manusia yang ingin tampil sempurna dan menarik di depan publik dengan menggunakan kosmetik sebagai alat untuk mempercantik wajah, ini menjadikan kosmetik sangat banyak sekali diminati, banyaknya produk kosmetik yang tidak melampirkan bahasa Indonesia mengakibatkan konsumen banyak yang mengalami kerugian, seperti iritasi pada kulit wajah yang di diakibatkan konsumen tidak memahami kandungan yang terdapat dalam produk kosmetik yang tidak melampirkan bahasa Indonesia. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu, bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Bagaimana tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Utara terhadap produk kecantikan yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia, bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kosmetik yang tidak menggunakan bahasa Indonesia
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menelaah bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji, serta didukung dengan studi lapangan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh data-data sehubungan dengan tanggung jawab untuk melindungi konsumen terhadap produk kecantikan yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan provinsi Sumatera Utara terhadap produk kecantikan yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara memilih kosmetik, mengetahui kandungan dan bahaya pemakaian yang tidak mengetahui kandungan suatu produk kosmetik. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera utara bertanggung jawab untuk melaporkan pelaku usaha dan meminta untuk menarik peredaran produk kosmetik yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia agar tidak memasarkanya sebelum mencantumkan bahasa Indonesia dalam produk kecantikan yang dipasarkanya, dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Utara untuk melindungi konsumen, yaitu hanya sebatas menyarankan kepada konsumen yang mengalami kerugian agar melaporkan kerugian yang dialami kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).99 HalamanSkripsi Sarjan
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tentang Perlindungan Hhukum Tenaga Kerja Unit Kebun Ajamu PT. Perkebunan Nusantara IV dengan Basis Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN)
No full textPekerja merupakan inti dari suatu perusahaan, dengan adanya pekerja maka perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pekerja akan menerima upah atau imbalan dari hasil pekerjaannya. Yang mengatur mengenai tenaga kerja tercantum didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati di tiap-tiap perusahaan. Didalam setiap pekerjaan yang dijalani pekerja membutuhkan perlindungan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perlindungan yang diberikan perusahaan kepada pekerja sangat bermanfaat apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja. Yang mana kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja itu sangat merugikan bagi diri pekerja itu sendiri. Akibat dari kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja itu adalah berupa sakit atau cacat berupa mental maupun fisik. Para pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja dan mengalami cacat fisik haruslah mendapatkan perlindungan dari perusahaan supaya tidak terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh pengusaha seperti PHK.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan literatur yang diperlukan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan mengenai PKB tentang perlindungan hukum tenaga kerja, tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerja, kemudian data selanjutnya di ambil dari hasil wawancara dengan petugas di PTPN IV Unit Kebun Ajamu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Ajamu. Tenaga kerja di PTPN IV Unit Kebun Ajamu memerlukan perlindungan agar pekerja dapat merasakan kenyamanan saat sedang melaksanakan pekerjaannya. Mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja telah diatur didalam buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam buku tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.133 HalamanSkripsi Sarjan
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Analsis Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen yang Kehilangan Kendaraan di Area Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1966 K/PDT/2005)
No full textPerlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat harus terdapat keseimbangan pelindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak timbul permasalahan hukum. Sebagaimana permasalahan hukum ini sering terjadi di kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya yaitu yang sering kehilangan di kendaraan di area parkiran. Dimana dalam permasalahan ini para konsumen sering dirugikan ketika ada kehilangan kendaraan di area parkir, karena didalam karcis parkir terdapat klausula baku yang berisikan “Setiap kendaraan yang hilang di area parkir tidak menjadi tanggung jawab kami”, begitu kira-kira isi klausula baku yang terdapat didalam kartu karcis tersebut. Dan seakan-akan pihak dari pengelola parkir enggan untuk bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan di area parkir yang mereka kelola. Sehingga para konsumen marasa dirugikan kareana tidak adanya rasa tanggung jawab pengelola parkir terhadap kerugian yang menimpa mereka. Namun dalam kajian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin kewenangan konsumen untuk melakukan gugatan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ada pun permasalahan yang dibahas dalam kasus ini adalah menanggapi bagaimana tinjauan hukum terhadap perlindungan konsumen, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tersebut dalam menangani kendaraan yang hilang di area parkir yang mereka kelola, dan bagaimana pula analisis terhadap perlindungan konsumen, terhadap konsumen yang kehilangan kendaraan di area parkir dalam studi putusan Mahkamah Agung Nomor 1966 K/PDT/2005 yang bertujuan untuk menganalisis terhadap perlindungan konsumen yang kendaraanya hilang di area parkiran.
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara penelitian bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Dan sifat penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pihak dari konsumen yaitu Imelda Wijaya yang dahulunya menggugat PT. Anugrah Bina Karya selaku pengelola parkir atau pelaku usaha, karena pihak konsumen telah kehilangan mobil miliknya di area parkir, dimana kartu karcis parkir masih berada ditangan pihak konsumen tetapi mobil milik konsumen itu sendiri hilang diarea parkir ketika dilihat langsung oleh pihak konsumen, sehingga ia melapor kejadian itu kepada pihak pengelola parkir untuk meminta pertanggung jawaban atas hilangnya mobil milik konsumen kepada PT. Anugrah Bina Karya. Dalam rumusan masalah dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut.Consumer protection is an inseparable part of healthy business activities. A healthy business activity must have a balance of legal protection between consumers and businesses so that legal problems do not arise. As this legal problem often occurs in people's lives in everyday life that is often lost in vehicles in the parking area. Where in this problem consumers are often disadvantaged when there is a loss of vehicle in the parking area, because in the parking ticket there is a standard clause containing "Every vehicle lost in the parking area is not our responsibility", so roughly the contents of the standard clause contained in the ticket card. And as if the parking management is reluctant to take responsibility for the loss of the vehicle in the parking area they manage. So that consumers feel disadvantaged because there is no sense of responsibility of the parking manager for the losses that befall them. However, in the review of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, it has guaranteed the authority of consumers to file a lawsuit if there is a violation committed by a business actor. There are also issues discussed in this case are responding to how the legal review of consumer protection, how the responsibility of these businesses in handling vehicles lost in the parking area they manage, and how also the analysis of consumer protection, for consumers who lose vehicles in the area parking in the study of the Supreme Court's decision No. 1966 K / PDT / 2005 which aims to analyze the protection of consumers whose vehicles are lost in the parking area. This writing uses the method of normative juridical approach that is by means of research of literature or secondary data material. And the nature of this writing is descriptive analysis, which is a method that serves to describe or give an overview of the object under study or data that has been collected as is without analyzing and making conclusions that are applicable to the public. The results of this study explain that the party from consumers namely Imelda Wijaya who previously sued PT. Anugrah Bina Karya as the parking manager or business actor, because the consumer has lost his car in the parking area, where the parking ticket is still in the hands of the consumer but the consumer's own car is lost in the parking area when seen directly by the consumer, so he reports the incident to the parking management to hold PT. Anugrah Bina Karya. In the formulation of the problem in this paper is about how the business actor is responsible and the judge's consideration in resolving the case.106 HalamanSkripsi Sarjan
Pelaksanaan Jual Beli Harta Bersama yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak Pasangan Suami Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ( Studi Kasus Putusan No.62/Pdt.G/2013/PN.Tk )
No full textDalam UUP mengenai wewenang suami dan isteri terhadap harta bersama, ditegaskan bahwa suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berarti wewenang atau kekuasaan atau hak suami dan isteri sama besarnya. Suami atau isteri dapat menggunakan atau melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka, tetapi dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak lainnya (suami/ isteri) karena ada pihak tersebut juga diatasnya. Pada prinsipnya harta bersama itu diatur bersama dan dipergunakan bersama dan dalam segala sesuatunya harus ada persetujuan bersama. Salah satu Kasus terkait hal ini seperti terdapat dalam Putusan No. Salah satu Kasus terkait hal ini seperti terdapat dalam Putusan No.62/Pdt.G/2013/PN.Tk
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembagian harta bersama setelah perkawinan dilangsungkan, Bagaimanakah posisi kasus dalam putusan nomor Nomor : 62/Pdt.G/2013/PN.Tk, dan Bagaimanakah analisis hukum terhadap putusan hakim dalam putusan No.62/Pdt.G/2013/PN.Tk
Penelitian hukum pada skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan dan Studi lapangan. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan.
Putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor : 62/Pdt.G/2013/PN.Tk yang menolak gugatan penggugat sudah tepat. Hal ini dikarenakan Tanah sengketa adalah bukan merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat II. Dimana berdasarkan pasal 5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 6 Mei 1988 dihadapan Notaris JENMERDIN, SH, Tergugat II tidak bertindak untuk dirinya sendiri tetapi hanya berkedudukan sebagai “kuasa”. Kedudukan Tergugat II yang hanya bertindak sebagai “kuasa” untuk menjual tanah sengketa adalah wajar karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, hak milik atas tanah sengketa masih tercatat atas nama H. Muhammad Nurmawi.Skripsi Sarjan
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. (Produk Dodol Merek Wery di Kota Gunung Sitoli)
No full textMerek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum atas Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal dan pembeda bagi produk barang dan/atau jasa yang sejenis. Merek menggambarkan perbedaan kualitas produk satu dengan yang lain dimana menyebabkan adanya perbedaan nilai dan harga jual antara produk dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum didapatkan setelah merek didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan Merek mengakibatkan akibat hukum bagi pelaku pelanggaran Merek. Adapun dalam skripsi ini membahas tentang Konsep dan Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Bentuk upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk Dodol Merek Wery di Kota Gunungsitoli, serta Faktor Kendala dalam Pendaftaran Merek dan Faktor kendala dalam Pelaksanaan Gugatan Terhadap Pelanggaran Merek Produk Dodol Merek Wery di Kota Gunungsitoli.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dimana bahan yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan topik yang diteliti berupa buku-buku dan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Penelitian Empiris berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara pada pemilik Merek Wery di kota Gunungsitoli.
Konsep dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tertuang dalam Pasal 1 UU Merek. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Dodol Merek Wery di Kota Gunungsitoli dilakukan dengan cara mendaftaran Merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Merek. Merek Wery memiliki perlindungan hukum yang dibuktikan dengan sertifikat Merek Wery, Nomor Permohonan D022010043741. Faktor kendala Pendaftaran Merek dan Faktor Kendala Pelaksanaan Gugatan Terhadap Pelanggaran Merek Produk Dodol Merek Wery di Kota Gunungsitoli adalah, Proses Pendaftaran Merek yang membutuhkan waktu cukup lama; Manajemen; Keluarga; dan Kurangnya SDM. Faktor Kendala Pelaksanaan Gugatan Terhadap Pelanggaran Merek Produk Dodol Merek Wery di Kota Gunungsitoli, yakni : Budaya; Biaya dan Waktu.105 HalamanSkripsi Sarjan
- …
