376 research outputs found
Kedudukan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Desa Tanjung Pulo Kecamatan Tiga Nderket Kabupaten Karo
No full textAdat (custom) is the reflection of the identity of a nation; it is the manifestation of its spirit of life from generation to generation. Each nation has its own adat, and up to the present adat law as an unwritten law has been still recognized as an effective law. It has been known in the Karonese community there is a prohibition to get married with the same clan. The objective of this research was to analyze the position of marriage in the same Sembiring clan in the Karonese community at TanjungPulo Village, TiganderketSubdistrict, Karo Regency. The formula of the problems was the reasons why it was allowed, the position, and its consequence.
The research used empirical juridical normative and descriptive analytic method. Primary legal materials were Law No. 1/1974 on Marriage, the result of the interviews with the adatKaronese community, while secondary data were obtained from books and tertiary legal materials such as dictionaries, and dictionaries on law.
The result of the research shows that the reasons why getting married with the same Sembiring clan is allowed are religion and the change in social values. It is considered legitimate and recognized when the stages of its procedures have been done such as beloselambar (proposal), ngantingmanuk (negotiation on marriage ceremony), kerjanerehempo (adat party), and mukul (its legitimation). Sembiring and Perangin-angin clans are specifically called limited eleutherogamy; that is, a person from a certain clan in Sembiring and Perangin-angin clans is allowed to get married with a person of the same sub-clan in different clan. The legal consequence if getting married with same Sembiring clan is the existence of sinereh (wife) will break off from her family. When the parents die, the brother of the late father takes the responsibility to raise the children, joint property will be property grouping, and Sembiring clan will be attached to the children who inherit it from their father and mother.Perkawinan Suku karo masih mempertahankan susunan kekerabatan patrilineal, sehingga system perkawinan yang dianut masyarakat suku karo adalah eksogami, yang berarti seorang pria harus mencari isteri diluar marga dan dilarang kawin dengan wanita semarga. Permasalahan penelitian ini adalah pertama,alas an diperbolehkannya perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di Desa tanjung Pulo Kecamatan Tiga Nderket Kabupaten Karo, kedua kedudukan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di Desa Tanjung Pulo Kecamatan Tiga Nderket ditinjau dari hokum adat, dan ketiga akibat hokum dari perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo di DesaTanjung Pulo Kecamatan Tiga Nderket Kabupaten Karo.
Tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dan empiris yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan hasil wawancara masyarakat adat karo, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan tersier berupa kamus umum, kamus hukum.
Hasil penelitian ini, alasan diperbolehkannya perkawinan semarga dalam klan sembiring pada masyarakat karo menurut penelitian adalah karena agama dan rasa cinta. Kedudukan hukum adat karo dalam perkawinan sesama marga sembiring dianggap sah dan diakui apabila telah dilakukan menurut tata cara perkawinan adat karo yaitu melewati tahapan maba belo selambar (lamaran), nganting manuk (musyawarah tentang upacara perkawinan), kerja nereh empo (pesta adat), dan mukul (syarat sahnya perkawinan). Khusus untuk marga Sembiring dan Perangin-nangin adalah eleutherogami terbatas yaitu seseorang marga tertentu dari Sembiring dan Perangin-angin hanya diperbolehkan kawin dengan orang tertentu dari marga yang sama namun tertentu pula asal klannya berbeda. Akibat hokum dari perkawinan semarga dalam klan sembiring mempunyai akibat hokum layaknya perkawinan pada umumnya yaitu meng akibatkan si isteri putus hubungan dengan keluarganya, terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan semarga sehingga ketika orang tuanya meninggal mengakibatkan saudara si ayah bertanggung jawab mendapat hak asuhnya, terhadap harta perkawinan mengakibatkan pengelompokan harta, perkawinan semarga sembiring membawa tutur yang melekat dalam dirinya yang diwarisinya dari pihak ayah dan ibunya.Tesis Magiste
Tinjauan Yuridis Pemberian Surat Wasiat Harta Kekayaan Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan
No full textPertimbangan hukum Pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan anak dan waris terhadap anak angkat sekarang ini berfokus demi kepentingan kesejahteraan anak. Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi demi kesejahteraan anak. Kedudukan anak angkat terhadap warisan orang tua angkat dan orang tua kandung sangat berbeda sekali, terhadap warisan orang tua angkat ia tidak berhak menjadi ahli waris, hal ini karena pengangkatan anak pada hakekatnya tidak dapat merubah fakta bahwa nasab anak angkat itu bukan orang tua angkatnya, tapi pada orang tua asli. Dalam hak mewaris anak tersebut tersebut hanya berhak mendapatkan wasiat dan apa bila dikehendaki hanya memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan. Proses pengangkatan anak dapat cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah proses pemberian surat wasiat terhadap anak angkat oleh orang tua angkatnya, bagaimana hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat dan bagaimanakah tinjauan yuridis pemberian surat harta kekayaan orang tua nagkat terhadap anak angkat.
Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara analisis kualitatif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah proses pemberian surat wasiat terhadap anak angkat dengan membuat suatu pesan kepada keluarganya dan dibacakan di hadapan notaris dan dua orang saksi. Hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan.Skripsi Sarjan
Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh
No full textThe title of the thesis: Related Crime sacrilegious Based Criminal Law
(Penal Code) in Indonesia and Islamic Law in Aceh (A Case Study in Banda
Aceh)." Aceh is given special autonomy in Indonesia in implementing the Islamic
Sharia. The application of legal sanctions for the perpetrators of the crime of
wanton in Aceh currently using Qanun No. 14 of2003 on Khalwat/immoral act in
which it explains every action which leads to adultery. The perpetrators in
prostitution consist of prostitutes, procuresses, place providers, and philanderers.
The problems of the research were as follows What factors influence still
sacrilegious offenses related to prostitution in the city of Banda Aceh, How
Islamic Law in Aceh action against the perpetrators of the crime of prostitution related
asuslila. and How Comparison in the application of legal sanctions
between criminal law (Criminal Code), and Islamic Law in Aceh in an effort to
minimize the prostitution-related criminal acts immoral.
The research used judicial sociological and normative method with
descriptive analytic approach which was expected to get detailed and systematic
description of research problems. The data were analyzed carefully, based on the
description and the facts, in order to answer the problems.
Crime related immoral or prostitution Prostitution is a social problem that
was and remains in Aceh, prostitution has existed in Aceh which is caused by the
economic, sociological, and psychological factors. Although no single regulation
which regulates prostitution, from its activity it violates Article 2 of Qanun No.
14/2003 on Khalwat which states that it leads to adultery. Qanun Khalwat states
that every action which leads to adultery, such as staying close with someone who
is not his muhrim will be punished. On the other hand, the Criminal Code only
imposes the sanction on place providers (Article 296) and procuresses (Article
505) while the prostitutes are only given warning and rehabilitated. Qanun No.
14/2003 on Khalwat is only an alternative in punishing the perpetrators in
prostitution while conventional law like the Criminal Code only punishes some
parts of the perpetrators in prostitution. In Qanun Khalwat, any individual can be
punished when he does some action which is categorized as adultery. It is
recommended that some elements in Qanun should be included in the Criminal
Code in order that any perpetrator in prostitution can be punished.176 HalamanTesis Magiste
Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh
No full textThe title of the thesis: Related Crime sacrilegious Based Criminal Law
(Penal Code) in Indonesia and Islamic Law in Aceh (A Case Study in Banda
Aceh)." Aceh is given special autonomy in Indonesia in implementing the Islamic
Sharia. The application of legal sanctions for the perpetrators of the crime of
wanton in Aceh currently using Qanun No. 14 of2003 on Khalwat/immoral act in
which it explains every action which leads to adultery. The perpetrators in
prostitution consist of prostitutes, procuresses, place providers, and philanderers.
The problems of the research were as follows What factors influence still
sacrilegious offenses related to prostitution in the city of Banda Aceh, How
Islamic Law in Aceh action against the perpetrators of the crime of prostitution related
asuslila. and How Comparison in the application of legal sanctions
between criminal law (Criminal Code), and Islamic Law in Aceh in an effort to
minimize the prostitution-related criminal acts immoral.
The research used judicial sociological and normative method with
descriptive analytic approach which was expected to get detailed and systematic
description of research problems. The data were analyzed carefully, based on the
description and the facts, in order to answer the problems.
Crime related immoral or prostitution Prostitution is a social problem that
was and remains in Aceh, prostitution has existed in Aceh which is caused by the
economic, sociological, and psychological factors. Although no single regulation
which regulates prostitution, from its activity it violates Article 2 of Qanun No.
14/2003 on Khalwat which states that it leads to adultery. Qanun Khalwat states
that every action which leads to adultery, such as staying close with someone who
is not his muhrim will be punished. On the other hand, the Criminal Code only
imposes the sanction on place providers (Article 296) and procuresses (Article
505) while the prostitutes are only given warning and rehabilitated. Qanun No.
14/2003 on Khalwat is only an alternative in punishing the perpetrators in
prostitution while conventional law like the Criminal Code only punishes some
parts of the perpetrators in prostitution. In Qanun Khalwat, any individual can be
punished when he does some action which is categorized as adultery. It is
recommended that some elements in Qanun should be included in the Criminal
Code in order that any perpetrator in prostitution can be punished.176 HalamanTesis Magiste
The Legal Force of Cover Notes Issued by Notaries in Bank Loan Issuance
No full textThe legal strength of cover notes made by notaries in the provision of bank credit is an important topic due to its vital role in banking and property transactions in Indonesia. Cover notes have become a common practice to expedite the disbursement of credit before all legal documents are fully processed, even though they are not considered authentic deeds. The status of cover notes raises serious questions about their legal force, as they are not explicitly regulated under the Notary Law. Cases of cover note misuse, which have led to significant losses for both banks and clients, highlight the urgent need to clarify the legal status and limitations of this instrument. The research aims to address three main issues: what are the functions and legal standing of cover notes in the credit granting process by banks, what is the notary's authority in issuing cover notes during credit disbursement, and what are the legal consequences of notarial cover notes in the bank credit process.
The research method used is empirical juridical, combining normative legal analysis with field research. A literature review was conducted to examine regulations and legal literature, while field research involved interviews with Notary Yetty Rosliana Sembiring, banking parties, and observations at notary offices. The data was analyzed qualitatively to understand the legal force of cover notes in bank credit practices.
In the bank credit process, cover notes serve as temporary guarantees and instruments to expedite credit disbursement, although they do not hold the same legal strength as notarial deeds. A notary's authority to issue cover notes is not explicitly regulated in the Notary Law (UUJN) but can be linked to the general authority of notaries under Articles 15 and 16 of the UUJN. The legal consequences of issuing inaccurate cover notes can be severe, including potential financial losses for banks, criminal and administrative sanctions for notaries, civil lawsuits, and broader impacts on public trust in the notarial profession and the banking system. This underscores the importance of integrity and caution among notaries when issuing cover notes, as well as the need for clearer regulations to govern this practice in order to protect the interests of all parties involved and to maintain the stability of the legal and banking systems.121 PagesTesis Magiste
Hukum waris adat
No full textHukum waris adat adalah norma dalam hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan tata cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.Buku ini membahas mengenai dasar-dasar hukum waris adat, sistem hukum waris adat, para waris, proses pewarisan, dan bentuk-bentuk pengalihan hak selain pewarisan. Di dalam paparannya, penulis memberikan contoh-contoh hukum waris adat di beberapa daerah di Indonesia. Pada buku ini juga dimasukkan putusan Mahkamah Agung tentang hak anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat, janda sebagai ahli waris suaminya, dan pembagian harta warisan dalam perkawinan poligami. Selain itu juga terdapat pembahasan secara khusus mengenai mekanisme pembagian warisan pada adat Nias, suku Akit (Kabupaten Bengkalis Riau), suku Biak (Papua), dan analisis kedudukan anak perempuan dan janda terhadap harta warisan dalam masyarakat adat Karo.Buku ini bisa menjadi referensi untuk mata kuliah Hukum Adat yang merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Hukum. Belum banyak buku yang membahas secara khusus mengenai hukum waris adat. Kelebihan buku ini selain terdapat konsep-konsep dasarnya, juga terdapat contoh kasus mekanisme pembagian warisan pada beberapa masyarakat suku adat
Mediation as one of the Models in Alternative Dispute Resolution in the Nagori Village in Tanah Java District of Simalungun
No full text- …
