93 research outputs found
Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Pola Ruang dan Pengendaliannya di Kota Jakarta Timur
Get PDFThe rapid development in East Jakarta City has led to increased land requirements and causes unalignment of land use. Research objective are to analyze the alignment of spatial usage with the spatial plan and its control in East Jakarta City. The research methods used are spatial analysis based on image interpretation and Geographic Information System, descriptive statistic for seeking influence factors, description analysis for spatial control usage and its guidance. Results analysis for 6 (six) existing land use showed that alignment of existing land use has area of 12.430,5 ha or 76.5 % and unalignment of existing land use has area 3.812,7 ha or 23.5%. Factors that influence unalignment of existing land use, namely economic needs, housing needs, distance from the economic center, distance from the road, lack of socialization to the community, population density and the presence of public facilities. Analysis of the implementation of spatial usage control shows that the East Jakarta City Government has implemented 4 spatial usage control instruments namely the Spatial Detail Plan along with its Zoning Regulations, licensing, providing incentives and disincentives and sanctions but the implementation is still considered not maximally. Directives for improving spatial usage are carried out by maximizing and improving the implementation of four instruments for controlling spatial usage
Analisis perkembangan wilayah dan disparitas pembangunan wilayah perbatasan dan non-perbatasan di Kalimantan Barat
No full textIndonesia is an archipelago that has many border areas with other countries in the region of sea and land. In West Kalimantan border there are 5 district border, namely are Sambas District, Bengkayang, Sanggau, Sintang, and Kapuas Hulu District. The border region of a country has a strategic value in supporting the success of national development, especially in the aspect of political, economic, and ecological. Border areas of natural resource potential is quite large and very high economic value, yet can be put to good use. The research was conducted in 5 districts in West Kalimantan border and aims to determine the level of development of regions, Leading sectors, the level of disparity that occurred in the border regions and the factors causing the disparity, further research will be able to provide recommendations in the process of border regional development policy. Analytical methods used to achieve these objectives include skalogram analysis, analysis of LQ and SSA, Williamson index and Theil Entropy Index, and Spatial Econometrics. The results obtained by the analysis that the level of development of border districts in the county is still dominated by 3 hierarchy and 2 hierarchy, which means that the facilities and infrastructure in almost all sub-district boundary is uneven and inadequate, both non-border districts and district boundaries. Leading sectors in the three border districts of Sambas District, Sanggau, and Kapuas Hulu District is the agricultural sector, but it is trade, hotels, and restaurants, transport and communication sector, financial sector, rental and service companies, as well as the service sector. The mining sector is a sector that has the potential to be developed in some districts such as districts Paloh in Sambas district, and some non-border districts in the District and other Kapuas Hulu. Disparity analysis results showed that there was disparity sub districts in the border counties with Williamson index value of 0.54. Disparities that occur in the form of disparities within each group the Border District Area (WKP) and the Non-Border District Area groups (WKNP). The factors that cause disparities in the border region is a factor of its own sub-regional GDP (GDP), and the surrounding district GRDP (W_PDRB), as well as factors that occur in the sub-district disparities around (W_Disparitas). Disparities that occurred in the border districts should be dealt with simultaneously and to put forward a comprehensive approach to prosperity than the approach to safety. Construction of basic infrastructure, especially infrastructure for basic social service needs should be a priority in the district border. Efforts to improve the local economy should be based on resource potential and to create linkages between sectors in one district and inter-sectoral linkages with the surrounding districts.Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak memiliki wilayah perbatasan dengan negara lain yang berada di kawasan laut dan darat. Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan secara administratif meliputi 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Di Kalimantan Barat sendiri terdapat 5 Kabupaten perbatasan diantaranya Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Wilayah perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan ekologi. Potensi sumberdaya alam wilayah perbatasan yang cukup besar dan bernilai ekonomi sangat tinggi, belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Wilayah perbatasan cenderung menjadi beban karena sebagian besar wilayah perbatasan masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Secara umum infrastruktur sosial ekonomi di kawasan ini, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun sarana prasarana penunjang wilayah masih memerlukan banyak peningkatan. Penelitian ini dilakukan di 5 kabupaten perbatasan di Kalimantan Barat dan bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah, sektor unggulan, tingkat disparitas yang terjadi di daerah perbatasan serta faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas, lebih jauh lagi penelitian ini nantinya dapat memberikan masukan/rekomendasi dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah perbatasan. Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah analisis skalogram, analisis LQ dan SSA, Indeks Williamson dan Theil Indeks Entropy, dan Ekonometrika Spasial
Analisis Wilayah dan Arahan Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Garut
No full textKabupaten Garut baru saja terlepas dari status daerah tertinggal di Jawa
Barat, tetapi masih memiliki peringkat IPM pada posisi ke-25. Pemerintah
Kabupaten Garut terus bekerja keras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan sarana prasarana dengan memperhatikan aspek-aspek yang
menjadi pusat pertumbuhan di masing-masing wilayah pengembangan. Dengan
jumlah kecamatan yang cukup banyak yaitu 42 kecamatan, membuat
ketimpangan wilayah di Kabupaten Garut masih belum mampu dikendalikan,
khususnya di wilayah bagian Selatan. Keterbatasan jumlah sarana prasarana yang
masih rendah dan jarak yang sulit dijangkau oleh Pemerintah Kabupaten Garut,
menjadikan wilayah bagian Selatan ingin mengembangkan wilayahnya dengan
sendiri yaitu dengan membentuk Daerah Otonom Baru (DOB), sehingga
diperlukan penelitian sebagaimana untuk membuat arahan dan strategi dalam
menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan untuk memeratakan
pertumbuhan perkembangan di wilayah Kabupaten Garut.
Penelitian ini bertujuan (a) menganalisis tingkat perkembangan wilayah di
Kabupaten Garut, (b) menganalisis tingkat ketimpangan wilayah di Kabupaten
Garut, (c) mengidentifikasi komoditas unggulan utama di Kabupaten Garut, (d)
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan wilayah di
Kabupaten Garut dan (e) menyusun arahan rencana pengembangan wilayah di
Kabupaten Garut. Tingkat perkembangan wilayah dianalisis dengan menggunakan
metode skalogram dimodifikasi sedangkan untuk tingkat ketimpangan wilayahnya
menggunakan metode theil entropy. Metode LQ dan SSA digunakan untuk
mengidentifikasi komoditas unggulan utama, sedangkan faktor – faktor yang
mempengaruhi perkembangan Kabupaten Garut dianalisis dengan menggunakan
metode regresi data panel statis dan Geographically Weighted Regression (GWR).
Arahan rencana pengembangan wilayah sebagai implikasi kebijakan disusun
secara deskriptif.
Perkembangan wilayah di Kabupaten Garut ditandai dengan penurunan
nilai rataan IPK dari 42,82 (2005) menjadi 35,73 (2014). Jumlah kecamatan yang
memiliki hierarki I dari 3 kecamatan (2005) menjadi 6 kecamatan (2014). Secara
keseluruhan, kecamatan di Kabupaten Garut masih berhierarki III, namun bagian
besar kecamatan yang memiliki hierarki III berada di wilayah Selatan. Tingkat
ketimpangan di Kabupaten Garut cenderung menurun dari 0,081 pada tahun 2005
menjadi 0,025 pada tahun 2014. Selama kurun waktu tersebut nilai tertinggi
sumber ketimpangannya berada di wilayah bagian Selatan. Komoditas unggulan
utama (a) tanaman pangan yaitu padi sawah, padi ladang dan jagung (b)
hortikultur yaitu cabai, kubis, bawang merah, kentang dan petsai/sawi (c) buahbuahan
yaitu mangga, durian, jeruk, pisang, pepaya dan alpukat (d) perkebunan
yaitu kopi, aren, cengkeh, teh dan tembakau (e) peternakan yaitu sapi perah, sapi
potong, dan domba. Hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan Kabupaten Garut menujukan variabel indeks kesehatan sebesar
1,084427. Sementara variabel indeks pendidikan sebesar 0,572288 dan variabel
indeks ekonomi sebesar 0,403233. Arahan kebijakan pengembangan wilayah
Kabupaten Garut difokuskan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan
dengan mendorong Wilayah Pengembangan (WP) Selatan menjadi lebih
berkembang yaitu dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi,
menurunkan tingkat ketimpangan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
prasarana serta mengembangkan sektor pertanian
Analisis Sarana Prasarana dan Arahan Pengelolaannya di Rumah Susun Sederhana Sewa Tipar Cakung Jakarta Timur
No full textPembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) merupakan salah
satu alternatif penyediaan tempat tinggal di kawasan perkotaan yang padat
penduduk. Rusunawa sebagai kawasan permukiman harus dilengkapi dengan
sarana dan prasarana lingkungan untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat
dan nyaman, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya.
Rusunawa Tipar Cakung adalah salah satu rusunawa yang dikelola Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Rusunawa ini terletak di dekat jalan arteri Jakarta–Bekasi dan
dikelilingi oleh kawasan industri dan pemukiman padat penduduk. Permasalahan
yang kerap terjadi adalah degradasi kualitas bangunan dan kondisi sarana prasarana
yang rusak atau tingkat pelayanannya masih kurang seperti kebocoran pada unit
hunian, air selokan yang tergenang dan sampah yang menumpuk.
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengevaluasi kecukupan jumlah sarana
atau fasilitas yang tersedia di Rusunawa Tipar Cakung; 2) mengevaluasi aspek
teknis prasarana dan utilitas yang tersedia; 3) mengidentifikasi dan menganalisis
aspek manajemen pengelolaan sarana prasarana dan utilitas; 4)menganalisis tingkat
kepuasan penghuni dan prioritas perbaikan kinerja sarana prasarana danmanajemen
pengelolaan yang diterapkan; dan 5) menyusun arahan penyediaan, perbaikan dan
pengelolaan sarana prasarana dan utilitas di Rusunawa Tipar Cakung. Standar atau
acuan yang digunakan dalam mengevaluasi penyediaan sarana prasarana adalah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis
Pembangunan Rumah Susun, SNI 03-7013-2004 tentang Tata Cara Perencanaan
Fasilitas Lingkungan Rumah Susun Sederhana, dan SNI 03-1733-2004 tentang Tata
Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, analisis Customer
Satisfaction Index (CSI) dan Importance Performance Analysis (IPA) dengan
metode sampling cluster random sampling. Metode analisis deskriptif digunakan
untuk mengidentifikasi kondisi eksisting dan permasalahan yang muncul dalam
penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas di Rusunawa Tipar
Cakung. CSI digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan secara menyeluruh
dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kualitas kinerja dari setiap
atribut yang diteliti. IPA digunakan untuk mencari atribut apa saja yang
diprioritaskan untuk diperbaiki, atribut apa saja yang dapat dipertahankan
performanya dan atribut apa saja yang perlu dikurangi prioritasnya untuk mencapai
pengelolaan yang optimal.
Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah sarana atau fasilitas sudah cukup
memenuhi kebutuhan penghuni Rusunawa Tipar Cakung. Kondisi teknis prasarana
dan utilitas banyak yang mengalami kerusakan seperti kebocoran pada plafon,
saluran drainase yang tergenang, saluran WC yang mampet, debit air bersih masih
kurang dan sistem pemadam kebakaran yang tidak berfungsi. Indeks kepuasan
(CSI) atribut sarana prasarana dan utilitas yang diperoleh sebesar 63,99%, dan
indeks kepuasan atribut pengelolaan sebesar 69,01%. Nilai ini menunjukkan bahwa
penghuni Rusunawa Tipar Cakung merasa puas terhadap kualitas kinerja sarana
prasarana dan utilitas, dan manajemen pengelolaan yang diterapkan. Atribut yang
diprioritaskan untuk ditingkatkan kualitas kinerja dan pelayanannya berdasarkan
hasil analisis IPA adalah fasilitas parkir, jaringan air bersih, jaringan drainase,
jaringan air limbah, jaringan persampahan, dan sistem pemadam kebakaran,
sedangkan atribut manajemen pengelolaan yang perlu ditingkatkan kualitasnya
adalah kebersihan lingkungan, kinerja petugas kebersihan, dan kinerja petugas
teknisi.
Arahan penyediaan, perbaikan dan pengelolaan sarana prasarana dan utilitas
di Rusunawa Tipar Cakung disusun berdasarkan hasil analisis IPA, hasil evaluasi
aspek teknis, dan hasil analisis aspek manajemen pengelolaan berupa identifikasi
masalah yang dianalisis untuk mendapatkan rumusan yang ideal. Sarana atau
fasilitas yang perlu disediakan adalah fasilitas parkir motor berupa gedung parkir
vertikal untuk menambah kapasitas daya tampung kendaraan. Peningkatan kualitas
kinerja prasarana dan utilitas dapat dilakukan dengan: a) perbaikan jaringan air
bersih melalui penambahan kapasitas groundtank dan rooftank sebagai lokasi
cadangan air; b) perbaikan jaringan drainase dengan menambah ketinggian dasar
saluran dan pembuatan saluran baru yang terhubung dengan saluran drainase kota;
c) perbaikan jaringan air limbah atau sanitasi dengan memperbaiki dan mengganti
sistem perpipaan yang rusak dan melakukan penyedotan tangki septik minimal
setiap 3 (tiga) bulan sekali; d) perbaikan jaringan persampahan dengan
memperbaiki bak sampah yang rusak dan menambah frekuensi pengangkutan
sampah minimal 2 (dua) kali seminggu pada setiap blok; dan e) perbaikan sistem
pemadam kebakaran dengan mengganti seluruh komponen sistem pemadam
kebakaran yang tidak berfungsi dan menyediakan APAR pada setiap blok.
Peningkatan kualitas atribut manajemen pengelolaan dilakukan dengan: a)
meningkatkan kebersihan lingkungan rusunawa; b) menambah jumlah petugas
kebersihan dan petugas teknisi; dan c) meningkatkan kinerja petugas teknisi dan
petugas kebersihan. UPRS Tipar Cakung juga perlu menetapkan sebuah prosedur
operasional baku atau Standard Operating Procedure (SOP) sebagai petunjuk
teknis kegiatan pemeliharaan dan perawatan (maintenance plan) sarana prasarana
dan utilitas untuk menciptakan pengelolaan dan pemanfaatan yang optimal dan
berkelanjutan
Analisis Wilayah dan Arahan Pengembangan Komoditi di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
No full textThe economic regional of Pontianak District is principally supported by agricultural sector. The agricultural commodities such as Cacao, Coconut palm, pepper, paddy, rubber, coffee, pinang, hybrid coconut etc. are well planting on this district. Moreover the land for agricultural activities is still vastly available. For this reason, there will be a big opportunity to develop agricultural sector in this district. For realizing this opportunity however several studies are needed previously, such as land suitability analysis, selection of preferred commodity, and regional hierarchy (development level) based on existing structure and infrastructure. By such studies, hopefully Potianak District could develop an agricultural sector better than previously.Sektor pertanian di Kabupaten Pontianak, merupakan tu1ang punggung perekonomian daerah. Terdapat beberapa komoditi yang sedang dibudidayakan, yaitu kelapa sawit, lada, padi sawah, kelapa hybrida, karet, kopi, kakao, dan lain-lain. Sementara itu luas lahan yang bisa dibudidayakan relatif luas. Berdasarkan hal tersebut di Kabupaten Pontianak masih terdapat peluang yang cukup besar bagi pengembangan berbagai komoditi tersebut. Untuk itu, diperlukan analisis kesesuaian lahan terbadap suatu komoditi dan analisis untuk mengetahui komoditi unggulan yang dapat dikembangkan, serta analisis untuk mengetahui hirarki tingkat perkembangan wilayah berdasarkan jumlah dan jenis sarana prasarana yang dimiliki. Atas dasar hal tersebut diharapkan Kabupaten Pontianak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan potensi, daya dukung lahan dan ketersediaan sarana prsarana yang dimiliki
IPB (Bogor Agricultural University)
No full textDi Indonesia jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis setelah padi. Dengan luas areal sekitar 3,5 juta ha dan produksi nasional tahun 2007 sekitar 13 juta ton ternyata belum mampu mencukupkan kebutuhan jagung domestik. Berbagai faktor menjadi kendala peningkatan produksi jagung, termasuk adopsi varietas unggul melambat sehingga laju produktifitas cenderung stagnan. Produktifitas jagung di Indonesia pada tahun 2005 adalah 3,42 ton/ha, lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain seperti Argentina, China dan AS berturut-turut sebesar 7,12; 5,06 dan 9,31 ton/ha. Indonesia merupakan net importir jagung dalam jumlah besar termasuk dari ketiga negara tersebut
Analisis kesesuaian dan ketersediaan lahan serta arahan pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
No full textKepulauan Meranti Regency is a district which formerly part of Bengkalis. It was established after Law No. 12, dated January 16, 2009. Since the district is newly developed, agricultural development policy is still unavailable. Many land related aspects should be considered in order to have more effective and efficient land utilization. It requires a research on the analysis of the suitability and availability of land to be able to draw up guidance on the development of agricultural commodities in Kepulauan Meranti Regency. This study aims: (1) to know potential commodity of Kepulauan Meranti Regency, (2) to analyze land suitability for various agricultural commodities, (3) to review and analyze the availability of potential land to develop various agricultural commodities, and (4) to recommend the direction of agricultural commodities development. The research includes overlay maps of legal aspects and physical characteristics in accordance with combined parameters and Location Quotient (LQ) analysis and Shift Share Analysis (SSA) to see the comparative and competitive advantages of potential commodities. Results showed that suitable and available land for development of agricultural commodities is about 108.277 ha. The District Merbau is suitable and available for sago (plantation), cassava (food crops), guava (fruits) and great chili, cayenne pepper and cucumber (vegetables). Pulau Merbau is suitable and available for rubber and nut plantation. Rangsang is suitable and available for sapodilla and pineapple. Rangsang Barat is suitable and available for coffee and nut plantation, banana, papaya and mangosteen cultivation. Tebing Tinggi is suitable and available for sweet potatoes and corn (food crops) and great chili, cayenne pepper, chickpea and cucumber cultivation. Tebing Tinggi Barat is suitable and available for sago plantation, sweet potatoes and papaya, breadfruit and pineapple, while Tebing Tinggi Timur is mostly suitable for sago plantation.Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Mengingat usia kabupaten ini yang relatif muda, arahan pengembangan komoditas pertanian belum tersedia secara lengkap. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk banyak aspek yang harus diperhatikan agar pemanfaatan atau penggunaan lahan untuk pengembangan komoditas wilayah lebih efektif dan berdaya guna. Mengingat belum tersedianya arahan pengembangan komoditas wilayah, oleh karena itu diperlukan penelitian mengenai analisis kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk dapat menyusun arahan pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti, (2) Menganalisis kesesuaian lahan untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, (3) Mengkaji dan menganalisis ketersediaan lahan yang berpotensi pengembangan untuk berbagai komoditas pertanian, dan (4) Menyusun arahan pengembangan komoditas pertanian. Metode penelitian yaitu menggunakan pemrosesan geospasial terkait dengan aspek legal dan karakteristik fisik lahan sesuai dengan kombinasi parameter dan analisis dengan Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) untuk melihat keunggulan komparatif dan kompetitif. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan luas lahan sesuai dan tersedia untuk pengembangan komoditas unggulan adalah sebesar ± 108.277 ha. Komoditas yang dapat dikembangkan tiap Kecamatan adalah sebagai berikut: Kecamatan Merbau adalah sagu (tanaman perkebunan), ketela pohon (tanaman pangan), jambu biji (buah-buahan) dan cabe besar, cabe rawit dan ketimun (sayur-sayuran); Pulau Merbau adalah karet dan pinang (tanaman perkebunan); Rangsang adalah sawo dan nenas (buah-buahan). Rangsang Barat adalah kopi dan pinang (tanaman perkebunan), pisang pepaya dan manggis (buah-buahan); Tebing Tinggi adalah ketela rambat dan jagung (tanaman pangan) dan cabe besar, cabe rawit, kacang panjang dan ketimun (sayur-sayuran); Tebing Tinggi Barat adalah sagu (tanaman perkebunan), ketela rambat (tanaman pangan), pepaya, sukun dan nenas (buah-buahan); dan Tebing Tinggi Timur komoditas yang dapat dikembangkan adalah sagu untuk tanaman perkebunan
Identifikasi Komoditas Basis Tanaman Pangan dan Arahan Pengembangannya di Provinsi Lampung
No full textThe agricultural area extensi now a days is widely performed without prior study of comparatives and competitive advantages neither potency of agricultural land resources. Agriculture as a strategic sector domestic economy and a source of foreign exchange are important to promote the growth of economic sectors. Food crops are considerably potential in Lampung province. This study aims: (1) to know food crop basis having a comparative and competitive advantages in Lampung province. (2) to evaluate land suitability of the commodities. (3) to analyze the relationship between the basis index and its land suitability. (4) to arrange the development of basis commodity. Method utilized in identifying the comparative advantage based on Location Quotient (LQ) concept. The competitive advantage identified by using differentials shift (DS) of shift share analysis. Land suitability evaluation was performed by matching actual characteristics of the land to criteria developed by United States Department of Agriculture (USDA). The results showed that the commodity mostly cultivated in West Lampung district were sweet potato, lowland rice and upland rice. In East Lampung district the basis commodity was corn, while in Central Lampung district was cassava and in North Lampung district were upland rice, peanuts, sweet potatoe, mungbean, cassava and soybean. In Way Kanan district it was sweet potato; in City of Bandar Lampung it was sweet potato; In Metro city there were lowland rice and mungbean; In Tanggamus and Pringsewu districts were soybean, sweet potatoe, lowland rice, mungbean and peanut; In South Lampung and Pesawaran districts there were corn and lowland rice. Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat and Mesuji district did not have any basis crops. Nevertheless they still had 2 potential crop, i.e. cassava and lowland rice. Both commodities were considerably worthy to be developed. The actual land suitability for crop basis were as follow: Lowland rice mainly was cultivated on not suitable (N) land in West Lampung (75,5%), Tanggamus and Pringsewu (74%), South Lampung Selatan and Pesawaran (58%) district (75%) and the marginally suitable (S3) land in Metro city; Upland rice was mainly cultivated on adequately suitable (S2) land in North Lampung district (59%); Cassava mainly cultivated on marginally suitable (S3) land in Central Lampung (75%) and North Lampung District (87%); Sweet potato was mainly cultivated on marginally suitable (S3) land in North Lampung (87%) and Way Kanan district (83,5%) and not suitable (N) in West Lampung district (59%); Corn was mainly cultivated on adequately suitable (S2) land of East Lampung (39%), South Lampung and Pesawaran district (40%); Soybeans and peanuts mainly cultivated on adequately suitable (S2) land in Lampung Utara district (59%); mungbeans were mainly cultivated in marginally suitable (S3) land in Metro city (90,5%) and adequately suitable (S2) land in North Lampung district (59%). Lowland rice was widely grown adequately suitable land in most districts. Upland rice was intensively developed on very suitable land and not suitable land in West Lampung district. Corn was widely grown on adequately suitable land in North Lampung district and developed intensively on very suitable and not suitable land in West Lampung district. Cassava was cultivated on a large area and growing continuously with high production growth on marginally suitable land in Central Lampung and North Lampung district. Sweet potato was grown widely on adequately suitable land in Bandar Lampung city. Soybean was developed intensively on adequately suitable land in North Lampung district. The development of lowland rice is primaryly in Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat and Mesuji district (51.563 ha). Upland rice is suggested in North Lampung district (58.646 ha); Corn is recommended in East Lampung (72.607 ha), South Lampung and Pesawaran district (70.579 ha); Cassava is in Central Lampung (130.902 ha), Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat and Mesuji district (160.267 ha); Sweet potato is in Way Kanan district (57.817 ha); Soybean is in Pringsewu and Tanggamus district (63.933 ha). The not suitable agriculture area is recommended for conservation area. Intensification of agriculture is required to increase crop production.Pengembangan wilayah pertanian saat ini banyak dilakukan tanpa penelitian terlebih dahulu dari keunggulan komparatif, kompetitif dan potensi sumberdaya lahan pertanian. Pertanian sebagai salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi domestik dan sumber devisa, berperan penting dalam upaya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi. Tanaman pangan memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui komoditas basis tanaman pangan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif di Provinsi Lampung. (2) Evaluasi kesesuaian lahan komoditas basis. (3) Menganalisis hubungan antara basis komoditas dengan kesesuaian lahan. (4) Menyusun arahan pengembangan komoditas basis. Metode penelitian yang digunakan dalam mengidentifikasi keunggulan komparatif adalah perhitungan Location Quotient (LQ). Identifikasi keunggulan kompetitif dengan menggunakan Komponen Differential Shift (DS). Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan membandingkan karakteristik tanah dengan kriteria tumbuh tanaman. Analisis korelasi digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara basis komoditas dan tingkat kesesuaian lahan. Sedangkan arah pengembangan ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai analisis sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan komoditas basis tanaman pangan di Kabupaten Lampung Barat adalah ubi jalar, padi sawah dan padi ladang. Kabupaten Lampung Timur adalah jagung. Kabupaten Lampung Tengah adalah singkong. Kabupaten Lampung Utara adalah padi ladang, kacang tanah, ubi jalar, kacang hijau, ubi kayu dan kedelai. Kabupaten Way Kanan adalah ubi jalar. Kota Bandar Lampung adalah ubi jalar. Kota Metro adalah padi sawah dan kacang hijau. Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu kedelai, ubi jalar, padi sawah, kacang hijau dan kacang tanah. Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran adalah jagung dan padi sawah. Kabupaten Tulangbawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji tidak memiliki komoditas basis, akan tetapi masih memiliki 2 jenis tanaman yang memiliki keunggulan komparatif yaitu singkong dan padi sawah. Kedua komoditas tersebut layak dipertimbangkan untuk dikembangkan. Kesesuaian lahan aktual untuk tanaman komoditas basis yaitu: untuk padi sawah sebagian besar terdiri dari lahan tidak sesuai (N) yaitu di Kabupaten Lampung Barat (75,5%), Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu (74%), Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran (58%) serta lahan sesuai marjinal (S3) di Kota Metro (75%). Untuk padi ladang sebagian besar terdiri dari lahan cukup sesuai (S2) di Kabupaten Lampung Utara (59%). Untuk ubi kayu sebagian besar terdiri dari lahan sesuai marjinal yaitu di Kabupaten Lampung Tengah (75%) dan Kabupaten Lampung Utara (87%). Untuk ubi jalar sebagian besar terdiri dari lahan sesuai marjinal yaitu di Kabupaten Lampung Utara (87%) dan Kabupaten Way Kanan (83,5%) serta lahan tidak sesuai di Kabupaten Lampung Barat (59%). Untuk jagung sebagian besar terdiri dari lahan cukup sesuai yaitu di Kabupaten Lampung Timur (39%), Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran (40%). Untuk kedelai dan kacang tanah sebagian besar terdiri dari lahan cukup sesuai di Kabupaten Lampung Utara (59%). Untuk kacang hijau sebagian besar terdiri dari lahan sesuai marjinal di Kota Metro (90,5%) dan cukup sesuai (S2) di Kabupaten Lampung Utara (59%). Tanaman padi sawah banyak ditanam di lahan yang cukup sesuai di sebagian besar kabupaten. Tanaman padi ladang secara intensif dikembangkan pada lahan yang sangat sesuai dan tidak sesuai di Kabupaten Lampung Barat. Tanaman Jagung banyak ditanam di tanah yang cukup sesuai di Kabupaten Lampung Utara dan dikembangkan secara intensif pada lahan yang sangat sesuai dan tidak sesuai di Kabupaten Lampung Barat. Tanaman singkong ditanam di area yang luas dengan pertumbuhan produksi yang tinggi dan banyak ditanam di lahan yang sesuai marjinal di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara. Tanaman ubi jalar yang ditanam secara luas di lahan cukup sesuai di Kota Bandar Lampung. Tanaman kedelai dikembangkan secara intensif pada lahan cukup sesuai di Lampung Utara Kabupaten. Pengembangan tanaman padi sawah terutama disarankan di Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji (51.563 ha). Sedangkan tanaman padi ladang di Kabupaten Lampung Utara (58.646 ha). Tanaman jagung disarankan diusahakan di Kabupaten Lampung Timur (72.607 ha), Lampung Selatan dan Pesawaran (70.579 ha). Tanaman ubi kayu sebaiknya diusahakan di Kabupaten Lampung Tengah (130.902 ha), Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji (160.267 ha). Tanaman ubi jalar direkomendasikan ditanam di Kabupaten Way Kanan (57.817 ha) dan tanaman kedelai di Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus (63.933 ha). Kawasan budidaya pertanian pada kategori tidak sesuai disarankan digunakan sebagai kawasan konservasi. Perlu dilakuan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi tanaman
Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dan Kecukupan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan
No full textPerkembangan permukiman di Kota Tangerang Selatan menyebabkan
perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Keadaan
tersebut dapat menimbulkan ketidakselarasan pemanfaatan ruang yang ada.
Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Tangerang
Selatan harus memiliki minimal 30% wilayah kota berupa RTH yang terdiri dari
20% publik dan 10% privat. Konversi penggunaan lahan non terbangun menjadi
lahan terbangun menyebabkan lahan ruang terbuka hijau (RTH) semakin sempit.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan lahan aktual Kota Tangerang
Selatan tahun 2018, menganalisis keselarasan penggunaan lahan aktual tahun
2018 terhadap pola ruang RTRW Kota Tangerang Selatan, mengetahui distribusi
dan kecukupan luas RTH di Kota Tangerang Selatan, serta menyusun arahan
pengembangan RTH Kota Tangerang Selatan. Penelitian dilaksanakan di Kota
Tangerang Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Data primer berasal dari pengamatan langsung dan wawancara dengan
17 responden menggunakan teknik AHP, sedangkan data sekunder berasal dari
beberapa instansi. Hasil penelitian menunjukkan ada 11 jenis penggunaan lahan
eksisting di Kota Tangerang Selatan dengan tiga jenis penggunaan lahan paling
luas yaitu bangunan permukiman kota, kebun campuran serta bangunan industri,
perdagangan dan perkantoran dengan berturut-turut sebesar luas 10.829,2 ha
(63,5%), 1.803,1 ha (10,6%), dan 1.566,0 (9,2%). Luas penggunaan lahan yang
selaras dengan pola ruang RTRW adalah 11.231,9 ha (68,0%), penggunaan lahan
yang transisi sebesar 1.992,9 ha (19,8%), dan penggunaan lahan yang tidak selaras
sebesar 3.276,0 ha (12,1%). Luas RTH eksisting Kota Tangerang Selatan sudah
dapat memenuhi kebutuhan RTH (30%), namun luasan tersebut belum sesuai
dengan proporsi RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). RTH publik eksisting
hanya seluas 541,9 ha (7,6 %) padahal luasan yang dibutuhkan adalah 1.427,9 ha,
sehingga masih kekurangan 885,9 ha (12,4 %). Arahan pengembangan RTH
publik dilakukan berdasarkan lahan eksisting yang berpotensi. Selain itu juga
dikemukakan pengembangan RTH berdasarkan preferensi masyarakat
menggunakan analisis AHP
Analisis Komoditas Unggulan Dan Arahan Rencana Serta Strategi Pengembangannya Di Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan
No full textKota Pagar Alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mayoritas kegiatan ekonominya dari sektor pertanian. Pertanian di Kota Pagar Alam masih berada pada kegiatan budidaya (off farm) sehingga perlu ditingkatkan agar perekonomian masyarakat menjadi lebih meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis komoditas unggulan di tiap kecamatan, (2) Menganalisis lahan yang berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan, (3) Menganalisis hirarki wilayah, (4) Merumuskan arahan dan strategi pengembangan pertanian. Untuk mengetahui komoditas unggulan digunakan pendekatan analisis location quotient (LQ) dan shift share analysis (SSA). Lahan yang berpotensi untuk pengembangan komoditas unggulan dianalisis secara spasial menggunakan software geographical information system (GIS). Hirarki wilayah dianalisis dengan metode skalogram. Arahan pengembangan komoditas unggulan dengan pertimbangan hirarki wilayah, lahan yang kompak, arahan kebijakan pemerintah daerah, kelas kesesuaian dan ketersediaan lahan. Strategi pengembangan pertanian dengan metode A‘WOT yaitu kombinasi dari analisis SWOT dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas unggulan utama di Kota Pagar Alam untuk tanaman perkebunan di Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara dan Pagar Alam Utara adalah kopi. Komoditas unggulan utama untuk tanaman pangan di Kecamatan Dempo Selatan, Dempo Tengah, Dempo Utara dan Pagar Alam Utara adalah padi sawah. Komoditas unggulan utama untuk komoditas hortikultura di Kecamatan Dempo Utara adalah kubis. Arahan pengembangan komoditas unggulan prioritas satu untuk komoditas kopi diarahkan di Kecamatan Dempo Selatan seluas 2,824.26 ha, padi sawah diarahkan di Kecamatan Dempo Tengah seluas 1,496.13 ha dan kubis diarahkan di Kecamatan Dempo Utara seluas 207.78 ha. Strategi pengembangan pertanian adalah strength opportunities yaitu dengan Penguatan dan pengembangan UMKM (kegiatan pembinaan, manajerial, teknologi, bantuan modal), aktif melakukan promosi, melakukan branding dan mencari peluang investasi untuk pengembangan pertanian dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas
- …
