1,720,954 research outputs found
KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Get PDFKEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABATESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAHSadrun PinimHusni Jalil1Yanis Rinaldi2ABSTRAK 3 Aceh salah satu daerah provinsi yang diberikan status otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahanAceh. Muatan yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah kewenanganGubernur Aceh dalam penggantian pejabat eselon II. Dalam penggantian pejabateselon II telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan KepalaDaerah, Gubernur Aceh dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulansebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecualimendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Prosedur penggantian pejabat eselon IImenurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh tidak sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan GubernurAceh dalam mengangkat pejabat Eselon IIdan ketentuan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang membatasikewenangan Gubernur Aceh sebagai kepala daerah dalam otonomi khusus.Metode penelitian adalah yuridis normatif, spesifikasi preskriptif analitis.Sumber data adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier mengenai Kewenangan Gubernur Aceh dalam Penggantian Pejabat Eselon II Setelah Pemilihan Kepala Daerah.Adapun hasil penelitian menunjukkan pemberlakuan Undang-Undang No. 10Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang memuat laranganpenggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampaiakhir masa jabatan kecuali persetujuan tertulis dari Menteri, sesungguhnyamenghambat otonomi khusus di Aceh menurut UU No. 11 Tahun 2006. Dalam asasperaturan perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap daerah provinsi juga tunduk pada aturan nasional. Menurut asas peraturan perundang-undangan, penerapanUU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidakberlaku di Aceh, dan terkait penggantian pejabat eselon II tetap berdasarkan UU No. 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena Pegawai Negeri Sipil Aceh satukesatuan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dalam membuat peraturan perundangundanganmengacuharmonisasidansinkronisasiperaturanperundang-undanglainnya.Undang-UndangNo. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota, sehingga, memberikan pengecualian untuk Provinsi Aceh sebagai otonomikhusus, agar tidak timbul disharmonisasi peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Kewenangan dan Pejabat
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH
No full textABSTRAK(Zainal Abidin. S.H.,M.Si)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat mengajukan gugatan/permohonan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah lembaga Negara. Pasal 61 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 menyatakan, pemohon adalah lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang persengketakan. Bawaslu berpendapat kewenangan konstitusionalnya diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pembentukan Panwaslu Aceh. Oleh karena itu, Bawaslu menggugat sengketa kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau menerima gugatan Bawaslu. Dalam penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pertimbangan hakim Mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013 mengenai kewenangan pembentukan Bawaslu di Provinsi Aceh, dan untuk mengetahui dan mengkaji dampak dari putusan tersebut terhadap pengawasan pemilu di Aceh.Untuk memperoleh data dalam penulisan studi kasus ini, digunakan metode yuridis normatif penelitian kepustakaan (library research), dengan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, peper, serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.Hasil penelitian bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 dengan tidak pertimbangkan permasalahan kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh, adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon dan para Termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa subjektum litis dan objektum litisnya tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Provinsi Aceh dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang telah ditentukan oleh Bawaslu tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sebelum disepakati untuk dibentuk lain. Harus kembali pemahaman hukum itu sendiri secara baik. Sehingga tidak timbul persoalan antara Bawaslu dan DPR Aceh dikemudian hari
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
