1,721,047 research outputs found
Motivasi belajar
No full textBuku ini ditulis untuk memberikan kontribusi pada dunia pendidikan khususnya yang terkait dengan motivasi belajar. Motivasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan hasil dari proses pembelajaran. Oleh karena itu pemahaman tentang bagaimana cara memotivasi belajar siswa merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau praktisi pendidikan. Buku ini membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam memahami motivasi belajar. Terdapat empat pendekatan memahami motivasi belajar siswa, yaitu pendekatan behavioristik, kognitif, humanistik, dan Kognitif Sosial
Manajemen Pengembangan Etika Profesi Guru: Suatu Pendekatan Baru Kepemimpinan Berbasis Core Values
No full textBuku ini dipersiapkan sebagai diktat bagi mahasiswa di Jurusan Pendidikan Agama Islam dan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Buku ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi pembaca yang mempunyai terhadap manajemen pendidikan Islam. Buku ini juga, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman secara teoritis dan empiris dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan program, sebagai calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mampu mengembangkannya sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Selain itu pembaca khususnya para mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu mengelola menjadi manajer lembaga pendidikan, tetapi juga mampu menjadi manager yang dapat memberdayakan para guru dalam merespon perubahan yang semakin dimanis dan kompleks.
Sesuai dengan kompetensi di atas maka buku ini disusun dari bab satu sampai enam. Keenam bab tersebut dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama lebih ditekankan pada kajian teoritik dan konseptual tentang kode etik profesi guru, fungsi-fungsi manajemen pengembangan profesi guru, kepemimpinan, dan upaya pengembangan organisasi guru, serta bidang-bidang manajemen di lembaga pendidikan. Sementara pada bagian kedua lebih ditekankan pada kajian empiris-operasional tentang kepemimpinan sebagai sistem nilai yang dapat menggerakkan organisasi profesi pendidikan. Selanjutnya, ucapan terimah kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung terhadap penulisan karya ini. Muda-mudahan amal baiknya diterima di sisi Allah Swt sebagai amal shaleh, amien
Manajemen pendidikan Islam kontemporer: strategi pengelolaan dan pemasaran pendidikan Islam di era industri 4.0
No full text
INTERAKSI NEUROSAINS HOLISTIK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT ISLAM
Full text linkThis article discusses the interaction neorosains holistic education in the perspective of Islam. The concept of Islamic education is the interaction of neuroscience holistic in building the social structure that is controlled through the instru-mentation of morality, values, mind control, brain function mind and looked at society as a whole. Holistic neuroscience principles include the principle of commanding the good and forbidding the evil, the principle of integration of science, the principle of solidarity towards the poor, the principle of the spirit of devotion, tajdid principle, the principle of democracy and society. It thus becomes very possible for Muslims to make a picture of an ideal society based pejunjuk Koran
Effect of Marketing Mix Performance and Service Quality To Patient Loyality and Institutional Image and Implication On Hospital Performance (Survey on Police Hospital (Bhayangkara) in Indonesia)
No full textThe Influence of Managerial Orientation in Decision-Making Processes
Full text linkThis research aims to examine managerial preferences in the resource allocation process. This research used an experimental method to test whether resource availability, stakeholder claims, and managers’ affiliations to stockholders can influence the decision-making process of resource allocation. The results show that resource availability, stakeholder claims, and managers’ affiliation could influence the resource allocation process. The results of the research contribute to several things. The first is to show that stakeholder theory can test managerial preferences at the individual level. Secondly, the resources distribution is influenced by behavioral factors associated with normative stakeholder theory
The direction of zakat accounting research: An analysis of the issues and implications of zakat institution management practice
Full text linkResearch on zakat accounting plays an essential role in the development process and zakat management practice. Many studies have discussed zakat management, including the process of zakat collection, management, distribution, and financial management. This research investigates various themes, findings, and approaches to give theoretical and practical contributions. This research uses the Systematic Literature Review (SLR) method. The review's focus is the publication of zakat accounting between 2009-2019. The search for research articles on zakat accounting is identified with relevant words such as Islamic accounting, zakat accounting, zakat performance, zakat governance, and zakat. The process consists of planning, conducting, and reporting. This research contributes in several ways. The first provides an analysis focused on zakat accounting research. The study results indicate that the theme widely discussed in zakat accounting research is the influence of accounting information, evaluation on zakat institution performance, zakat institution governance, management of zakat on business, zakat institution audit, and other issues. The second reveals the practices of zakat accounting at various zakat institutions. Finally, this research demonstrates the implications of zakat management practice and input for further zakat accounting research
FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Full text linkThe purpose of attorney job performance is to fulfill the justice as the human natural character. In this case, human beings have thought and feeling that can be combined to be a wish that can be a motive of an action (realizing justice). Thus, it needs to be clarified in regulation about job performance of attorney, about the obligation in representing government for the sake of public interest toward another domain that includes private business (civil). It can be the strong principal that the attorney position represents state or government in all law aspects. A public prosecutor as the government power should not be involved in representing government, in government affair that is in action, like in taxation, insisting effort in execution, or other actions that are not the attorney authority. It can be more constructive if the function of state lawyer public prosecutor as the government power in the state structure is limited; not all state structure aspects, but limited only the lawsuit solution in a court or arbitration committee that represents attorney as the state or government representative. For that reason, the public prosecutor authority to represent the official needs to be confirmed, especially those which relate to the government decree that the content is the government policy implementation in the limit of government official echelon. It is done to give an assurance to the public prosecutor to be appropriate to his position.
Bahwasanya tujuan dari kinerja kejaksaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan, maka sesuai dengan kodrat alamiah manusia. Dalam hal ini, manusia mempunyai pikiran, dan perasaan yang bila dikombinasikan akan menjadi kehendak, yang menjadi motif dari sikap tindak (mewujudkan keadilan). Demikian, kiranya perlu dipertegas dalam Undang-Undang tentang kinerja kejaksaan tentang kewajiban mewakili pemerintah demi kepentingan umum dengan ranah lain, yang termasuk urusan privat (perdata). Hal ini akan menjadi dasar yang kuat bahwa posisi kejaksaan mewakili Negara atau peemrintah dalam semua aspek hukum. Jaks sebagai kuasa pemerintah hendaknya tidak dilibatkan di dalam mewakili pemerintah dalam tindakan atau urusan pemerintahan yang bersifat in action, seperti melakukan penarikan pajak, melakukan upaya pemaksaan dalam eksekusi dan lain-lain yang bukan menjadi kewenangan kejaksaan. Akan lebih konstruktif kiranya, manakala fungsi Jaksa Pengacara Negara sebagai kuasa pemerintah dalam tata usaha negara dibatasi, tidak seluruh aspek ketatausahaan akan tetapi hanya sebatas penyelesaian sengketa di pengadilan atau badan abitrase yang merepresentasikan kejaksaan sebagaiw akil pemerintah atau negara. Untuk itu kewenangan jaksa untuk mewakili pejabat kiranya juga diperlukan penegasan, khususnya yang terkait dengan keputusan pemerintah yang isinya merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam batasan yang bagaimana beserta dengan batasan eselonisasi pejabat pemerintah yang mana. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada keterwakilan jaksa sesuai dengan kedudukannya
- …
