1,720,970 research outputs found
REFORMASI HUKUM DAN PEMBUKTIAN KASUS KORUPSI GRATIFIKASI DI INDONESIA
No full textBuku ini menyajikan bahasan yang komprehensif mengenai tantangan sistemis korupsi di Indonesia dan penegakan hukum yang perlu diperkuat. Buku ini dimulai dengan pembahasan kompleksitas tindak pidana korupsi dan gratifikasi, serta sistem pembuktiannya. Melalui pembahasan kebijakan hukum pidana dan penerapan sistem pembuktian terbalik, penulis mengungkap bagaimana kebijakan dapat mengoptimalkan penanganan korupsi. Setiap bab menggali aspek spesifik, mulai dari latar belakang politik hukum hingga praktik penegakkan hukum yang relevan. Buku ini diakhiri dengan strategi politik hukum pidana untuk penerapan asas pembuktian terbalik, memberikan wawasan berharga bagi pembaca yang peduli akan reformasi hukum dan integritas di Indonesi
REFORMASI HUKUM DAN PEMBUKTIAN KASUS KORUPSI GRATIFIKASI DI INDONESIA
No full textBuku ini menyajikan bahasan yang komprehensif mengenai tantangan sistemis korupsi di Indonesia dan penegakan hukum yang perlu diperkuat. Buku ini dimulai dengan pembahasan kompleksitas tindak pidana korupsi dan gratifikasi, serta sistem pembuktiannya. Melalui pembahasan kebijakan hukum pidana dan penerapan sistem pembuktian terbalik, penulis mengungkap bagaimana kebijakan dapat mengoptimalkan penanganan korupsi. Setiap bab menggali aspek spesifik, mulai dari latar belakang politik hukum hingga praktik penegakkan hukum yang relevan. Buku ini diakhiri dengan strategi politik hukum pidana untuk penerapan asas pembuktian terbalik, memberikan wawasan berharga bagi pembaca yang peduli akan reformasi hukum dan integritas di Indonesi
Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
Get PDFFokus pengkajian penelitian ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada penelitian ini juga membatasi pada hal keabsahan alat bukti elektronik ditinjau dari UU ITE. Putusan yang digunakan sebagai sampel adalah putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan juga menggunakan parameter efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membuahkan hasil, yang pertama adalah alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hasil kedua adalah bahwa alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj jika ditinjau dari indikator Lawrence M. Friedman dapat dikatakan belum efektif dari segi struktur dan budaya hukum karena belum ada ahli IT yang bersertifikat serta masyarakat belum banyak yang menggunakan alat bukti elektronik. Pada aspek substansi hukum sudah efektif karena Hakim sudah mengetahui undang - undang mengenai alat bukti elektronik dan sebagian sudah digunakan
Implementasi Surat Edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala perspektif MWC NU Lowokwaru Kota Malang
Get PDFTipologi jaminan : perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan jaminan keperdataan
Get PDFThe development of the world of business law particularly in the field of economic demands the availability of islamic law that will be a legal framework to guarantee certainty and justice. The increasing of this case is seen from growing number of banks and financial institution sector non bank using syariah principle and one of the legal instruments needed is the collateral. Collateral aspect was in a Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and there is also warranty aspect in private law. In fact, KHES collateral aspect is not explained holisticly and led to the absence of significant differences of collateral in general including its legal consequenses. There is one of the equation on the term “kafalah bi an-nafs” at KHES same as collateral person in private law and also the term “kafalah bi al-mal” same as with collateral material in private law
Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
Get PDFCurrently indonesia often torn asunder with different kinds of events which is quite disturbing national stability start of the disintegration by separatist group and other’s. It is something that can be easy occur given indonesia is a archipelago state, so in controlled requires strength tight from own society or the state of directly. With the diversity of social conflict tribal often law ineffective so that we consider that the need for the role of an instrument informal as community figures, traditional leaders and religion figures that more actively in acktivity has purpose for making stability the condition from social conflict.
This research, writter trying to give some description that is the participation from community, traditional leaders and religion figures most important for resolving the conflict and as the law in Indonesian that participation this fegures had tranformation from unformal side to formal side as the UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial mandating.

Key Words: Law, to respon, community figures, formal and unformal.



</jats:p
- …
