17 research outputs found
Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Rokan hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melelui wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepela Kepenghuluan Ujung Tanjung, Sekretaris Kepenghuluan, Kepala Dinas Pekerja Umum dan staf – stafnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan di kepenghuluan Ujung Tanjung dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari terlaksananya pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik di Kepenghuluan Ujung Tanjungdengan baik, meskipun peleksanaan implementasi pembangunan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh ini diakibatkan anggaran yang terbatas
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN A. MUKTI ALI TERHADAP PROBLEM HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI INDONESIA
Get PDFAbstrak: Bagi Indonesia pluralitas adalah ciri utama negeri ini, kemajemukan ummat manusia suatukenyataan yang tidak dapat dihindarkan (sunnatullah), kehidupan manusia yang begitu dinamis mengalamiperkembangan sehingga melahirkan multi etnis, bahasa, dan samapi-sampai perbedaan dalam keyakinandan Agama. Untuk mengarahkan seluruh potensi keragaman ke arah yang positif, tentunya diperlukansuatu usaha serius yang dapat menumbuhkan bahkan mempertahankan kondisi masyarakat yang mengedepankannilai-nilai keserasian dan sikap toleransi antarumat beragama di Indonesia. Mengimplementasikan pemikiranA.Mukti Ali terhadap problem pluralitas keagamaan di Indonesia merupakan hal yang tepat. Mukti Ali dikenalsebagai seorang pemikir Islam yang gigih muwujudkan dan memperjuangkan kehidupan yang damai masyarakatplural. Karena kegigihannya itu pula Mukti Ali dikenal sebagai bapak kerukunan di Indonesia. Butir-butirpemikiran Mukti Ali dalam wacana harmonitas meliputi Ilmu Perbandingan Agama, konsepagree in disagreement,serta dialog antaragama. Seluruhnya dilandaskan kepada doktrin Islamrahmatallil’alamîn,Kata Kunci: Pemikiran, Umat Beragam
Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir No.8 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Rokan hilir No.8 tahun 2009 tentang pembangunan kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melelui wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah Kepela Kepenghuluan Ujung Tanjung, Sekretaris Kepenghuluan, Kepala Dinas Pekerja Umum dan staf – stafnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan di kepenghuluan Ujung Tanjung dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari terlaksananya pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik di Kepenghuluan Ujung Tanjungdengan baik, meskipun peleksanaan implementasi pembangunan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh ini diakibatkan anggaran yang terbatas
Komparasi antara Konsep Syura dan Demokrasi dalam Politik Islam
Get PDFThis paper examines the concept of Shura and democracy in a normative manner and then in depth the interesting things in a comparative study. This study stems from a prolonged discussion among Muslim intellectual circles about the full picture of Islamic politics. In general, contemporary Muslim scholars and intellectuals make the concept of shura or deliberation as a principle in the study of Islamic politics. This could be the actualization of Islamic teachings by arguing that the democratic system is substantially in line with Islam and has become a major theme in the development of a civilized political system. The substantial values of democracy that are in line with Islam can be observed from the thinking of political experts. Whereas Islam as a universal religion includes the principles that support the establishment of democracy, namely the principles of justice, equality, equal rights and obligations before the law, pluralism, equalitiy, liberty and the principle of deliberation. However, implementatively these substantial values do not escape the tiring problems and discourse, which cannot be separated from the existence of Islam with comprehensive teachings in all aspects, in contrast to Western values based on secularism and freedom
Sanksi terhadap Praktik Bullying di Pesantren Kota Padangsidempuan
No full textBullying is an event that is so worrying because it occurs in educational institutions such as Islamic boarding schools. The background to the occurrence of bullying is due to the different characters of the students, their age or level of education, and the culture of their family origin. With these various differences in the background, life in Islamic boarding schools is full of diversity, but problems can also arise, one of which is bullying. The location of this research is at the Padang Sidempuan Islamic Boarding School, namely Al Ansor Padangsidempuan Islamic Boarding School and Darul Ikhlas H. Abdul Manap Siregar Padang Sidempuan Islamic Boarding School. This study aims to find out how bullying occurs in Islamic boarding schools in Padang Sidempuan City and how to deal with it. Data collection techniques used were observation, interviews, focus group discussions (FGD), and documentation. Data analysis is used with qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the forms of bullying that occur are physical bullying, verbal bullying, psychological bullying, and social bullying. To deal with bullying that occurs in Islamic boarding schools, those schools carry out two actions: first, preventive action, which consists of Islamic boarding school religious activities; and second, repressive action, which means that if there is a complaint of bullying, the person concerned will be called to the BK room and processed. If proven guilty, sanctions will be given according to what was violated. The sanctions given are in accordance with what was agreed upon at the beginning of entering the hut. Starting from physical sanctions, summoning parents, even expulsion from the hut. So far, the two Islamic boarding schools have never reached the realm of the law (court). Most are resolved amicably or according to the rules that apply in Islamic boarding schools
ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP: MENAKAR RELASI KEDUANYA
No full textThe environment is a global problem, in fact it is a humanitarian problem that is so complex that it is handled collectively. Population pollution is getting denser and more crowded coupled with limited natural resources and even the influence of digital media, modern technology which is often used for profit and even exploiting natural resources for personal or group gain, thus reducing the quality of nature. Islam has strong teachings about ethics towards the environment, very devastating events have often been experienced lately, namely floods, illegal logging, forest burning and the most existing ones until now are the Covid-19 epidemic, of course we realize that the impact of These incidents are very disturbing to the sustainability of the human environment. "Besides that, a number of other forms of environmental damage must be a very valuable lesson." Humans have an important influence in the sustainability of the ecosystem and human habitat itself, the actions taken or policies. about the relationship with the environment is clearly very influential for a good environment and human life itself. ”Normatively, religion calls on all humans to preserve and have ethics towards the environment, the relationship between the two is harmonious
Moderasi Beragama Di Kota Medan: Telaah Terhadap Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan
No full textTINDAKAN PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS (STUDI DI UIN SUMATERA UTARA DAN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN)
Get PDFTindakan Preventif terhadap Kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, dilakukan dengan cara beragam, seperti menindaklanuti dengan mengeluarkan peraturan rector, melakukan sosialisasi, membuat panduan, dan himbauan-himbauan dan lainnya. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan terlihat bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pemahaman menyikapi terkait kekerasan seksual sehingga dampaknya berpengaruh pada tindak lanjut atau implementasi terhadap PMA Nomor 73 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus, masih dijumpai kendala-kendala, yakin diantaranya masih kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual dikampus
Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Kampu
Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)
Get PDFErrors in criminal law studies are known in two forms, namely errors based on the element of intent (dolus) and errors based on the element of starvation (culpa). Negligence (Culpa offense) which the perpetrator did not want. Cases related to Delik Culpa where a person, due to his negligence, committed a criminal act, was often committed by the community. This case is not uncommon and there are still pros and cons in the field of law. There are many examples of cases where due to their negligence other people died. As the explanation of article 359 of the Criminal Code in the positive criminal law for the criminal offender (offense Culpa), even though his negligence has taken the life of another person, he is still convicted. It is known that the Islamic Criminal Law (Fiqh Jinayah), there is a classification of criminal acts and sanctions, negligence in murder (fi qatli al khata ') is someone who commits an act accidentally, but by reason of this action it can result in the loss of another person's life. The penalty for errant murder is almost the same as for deliberate murder, namely the basic punishment of diyat and kafarat, and the substitute punishment is ta'zir and fasting and there are additional penalties, namely deprivation of inheritance rights and revocation of the right to receive a wil
