1,720,971 research outputs found
PENYELESAIAN HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA NONLITIGASI DI DESA TANJUNG SETEKO KECAMATAN INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
Full text linkKekerasan yang terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang di sini berkedudukan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban, sedangkan pelakunya didominasi oleh laki-laki yang berkedudukan sebagai seorang suami atau anak. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Perubahan pola pikir dalam masyarakat khususnya perempuan saat ini sudah berubah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di Pengadilan. Perubahan pemikiran ini seakan-akan membentuk suatu pandangan bahwa perkawinan bukanlah hal yang sakral sehingga tidak perlu diperjuangkan keutuhannya jika telah ditemukan perbedaan. Padahal permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan (nonlitigasi). Kegiatan Penyuluhan Hukum Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Luar Pengadilan Di Desa Tanjung Setetko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tindakan – tindakan yang termasuk KDRT dan efek negatifnya. Selain itu diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat memahami bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diseleseaikan terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan.
Status Hak Atas Tanah Dan Bangunan Yang Didirikan Di Atas Lahan Ruang Terbuka Hijau
Full text linkAbstract
There are still many communities to occupy a region that are not be established a building, one of them is the green open space. It is equal to the happened to some locals the way of demang lebar daun and hulubalang I build the building on the green open space. This research in a research juridical empirical with the approach case study and observation. Basically a mechanism determine area of green open space are introduced and effected in accordance with Article 53 (1) of Law No. 5 of 1960 on Basic Provisions of Agrarian in status for land and building rights founded by residents demang hulubang i and the wide leaves is the right riding in. But, legally protection for the located in space could not be realised but of basic human and respect the rights of the community, if the land will be required the government will give a letter advance notice to the community to empty and even move their homes the fixed term.
 
IMPLEMENTASI ASAS HUKUM PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM INFORMED CONSENT
Full text linkTherapeutic Agreement is an agreement made because of an agreement between the Doctor and the Patient. Before this agreement is made and agreed upon by both parties, the patient is legally entitled to obtain information about any medical action that will be carried out by the Doctor to the Patient. This information is known as Informed Consent. It is important to apply the principle of therapeutic agreement, which is correlated with the availability of informed consent, so that medical actions taken by doctors against patients do not violate the law and/or cause disputes later. The first problem formulation of this research is how is the existence of informed consent in the legal principle of therapeutic agreement between doctor and patient, and what are the legal consequences if the legal principles of therapeutic agreement between doctor and patient are not implemented optimally. The result and discussion of this is that the existence of informed consent can be reviewed through the principles in contract law in general, namely the principle of good faith, the principle of proportionality and the principle of pacta sunt servanda. The principles of contract law are not implemented because there is no conformity of will between the doctor and the patient, where the doctor is process-oriented while the patient is results-oriented. The conclusion of this research is that Informed Consent should be a manifestation of the principle of pacta sunt servanda in an agreement in the form of Inspanning Verbintenis. The doctor can be said to have no good faith in carrying out the therapeutic agreement with the patient if he does not carry out one or all of the contents of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia concerning the approval of the medical action.Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang dibuat karena adanya kesepakatan antara Dokter dan Pasien. Sebelum perjanjian ini dibuat dan disepaktai oleh kedua belah pihak, pasien secara hukum berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa saja tindakan medis yang akan dilakukan oleh Dokter kepada Pasien. Informasi ini dikenal dengan istilah Informed Consten. Penerapan asas perjanjian terapeutik, yang berkorelasi dengan ketersediaan informed consent, penting dilakukan, agar tindakan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien tidak melanggar hukum dan/atau menimbulkan sengketa nantinya. Rumusan masalah pertama dari penelitian ini ialah Bagaimana eksistensi informed consent dalam asas hukum perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, dan apa akibat hukum yang ditimbulkan jika asas–asas hukum perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, tidak terimplementasi secara optimal. Hasil dan pembahasan ini adalah eksistensi informed consent dapat ditinjau melalui asas–asas dalam hukum perjanjian pada umumnya yaitu asas i’tikad baik, asas proposionalitas dan asas pacta sunt servanda. Asas–asas hukum perjanjian tidak terimplementasi dikarenakan dikarenakan tidak adanya kesesuain kehendak antara dokter dan pasien, yang dimana dokter berorientasi kepada proses sedangkan pasien berorientasi kepada hasil. Kesimpulan dari penelitian ini Informed Consent ini seyogianya merupakan manifestasi dari asas pacta sunt servanda dalam perjanjian berbentuk Inspanning Verbintenis. Pihak dokter dapat dikatakan tidak mempunyai i’tikad baik dalam melaksanakan perjanjian terapeutik terhadap pasien tersebut jika tidak melaksanakan salah satu atau sepenuhnya isi Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaTentang Persetujuan Tindakan Kedokteran tersebut
Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif
Full text linkPersetujuan atas tindakan kedokteran atau biasa disebut Informed Consent, sangatlah penting dikarenakan pasien mempunyai hak untuk menerima maupun menolak atas tindakan medis yang akan diterimanya. Masalahnya adalah ada dalam situasi dan kondisi tertentu informed consent tidak dapat dilaksanakan bagi pasien yang sedang gawat darurat. Jika melihat fenomena ini dalam pandangan positivistik, tindakan medis tanpa disertai adanya informed consent merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut justru dianggap sudah merusak marwah dari konsep hukum di Indonesia yang mengedepankan kepada aspek hukum tertulis. Makna tertinggi dalam pandangan ini bahwa legalitas tidak hanya dipandang melalui suatu perbuatan atau tindakan masyarakat sudah dijalankan sesuai dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang – perundangan. Tidak semua di dalam realitas sosial masyarakat semuanya dapat dijawab dengan cukup membaca aturannya saja. Dalam hal tertentu, adakalanya teks aturan tersebut harus dilawan dan didobrak. Teori expressed consent dan zaakwarneming, pada hakekatnya mempunyai korelasi dari hukum progresif. Hukum tidak hanya dipahami secara tersurat, akan tetapi harus dapat ditemukan secara tersirat.
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Full text linkThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Full text link“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Full text linkWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Full text linkWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
- …
