50 research outputs found
ANALISIS KINERJA BAZNAS KABUPATEN TULUNGAGUNG PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA UMKM SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD)
No full textSkripsi dengan judul “Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tulungagung Program Bantuan Modal Usaha UMKM Sebagai Wujud Implementasi Zakat Community Development (ZCD)” yang ditulis oleh Affan Dwi Riswanto, NIM. 126404203066, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Bisnis dan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dibimbing oleh Rizal Furqan Ramadhan, S.Kom.,M.T
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh siklus kemiskinan yang terus meningkat di Kabupaten Tulungagung terutama pasca pandemi COVID 19 dan tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat yang sangat minim karena pengaruh dengan adanya dampak pemutusan hubungan kerja dari berbagai perusahaan serta penghasilan yang minim. Hal tersebut menjadikan skala prioritas angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung masih belum terjadi rasio penurunan.
Penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian yang diantaranya bertujuan untuk mengetahui proses pemberdayaan Zakat Community Development (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, kendala dan problematika yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pemberdayaan masyarakat Zakat Community Development (ZCD) serta solusi BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam memberdayakan Zakat Community Development.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Dengan metode pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan sekunder. Pengecekan keabsahan temuan dengan menggunakan perbandingan hasil wawancara dengan pengamatan, pengecekan hasil penelitian dan triangulasi dengan teori.
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemberdayaan masyarakat/mustahik yang diberdayakan melalui program Zakat Community Development (ZCD) sangatlah potensial dalam hal memberantas kemiskinan dan mengangkat derajatnya, apalagi bisa diterapkan di semua wilayah yang ada di Tulungagung, bisa juga membangkitkan potensi motivasi bahwa mustahik juga bisa menjadi muzakki, dengan cara menerapkan program Zakat Community Development (ZCD) ini.
Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Zakat Community Development (ZCD), BAZNA
The Values Of Islamic Education In The Biography Of Utsman Bin Affan Radhiyallahu ‘Anhu By Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi Translation Of Umarul Faruq Abu Bakar
No full textABSTRACT
Utsman was one of the companions of the Propet Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam who has guaranteed to enter heaven, the third Khulafa'u Rasyidin, and the son-in-law of Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam. His forehead was never tarnished to worship idols and never did heinous deeds even though he had not converted to Islam at that time. His greatest achievement while leading was collecting the Qur’an into one mushaf to unite Muslim. Utsman became an important part of the early history of the emergence of Islam since he made two sentences creed.
The biographical book of Utsman bin Affan by Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi discussed the personality of Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu and the time of his caliphate. The purpose of this study is to identify and describe the values of Islamic education contained in the biography of Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu by Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi. The author uses the method of documentation as a method of data collection and content analysis as data analysis.
The results of this study can be concluded that there are three values of Islamic education in the biography of Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu by Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, namely: 1) The value of aqidah education, related to when Utsman converted to Islam and his sermon when he was designated to become a caliph. 2) The value of shari’ah education is divided into mahdlah worship and ghaira mahdlah worship (muamalah). Mahdlah worship is related to when Utsman moved to Habasyah, and muamalah is related when Utsman traded, married, collected the Qur’an into one mushaf, and formed a deliberation assembly. 3) The value of moral education which includes morals towards Allah, morals towards fellow humans, and moral towards nature. Moral towards Allah is related to when Utsman remembered and put his trust in Allah even though the deathwas before him. Moral towards human is Utsman's generous nature, helping each other in virtue and piety, avoiding quarrels and enmity, and fulfilling his mandate as a caliph. Meanwhile, example of morals towards nature include keeping nature clean and healthy, and preserving the environment
Key words : Utsman bin Affan, The Values of Islamic educatio
Strategi Guru PAI Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik di SMPN 1 Trenggalek
No full textSkripsi dengan judul “Strategi Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Di SMPN 1 Trenggalek” ditulis oleh Affan Ganesa Diadmahja, NIM. 126201202124. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pembimbing Skripsi : Dr.Muhammad Jafar As-Shodiq, S.Kom, M.Pd.I. NIP.199007142023211024
Kata Kunci : Strategi Guru, Motivasi Belajar, Peserta didik
Penelitian ini dilatar belakangi oleh menurunnya wawasan dan minat mempelajari ilmu agama keagamaan pada peserta didik,khususnya di sekolah umum. Banyak sekali kasus kurangnya pemahaman tentang dasar hukum,konsep dasar dan wawasan agama islam lainnya seperti siapa itu rasulullah, baca tulis Al-Qur’an, bahkan perintah,sunnah dan larangan dalam agama islam . beberapa masalah tersebut, salah satunya karena mereka kurangnya pengetahuan dan wawasan dalam mendalami ilmu agama. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatkan motivasi belajar peserta didik sangat penting.maka dari itu strategi guru PAI dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, merupakan salah satu upaya tenaga pendidik khususnya guru pendidikan agama islam dalam memberikan sumbangsih dalam menangani kasus tersebut, sehingga mereka menjadi generasi muslim sesuai dengan tuntunan Islam.
Fokus penelitian ini meliputi: (1.)Bagaimana Perencanaan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Di SMPN 1 Trenggalek? (2.) Bagaimana Pelaksanaan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Di SMPN 1 Trenggalek? (3.) Bagaimana Evaluasi Guru Pendidikan Agama Islam Pada Kegiatan Pembelajaran Peserta Didik Di SMPN 1 Trenggalek?
Penelitian ini meggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kepercayaan (credibility).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : perencaan untuk melaksanakan pembelajaran PAI oleh guru pendidikan agama islam dengan menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan minat peserta didik serta penggunaan media yang mendukung dalam terlaksanakannya strategi guru dalam pembelajaran. Kemudian guru melaksanakan pembelajaran dengan mengimplementasikan beberapa strategi yang telah di rencanakan sebelumnya pada pembelajaran PAI guna menunjang peningkatan motivasi belajar peserta didik, setelah itu guru PAI memberikan evaluasi terhadap pembelajaran guna menganalisis kekurangan untuk diperbaiki pada pertemuan berikutnya
IMPLEMENTASI SIMPANAN MUDHARABAH PADA SYARIKAH TAKAFFUL IBNU AFFAN SONGKHLA THAILAND SELATAN DAN BMT ISTIQOMAH BAGO TULUNGAGUNG INDONESIA
No full textThe main activities of financial institutions are to collecting and distributng funds. In order to raise funds, Islamic financial institutions (LKS) has several savings products. One of them is use of mudharabah savingscontract that uses the principle of profit sharing. In practice, the contract of mudharabah savings have some savings procedures and systems for results that have different characteristics from one institution to another institution.
Formulation of the problem in this research are: 1) How is the implementation of Mudharabah savings on Ibn Affan Islamic Cooperative in Songkhla South Thailand? 2) How is the implementation of Mudharabah savings on BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia? 3) What are some differences in the implementation of Mudharabah savings on Ibn Affan Islamic Cooperative Songkhla South Thailand and BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia?
This thesis is theoretically beneficial to the development of science in the part of Islamic financial institutions and practical benefit to the academic as the contribution of scientific thought, for BMT and Syarikat useful for the improvement of the implementation mudharabah for each institution and as a material consideration in deciding a policy, and for researchers continued as an addition to insights and references for further research.
Type of this research is qualitative and type of research is phenomenology that explains the phenomenon related to the implementation at both institutions, using interviews as the main instrument of research, observation and documentation as an additional/support instrument. The data obtained were collected and analyzed qualitatively, then the author describes data using descriptive explanation. The main data sources are the primary data that is backed up with a secondary data.
The first results of this research; both institutions are equally implemented procedures mudharabah savings, both using mudharabah muhlaqah, both using revenue sharing system but there are differences in the stages because Syarikat only apply one of mudharabah savings and BMT apply two of mudharabah saving second; There are 7 differences related to the implementation of Mudharabah savings in Syarikah Takafful Ibn Affan Songkhla South Thailand and BMT Istiqomah Bago Tulungagung Indonesia; 1) mudaraba savings products. 2) The requirement to register along with the procedure. 3) The distribution of profits (profit sharing) and maturities. 4) There is and whether fines if mudharabah with draw deposits before maturity. 5) Allocation of Mudharabah savings. 6) Transparency of calculation for results. 7) There is and whether the charity each time the results will be shared
Fabrication and Characterization of PEDOT coated Microelectrodes Array for Organ-on-Chip Application
No full textOrgan-on-Chips (OOCs) are micro-fabricated devices that combine micro-engineering with in-vitro cell culturing. This combination results in an in-vitro model that mimics the minimal functional unit of a human organ. OOC devices are expected to provide accurate and predictive screening tools that will eventually reduce false negatives and false positives during drug research and development. By exploiting the accuracy of micro-fabrication techniques, multiple features such as micro-channels, micro-fluidics, micro-topologies, micro-pumps, etc., can be embedded in the device to replicate the biological conditions experienced by the cells in an in vivo human tissue. Moreover, it is possible to monitor the behavior and viability of the cells in the model through sensors embedded in the device.The Cytostretch device, an OOC developed by TU Delft and Philips, consists of a stretchable membrane fabricated on a silicon chip and equipped with microelectrode arrays (MEA) and micro-grooves. This device provides a customizable platform for multiple organ models. The Cytostretch Silicon-based fabrication should guarantee a large-scale fabrication and a rapid commercialization. However, the design choices compromise the electrochemical performance of the Titanium Nitride MEA on the device. In order to solve this problem, this project focused on coating the Cytostretch MEA with PEDOT (Poly (3,4 – Ethylenedioxythiophene)). PEDOT is a conductive polymer, known to exhibit a superior electrochemical performance due to its high porosity. To the best of authors knowledge, this is the first time a PEDOT MEA is embedded in an Organ-on-Chip. Moreover this is the first work reported aiming to produce a stretchable PEDOT MEA at large-scale by following the “polymer-last approach”.In this project three main issues were addressed and successfully solved. Firstly, the adhesion between the polymer layers composing the Cytostretch device was improved. Secondly, the process and the masks of the Cytostretch were optimized in order to coat the Titanium Nitride MEA with a noble metal (Platinum) in order to facilitate PEDOT deposition. Thirdly, the deposition of PEDOT on top of the Cytostretch electrodes was successfully performed by cyclic voltammetry deposition from an aqueous solution with NaPSS (Sodium-Poly (Styrene Sulfonate)) as the dopant material.The performance of the novel stretchable PEDOT MEA was assessed with multiple characterization methods such as Electrochemical Impedance Spectroscopy, and Cyclic Voltammetry. Compared to the Titanium Nitride MEA, PEDOT electrodes exhibit an enhanced performance providing an outstanding 94% reduction of the electrochemical impedance at 1 kHz. The new electrodes showed an ohmic behavior over a wider range of frequency. Last but not the least, a significant increase of the total charge delivery capacity (CDC) was obtained during cyclic voltammetry tests. The results reported in this work demonstrate that the electrochemical performance of the Cytostretch can be drastically improved with PEDOT coating. The combination of robust microfabrication and the electrochemical deposition techniques presented in this work is an important step forwards toward the use of the Cytostretch device in pharmacological applications.Biomedical Engineerin
KEKUATAN BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK TEGAL TIMUR
No full textABSTRAK
Priatna, Affan. Kekuatan Bukti Visum Et Repertum dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Polsek Tegal Timur. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.
Keberanian diperlukan bagi korban penganiayaan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi. Apabila korban mengadukan kepada polisi bahwa terjadi tindak pidana penganiayaan maka, kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan untuk memperoleh keadilan atas apa yang menimpanya. Bantuan ahli sangat diperlukan dalam mencari kebenaran materiil yaitu visum et repertum.
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui peran visum et repertum sebagai alat bukti pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur, (2) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian visum et repertum dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tegal Timur yaitu membantu penyidikan guna mengungkapkan suatu perkara pidana dan bagi seorang Penuntut Umum dalam mebuat surat dakwaannya seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis bahwa dengan adanya visum et repertum dapat membantu dalam membuktikan kebenaran unsur ketiga: menyebabkan luka dan keempat: merusak kesahatan orang lain dalam tuntutan Penuntut Umum, begitupun dalam dakwaannya. 2) Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan adalah merupakan alat bukti yang tidak sempurna dan bebas. Tidak sempurna, artinya masih memerlukan alat bukti lain untuk menopangnya, guna ditemukannya kebenaran materiil. Sedangkan bebas, artinya visum et repertum sebagai suatu alat bukti tidak mengikat hakim. Dengan kata lain hakim dapat mengambilnya juga bisa menolaknya.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Kata Kunci: Kekuatan Bukti, Visum Et Repertum, Tindak Pidana Penganiayaan.
===============================================================================================================
ABSTRACT
Priatna, Affan. Strength of Evidence of Visum Et Repertum in the Investigation of Criminal Acts in the Legal Area of East Tegal Police Station. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019.
Courage is needed for victims of persecution to report what happened to the police. If the victim complains to the police that a criminal act of mistreatment occurs, the case can be opened and an examination process can be carried out to obtain justice for what happened to him. Expert assistance is needed in finding material truth, namely visum et repertum.
This study aims: (1) To find out the role of visum et repertum as evidence of examination of criminal acts of persecution in the area of East Tegal Police Station, (2) To determine the strength of proof of visum et repertum in examining criminal acts of persecution. The type of research used is library research with a normative juridical legal research approach. The main data source used in this research is secondary data with the method of collecting literature and document study data. Data analysis method used is a qualitative method that is analyzed normatively qualitatively.
The results of this study indicate: 1) The role of visum et repertum as evidence in the examination of criminal acts of persecution in the area of East Tegal Police Station that is assisting the investigation to reveal a criminal case and for a Public Prosecutor in making his indictment as in the case examined by the author that the presence of visum et repertum can help prove the truth of the third element: causing injury and fourth: damaging the well-being of others in the demands of the Public Prosecutor, as well as in the indictment. 2) The strength of proof visum et repertum in the examination of criminal acts of persecution is an imperfect and free instrument of evidence. Imperfect, meaning that it still requires other evidence to support it, in order to find material truth. While free, it means that visum et repertum as evidence does not bind the judge. In other words the judge can take it also can reject it. Based on the results of this study are expected to be material information and input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal.
Keywords: Strength of Evidence, Visum Et Repertum, Criminal Acts of Persecution
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah yang Belum Bersertifikat Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960
No full textLand is a necessary component of human life, and one of the purposes of land is that which is governed by Agrarian Law. A landowner must have proof of ownership. Certificates are proof of ownership of land rights and actions associated with first-time land registration that result in the production of proofs of rights in the form of certificates. Uncertified land is unregistered customary land with the State Land Agency Office. Uncertified land is prone to conflict or disagreements with third parties. Thus, this thesis addresses 3 (three) issues: the first concerns the nature of legal protection available to uncertified land owners, the second concerns the nature of legal protection available to certified land owners, and the third concerns the role of and government responsibility for uncertified land ownership.
The author conducted normative research for this thesis by evaluating and analyzing secondary data in the form of primary and secondary legal sources. All of these data were gathered and examined normatively utilizing the literature study technique.
A certificate provides legal protection for the owner of the land or land under control. Holders of land rights who have not been certified in relation to the registration of rights under Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration may utilize evidence of ownership prior to the UUPA's inception as stipulated in Article 24 paragraph (1) of Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration. Uncertified land is protected by law in two ways: preventive legal protection and repressive legal protection. The government's primary worry has been the lengthy procedure of issuing land certificates. To address these issues, the government established a National Priority Program called Complete Systematic Land Registration (PTSL) under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.Tanah adalah salah satu unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan salah satu objek tanah adalah yang diatur oleh Hukum Agraria. Seseorang yang memiliki tanah, pasti memiliki alat bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan kegiatan dari pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang menghasilkan surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. Tanah yang belum bersertifikat adalah tanah adat yang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Negara. Tanah yang belum bersertifikat rentan terjadi konflik atau sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itu, ada 3 (tiga) permasalahan dalam skripsi ini, permasalahan pertama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertifikat, yang kedua, yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat ,dan yang ketiga, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.
Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakuka penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif.
Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atau tanah yang sedang dikuasai adalah berupa sertifikat. Alat bukti yang dapat dipakai oleh pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat yang berkaitan dengan pendaftaran hak pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat menggunakan alat bukti kepemilikan sebelum lahirnya UUPA sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Bentuk perlindungan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat ada 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraia dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan Program Priortitas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).151 HalamanSkripsi Sarjan
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah yang Belum Bersertifikat Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960
No full textLand is a necessary component of human life, and one of the purposes of land is that which is governed by Agrarian Law. A landowner must have proof of ownership. Certificates are proof of ownership of land rights and actions associated with first-time land registration that result in the production of proofs of rights in the form of certificates. Uncertified land is unregistered customary land with the State Land Agency Office. Uncertified land is prone to conflict or disagreements with third parties. Thus, this thesis addresses 3 (three) issues: the first concerns the nature of legal protection available to uncertified land owners, the second concerns the nature of legal protection available to certified land owners, and the third concerns the role of and government responsibility for uncertified land ownership.
The author conducted normative research for this thesis by evaluating and analyzing secondary data in the form of primary and secondary legal sources. All of these data were gathered and examined normatively utilizing the literature study technique.
A certificate provides legal protection for the owner of the land or land under control. Holders of land rights who have not been certified in relation to the registration of rights under Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration may utilize evidence of ownership prior to the UUPA's inception as stipulated in Article 24 paragraph (1) of Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration. Uncertified land is protected by law in two ways: preventive legal protection and repressive legal protection. The government's primary worry has been the lengthy procedure of issuing land certificates. To address these issues, the government established a National Priority Program called Complete Systematic Land Registration (PTSL) under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.Tanah adalah salah satu unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan salah satu objek tanah adalah yang diatur oleh Hukum Agraria. Seseorang yang memiliki tanah, pasti memiliki alat bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan kegiatan dari pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang menghasilkan surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. Tanah yang belum bersertifikat adalah tanah adat yang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Negara. Tanah yang belum bersertifikat rentan terjadi konflik atau sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itu, ada 3 (tiga) permasalahan dalam skripsi ini, permasalahan pertama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertifikat, yang kedua, yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat ,dan yang ketiga, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.
Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakuka penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif.
Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atau tanah yang sedang dikuasai adalah berupa sertifikat. Alat bukti yang dapat dipakai oleh pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat yang berkaitan dengan pendaftaran hak pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat menggunakan alat bukti kepemilikan sebelum lahirnya UUPA sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Bentuk perlindungan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat ada 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraia dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan Program Priortitas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).151 HalamanSkripsi Sarjan
Rancang Bangun Sistem Smart Bin Berbasis Internet Of Things (IoT)
No full textWaste is a material produced through human and natural activities, which in the end is discarded because it has no economic value. Disposing of garbage in its place and checking the trash can in excess is an easy thing for everyone to do, But in reality there is still a lot of garbage scattered out of place. That is what the author then considers to create a tool that can be useful for attracting The community's interest is mainly in children to throw garbage in their place. Therefore, the tool that the author will create is a smart trash can that is able to open and monitor the volume of waste in each location or IoT-based place.
Keywords: Trash, Bin, Ultrasonic sensor, Io
Semesta Kuliner: Unsur Boga Sebagai Metafora dalam Cerpen Madre Karya Dewi Lestari
No full textIsu tentang gastronomi tentu tidak sekadar perihal makanan dan minuman, lebih dari itu, gastronomi juga menyibak maksud tersirat dan filosofi dari setiap hidangan. Ada makna tersembunyi yang perlu ditafsirkan oleh para penikmat kuliner. Dengan mengangkat objek cerpen “Madre” karya Dewi Lestari (Dee), nuansa gastronomi sastra dapat kental terasa. Dan ini memudahkan dalam interpretasi data sebab senapas dengan fokus penelitian. Kemudian, dengan mengerucutkan pembahasan hanya pada unsur-unsur boga, hasil interpretasi akan lebih spesifik. Hasil temuan penelitian kualitatif deskriptif ini berupa kutipan dari objek bacaan, baik berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat yang kemudian ditranskripsikan menjadi bentuk narasi ulang. Data hasil temuan dikerucutkan hanya pada kutipan yang mengandung unsur “metafora atas boga” di dalamnya. Data hasil temuan diperoleh dari hasil baca (lebih dari satu kali) guna mendapatkan hasil yang valid. Teknik catat juga diperlukan agar data yang diperoleh sejak pembacaan pertama dapat terekam lebih lama
