1,720,989 research outputs found
Analisis Dampak Non-Tariff Measures (NTMs) terhadap Ekspor Kopi Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama
No full textDewasa ini, perdagangan internasional mengalami hambatan baik tarif
maupun non tarif. Negara- negara pelaku perdagangan cenderung memberlakukan
tindakan Non Tarif Measures (NTMs). Kebijakan NTMs yang paling banyak
diberlakukan adalah Sanitary and Phitosanitary (SPS) dan Technical Barrier to
Trade (TBT). Salah satu ekspor potensial Indonesia yang menghadapi
hambatan NTMs yaitu komoditi kopi. Beberapa negara tujuan utama ekspor
kopi antara lain Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Thailand, Singapura, China,
dan Malaysia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak NTMs terhadap
ekspor komoditi kopi Indonesia. Metode yang digunakan yakni pendekatan
inventory (coverage ratio dan frequency index) dan model gravity. Hasil
pendekatan inventory menunjukkan Amerika Serikat sebagai negara yang
memberlakukan NTMs terbanyak. Hasil estimasi menunjukkan SPS dan TBT
berpengaruh nyata terhadap ekspor kopi dengan koefisien negatif sebesar 0.001
dan 0.004
Pengaruh Alokasi Investasi Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan antarwilayah di Indonesia 2010-2014
No full textPembangunan ekonomi merupakan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis besarnya tingkat pengembalian modal jika investasi publik (dana desa) dilakukan di daerah pusat dan daerah pinggiran serta menganalisis keefektifan investasi publik (dana desa) untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan adalah metode sektor basis (Location Quotient) untuk menghitung nilai multiplier effect dan Indeks Williamson untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah kabupaten dan daerah pertanian merupakan daerah pinggiran yang mempunyai tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada daerah pusat. Akan tetapi wilayah KBI, Pulau Jawa dan kabupaten/kota non tertinggal merupakan daerah pusat yang tingkat pengembalian modalnya lebih tinggi daripada daerah pinggiran. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa daerah pinggiran yang lebih efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah adalah kabupaten tertinggal
Korupsi: Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Asia Pasifik
No full textFenomena korupsi adalah masalah besar yang dihadapi negara-negara
dengan perkembangan ekonomi pesat. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh
negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara-negara maju
sekalipun. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi diklasifikasikan menjadi tiga
kategori besar, yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya. Tingginya tingkat korupsi
di suatu negara juga dapat menyebabkan high cost economy yang dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi melalui kendala yang terjadi dalam investasi.
Penelitian ini menggunakan data tahunan dari periode tahun 2004 sampai
2014 dengan 17 negara-negara Asia Pasifik. Metode penelitian ini menggunakan
metode panel statis.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktorfaktor
yang mempengaruhi tingkat korupsi dan untuk menganalisis dampak korupsi
terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
Hasil studi menunjukkan bahwa anggaran publik, stabilitas politik, dan
penduduk perkotaan mempengaruhi tingkat korupsi. Sedangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah korupsi, pengeluaran pemerintah,
pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan, dan Foreign Direct
Investment (FDI). Korupsi sendiri menunjukkan hubungan negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat korupsi di sektor publik di Asia Pasifik
akan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita baik di negara-negara
berkembang dan maju. kualitas kelembagaan rendah, ditandai dengan kegagalan
pemerintah (korupsi), memiliki pengaruh buruk pada kinerja pertumbuhan
ekonomi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Pertanian Dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan Di Kalimantan Barat.
No full textProvinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai perkembangan perekonomian lebih lambat dibandingkan perekonomian nasional dan memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Kalimantan. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kunci keberhasilan suatu pembangunan adalah perencanaan yang tepat. Perencanaan pada hakekatnya harus didasarkan pada masalah, kebutuhan dasar dan potensi wilayah agar pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. Perencanaan pembangunan perlu dukungan anggaran agar keberhasilan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat tercapai. Sektor pertanian merupakan kontribusi utama dalam struktur perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Pertanian menjadi sektor yang diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, tetapi alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan daerah, kinerja sektor pertanian dan kemiskinan di Kalimantan Barat; mengidentifikasi keterkaitan antara kinerja keuangan daerah, kinerja sektor pertanian dan kemiskinan di Kalimantan Barat; serta merumuskan strategi pembangunan ekonomi wilayah berbasis pertanian dalam mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan data panel terhadap 14 kabupaten/kota dengan periode penelitian tahun 2008-2013. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa masih rendahnya kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Hal tersebut tergambar melalui derajat desentralisasi fiskal yang relatif rendah yaitu kurang dari 10%, nilai derajat potensi daerah hanya sebesar 15% dan derajat ketergantungan daerah yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 80%. Penduduk miskin yang paling besar jumlahnya adalah yang bekerja pada subsektor perkebunan yakni 63.18% dari total penduduk miskin sektor pertanian. Hasil analisis data panel menunjukkan pengaruh positif antara anggaran pertanian dengan PDRB pertanian. Adapun hubungan antara share pertanian terhadap tingkat kemiskinan adalah negatif. Temuan ini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan pertanian untuk mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang tinggi (pro poor-growth) dilakukan dengan meningkatkan anggaran sektor pertanian terutama anggaran untuk pembangunan dan diarahkan untuk memperbaiki program-program penanggulangan kemiskinan
The Determinants of De-industrialization in Indonesia: 2000 – 2009
No full textIndonesian manufacturing sector has shown signs of de-industrialization in recent years. It has experienced a decline in the share of manufacturing employment. The purpose of this study is to analyze the factors that affecting the de-industrialization in Indonesia. Panel data regression analysis was applied. The result indicate that each factor i.e national affluence, productivity growth, foreign direct investment, openness and unemployment gives significant contributions to de-industrialization except human capital. Furthermore, economic globalization also affects the de-industrialization, boths directly and indirectly through employment patterns.Teori pertumbuhan wilayah yang dikemukakan oleh Kaldor (1966) menyebutkan bahwa sektor manufaktur sebagai sektor sekunder merupakan mesin pertumbuhan (engine of growth) dalam sistem perekonomian bagi suatu negara atau wilayah (Dasgupta dan Singh, 2006). Adanya teori tersebut memicu banyak negara untuk melakukan industrialisasi untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akan tetapi ternyata dalam beberapa tahun terakhir terjadi gejala deindustrialisasi (deindustrialization) pada negara-negara maju. Rowthorn dan Wells (1987) melihat gejala deindustrialisasi dari sisi proporsi pekerja sektor manufaktur terhadap total pekerja yang semakin menurun (Rowthorn dan Ramaswamy, 1997). Sedangkan Blackaby (1979) melihat gejala deindustrialisasi dari penurunan proporsi nilai tambah riil sektor manufaktur terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) (Jalilian dan Weiss, 2000). Pada saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak seimbang dimana pertumbuhan hanya bertumpu pada perkembangan sektor jasa-jasa yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional dengan leluasa (sektor non-tradeable). Sedangkan sektor barang yang erat kaitannya dengan produksi dan perdagangan (sektor tradeable) mengalami pertumbuhan yang cenderung menurun dan jauh dibawah pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor non-tradeable. Selama periode 2000-2009, rata-rata pertumbuhan sektor non-tradeable sebesar 6,92 persen dan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sektor tradeable sebesar 3,46 persen jauh dibawah rata-rata pertumbuhan sektor non tradeable dan pertumbuhan ekonomi (Basri, 2009)
Models of spatial oligopolistic competition : price-location equilibria, market structures, and welfare effects
No full text筑波大学University of Tsukuba博士（都市・地域計画）Doctor of Urban and Regional Planning1991【要旨】thesi
Models of spatial oligopolistic competition : price-location equilibria, market structures, and welfare effects
No full textUrgensi dan Strategi Implementasi Manajemen Risiko Di Sektor Publik
Full text linkStudi pustaka atas artikel artikel berbagai negara tentang pengalaman implementasi MR mengonfirmasi simpulan bahwa MR secara signifikan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi, bukan hanya korporasi, melainkan juga organisasi nirlaba dan sektor publik. Fakta ini disadari juga oleh pimpinan ber bagai kementerian/lembaga di Indonesia yang terbukti dengan terbitnya berbagai keputusan yang mendorong bahkan mewajibkan implementasi MR di lembaga lembaga yang bersangkutan. Namun, survei termutakhir menunjukkan bahwa implementasi MR di sektor publik di Indonesia ternyata tidak berkembang secepat yang diharapkan. Policy brief ini secara ringkas memaparkan urgensi implementasi MR di sektor publik, menjabarkan faktor faktor penghambatnya, serta menyarankan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut serta be berapa prasyarat untuk mempercepat laju implementasi MR untuk meningkatkan kinerja organisasi organisasi sektor publik
PENGEMBANGAN SDM UNTUK IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO: PERSPEKTIF BARU DARI SUDUT PANDANG PENGGUNA: HRD FOR RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION: A NEW PERSPECTIVE FROM THE USERS’ POINT OF VIEW
Full text linkThe very rapid development of risk management (RM) implementation in private sector industries as well as public sector organizations suggests a strong indication that RM has really succeeded in creating values for its implementers. The ultimate objective of this study is to formulate the best strategy that can effectively help organizations in adopting and improving the quality of RM implementation to enhance their performances. To achieve the objective, for two months (December 2019 through January 2020), this study applied the method of survey involving 309 respondents from various industrial sectors and position levels in organizations. The statistical technique used in this study was the contingency table analysis. The main findings of this study are (1) RM implementation can improve the economic competitiveness of the RM implementing organizations as well as their personnel, (2) the quality of RM human resource development positively effects the quality of RM implementation, and (3) RM competence certification improves the quality of RM trainings and in turn boosts the quality of RM human resource development. Based on the findings it is recommended that higher priority be put to RM human resource development (HRD) as a strategy to improve the quality of RM implementation.
Keywords: risk management, human resource development, training, certification of competence, performanc
DAMPAK TRANSFER FISKAL DAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN SEKTORAL, KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Full text linkNational economic development goal is to improve the welfare of society and to create equitable distribution of income (Todaro and Smith, 2006). In other words, the success of economic development is indicated by the reduction of poverty and income inequality. Poverty is fundamental problem in the economic development of Indonesia and other developing countries in general. The main objectives of this study are to evaluate impacts of Infrastructural budgetary allocation on GDRP sectoral, inequality, and poverty in Indonesian provinces both in the areas where the contribution of the agricultural sector to GDRP is either high or low, in the era of fiscal decentralization. The dynamic simultaneous equation models were used in this study. It used pooled data of 2009-2013 and cross section data of 19 provinces where classified into two groups, based on the contribution of agriculture sector to the respective regional economy. The methode for parameter estimation used in this study was 2SLS. The result of the study showed that the budgetary allocation for infrastructure and agriculture increase the employment and the GRDP sectoral, decrease income inequality, and then reduce poverty both in the areas where the contribution of the agricultural sector to GRDP is either high or low. This study recomended that the central government should improve the injection of funds directly to the regions through a special allocation fund for infrastructure and agriculture as an effective impact on reducing poverty. Keywords: Economic growth, Inequalty, Infrastructure, Poverty, Specific allocation fun
- …
