JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Not a member yet
135 research outputs found
Sort by
Eventonomics As a New Economic Growth Model Jakarta as a Global City: Indonesia
No full textJakarta sebagai kota global harus mencari model pertumbuhan ekonomi yang menjadi ciri khas untuk memberikan experience kepada wisatawan yang berkunjung. Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara nantinya menjadikan Jakarta harus menyiapkan model ekonomi baru yang dipenuhi stabilitas supaya tidak ada spillover terhadap perekonomian Jakarta. Konsep eventonomics yakni meliputi red-hot indsutry, MICE event, dan Multisport Event dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang dikemas dalam konsep urban tourism. Penelitian ini menggunakan replikasi Swiftonomics di Singapura yang dianalisis menggunakan tabel input-output 2016 dan diiterasi dengan RAS Partial Survey menjadi tabel input-output 2023 melihat baik dampak terhadap output, dampak tenaga kerja, pengganda pendapatan, pengganda output, serta keterkaitan. Hasil penelitian ini adalah adanya potensi kenaikan output sebesar Rp65,85 triliun serta tambahan lapangan pekerjaan sebesar 8,3 juta, sektor yang mendapatkan pengganda maksimal adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, pengganda pendapatan pada sektor industry pengolahan. Dengan menggerakkan eventonomics maka nilai tambah pada sektor real estate dan daya penyebaran ekonomi pada sektor jasa pendidikan akan berdampak maksimal.Jakarta, as a global city, must seek a distinctive economic growth model to provide unique experiences for visiting tourists. The relocation of the capital to Nusantara will require Jakarta to prepare a new economic model filled with stability to avoid spillover effects on Jakarta’s economy since it will no longer function as the center of government. The concept of eventonomics is the study of the economic impact of hosting major events, including red-hot industries, MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) events, and multisport events, which can become sources of economic growth packaged within the concept of urban tourism. This can generate foreign exchange as a form of service export and the potential for foreign direct investment that drives economic growth. By replicating Swiftonomics in Singapore, analyzed using the 2016 input-output table and iterated with the RAS Partial Survey to produce the 2023 input-output table, the study examines impacts on output, employment effects, income multipliers, output multipliers, and linkages. The research results show a potential output increase of Rp65.85 trillion and an additional 8.3 million jobs. The sectors with the highest multipliers are wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, while the income multiplier is highest in the manufacturing sector, which is labor-intensive
The Role of Investment in Promoting Inclusive Growth: A Panel Data Study of Indonesian Provinces: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana
No full textFokus utama penelitian ini menginvestigasi peran investasi, yang dalam studi ini dibagi menjadi: investasi langsung asing dan investasi dalam negeri, dan sejauh mana kontribusinya masing-masing dalam mencapai pertumbuhan inklusif di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan Fixed Effect dengan analisis data panel dari semua provinsi di Indonesia. Secara umum, evolusi investasi di Indonesia masih didominasi oleh wilayah-wilayah tertentu, yang berpusat di Pulau Jawa. Lebih lanjut, mengenai pertumbuhan inklusif, kami menggunakan 3 indikator pengukuran yang telah disesuaikan oleh Bappenas. Temuan kami dari penelitian ini adalah bahwa investasi langsung asing belum dapat secara optimal menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan inklusif. Investasi langsung asing akan berdampak secara efisien ketika teknologi digunakan sebagai akselerator untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, studi ini juga mengungkapkan bahwa investasi dalam negeri belum memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan inklusif tetapi telah secara signifikan memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Selain itu, kami menemukan bahwa pendidikan adalah satu-satunya hal yang mampu berkontribusi pada pertumbuhan inklusif. Pendidikan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat meningkatkan pemerataan pendapatan atau mengurangi kemiskinan, dan pada saat yang sama meningkatkan perluasan akses dan kesempatan.The main focus of this research investigates the role of investment, which in this study is divided into: foreign direct investment and domestic investment, and the extent of their respective contributions in achieving inclusive growth in Indonesia. This study uses fixed effect methodology with panel data analysis of 34 provinces in Indonesia. In general, the evolution of investment in Indonesia is still dominated by certain regions, centred in Java Island. Furthermore, regarding inclusive growth, we use 3 measurement indicators that have been adjusted by Bappenas. Our findings from this research are that foreign direct investment has not been able to optimally become a driving force for inclusive growth. Foreign direct investment will be efficiently impactful when technology is used as an accelerator to achieve high economic growth. Apart from that, this study also reveals that domestic investment has not had a significant impact on inclusive growth but has significantly influenced the distribution of people\u27s income. Additionally, we found that education is the only thing capable of contributing to inclusive growth. Education has an impact on high economic growth, can increase income equality or reduce poverty, and at the same time increase the expansion of access and opportunities
Mapping the Knowledge Structure and Research Trends in Rice Market Networks: A Bibliometric Analysis: IPB University
No full textBeras merupakan bahan pangan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia. Meningkatnya permintaan global dan volatilitas harga menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika jaringan pasar beras. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan struktur pengetahuan dan menguji validasi empiris riset bertema rice market networks melalui pendekatan bibliometrik dan analisis spillover. Sebanyak 51 dokumen dari basis data Scopus (1990–2024) dianalisis menggunakan Biblioshiny dan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren publikasi, kolaborasi ilmiah, serta tema dominan dalam literatur. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi bertema “network of rice market”, dengan Food Security dan Plos One sebagai jurnal utama, serta dominasi kontribusi penelitian dari kawasan Asia, terutama Tiongkok dan Indonesia. Secara empiris, analisis tambahan terhadap data harga beras di Pulau Jawa (2017–2024) menunjukkan keterhubungan pasar yang moderat dengan Total Spillover index sebesar 17,6 persen, mencerminkan integrasi regional yang berkembang namun masih dipengaruhi faktor lokal. Temuan ini mengonfirmasi relevansi antara lanskap riset global dan dinamika pasar domestik. Studi ini membuka peluang penelitian lanjutan mengenai integrasi pasar pangan, transmisi harga, serta efektivitas kebijakan stabilisasi harga di tingkat regional Indonesia.Beras merupakan bahan pangan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia. Meningkatnya permintaan global dan volatilitas harga menuntut pemahaman terhadap dinamika jaringan pasar beras. Penelitian ini menelaah penelitian dengan topik network of rice market secara global melalui pendekatan bibliometrik. Sebanyak 51 dokumen dari basis data Scopus (1990–2024) dianalisis menggunakan Biblioshiny dan VOSviewer. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam publikasi bertema “network of rice market”, dengan Food Security dan Plos One sebagai jurnal utama. Kontribusi riset didominasi oleh kawasan Asia, terutama Tiongkok dan Indonesia. Visualisasi kolaborasi penulis dan analisis kata kunci mengungkap fokus utama pada ketahanan pangan, rantai pasok, dan pertanian. Studi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur dan arah perkembangan riset pasar beras, serta membuka peluang kolaborasi lintas negara dan disiplin untuk mendukung ketahanan pangan global.
Beras merupakan bahan pangan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia. Meningkatnya permintaan global dan volatilitas harga menuntut pemahaman terhadap dinamika jaringan pasar beras. Penelitian ini menelaah penelitian dengan topik network of rice market secara global melalui pendekatan bibliometrik. Sebanyak 51 dokumen dari basis data Scopus (1990–2024) dianalisis menggunakan Biblioshiny dan VOSviewer. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam publikasi bertema “network of rice market”, dengan Food Security dan Plos One sebagai jurnal utama. Kontribusi riset didominasi oleh kawasan Asia, terutama Tiongkok dan Indonesia. Visualisasi kolaborasi penulis dan analisis kata kunci mengungkap fokus utama pada ketahanan pangan, rantai pasok, dan pertanian. Studi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur dan arah perkembangan riset pasar beras, serta membuka peluang kolaborasi lintas negara dan disiplin untuk mendukung ketahanan pangan global
Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Katalisator Perekonomian Regional: Pendekatan IRIO: Institut Pertanian Bogor
No full textEconomic disparities between regions in Indonesia remain one of the main challenges in the national development process. The development of the National Capital City (IKN) is seen as an effort to create a new economic growth center outside Java Island to reduce regional economic inequality. This study aims to analyze the impact of investment in IKN development on the national economy using the Indonesian Inter-Regional Input-Output (IRIO) approach, particularly to assess its effects on economic output, household income, and employment absorption. The analysis method used is the 2016 Indonesian Inter-Regional Input-Output (IRIO) model. The findings indicate that increased government investment in IKN development, particularly in the construction sector, has a significant impact on East Kalimantan but also generates output effects in other regions, such as Jakarta, East Java, North Kalimantan, and West Java. Meanwhile, income and labor impacts are also observed in Java Island, Sulawesi Island, Sumatra Island, and partially in Balinusra (Bali-Nusa Tenggara), as well as Maluku and Papua. It is necessary to strengthen economic diversification policies and support for related sectors outside Kalimantan in order to broaden the nationwide spillover effects of the IKN development.Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipandang sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa guna mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi dalam pembangunan IKN terhadap perekonomian nasional menggunakan pendekatan Inter Regional Input-Output (IRIO) Indonesia, khususnya untuk melihat dampaknya terhadap output ekonomi, pendapatan rumah tangga, serta penyerapan tenaga kerja. Metode analisis yang digunakan adalah Inter Regional Input-Output (IRIO) Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan IKN, berupa investasi pada sektor konstruksi, tidak hanya berdampak signifikan terhadap wilayah Kalimantan Timur saja, tetapi juga dampak output dirasakan oleh wilayah lainnya seperti provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara serta Jawa Barat. Sementara itu, dampak pendapatan dan tenaga kerja juga dirasakan berada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera dan sebagian kecil lainnya di Pulau Bali-Nusra serta Maluku dan Papua. Perlu penguatan kebijakan diversifikasi ekonomi dan dukungan sektor terkait di luar Kalimantan guna memperluas efek spillover pembangunan IKN secara nasional
Dampak Dualisme Otonomi Daerah: Pengurangan Kemiskinan Jangka Panjang vs. Peningkatan Jangka Pendek di Provinsi Bali, Indonesia : Analisis VECM
Full text linkThis study examines the complex dynamics between regional autonomy and poverty in Bali, Indonesia (2002–2024), testing the hypothesis that decentralization reduces poverty despite institutional capacity constraints. Using quarterly data, we apply Vector Autoregression (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) to analyze short-term interactions and long-term equilibrium between fiskal autonomy (measured by local revenue-to-budget ratio) and multidimensional poverty. Lag selection follows rigorous criteria (AIC, SC, HQ), with diagnostic checks for stability (AR roots) and causality (Granger). Findings are Long-term success: A 1% rise in autonomy reduces poverty by 41.3% (VECM: coint. eq. = -41.307, t-stat = -4.73). Short-term anomaly, poverty temporarily increases by 0.4% after autonomy shocks (IRF) due to governance failures, with error correction mechanisms exacerbating poverty (ECT = +0.011, t-stat = 4.00). Autonomy exhibits strong inertia (IRF persistence >5 quarters), while poverty self-perpetuates (hysteresis). Granger tests confirm autonomy and poverty are independent in the short run. Decentralization requires preconditions: anti-corruption frameworks and adaptive capacity building. Asymmetric policies are needed, high-capacity regions benefit from fiskal autonomy, low-capacity regions require central oversight with safety nets (e.g., conditional cash transfers).Penelitian ini mengkaji dinamika kompleks antara otonomi daerah dan kemiskinan di Bali, Indonesia (2002-2024), dengan menguji hipotesis bahwa desentralisasi mampu mengurangi kemiskinan meskipun terdapat keterbatasan kapasitas kelembagaan. Dengan menggunakan data triwulanan, kami menerapkan metode Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Models (VECM) untuk menganalisis interaksi jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang antara otonomi fiskal (diukur melalui rasio pendapatan asli daerah terhadap anggaran) dan kemiskinan multidimensi. Pemilihan lag dilakukan berdasarkan kriteria ketat (AIC, SC, HQ), dilengkapi dengan pemeriksaan diagnostik untuk stabilitas (akar AR) dan kausalitas (Granger). Temuan utama penelitian ini adalah keberhasilan jangka panjang, terjadi peningkatan otonomi sebesar 1% mengurangi kemiskinan sebesar 41,3% (VECM: persamaan kointegrasi = -41,307; t-stat = -4,73). Anomali jangka pendek, dimana kemiskinan meningkat sementara sebesar 0,4% setelah shock otonomi (IRF) akibat kegagalan tata kelola, dengan mekanisme koreksi kesalahan justru memperburuk kemiskinan (ECT = +0,011; t-stat = 4,00). Inersia kebijakan, dimana otonomi menunjukkan inersia kuat (persistensi IRF >5 kuartal), sementara kemiskinan bersifat self-perpetuating (histeresis). Tidak ada kausalitas jangka pendek, uji Granger mengkonfirmasi otonomi dan kemiskinan independen dalam jangka pendek. Desentralisasi memerlukan prasyarat: kerangka kerja anti-korupsi dan penguatan kapasitas adaptif. Diperlukan kebijakan asimetris: daerah berkapasitas tinggi diuntungkan dari otonomi fiskal, sementara daerah berkapasitas rendah membutuhkan pengawasan pusat dengan jaring pengaman (misalnya bantuan tunai bersyarat)
Perilaku Belanja Pegawai Fungsi Pendidikan dan Output Layanan: Analisis Rasio Murid-Guru SD dan SMP di Pulau Jawa: Institut Pertanian Bogor
No full textEfektivitas belanja pendidikan di Indonesia masih menjadi perdebatan, mengingat alokasi anggaran yang besar belum selalu diikuti oleh peningkatan kapasitas layanan yang merata. Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti capaian pada tingkat outcome makro, seperti Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan, atau partisipasi sekolah. Sebaliknya, indikator output layanan seperti rasio murid-guru (pupil-teacher ratio/PTR) masih jarang menjadi fokus utama. Penelitian ini menguji pengaruh perilaku fiskal terhadap PTR SD dan SMP Negeri di Pulau Jawa, menggunakan panel kabupaten/kota tahun 2018-2024. Estimasi panel fixed effects dengan lag satu periode memasukkan tiga variabel perilaku fiskal: realisasi belanja pegawai riil per kapita, under-spending, prioritas anggaran; serta kontrol struktural (demand, supply sekolah negeri, share murid swasta, kepadatan penduduk). Hasil menunjukkan dampak mekanisme fiskal yang berbeda antar jenjang. Pada SD, PTR lebih sensitif terhadap prioritisasi belanja pegawai, sementara pada SMP, PTR lebih dipengaruhi realisasi belanja pegawai riil per kapita. Secara konsisten demand menaikkan PTR sedangkan supply dan share swasta menurunkannya; sementara itu kepadatan penduduk signifikan hanya di SMP. Temuan ini menegaskan perlunya strategi fiskal yang diferensial: menjaga prioritas di SD dan memastikan efektivitas realisasi di SMP. Dengan menempatkan PTR sebagai output service delivery, studi ini memberi kontribusi empiris dan masukan kebijakan untuk penguatan kapasitas layanan pendidikan daerah
Dampak Kausal Pendidikan terhadap Pernikahan di Indonesia: Temuan Empiris dari Pendekatan Sharp Regression Discontinuity Design: Institut Pertanian Bogor
No full textThe marriage rate in Indonesia has declined over the past six years, with the percentage of young people (aged 16–30) who remain unmarried showing a consistent upward trend. This trend can have positive implications if it is driven by a decrease in early marriages; however, it may also have negative consequences, particularly in terms of demographic challenges. Among the many factors influencing an individual\u27s decision to marry, this study focuses on analysing the impact of education on marriage. Education plays a critical role in shaping various aspects of an individual\u27s life, including decisions related to marriage. The data used in this study comes from the 2007 Indonesian Family Life Survey (IFLS) and employs a sharp Regression Discontinuity Design (RDD) approach to estimate the impact. The policy change of the new school year in 1978, used as an exogenous variable, serves as a proxy for years of education with the aim of minimizing potential bias in the estimation results. The study\u27s findings show that longer years of education have an impact on increasing the age at first marriage. The results of this study indicate that education has the potential to serve as an effective intervention tool to delay marriage in relation to reducing the rate of early marriages. However, special attention is also needed regarding the potential negative impacts of delaying marriage on long-term demographic issues.Angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan pada enam tahun terakhir, di mana persentase penduduk usia muda (16-30 tahun) yang belum menikah juga mengalami kecenderungan terus meningkat. Kondisi tersebut dapat memiliki implikasi positif jika dikontribusikan oleh turunnya angka pernikahan dini, namun juga dapat berdampak negatif terutama pada permasalahan demografis. Dari banyaknya faktor yang dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menikah, fokus penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap pernikahan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk berbagai aspek kehidupan individu termasuk salah satunya dalam keputusan untuk menikah. Data yang digunakan adalah Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 serta pendekatan sharp Regression Discontinuity Design (RDD) untuk mengestimasi dampak tersebut. Kebijakan perubahan tahun ajaran baru pada tahun 1978 sebagai instrumen yang eksogen digunakan untuk mewakili lama pendidikan dengan tujuan meminimalkan potensi bias pada hasil estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pendidikan yang semakin tinggi memiliki dampak pada peningkatan usia pada pernikahan pertama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat berpotensi untuk menjadi alat intervensi yang efektif untuk menunda pernikahan dalam kaitannya mengurangi angka pernikahan dini. Namun demikian, perhatian khusus juga diperlukan pada kemungkinan dampak negatif penundaan pernikahan pada permasalahan demografis jangka panjang
Effect of Fiscal Decentralization and Institutional Performance on Inclusive Growth in Indonesia: Institut Pertanian Bogor
No full textInclusive growth is an economic growth that prioritizes the increased economic growth, reduced unemployment, and reduced income inequality. The objectives of this research are: (1) to analyze the development of factors that influence inclusive growth; and (2) examine the influence of fiscal decentralization, democracy index performance, and other factors on inclusive growth. The research method used in this study is panel data based on Fixed Effect Model (FEM) and Klassen Typology. The data are 34 provinces in Indonesia, range from 2016 to 2020. Dependent variable used in this research is inclusive economic development index. On the other hand, independent variables used are fiscal decentralization, Indonesian democracy index (IDI), gender development index (GDI), mean years of schooling, gross fixed capital formation, and environmental performance index. The results of this study show that democracy index and mean years of schooling have affected significantly and positively on inclusive growth. Meanwhile, fiscal decentralization degree and environmental performance index have affected significantly and negatively on inclusive growth
Menyeimbangkan Pertumbuhan, Pemerataan, dan Kewilayahan: Dilema Desentralisasi dalam Pembangunan Indonesia: BPS, Institut Pertanian Bogor
No full textThis research delves into the intricate dynamics of fiscal decentralization in Indonesia spanning over two decades, scrutinizing the persistent economic inequality among regions. Employing Theil and Williamson indices, the study evaluates per capita income disparages across 509 districts/cities from 2015 to 2022. Through conventional panel data analysis and spatial models including Spatial Error Model (SAM), Spatial Autoregressive (SAR), Spatial Autocorrelation Error Model (SAC), and Spatial Durbin Model (SDM), the research identifies influential factors and assesses direct and indirect impacts on per capita income. In light of the COVID-19 pandemic, the study discerns its effects by segmenting data pre- and post-pandemic. Results reveal enduring income disparities, particularly in Java and Kalimantan, with profit sharing funds (DBH) emerging as the foremost influencer. SDM exposes spatial influences, unveiling DBH\u27s dual impact on an area\u27s income and its adverse effects on neighboring regions. The findings underscore the imperative for nuanced fiscal decentralization policies. Recommendations advocate region-specific strategies to bridge West-East income gaps, meticulous review of DBH allocation, incentivized domestic investment, and enhanced public involvement for budgetary transparency via the Satu Data Indonesia platform. This three-pronged approach aims at fostering regional economic equilibrium and resilience.Studi ini menganalisis dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia selama lebih dari dua dekade, dengan fokus pada ketimpangan ekonomi regional. Dengan menggunakan indeks Theil dan Williamson, penelitian ini mengevaluasi kesenjangan pendapatan per kapita di 509 kabupaten/kota dari tahun 2015 hingga 2022. Melalui analisis data panel konvensional dan model spasial seperti Spatial Error Model (SEM), Spatial Autoregressive (SAR), Spatial Autocorrelation Error Model (SAC), dan Spatial Durbin Model (SDM), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan menilai dampaknya secara langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan per kapita. Hasilnya menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang bertahan lama, khususnya di Jawa dan Kalimantan, dengan Dana Bagi Hasil (DBH) muncul sebagai faktor yang paling signifikan. Model SDM mengungkapkan bahwa DBH memiliki dampak spasial positif terhadap pendapatan per kapita di wilayah yang sama, namun memberikan dampak negatif pada wilayah tetangga. Temuan ini menegaskan urgensi kebijakan desentralisasi fiskal yang holistik. Rekomendasi strategis termasuk peninjauan alokasi DBH, pembentukan strategi khusus daerah untuk mereduksi kesenjangan regional, insentif investasi dalam negeri, dan peningkatan transparansi anggaran melalui platform Satu Data Indonesia. Tujuan akhirnya adalah untuk mendukung keseimbangan dan ketahanan ekonomi regional
Identification of Growth Constraints in North Sumatra: A Growth Diagnostics Approach: University of Indonesia, National Development Planning Agency
No full textNorth Sumatra economy is one of the highest contributors to the regional economy of Sumatra. The declining long-term growth trend of North Sumatra needs to be diagnosed so that a sustainable long-term economic growth can be achieved. This study focuses on analyzing binding constraint to investment and growth in North Sumatra using the HRV (Hausmann et al., 2005) growth diagnostic framework. The application of the HRV growth diagnostic framework in this study uses the benchmark method. To benchmark North Sumatra with other comparable regions, the hierarchical cluster method is used based on the characteristics of GRDP per capita, Total Population, Area, and Population Density. The benchmarking results found that government failures, especially micro risks including ease of doing business, low access and certainty of land ownership, high transaction costs, high levels of corruption and crime are the main obstacles to investment and economic growth in North Sumatra