8 research outputs found
ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAMBI (Studi Kasus Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh)
No full textABSTRAKPenelitian ini merupakan penilitian deskriptif tentang kemampuan keuangan daerah di kota Sungai Penuh dan kabupaten Kerinci dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data APBD kota Sungai Penuh dan kabupaten Kerinci Tahun 2010 sampai dengan 2014. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Rasio kemandirian keuangan daeah, Rasio derajat desentralisasi fiskal dan Rasio Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan hasil rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kerinci sebesar 5% dan Kota Sungai Penuh sebesar 4%, nilainya berkisar antara 0% s/d 25%, dengan kriteria kemampuan keuangan daerahnya rendah sekali. derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dilihat dari analisis data Rasio Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil karena hanya berkisar di bawah 10%. Derajat desentralisasi fiskal yang ≤10% menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang. Rata-rata rasio pertumbuhan Kabupaten Kerinci adalah sebesar 21,49%, kemudian rata-rata rasio pertumbuhan Kabupaten Kerinci adalah sebesar 42,60%. Kata kunci : Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio derajat desentralisasi fiskal, Rasio Pertumbuhan ABSTRACTThis study is a descriptive an offinancial capability in the city area in the city of Bitung and supports the implementation of regional autonomy. The data used in this analysis in Sungai Penuh City and Kerinci Region budget data from 2010 to 2014 primarily to. Analysis tools used in this study elapsed areas of financial self-sufficiency ratio, ratio of the degree offiscal decentralization of routineability index ratio, Growth Ratio. The results showed an average yield of local financial independence ratio of 5% Kerinci district and River City Full of 4% , value ranges between 0 % s / d 25 % , with the regional financial capability criteria low. the degree of fiscal decentralization Kerinci district and River City Full views of the data analysis Ratio regional revenue is still very small because only the range below 10 % . The degree of fiscal decentralization ≤10 % indicated that the ability of local finance is very less . The average growth rate Kerinci amounted to 21.49 % , and the average growth rate Kerinci amounted to 42.60 %. Keywords: The ratio of local financial independence, the degree of fiscal decentralization Rate, Growth Rate</p
PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER EKONOMI LOKAL MODEL KELEMBAGAAN AGROINDUSTRI PERDESAAN DI WILAYAH KERINCI
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menyusun sebuah model kelembagaan agroindustri kayu manis dan kopi yang memungkinkan dan realistis untuk di operasionalisasikan sebagai intitusi yang relevan dalam rangka meningkatkan peran kota Sungai Penuh sebagai engine of growth bagi ekonomi wilayah dan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner serta data sekuder yang diperoleh dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Sungai Penuh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh, BPS dan United Nations Commodity Trade. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Petani kayu manis dan kopi robusta, Pedagang pengumpul kayu manis dan kopi robusta, Agroindustri Kopi, Eksporter Kayu manis dan Stakeholders Kota Sungai Penuh. Penelitian ini diawali dengan teknik analisis kualitatif dan diperkuat dengan teknik analisis kuantitatif untuk membuktikan kondisi eksisting kayu manis dan kopi robusta di Wilayah Kerinci kemudian dilanjutkan dengan indepth interview dengan para stakeholders Kota Sungai Penuh dengan menggunakan teknik AHP (Analytical Hierarchy Process) yang bertujuan untuk menyusun sebuah model kelembagaan agroindustri kayu manis dan kopi di Kota Sungai Penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama permasalahan komoditi Kayu manis dan kopi robusta di wilayah Kerinci adalah belum tersedianya sistem dukungan pelayanan pertanian Kayu manis dan kopi yang terpadu dan terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan peningkatan daya saing komoditi Kayu manis dan kopi robusta. Dengan aktor utama yang terlibat dalam kelembagaan adalah perusahaan agroindustri, koperasi petani, dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menghasilkan alternatif model kelembagaan agroidustri sesuai dengan kearifan lokal Kota Sungai Penuh yaitu perusahaan aliansi strategis (PUSPIDA
Analisis Efisiensi Kinerja Agroindustri Kopi di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia
Get PDFKota Sungai Penuh adalah salah satu pusat perdagangan dan perekonomian di Provinsi Jambi, dan memiliki peluang dalam pengembangan agroindustri kopi karena didukung dengan ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia. Hanya saja pengembangan agroindustri Kopi di Kota Sungai Penuh dirasakan masih belum optimal karena disebabkan masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia serta minimnya pengetahuan dan penguasaan tentang teknologi sehingga pada akhirnya berdampak terhadap tingkat efisiensi agroindustri kopi di Kota Sungai Penuh. Adapun penelitian ini bertujuan untuk (1). Mengukur efisiensi kinerja agroindustri kopi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2020. (2).Mengetahui apa yang menjadi sumber ketidakefisienan bagi pelaku agroindustri kopi di Kota Sungai Penuh. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Metode ini dapat mengevaluasi kinerja suatu unit pengambilan keputusan (unit kerja) yang menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan Dari hasil penelitian ditemukan tiga agoindustri yang dapat mencapai nilai efisiensi teknis dengan nilai sebesar 100 persen (efisien) yaitu agroindustri kopi Putri Kembar, Kopi Kincai dan Kopi Nur sedangkan agroindustri Kopi Rindu, Kopi gantino, Kopi Annisa dan Kopi KPLPA masih mengalami inefisiensi selama tahun 2020. Adapun sumber yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dari agroindustri kopi di Kota Sungai Penuh diantaranya disebabkan faktor Kapasitas Produksi, Nilai BB/BP dan Laba Kotor.
PENGARUH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO
No full textIndonesian government policy on regional autonomy, which began to be implemented effective on January 1, 2001 since the promulgation of Law No. 22 of 1999 which last revised by Act number 23 of 2014, a policy that is seen as a democratic and fulfilling aspects of decentralization of government real , Decentralization alone has the objective to improve the welfare and service to the community, the development of democratic life, justice, equity, and the maintenance of harmonious relations between the center and regions as well as between daerah. This study aims to examine the Original Regional Revenue on Regional Expenditure in Bungo District Year 2006-2014. The result of the research shows that there is a positive and significant influence between the sources of Local Original Income (X1, X2, X3, X4) on local expenditure (Y) in Bungo District. The amount of influence simultaneously between sources of Original Revenue (X1, X2, X3, X4) to local expenditure (Y) in Bungo District is shown with the value of R2 is 99.40%. </p
PENGARUH SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO
No full textIndonesian government policy on regional autonomy, which began to be implemented effective on January 1, 2001 since the promulgation of Law No. 22 of 1999 which last revised by Act number 23 of 2014, a policy that is seen as a democratic and fulfilling aspects of decentralization of government real , Decentralization alone has the objective to improve the welfare and service to the community, the development of democratic life, justice, equity, and the maintenance of harmonious relations between the center and regions as well as between daerah. This study aims to examine the Original Regional Revenue on Regional Expenditure in Bungo District Year 2006-2014. The result of the research shows that there is a positive and significant influence between the sources of Local Original Income (X1, X2, X3, X4) on local expenditure (Y) in Bungo District. The amount of influence simultaneously between sources of Original Revenue (X1, X2, X3, X4) to local expenditure (Y) in Bungo District is shown with the value of R2 is 99.40%.
Marketing Channel Analysis, Marketing Margins, and Farmer's Share Cinnamon Commodity in Sungai Penuh City, Jambi Province, Indonesia
Get PDFThe cinnamon commodity is quite significant in the economy of Sungai Penuh City, but farmers have not felt its role in improving welfare. The fundamental problems faced by cinnamon farmers in Sungai Penuh City are the weak bargaining position of farmers in the pricing process due to lack of access to price information, the attachment of farmers to collecting traders, and the limited ability of farmers to develop processed cinnamon products allegedly resulting in farmers only getting a small profit from sales. Traders, collectors, and exporters process more to meet domestic and foreign market demand. For this reason, an analysis of the existing condition of marketing margins and farmers' share of cinnamon commodities in Sungai Penuh City is needed. The purpose of this study is to analyze cinnamon marketing margins between farmers, collecting traders and exporters in each marketing channel in Sungai Penuh City, analyze the amount of farmers share obtained by farmers in each cinnamon marketing channel in Sungai Penuh City, and analyze cinnamon marketing functions in the form of physical functions, exchange functions and facility functions between farmers, Collecting traders and exporters in Sungai Penuh City. To answer the study's objectives, the author uses marketing margin analysis methods, profit margin analysis, farmer's share analysis, and marketing function approaches in physical, exchange, and facility functions. This research method uses a qualitative descriptive approach, and the informants in this study are determined by purposive sampling. The results showed that as many as 60 percent of cinnamon farmers in Sungai Penuh City chose and 40 percent chose the two-actor marketing channel. In contrast, the cinnamon marketing channel involving three marketing actors showed that the marketing system was inefficient. In contrast, the cinnamon marketing channel involving two marketing actors showed that the cinnamon marketing system in Sungai Penuh City was efficient.
PENDAMPINGAN KOPERASI KOERINTJI SPICES DALAM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK KAYU MANIS
Get PDFKegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Koperasi kayu manis "Koerintji Spices" dalam meningkatkan pengelolaan kelembagaan dan pengembangan produk kayu manis. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini melalui observasi, pendampingan, dan dokumentasi, serta analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi kayu manis koerintji spices menghadapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan kelembagaan, termasuk kurangnya pemahaman anggota tentang tugas dan tanggung jawab, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Selain itu, pengembangan produk kayu manis juga terhambat karena kurangnya inovasi, peningkatan kualitas, dan pengembangan produk kayu manis. Melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kelembagaan koperasi, termasuk meningkatkan partisipasi anggota melalui pelatihan, memperkuat sistem komunikasi internal, serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Untuk pengembangan produk kayu manis, perlu melakukan riset pasar, meningkatkan kualitas produk, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif
