E-Journal Universitas Panji Sakti
Not a member yet
1346 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 189/Pdt.P/2024/PN.Sgr.)
Full text linkNegara menjamin warga negaranya untuk melaksanakan perkawinan.Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 dengan jelas membuktikan bahwa negara menjaminsebuah perkawinan. Secara khusus perkawinan di Indonesia di atur dalam UUPerkawinan. Salah satunya mengatur tentang berapa usia seseorang bolehmelangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satumasalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Namun, dalam hal tertentu,dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada anak di bawah umur, dengan alasanmendesak. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkanDispensasi Kawin terhadap perkawinan di bawah umur yang sudah dilaksanakanterlebih dahulu, pada Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2024/ PN. Sgr., dan akibathukum perkawinan yang dilaksanakan dengan penetapan ini. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus,pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber daristudi kepustakaan yang berupa data sekunder. Pengumpulan data dilakukandengan studi dokumen secara sistematis. Data yang terkumpul dianalisis secaradeskriptif. Pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawintidak hanya mempertimbangkan dasar hukum saja melainkan wajibmempertimbangkan fakta persidangan, baik itu bukti surat ataupun saksi.Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur yang akanmelangsungkan perkawinan harus memohon penetapan dispensasi kawin diPengadilan, kemudian penetapan tersebut di laporkan untuk mencatatkanperkawinannya sehingga status perkawinannya mendapat kepastian hukum danperlindungan hukum
UPAYA KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PASCA KEBAKARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Full text linkSertipikat akan mempunyai kekuatan bukti apabila proses pendaftarantanah sesuai dengan prosedur administrasi pertanahan yang benar. TerjadinyaBencana kebakaran yang terjadi tahun 1999 pada Kantor Pertanahan KabupatenBuleleng yang menimbulkan kerusakan fisik bangunan dan hangusnya seluruharsip pertanahan yaitu data fisik dan yuridis yang tersimpan. Hal inilahmenimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengenai upaya Kebijakan dalampelaksanaan administrasi pasca kebakaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bulelengdan implikasi hukum terhadap kebijakan yang dilakukan Kantor PertanahanKabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Databersumber dari kepustakaan dan lapangan, berupa data sekunder, primer, dantersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen danwawancara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.Tahapan penelitian meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisisdata, dan penyusunan laporan. Data kemudian dianalisis kualitatif untukmemperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, upaya yang telah dilakukanadalah pengeluaran surat oleh Badan Pertanahan Nasional pada 4 November 1999mengenai petunjuk penanganan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan, surattindak lanjut terhadap Surat Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya KantorPertanahan pada 10 Maret 2023 dan penerbitan surat tindak lanjut oleh KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada 5 Juli. Serta terdapat 2(dua) sisi impilkasi yakni positif dan negatif
EFEKTIVITAS E-BERPADU (ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU) TERKAIT PENGOLAHAN DAN PERTUKARAN DOKUMEN ADMINISTRASI PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B)
Full text linkEfektivitas sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yangdiluncurkan oleh Mahkamah Agung Melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020 yangdisempurnakan dengan Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah aplikasi yangdigunakan untuk mempermudah proses dalam sistem peradilan pidana. Penelitianmenggunakan metode penelitian hukum empiris sifatnya deskriptif, bersumberdari kepustakaan dan lapangan yaitu berupa data sekunder, primer, dan tersier.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara,dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Tahapan penelitian meliputiperencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penyusunan laporan.Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh Kesimpulan.Berdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakandalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, haltersebut disebabkan oleh adanya kendala seperti faktor jaringan internet dimasing-masing daerah yang berbeda-beda, sumber daya manusia yang masihbanyak tidak paham akan teknologi elektronik, namun upaya untuk menghadapikendala tersebut terus dilakukan oleh Badan Peradilan dengan lebih meningkatkanfasilitas maupun struktur jaringan internet yang lebih baik dan juga lebihmeningkatkan sumber daya manusia khususnya dilingkup Badan Peradilan
PENYALURAN FORMALIN DARI RUMAH SAKIT KEPADA DESA ADAT UNTUK PENGAWETAN JENAZAH DARI PERSPEKTIF HUKUM
Full text linkPengawetan jenazah menjadi kebutuhan di desa adat karena penguburanharus dilakukan pada waktu tertentu dan jenazah tidak dapat keluar dari area desatersebut. Jeda waktu ini membuat pengawetan jenazah menggunakan formalinatau formaldehyde menjadi kebutuhan. Wacana untuk membebaskan pemberianformalin dari rumah sakit ke masyarakat desa adat mulai dianggap sebagai jalankeluar yang masuk akal. Tulisan ini bertujuan untuk menggali dasar hukumpenyaluran formalin dan legalitas rumah sakit dari sudut pandang hukumkesehatan sebagai penyalur dengan menggunakan metode penelitian hukumnormatif berdasarkan aturan yang secara khusus mengatur mengenai penyaluranbahan kimia beracun mulai dari produksi hingga ke pengguna akhir dan implikasiyuridisnya. Hasil penelitian didapatkan adanya larangan penyaluran formalin darirumah sakit ke desa adat yang implikasi negatifnya adalah sanksi bagi rumah sakitdan dapat melanggar hak asasi orang lain. Sedangkan implikasi positifnya adalahdesa adat dapat melaksanakan adatnya dengan lebih mudah sesuai dengan hakasasinya
IMPLIKASI KETIDAKJELASAN KETENTUAN PENDAFTARAN MEREK ASING TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
Full text linkKetidakjelasan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya terkait makna “terdaftar” padaPasal 1 angka 5 dan Pasal 3, menimbulkan implikasi serius terhadap kepastianhukum perlindungan merek asing di Indonesia. Prinsip teritorialitas yang dianutoleh sistem hukum merek Indonesia mewajibkan pendaftaran nasional sebagaidasar perolehan hak, namun tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenaipengakuan pendaftaran merek di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untukmenganalisis pengaturan prinsip teritorialitas, prinsip first-to-file, sertamekanisme pengakuan hak prioritas berdasarkan Paris Convention. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kekaburan norma mengenai pengakuanpendaftaran merek asing berdampak pada menurunnya kepastian hukum,meningkatnya potensi sengketa perebutan hak merek, dan melemahnyakepercayaan pemilik merek internasional terhadap sistem perlindungan hukum diIndonesia. Diperlukan penegasan regulatif mengenai makna “terdaftar” sertapembentukan mekanisme administratif yang jelas terkait pengakuan hak prioritasdan perlindungan merek terkenal, guna menciptakan sistem perlindungan merekyang transparan, adaptif terhadap globalisasi, dan memberikan kepastian hukumbagi pelaku usaha nasional maupun internasional
EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM BANDING DALAM PERKARA PERDATA DENGAN APLIKASI e-COURT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B
Full text linkEfektivitas sistem e-court diharapkan dapat meminimalisasi praktikpraktik yang kerap terjadi di dunia peradilan, baik yang berkaitan denganmekanisme dan prosedur pelayanan maupun yang disebabkan oleh pelaku oknumoknum tertentu. Penelitian ini meneliti efektivitas upaya hukum banding dalamperkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B,dan kendala-kendala serta upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Databersumber dari lapangan dan kepustakaan, sehingga data yang digunakan dataprimer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen danwawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Upaya hukumbanding dalam perkara perdata dengan aplikasi e-court di Pengadilan NegeriSingaraja Kelas I B, telah berjalan dengan efektif dalam pendaftaran perkara danpembayaran biaya perkara. Namun, untuk e-litigasi, masih belum efektif.Kendala-kendala dan upaya-upaya yang ditemukan: adanya gangguan padaaplikasi e-court, diupayakan penyelesaian dengan memberdayakan Sub BagianPerencaaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; pihak yang bersengketa yangtidak memiliki alamat e-mail pribadi, diupayakan dengan membolehkan memakaialamat e-mail milik orang lain, dan memberikan username dan password e-courtsehingga bisa mengakses melalui handphone keluarga; pengguna yang belummemahami secara baik sistem e-court, diupayakan dengan melakukan sosialisasimelalui video tutorial penggunaan e-court pada youtube
PELIBATAN DESA ADAT DI BALI DALAM MASALAH-MASALAH KEMASYARAKATAN PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI DAN OTONOMI DESA ADAT
Full text linkAda pengakuan bahwa desa adat telah memiliki sejarah panjang,berabad-abad, tetap dipertahankan dan didukung oleh masyarakat (adat) di Bali,bahkan diakui memiliki kontribusi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.Pengayoman, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan desaadat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor4 Tahun 2019 justru dapat berindikasi negatif terhadap otonomi desa adat. Pasal21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 yangmenyatkan bahwa desa adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan desa adatyang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakaladan niskala, menjadi dasar pelibatan desa adat di bali dalam masalah-masalahkemasyarakatan di luar masalah adat. Pelibatan desa adat di luar masalah-masalahadat dan bantuan pendanaan bagi desa adat dapat berpengaruh negatif terhadapotonomi desa adat di Bali
EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DENGAN PENGASINGAN PADA TRADISI MANAK SALAH DI DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG
Full text linkIndonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan tradisiyang luar biasa melimpah. Namun diantara banyaknya keragaman tradisi danbudaya, terdapat beberapa tradisi di Indonesia yang menyimpang danbertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunyayaitu tradisi Manak Salah di Desa Padangbulia. Dari hal tersebut, yang menjadimasalah dalam penelitian ini yaitu efektivitas penerapan Pasal 34 Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan upaya penyeimbanganantara penghormatan hak asasi manusia dan pelestarian tradisi Manak Salah diDesa Padangbulia. Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenispenelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif menggambarkan pelaksanaannorma hukum mengenai HAM. Pemilihan Lokasi penelitian dilakukan di DesaPadangbulia dengan sumber data yaitu sumber data lapangan dan kepustakaan.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumentasi ataukepustakaan dan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitaspenerapan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia terkait dengan pengasingan pada tradisi Manak Salah di DesaPadangbulia telah efektif dilaksanakan karena tradisi Manak Salah tidakmemenuhi unsur-unsur pada pasal. Untuk menyeimbangkan antara tradisi danpenerapan HAM dilakukan dengan cara revitalisasi terhadap tradisi Manak Salah
EFEKTIVITAS PENDAFTARAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DI KABUPATEN BULELENG-BALI
Full text linkPendirian BUMDes mempengaruhi status hukumnya terhadap BUMDes tersebut. Permasalahan yang sering muncul karena status pendirian BUMDes tersebut lemah, maka pengelola BUMDes sulit untuk melakukan perbuatan hukum, karena terkait status hukum BUMDes. Peneliti dapat melakukan pra penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng khusus yang menangani terkait Badan Usaha Milik Desa, menunjukkan bahwa masih banyak Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng yang belum terdaftar sebagai badan hukum, dari 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) BUMDes, hanya 32 (Tiga Puluh Dua) BUMDes yang terdaftar sebagai badan Hukum dan sisa 94 (Sembilan Puluh Empat) BUMDes yang belum terdaftar sebagai badan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian menujukkan bahwa indikator efektif atau tidak nya pendaftaran BUMDes sebagai badan hukum sesuai dengan indikator angka dari jumlah BUMDes 127 (Dua Puluh Tujuh) BUMDes, yang mendaftarkan BUMDes sebagai badan hukum sejumlah 84 (Delapan Puluh Empat) dan 43 (Empat Puluh Tiga) BUMDes yang belum mendaftarkan BUMDes sebagai BUMDes dan 2 (Dua) Desa di Kabupaten Buleleng yang belum mendirikan BUMDes, dari indikator angka tersebut memang menunjukkan sudah efektif dilakukan pendafataran BUMDes di Kabupaten Buleleng. Namun jika dilihat dari indikator kendala-kendala yang ditemui dan indikator struktur dan budaya hukum dari teori efektivitas hukum, maka masih belum efektif. Sehingga dalam hal ini secara intensif pemerintah daerah memfasilitasi dan membuka ruang konsultasi untuk mengatasi kendala-kendala yang di alami dalam mendirikan BUMDes sebagai badan hukum dan Pemerintah Desa juga harus mendaftarkan BUMDes sebagai badan Hukum, supaya status hukumnya jelas dan BUMDes memperoleh suatu perlindungan hukum, serta orang atau badan hukum yang Kerjasama dengan BUMDes tersebut agar aman
Eksplorasi Penerapan Artificial Intelligence Dalam Transformasi Infrastruktur Digital Untuk Keberlanjutan Ekonomi Digital
Full text linkArtificial Intelligence (AI) menjadi teknologi kunci dalam membangun dunia digital di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran AI dalam meningkatkan efisiensi dan menciptakan solusi inovatif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis data melalui pendekatan analisis konten dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa AI mampu mendukung personalisasi pembelajaran, meningkatkan presisi layanan medis, dan mendorong efisiensi operasional bisnis. Namun, implementasi AI menghadapi tantangan seperti keterbatasan data berkualitas, kebutuhan perangkat keras yang mahal, serta risiko privasi data. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan infrastruktur teknologi yang inklusif dan regulasi yang adaptif untuk mengoptimalkan manfaat AI secara berkelanjutan