87,057 research outputs found

    Mara Gabriela Novy Quadri

    No full text

    Kajian Terhadap Penerapan Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2008 Terhadap Jaksa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Terpidana (Studi Kasus PoedjiRahardjo)/ oleh Novy Natalia

    No full text
    abstrak (A) Nama: NOVY NATALIA (NIM: 205060140) (B)JudulSkripsi : KajianTerhadapPenerapanPasal 5 PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2008 TerhadapJaksa Yang TelahDitetapkanSebagaiTerpidana (StudiKasusPoedjiRahardjo). (C) Halaman :vii+85+37+2011 (D) Kata Kunci:PenerapanHukum, JaksaTerpidana (E) Isi : Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan bagaimana cara melakukan hal-hal yang diatur, namun pada kenyataannya banyak terjadi penyelewengan hukum terhadap pelaksanaan putusan yang inkracht. Penyelewengan tersebut sering dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan materi, terutama orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan Republik Indonesia. Seorang Jaksa yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Jaksa atau Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan tidak hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Jaksa terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.apakah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 dapat diterapkan pada Jaksa yang terpidana seperti Poedji Rahardjo? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.Data penelitian memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi tidak berjalan dengan baik.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tersebut dapat diterapkan pada kasus Poedji Rahardjo tetapi kenyataannya tidak diterapkan karena sampai sekarang Poedji Rahardjo masih mejadi seorang Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji. Sebaiknya Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan memperhatikan isi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. (F)Acuan : 37 (1959-2010) (G)Pembimbing: H. Rasji S.H., M.H. (H)Penulis :Novy Natalia DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ????????????????????? i DAFTAR ISI ????????????????????????.. v ABSTRAK ????????????????????????? vii BAB I PENDAHULUAN A.LatarBelakang ?????????????????. 1 B.Permasalahan ?????????????????... 9 C.Tujuan Dan KegunaanPenelitian ?????????... 9 D.KerangkaKonseptual ????????????.??. 10 E.MetodePenelitian ?????????????..??.. 12 F.SistematikaPenulisan ??????????..???? 14 BAB IIKERANGKA TEORI A. Pemidanaan 1.Perbuatan Pidana ????????????????. 16 2.Sanksi Pidana ?????????????????.. 18 B. Pegawai Negeri 1.Pengertian Pegawai Negeri ????????????. 21 2.Pemberhentian Pegawai Negeri ??????????.. 23 C.Kejaksaan 1.PengertianKejaksaan Dan Jaksa ??????????. 25 2.Tugas Dan Wewenang ??????????????. 27 3. Hak Dan KewajibanJaksa ???????????? 29 4. Pengangkatan Jaksa ???????????????. 35 5. Pemberhentian Jaksa ??????????????. .. 36 BAB IIIDATA HASIL PENELITIAN A. KasusPosisi ??.????????????????? 41 B. Dakwaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ??????. 46 C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ??????? 48 D. Putusan Pengadilan Tinggi ?????????????. 49 E. Surat Protes Atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan ???. 51 F. Pelaksanaan Putusan ?..??????????????.. 53 G. Status Kepegawaian Dan Hak-Haknya ??.??????.. 60 BAB IVANALISIS PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP JAKSA POEDJIRAHARDJO A.Ruang Lingkup Sanksi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2008 ??????????????.. 63 B.Penerapan Sanksi Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 TerhadapJaksaPoedji Rahardjo .... 72 BAB VPENUTUP A. Kesimpulan ??????.????????????? 84 B. Saran ??????..???????????????.. 85 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRA

    Kajian Terhadap Penerapan Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 20 Tahun 2008 Terhadap Jaksa Yang Telah Ditetapkan Sebagai Terpidana (Studi Kasus PoedjiRahardjo)/ oleh Novy Natalia

    No full text
    abstrak (A) Nama: NOVY NATALIA (NIM: 205060140) (B) JudulSkripsi : KajianTerhadapPenerapanPasal 5 PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2008 TerhadapJaksa Yang TelahDitetapkanSebagaiTerpidana (StudiKasusPoedjiRahardjo). (C) Halaman :vii+85+37+2011 (D) Kata Kunci:PenerapanHukum, JaksaTerpidana (E) Isi : Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan bagaimana cara melakukan hal-hal yang diatur, namun pada kenyataannya banyak terjadi penyelewengan hukum terhadap pelaksanaan putusan yang inkracht. Penyelewengan tersebut sering dilakukan oleh orang-orang yang berkelimpahan materi, terutama orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan Republik Indonesia. Seorang Jaksa yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Jaksa atau Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan tidak hormat, Pemberhentian dengan tidak hormat seorang Jaksa terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.apakah Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 dapat diterapkan pada Jaksa yang terpidana seperti Poedji Rahardjo? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara.Data penelitian memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi tidak berjalan dengan baik.Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tersebut dapat diterapkan pada kasus Poedji Rahardjo tetapi kenyataannya tidak diterapkan karena sampai sekarang Poedji Rahardjo masih mejadi seorang Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapatkan hak-haknya berupa gaji. Sebaiknya Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan memperhatikan isi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008. (F)Acuan : 37 (1959-2010) (G)Pembimbing: H. Rasji S.H., M.H. (H)Penulis :Novy Natalia DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ????????????????????? i DAFTAR ISI ????????????????????????.. v ABSTRAK ????????????????????????? vii BAB I PENDAHULUAN A.LatarBelakang ?????????????????. 1 B.Permasalahan ?????????????????... 9 C.Tujuan Dan KegunaanPenelitian ?????????... 9 D.KerangkaKonseptual ????????????.??. 10 E.MetodePenelitian ?????????????..??.. 12 F.SistematikaPenulisan ??????????..???? 14 BAB IIKERANGKA TEORI A. Pemidanaan 1.Perbuatan Pidana ????????????????. 16 2.Sanksi Pidana ?????????????????.. 18 B. Pegawai Negeri 1.Pengertian Pegawai Negeri ????????????. 21 2.Pemberhentian Pegawai Negeri ??????????.. 23 C.Kejaksaan 1.PengertianKejaksaan Dan Jaksa ??????????. 25 2.Tugas Dan Wewenang ??????????????. 27 3. Hak Dan KewajibanJaksa ???????????? 29 4. Pengangkatan Jaksa ???????????????. 35 5. Pemberhentian Jaksa ??????????????... 36 BAB IIIDATA HASIL PENELITIAN A. KasusPosisi ??.????????????????? 41 B. Dakwaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ??????. 46 C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ??????? 48 D. Putusan Pengadilan Tinggi ?????????????. 49 E. Surat Protes Atas Pengawasan Pelaksanaan Putusan ???. 51 F. Pelaksanaan Putusan ?..??????????????.. 53 G. Status Kepegawaian Dan Hak-Haknya ??.??????.. 60 BAB IVANALISIS PENERAPAN PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP JAKSA POEDJIRAHARDJO A.Ruang Lingkup Sanksi Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2008 ??????????????.. 63 B.Penerapan Sanksi Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 TerhadapJaksaPoedji Rahardjo .... 72 BAB VPENUTUP A. Kesimpulan ??????.????????????? 84 B. Saran ??????..???????????????.. 85 DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRA

    Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta No. 75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Wilayah Jakarta Pusat Oleh Novy Marta Susanti

    No full text
    abstrak (A) Nama (NIM) :Novy Marta Susanti (205020086) (B) Judul Skripsi :Penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Wilayah Jakarta Pusat. (C) Halaman :vii+86+23+2006 (D) Kata Kunci :Penerapan Peraturan (E) Isi : Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, tetapi tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta amat tinggi. Pencemaran udara dapat terjadi di mana saja tidak hanya di luar ruang (outdoor pollution), tetapi juga di dalam ruang (indoor pollution). Tercemarnya udara dapat berakibat pada turunnya kuliatas udara yang kita hirup. Diberlakukannya Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran dalam ruang. Jika mengacu pada Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga timbul permasalahan, bagaimana penerapan Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2005 Tentang Kawasan Dilarang Merokok dalam mewujudkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup? Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh BPLHD walikotamadya Jakarta Pusat dalam penerapan Kawasan Dilarang Merokok? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 menyatakan bahwa sasaran Kawasan Dilarang Merokok (KDM) adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayan kesehatan, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah dan angkutan umum, tetapi belum semua sasaran diberlakukan. Pada pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Data penelitian memperlihatkan penyebab belum terlaksananya penerapan KDM dengan baik, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPLHD. Kendala tersebut terkait dengan kurangnya kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan KDM maupun minimnya peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. (F) Acuan : 23 (1987-2006) (G) Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.,S.S. (H) Penulis : Novy Marta Susant

    Variations on the Author

    No full text
    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Influence of Laser Shock Peening Surface Treatment on Fatigue Endurance of Welded Joints from S355 Structural Steel

    No full text
    This work deals with fatigue testing of the EN S355 structural steel welded joint. The weld was manufactured by the MIG welding technology and as the filler material was used the G3Si1 wire. The fatigue tests were carried out in the rotating bending mode on the specimens manufactured from the welded joint of the S355 steel. The main aim was to evaluate the fatigue endurance of the weld material and for this reason were used machined axis symmetrical specimens to remove the notch effect of the weld shape. In order to increase the fatigue endurance of the weld, the Nd-YAG laser was used for laser shock peening (LSP) of specimens surfaces, which lead to removing of the weld defects but in overall caused that LSP has behaved as the notch and lead to decreasing of the fatigue endurance. Obtained results of fatigue tests are compared, discussed and supported by correlation with results of additional experiments, e.g. identification of incurred structures after the laser shock peening by the metallographic observations and micro-hardness tests

    [Newspaper Clipping: Author Claims Evidence of Second JFK Assassin #1]

    No full text
    Newspaper article titled "Author Claims Evidence of Second JFK Assassin." The article states that author Richard J. Whalen concluded "that there is circumstantial evidence to support the theory of a second assassin in the shooting of President John F. Kennedy.
    corecore