1,721,016 research outputs found
Impelementasi Penerapan Program Surat Digital (E-Surat) Terhadap Percepatan Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
No full textAplikasi e-surat merupakan jenis tekhnologi yang diterapkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Aplikasi e-surat merupakan transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk merespon informasi yang masuk atau keluar. Adanya sistem e-surat ini memudahkan dalam surat menyurat, sehingga seorang pejabat bisa memberikan respon yang cepat. Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menerapkan Sistem e-surat karena adanya beberapa permasalahan yang terjadi, misalnya e-Surat dibuat berawal dari penemuan dokumen palsu, serta boros kertas, waktu dan biaya, maka Sekretariat Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pengelolaan surat dengan aplikasi (e-surat) Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, apakah penerapan e-surat sudah efektif, kendala apa yang dihadapi saat pengoperasian e-surat, serta solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis adalah metode observasi, dan wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Penerapan e-surat sebagai aplikasi kegiatan surat menyurat sudah baik dan cukup efektif. Tingkat efektifitas tersebut dapat dilihat dari kecepatan, keamanan, dan kinerja pegawai. Meskipun dirasa sudah cukup efektif, namun masih dijumpai kendala pada penerapan e-surat dalam kegiatan surat menyurat sehari-hari. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pihak instansi telah mengupayakan beberapa solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah penerapan e-surat di Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tengah sudah cukup efektif. Penulis memberikan saran supaya aplikasi e-surat untuk kegiatan surat menyurat terus dilaksanakan bahkan bila perlu lebih dikembangkan lagi sehingga lebih efektif.The e -surat application is a kind of technology applied in the Regional Secretariat of Pakpak Bharat Regency. The e-surat application is a digital letter transformation that was created to respond to incoming or outgoing information. The existence of this e-mail system facilitates in correspondence, so that an official can provide a quick response. The Regional Secretariat of Pakpak Bharat Regency implements the e-surat System due to several problems that occur, for example e-mail is made from the invention of false documents, and wasteful of paper, time and cost, the Secretariat The problem to be studied in this research is how the procedure of the management of the letter with the application (e-surat) of the Regional Secretariat of Pakpak Bharat Regency, whether the application of e-mail has been effective, what constraints faced during e-surat operation, and what solutions are being undertaken to overcome the constraints faced. The object of study in this research is the Regional Secretariat of Pakpak Bharat Regency. Methods of data collection used in the preparation of the thesis is the method of observation, and interview. While the method of data analysis used is descriptive analysis method. Based on the results of research by the author that the application of e-mail as an application of correspondence activities is good and quite effective. The level of effectiveness can be seen from the speed, security, and performance of employees. Although it is considered quite effective, but still found obstacles in the implementation of e-surat in the daily correspondence activities. To overcome the constraints faced by the agency has sought several solutions to overcome these obstacles. The conclusion that can be drawn from the research is the implementation of e-surat in the Regional Secretariat of Pakpak Central Bharat Regency is quite effective. The authors suggest that e-mail applications for mailing activities continue to be implemented even if need be developed more so more effective
Efforts Undertaken by PD. Medan Level II Municipal Market to Overcome the Problems of Helvetia Market Traders
No full text64 HalamanDewasa inl dunia perdagangan terutama di Oaerah Tingkat II Kotamadya Medan mengalami kelesuan. Dan dalam keadaan perekonomian sekarang ini ditandai dengan turunnya nilai Rupiah atas kurs Dollar AS dan juga persaingan yang semakin tajam, sehingga segala sesuatu yang berjalan pada dunia perdagangan mengalami kesulitan mencapai tingkat penjualan yang diharapkan. Oleh karena itu banyak pedagang yang semakin sullt mempertahankan kelancaran usahanya. Suatu usaha perdagangan harus mampu bersaing dengan usaha dagang lainnya bila ingin mempertahankan keberadaannya atau posisinya.
Setiap gerak dan usaha serta tindakan yang dilakukan oleh suatu usaha dagang di dalam melayani pasar selalu diperhatikan usaha dagang lainnya, untuk ltu pedagang harus memperhatikan, mengikuti perubahan-perubahan yang teradi di pasar. Karena kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar selalu berubah-ubah,
perusahaan dapat mengambil keputusan maupun tindakan yang diperlukan bagi tercapainya tujuan perusahaan. Dan kegiatan pedagang pada dasarnya adalah ingin merebut konsumen seluas-luasnya dari produk jasa yang ditawarkannya. Salah satu sisi yang potensi~l dalam pengembangan pasar sebagai sarana
- tempat berdagang para pedagang adalah PD. Pasar dimana pasar tersebut terdapat.Karena dalam hal ini para pedagang yang menempati pasar dapat memberikan konstribusi pemasukan bagi kas Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam penelitlan ini dikemukakan . rumusan masalah, bagaimanakah
sebenarnya keberadaan PD. Pasar Kotamadya Tingkat II Medan dalam mengatasi permasalahan pedagang Pasar Helvetia ". Dalam mencari jawaban atas pemasalahan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan yang dilakukan di PD. Pasar Kotamadya Medan. Sedangkan tek'nik analisis data dipergunakan ialah metode deskriptif
The Role of the Central Aceh District Government in Object Development Tourism (Case Study of the District Tourism, Youth and Sports Office Central Aceh)
No full text69 HalamanKabupaten Aceh Tengah berjuluk Negeri di atas awan, julukan daerah yang begitu sejuk dan indah dengan daerah wisatanya baik Danau Lut Tawar, Dermaga Wisata Lukup Penalam, Bur Gayo dan Bur Lancuk Leweng lain sebagainya Beragam suku dan budaya yang ada di Provinsi Aceh diantaranya suka Gayo yang berada di kabupaten Aceh Tengah, masyarakat etnis Gayo memiliki kebudayaan, seni, tradisi dan kegiatan sosial budaya lainya yang seharusnya dapat dijadikan sebagai destinasi wisata budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintahan Aceh Tengah dalam pengembangan Objek Wisata, menganalisis kendala-kendala dalam di hadapi Pemerintah daerah, menganalisis strategi pengembangan wisata budaya di Kota Takengon. Metode penelitan ini menggunakan metode kualitatif. Hasil model pengelolaan pariwisata di Kota Takengon masyarakat dan pemerintah kendala termasuk kurangnya infrastruktur, sumber daya manusia, dan fasilitas pariwisata. Melalui analisis ini dipilih strategi terutama pentingnya pemerintah untuk memainkan perannya terutama dalam regulasi dan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan sadar wisata. dan yang menjadi kendala untuk pengembangan pariwisata, kurangnya sarana prasarana, tidak adanya bus pariwisata dan terkendala dengan anggaran. Adapun strategi pengembangan pariwisata tersebut belum maksimal. Central Aceh Regency is nicknamed the Country above the clouds, the nickname of the area that is so cool and beautiful with its tourist areas, including Lake Lut Tawar, Lukup Penalam Tourism Pier, Bur Gayo and Bur Lancuk Leweng, etc. The various ethnic groups and cultures in Aceh Province include the Gayo who
Located in Central Aceh district, the Gayo ethnic community has culture, art, traditions and other socio-cultural activities that should be used as cultural tourism destinations. This study aims to determine the role of the Central Aceh Government in the development of tourism objects, to analyze the obstacles faced
by the local government, to analyze the strategy of developing cultural tourism in the city of Takengon. This research method uses qualitative methods. The results of the tourism management model in the City of Takengon community and government constraints include the lack of infrastructure, human resources, and
tourism facilities. Through this analysis, strategies were chosen, especially the importance of the government to play its role, especially in regulations and policies in providing infrastructure and encouraging people to increase tourism awareness. and the obstacles to tourism development, the lack of infrastructure, the absence of tourism buses and constrained by the budget. The tourism development strategy has not been maximized
Implementation of Oversight Function According to Police Regulations Republic of Indonesia Number 14 of 2018 Concerning Composition Organization and Working Procedures in Improving Accountability Finance at the Regional Police of North Sumatra
No full text113 HalamanItwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan pemeriksaan perbendaharaan di lingkungan Polda. Implementasi pengawasan Itwasda belum berperan maksimum dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan di Polda Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari masih belum memenuhi
akuntabilitas kinerja keuangan memuaskan sesuai dengan penilaian yang dilakukan pada tahun 2018. Rumusan masalah adalah bagaimana implementasi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi fungsi pengawasan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja dalam peningkatan ak.untabilitas keuangan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komunikasi, implementasi fungsi pengawasan sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang SOTK dalam peningkatan akuntabilitas keuangan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik. Dari segi sumber daya, implementasi belum berjalan dengan baik. Dari segi disposisi, implementasi belum berjalan dengan baik. Dari segi struktur birokrasi, implementasi sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi fungsi pengawasan adalah: kurangnya kemampuan petugas memanfaatkan hasil-hasil penelitian dalam pengawasan, kurangnya sumberdaya finansial, kurangnya komitmen petugas untuk mengembangkan program pengawasan dan kurang mengutamakan pekerjaan dibanding urusan pribadi, serta kurangnya sifat terbuka petugas dalam menerima kritik dari pihak lain di luar Itwasda. Rekomendasi diajukan adalah pimpinan perlu menghimbau agar petugas secara aktif mempelajari hasil-hasil penelitian, dan menghimbau petugas Itwasda agar lebih terbuka terhadap pendapat pihak lain di luar Itwasda. Itwasda is in charge of carrying out supervision, general inspection and treasury inspection within Polda. The implementation of supervision by Itwasda has not played a maximum role in realizing financial accountability at the North Sumatra Police. This can be seen from the lack of satisfactory financial performance accountability in accordance with the assessment carried out in 2018. The formulation of theproblem is how the implementation and constraints faced in implementing the supervisory function in accordance with the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 14 of 2018 concerning Organizational Structure and Work Procedures in improving financial accountability in the North Sumatra Regional Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that in terms of communication, the implementation of the supervisory function in accordance with the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 14 of 2018 concerning SOTK in
increasing financial accountability at the North Sumatra Regional Police has been going well. In terms of resources, implementation has not gone well. In terms of disposition, implementation has not gone well. In terms of bureaucratic structure, implementation has been going well. The obstacles faced by agencies in
implementing the supervisory function are: lack of ability of officers to utilize research results in supervision, lack of financial resources, lack of commitment of officers to develop supervisory programs and prioritizing work over personal matters, and lack of openness of officers in receiving criticism from parties others
outside Itwasda. The recommendation put forward was that the leadership needed to urge officers to actively study the results of research, and to urge Itwasda officers to be more open to the opinions of other parties outside Itwasda
Analisis Kinerja Pengawasan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan
Full text linkPeran strategis Direktorat Jendral Bea dan Cukai dibidang perekonomian negara adalah sebagai trade facilitator, indstrial assistance, revenue collector, dan community protector. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipr Madya Pabean B Medan (KPPBC Medan) adalah sebagai sebuah kantor pengawasan dan pelayanan yang telah ditetapkan sebagai kantor modern sebagai perwujudan reformasi birokrasi di Kementrian Keuangsn. KPBBC Medan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pelayanan kegiatan kepabeanan dan cukai di kota Medan dan sekitarnya. Apalagi sejak berpindahnya Bandara Internasional Polonia ke Bandara Internasional Kualanamu yang merupakan salah satu obyek pengawasan salah satu obyek pengawasan KPPBC Medan yang jaraknya lebih kurang 30 km dari KPBC Medan
Efektifitas Pendelegasian Kewenangan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
Full text linkPendelegasian wewenang yang efektif dan efesien akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara pemimpin dan bawahan serta mampu mengembangkan suatu sistem kerja untuk memproses tercapainya tujuan perusahaan maupun organisasi. Pendelegasian wewenang pada kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara masih berjalan dengan baik dan efisien. Dimana pemimpin dan atasan yang dimotori oleh seorang Kepala Dinas dalam mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dilihat dari suatu keseimbangan dari pada tugas, tanggung jawab dan wewenang yang akan dilaksanakannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektifitas dan faktor penghambat pendelegasian kewenangan di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian efektifitas pendelegasian di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Memulai pendelegasian pimpinan memberikan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab tugas, dengan demikian pekerjaan keorganisasian dapat berjalan dengan baik. Kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dan faktor penghambat dalam pendelegasian wewenang ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, proses berbelit-belit dan tidak transparan, kapasitas staf yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang dan waktu.Effective and efficient delegation of authority will produce a harmonious relationship between leaders and subordinates and able to develop a working system to process the achievement of corporate and organizational goals. Delegation of authority at the Office of Food Security and Livestock of North Sumatra Province is still running well and efficiently. Where leaders and superiors are driven by a Head of Service in delegating authority to subordinates do not run properly as seen from a balance of the tasks, responsibilities and authority to be implemented. The purpose of this research is to know the effectiveness and inhibiting factors of authority delegation in the Office of Food and Livestock Resilience of North Sumatera Province. The method used in this research qualitative descriptive research. Technique of collecting data by observation method, interview, literature study and documentation. Data analysis in this research is done by data reduction, data presentation and verification. The result of the effectiveness of the delegation at the Food and Livestock Service Office of North Sumatera Province has been running properly. Initiating the delegation of the leader gives the task, authority, rights and responsibilities of the task, thus organizational work may proceed well. The ability of the apparatus resources possessed by the North Sumatra Provincial Food and Livestock Service Office and the constraining factor in the delegation of authority is viewed from the perspective of state administrative law, too many requirements to be met, the process of convoluted and non-transparent, limited staff capacity, he replied the superiors due to the delegation of authority and time
The Role of Leadership in the Maintenance Section of PT. PLN (PerserQ) Labuhan Angin Generation Implementing Unit
No full text91 HalamanPeranan kepemimpinan dalam tim ketja pemeliharaan pastinya menjadi faktor utama dalam menciptakan kinetja tim yang efektif. Kinetja pemeliharaan dapat dilihat dari nilai ketersediaan yang dinyatakan dalam equivalent availability factor (EAF) dan kehandalan yang dinyatakan dalam equivalent force outrage factor (EFOR). Nilai EAF dan EFOR yang tercapai pada perusahaan menunjukkan tetjadi penurunan kinetja pada bagian pemeliharaan. Nilai EAF yang tinggi dan nilai EFOR yang rendah mengindikasikan peningkatan kinetja
pada bagian pemeliharaan sedangkan nilai EAF yang rendah dan EFOR yang tinggi mengindikasikan penurunan kinetja pada bagian pemeliharaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana peranan kepemimpinan pada bagian pemeliharaan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Labuhan
Angin, 2) Bagaimana masalah kepemimpinan pada bagian pemeliharaan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Labuhan Angin. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan penelitian deskriptif Dari hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kepemimpinan pada bagian pemeliharaan di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Labuhan Angin belum sepenuhnya memberikan peran yang maksimal karena masih terdapat beberapa peran yang kurang dilaksanakan oleh pimpinan bagian pemeliharaan. Kepemimpinan sudah beperan sebagai
membangun visi, peran menjalin hubungan, dan peran mengendalikan, tetapi masih kurang berperan memberikan dorongan, sebagai pemberi informasi. Masalah kepemimpinan pada bagian pemeliharaan adalah kurangnya peran sebagai pemberi pengakuan kepada bawahan karena pimpinan kurang peka
terhadap basil ketja, serta tidak aktif memberi pujian kepada pegawai yang berhasil dalam peketjaannya, kurang berperan memelihara jaringan komunikasi cenderung menganggap bahwa masalah komunikasi merupakan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terkait dalam komunikasi, serta kurang berperan
sebagai pemantau (pemonitor) karena lebih cenderung memperhatikan urusan yang berhubungan dengan unit organisasi lain dan hubungan dengan pihak luar, sehingga kurang memperhatikan pelaksanaan pekerjaan pada bagian pemeliharaan
Kebijakan Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir dalam Menghadapi Bencana Alam di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai
Full text linkDi Indonesia, menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat beberapa kriteria pemenuhan kebutuhan bencana, meliputi penyediaan: (1) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (2) Pangan; (3) sandang; (4) pelayanan kesehatan; (5) pelayanan psikososial; dan (6) penampungan dan tempat hujan. Selama ini kesiapsiagaan bencana pada masyarakat belum dirasakan berjalan dengan baik. Hal ini perlu kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah setempat khususnya di Kecamatan Pantai Cermin dengan melalui suatu Badan Penanggulangan Bencana Darurat, belum adanya sistem yang membuat masyarakat terlatih terhadap bencana, sementara sistem deteksi dini terhadap bencana yang telah ada belum mampu diakses dengan baik oleh masyarakat. Dalam pandangan normatif, kondisi tersebut merupakan implikasi dari upaya pembangunan kesiapsiagaan yang kurang normal dan tidak tepat sasaran, sehingga belum mampu menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam menanggulangi bencana. Berdasarkan uraikan yang telah disampaikan pada latarbelakang diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimana Kebijakan Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Alam Di Kecamatan Pantai Cermin ditinjau dari aspek mobilisasi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendanaannya. Aspek Kebijakan Kesiapsiagaan Sesuai dengan prinsip pembagian tugas dan penataan kelembagaan, dalam pengorganisasian dibawah kordinator BPBD. Dalam hal ini disampaikan juga tujuan penelitian tesis ini yakni untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kebijakan kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam mengani bencana alam di Kecamatan Pantai Cermin, ditinjau dari aspek mobilisasi sumber daya. Kemudian sekilas disampaikan juga metode peneltian yakni deskriptif kualitatif, dengan cara menganalisis suatu objek melalui penelitian. Peran serta kelembagaan terkait dengan kebencanaan memepunyai peran strategis dibawah komando BPBD sehingga diharapkan selalu adanya tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam hal penanggulangan bencana alam, sesuai amanat Peaturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana. Oleh karenanya dalam merekrut lembaga penggiat kebencanaa seperti TRC, Satgas, dan Relawan, yang akan melakukan pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia warga pesisir, khususnya di Kecamatan Pantai Cermin peneliti melihat peran BPBD, telah melaksanakan fungsinya dengan memperhatikan pembinaan ketrampilan dan kompetensi di bidang penanggulangan bencana.In Indonesia, according to Law no. 24 of 2007 on Disaster Management, there are several criteria of disaster fulfillment, covering the provision of: (1) clean water and sanitation needs; (2) food; (3) clothing; (4) health services; (5) psychosocial services; and (6) shelter and shelter. So far, disaster preparedness has not been felt well. This needs policies from the local government, especially in Pantai Cermin District through an Emergency Disaster Management Agency, no system has made people trained in disaster, while early detection systems against existing disasters have not been well accessed by the community. In the normative view, the condition is an implication of the effort of development of preparedness that is not optimal and not right target, so it has not been able to grow community independence and empowerment in tackling disaster. Based on the description that has been submitted in the background above, then the formulation of this research problem is: How the Coastal Preparedness Policy In Face Up Natural Disaster In Kecamatan Pantai Cermin. Aspects of Preparedness Policy In accordance with the principle of division of tasks in institutional arrangement, in organizing BPBD. the general task of the institution must be divided into the structural tasks within the institution so that it can be guaranteed always the responsibility in the implementation of government tasks in the case of disaster management. However, it does not mean that BPBD can carry out its own government duties that are its responsibility without cooperation with other related institutions. Need to improve the role and function of BPBD and the District of Pantai Cermin in the preparation of disaster management planning in accordance with the mandate of Regional Regulation no. 5 year 2016, on Disaster Management, through coaching by BNPB of BPBD institution in carrying out its function. By implementing BPBD human resources capacity building, in terms of knowledge, skills and competence in the field of disaster management
Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
No full textThe limitation of UMKM as taxpayers causes them to be disobedient to do their obligation. The non-compliance of UMKM as taxpayers can harm themselves since there will be problems in taxation in the business affairs. In this case, the government has provided facility in the form of tax remission which be used by UMKM. Participation and role of UMKM are highly needed by the State to cope with the development which needs lot of funds. It is expected that by the existence of tax remission program, UMKM as taxpayers can use it with the guarantee that their taxation can be eliminated in the period of 1984-2015. The problem is how far tax remission program on UMKM can be successful.
The objective of the research was to evaluate the policy of Law No. 11/2016 on tax remission on UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) as taxpayer in the KPP Pratama, Medan Timur.
The research used mix method which combined qualitative method and quantitative one. The main informants were UMKN as taxpayers and the key informants were tax officials. The respondents were UMKN as taxpayers in the working area of KPP Pratama, Medan Timur.
The result of the research shows that the implementation of tax remission on UMKN as taxpayers has run well. It means that all indicators in evaluating the policy can be fulfilled almost completely which can be seen from the revenue of reimbursement. In practice, however, there are some types of property which can be used as a loophole to do fraud: bank accounts and jewelry. Therefore, the Directorate General of Taxation should extend taxation database. Positively, tax remission program can increase the compliance of UMKM as taxpayers in reporting their yearly SPT of 2016. The weakness of this research is that are no data on the number of UMKMs that participate in tax remission program in the working area of Kanwil DJP Sumut I so that the writer cannot conclude whether the implementation of tax remission for UMKM has been successful or not. It is recommended that the research be used as the material for the next researchers about the difference in perception on tax regulation among the tax officials.Keterbatasan UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan membuat UMKM sering kali tidak patuh dalam menjalankan kewajiban mereka. Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dapat merugikan mereka dengan timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang perpajakan atas usaha yang mereka jalani. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut pemerintah telah memberikan fasilitas pengampunan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM . Peran serta dan kontribusi UMKM sangat dibutuhkan oleh negara untuk mengatasi pembangunan yang membutuhkan banyak dana. Diharapkan dengan adanya program pengampunan pajak wajib Pajak UMKM mau memanfaatkannya dengan imbalan permalasahan perpajakan Wajib Pajak UMKM akan dihapuskan mulai dari tahun 1984-2015. oleh karena itu seberapa jauh program pengampunan pajak atas UMKM dapat berjalan dengan sukses.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atas wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Informan utama dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dan informan kunci adalah petugas pajak. Responden atas kuisioner dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak UMKM telah berjalan cukup baik. Artinya semua indikator dalam mengevaluasi kebijakan hampir terpenuhi secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan uang tebusan. Tetapi pada praktinya ada beberapa jenis harta yang dapat dijadikan celah untuk melakukan kecurangan yaitu rekening tabungan dan emas perhiasan. Hal ini dapat dijadikan koreksi oleh pihak institusi Dirjend Pajak untuk memperluas basis data perpajakan. Sisi positifnya dari program pengampunan pajak ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan 2016 meningkat. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak adanya data jumlah UMKM yang mengikuti program pengampunan pajak di wilayah Kanwil DJP Sumut I sehingga penulis tidak dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak atas UMKM telah sukses secara keseluruhan. Sisi lain yang dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti lain adalah perbedaan persepsi tentang peraturan perpajakan antara petugas pajak.208 HalamanTesis Magiste
Implementasi Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam Peningkatan Pelaksanaan Ibadah Haji Kota Medan
Full text linkBerdasarkan terbitnya UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, maka pelaksanaan ibadah haji agar tercapai tujuannya maka perlu dibentuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dengan adanya KBIH bertugas untuk memberikan pembinaan pelaksanaan ibdah haji mulai dari pemberangkatan sampai dengan kepulangan ke tanah air kepada para calon jamaah haji mulai dari pemberangkatan sampai dengan kepulangan ke tanah air kepada para calon jamaah haji, sehingga mereka mengetahui dan memperoleh bekal tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Impelmentasi Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dalam peningkatan pelaksanaan ibadah haji bagi calon jemaah haji kota Medan. Populasi penelitian ini adalah seluruh KBIH yang ada di Kota Medan berjumlah 61 KBIH dan calon jamaah haji Kota Medan maka yang dijadikan smpel adalah petugas KBIH sebanyak 20 orang dan dari calon jamaah haji adalah sebanyak sebanyak 100 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif guna mengetahui bagaimana implementasi peran KBIH dalam peningkatan pelaksanaan ibadah haji bagi calon jamaah haji Kota Medan
- …
