1,721,091 research outputs found
Analisis Tingkat Kebisingan Pada Simpang Bersinyal Jalan Gn. Bawakaraeng dan Jalan Ahmad Yani Kota Makassar
No full textABSTRAK: Kebisingan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Jend. Sudirman kota Makassar, tepatnya di simpang empat Jl. Gn. Bawakaraeng ??? Jl. Jend. Sudirman, dan simpang empat Jl. Ahmad Yani ??? Jl. Jend. Sudirman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kebisingan pada 2 titik pengamatan, memprediksi tingkat kebisingan dengan menggunakan metode CoRTN (Calculation of Road Traffic Noise), serta memvalidasi model prediksi metode CoRTN. Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan selama 12 jam dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 dengan pengambilan sampel selama 10 menit per jam menggunakan SLM tipe TM-103. Sedangkan untuk prediksi hasil kebisingan digunakan variabel data volume dan kecepatan kendaraan. Hasil tingkat kebisingan yang diperoleh berkisar 77 ??? 80 dB, berada diatas baku mutu tingkat kebisingan berdasarkan KepMENLH No. 48 Tahun 1996 yang hanya berkisar 55 ??? 75 dB untuk setiap kawasan. Hasil prediksi tingkat kebisingan dengan menggunakan metode CoRTN mencapai 77 - 80 dB. Adapun perbedaan selisih nilai hasil pengukuran kebisingan dan prediksi tingkat kebisingan menggunakan model CoRTN adalah 1,88 dB dan 1,21 dB untuk simpang 1 dan 2 pada tahun 2015 dan 0,01 dB dan 0,04 dB untuk simpang 1 dan 2 pada tahun 2016. Dari hasil penelitian ini perlu diadakan upaya pengendalian tingkat kebisingan dengan meredam kebisingan yang berasal dari sumbernya
Analisis kurikulum mata pelajaran tarikh pada Pondok Pesantren Darul Ulum Muaramais Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal
Full text linkPenelitian ini merupakan penelitian yang pengkajian tentang pengembangan kurikulum mata pelajaran Tarikh yang sedang berlangsung di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Muaramais. Fokus penelitian ini adalah analisis kurikulum di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum pada mata pelajaran Tarikh.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kurikulum mata pelajaran Tarikh di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Muaramais. Untuk mengetahui kurikulum Tarikh di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Muaramais apakah sesuai dengan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator dan tujuan yang ditetapkan. Untuk mengetahui kurikulum Tarikh di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Muaramais apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum mata pelajaran Tarikh di Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Muaramais
Metode penelitian ini adalah kombinasi antara studi kasus dan analisis isi (content analysis). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penentuan informan penelitian ini dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclustion).
Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan dengan baik, (1) Kurikulum mata pelajaran Tarikh pondok pesantren Darul ‘Ulum Muaramais belum dilaksanakan dengan baik, sehingga terjadi pembelajaran yang tumpang tindih, dan transpormasi ilmu pengetahuan khususnya mata pelajaran Tarikh masih banyak yang tidak sampai. (2) Kurikulum mata pelajaran Tarikh pondok pesantren Darul ‘Ulum Muaramais belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), sebab guru sendiri tidak memiliki silabus dan RPP. (3) Kurikulum mata pelajaran Tarikh pondok pesantren Darul ‘Ulum Muaramais belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, terutama pada berorientasi pada tujuan, efesiensi penggunaan waktu dan sumber belajar, kontiniunitas, dan berorientsi pada mutu.
Sehingga terjadi pembelajaran yang tumpang tindih, dan transpormasi ilmu pengetahuan khususnya mata pelajaran Tarikh masih banyak yang tidak sampai
Kontrak Sosial: Pola Hubungan Bangsawan dan Rakyat di Sulawesi Selatan
Full text linkBagian Berikut Ini mengurai tentang suatu asumsi bahwa pada hakekatnya penarikan nilai dari suatu episode sejarah tidak lain dari proses subjektifikasi yaitu pemberian interpretasi terhadap suatu episode sejarah dalam kaitannya dengan kebutuhan masa kini. Demikian pula halnyaa dalam penarikan nilai sejarah dari episode sejarah teror westerling di sulawesi selatan. Peristiwa ini adalah salah satu bahagian dari episode sejarah perjuangan bangsa indonesia menegakkan kemerdekaan yang dikenal dengan istilah perang kemerdekaan.Periode perang kemerdekaan dalam sejarah indonesia memiliki ciri-ciri khas. yaitu sarat dengan emosi, semangat,keberanian ,kerelaan berkorban, cinta tanah air bangsa dan negara sendiri
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim memutuskan pemberian Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris beda Agama dan kontribusinya terhadap Sistem Hukum Nasional : Studi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
Full text linkINDONESIA :
Wasiat wajibah untuk ahli waris yang beda agama tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung menetapkan hak atas harta waris non muslim dengan wasiat wajibah sehingga memerlukan kajian yang mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis: 1) Pertimbangan teologis, sosiologis dan filosofis putusan Mahkamah Agung dalam memutus wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama; 2) Landasan normatif yang digunakan Mahkamah Agung 3) Metode yang digunakan Mahkamah Agung 4) Kontribusi putusan tersebut terhadap sistem hukum nasional.
Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah 1) Grand Theory : Teori Maqa>s}id al-Syari>’ah oleh Abu Ishaq al-Sya>t}ibi dalam kitabnya al-Muwafaqa>t, yang intinya adalah untuk menarik manfaat dan menolak mad}a>rat; 2) Middle range theory adalah teori Gustav Radbruch tentang keadilan hukum, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagai tiga asas hukum. 3) Applied theory adalah teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo bahwa hukum progresif bersifat responsif.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif oleh karena itu jenis datanya berhubungan dengan tujuan penelitian yang dimaksud. Sumber data primer diambil dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Teknik pengumpulan data dokumentatif dan studi literatur tentang hukum waris. Data dianalisis dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menafsirkannya dengan metode analisis isi kemudian disimpulkan.
Temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa pemberian wasiat wajibah adalah untuk keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan, namun landasannya masih harus diperkuat seperti penafsiran mendalam terhadap surah al-Baqarah, surah ke 2: 180, atau menggunakan lembaga pemberian wajib berdasarkan Al-Qur’an surah al-Nisa’, surah ke 4: 8.
Penelitian ini disimpulkan: 1. Pertimbangan teologis Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama adalah karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama yang punya keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan sosiologisnya adalah bahwa semua ahli waris mempunyai hubungan kekerabatan tertentu dengan pewaris yang tidak berubah dengan perbedaan agama, sehingga meskipun berbeda agama hak atas harta peninggalan tetap ada. Pertimbangan filosofisnya adalah bahwa di Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum semua orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan. 2. Landasan normatifnya adalah kewenangan yang diberikan negara kepada hakim sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009, sehingga dengan kewenangan itu Majelis Hakim berwenang untuk melakukan ijtihad untuk mengisi kekosongan hukum. 3. Metode yang digunakan Mahkamah Agung adalah interpretasi, argumentasi dan konstruksi yang sejalan dengan metode baya>ni, ta’li>li atau qiya>s dan istis}la>h}i atau mas}lah}ah mursalah dalam hukum Islam. Ini sesuai dengan tahapan umum ijtihad, yakni merubah nas} menjadi fiqh, atau menemukan ‘illat, atau menggunakan berbagai teori istinba>t} dan terakhir mencari korelasi perbedaan pendapat. 4. Kontribusi Putusan Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah terhadap sistem hukum nasional terjadi melalui yurisprudensi pada subsistem substansi hukum, Hukum Islam adalah kontributor utama terhadap hukum positif tentang pemberian bagian bagi ahli waris beda agama. Beragamnya bentuk pertimbangan dan metode yang digunakan menunjukkan bahwa wasiat wajibah sebagai bentuk pemberian bagian bagi ahli waris beda agama belum mempunyai landasan yang kokoh.
ENGLISH :
Mandatory wills regulated in Article 209 of the Compilation of Islamic Law are only for adoptive parents and adopted children, there are no mandatory wills for heirs of different religions. However, the Supreme Court Decision stipulates the right to non-Muslim inheritance with a mandatory will, so it requires in-depth study.
The aim of this research is to analyze: 1) The theological, sociological and philosophical considerations of the Supreme Court's decision in deciding on mandatory wills for heirs of different religions; 2) The normative basis used by the Supreme Court in deciding on mandatory wills for heirs of different religions; 3) The method used by the Supreme Court in deciding mandatory wills for heirs of different religions; 4) Contribution of the Supreme Court's decision in deciding mandatory wills for heirs of different religions to the national legal system.The framework for thinking in this research is 1) Grand Theory: Maqas}id Syari'ah theory by Muh}ammad al-Syat}ibi in his book al-Muwafaqot, which emphasizes that maqas}id al-syari'ah is one of the important concepts in the study of Islamic law. The essence of the maqas}id al-syari'ah theory is to attract benefits and reject madharat; 2) Middle range theory is Gustav Radbruch's theory about legal justice, certainty and legal benefits as three legal principles. 3) Applied theory is a progressive legal theory from Satjipto Rahardjo which states that progressive law is responsive and capable of contextualizing the application of law on the basis of the development of human life. The research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach. This research is classified as a qualitative type of research, therefore the type of data is related to the research objectives in question. The primary data source was taken from the Supreme Court Cassation Decision regarding mandatory wills for heirs of different religions. Documentative data collection techniques and literature study on inheritance law. Data is analyzed by collecting, classifying and interpreting it using content analysis methods and then concluding.
This research concludes: 1) The theological considerations used by the Supreme Court in granting obligatory wills to heirs of different religions are the verses of the Al-Qur'an surah al-Baqarah, surah 2: 180, an understanding based on Yusuf Qard}awi's opinion regarding the meaning of infidels who are prevented from inheriting as infidels of harbi, benefit and justice. The sociological and philosophical considerations are different. Sociologically, the determination of the share of inheritance for heirs of different religions varies because it depends on the composition of the heirs which is reflected in various final decisions which have permanent legal force, that is, it is not always ⅓, some are less than ⅓. Sociological considerations or the benefits of these decisions also vary, including maintaining family relationships, as well as protecting feelings of justice, including maintaining sharia goals. Philosophically, the term heir does not have the essential meaning of being an heir, but rather a recipient of a mandatory will based on the principle of ikhtiyari and giving a mandatory will is for the purposes of justice. 2) The normative basis used in addition to applicable statutory regulations is also the Koran, al-Hadith, opinions of ulama, jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, and the discovery of laws in society that reflect justice; 3) The method used is al-mashlah murlahah, ittiba' to ulama and jurisprudence; 4) Contribution of the Supreme Court's decision regarding mandatory wills for heirs of different religions to the national legal system, namely: (1) Forming jurisprudence; (2) Judges explore new laws; (3) Adding articles to the Compilation of Islamic Law; (4) Issue Supreme Court Regulations, Supreme Court Circular Letters and others.
ARAB :
الوصايا الإلزامية التي تنظمها المادة 209 من مجموعة الشريعة الإسلامية هي فقط للآباء بالتبني والأطفال المتبنين ، ولا توجد وصايا إلزامية لورثة الديانات المختلفة. ومع ذلك ، ينص قرار المحكمة العليا على الحق في الميراث غير الإسلامي بإرادة إلزامية ، لذلك يتطلب دراسة متعمقة.
يهدف هذا البحث إلى تحليل: 1) الاعتبارات اللاهوتية والاجتماعية والفلسفية لقرار المحكمة العليا في البت في الوصايا الإجبارية لورثة الديانات المختلفة؛ 2) الأساس المعياري الذي تستخدمه المحكمة العليا في البت في الوصايا الإلزامية لورثة الديانات المختلفة؛ 3) الطريقة التي تستخدمها المحكمة العليا في تقرير الوصايا الإجبارية لورثة الديانات المختلفة؛ 4) مساهمة قرار المحكمة العليا في تقرير الوصايا الإلزامية لورثة الديانات المختلفة في النظام القانوني الوطني.
إطار التفكير في هذا البحث هو 1) النظرية الكبرى: نظرية مقاصد الشريعة لمحمد السيابي في كتابه الموفقات، والتي تؤكد على أن مقاصد الشريعة هي أحد المفاهيم المهمة في دراسة الشريعة الإسلامية. إن جوهر نظرية مقاصد الشريعة هو جلب الفوائد ورفض المذاهب؛ 2) نظرية المدى المتوسط هي نظرية غوستاف رادبروخ حول العدالة القانونية واليقين والمنافع القانونية كثلاثة مبادئ قانونية. 3) النظرية التطبيقية هي نظرية قانونية تقدمية من ساتجيبتو راهاردجو والتي تنص على أن القانون التقدمي مستجيب وقادر على وضع تطبيق القانون في سياقه على أساس تطور الحياة البشرية.
ومنهج البحث المستخدم هو التحليل الوصفي ذو المنهج القانوني المعياري. يصنف هذا البحث على أنه بحث نوعي، وبالتالي فإن نوع البيانات يرتبط بأهداف البحث المعنية. تم أخذ مصدر البيانات الأساسي من قرار التمييز الصادر عن المحكمة العليا بشأن الوصايا الإجبارية لورثة الديانات المختلفة. تقنيات جمع البيانات الوثائقية ودراسة الأدبيات حول قانون الميراث. ويتم تحليل البيانات من خلال جمعها وتصنيفها وتفسيرها باستخدام أساليب تحليل المحتوى ومن ثم استنتاجها.
ويخلص هذا البحث إلى ما يلي: 1) الاعتبارات العقائدية التي تستخدمها المحكمة العليا في منح الوصايا الإجبارية للورثة من مختلف الأديان هي آيات القرآن الكريم سورة البقرة، سورة 2: 180، وهو فهم مبني على رأي يوسف القرضاوي في معنى الكفار الذين يُمنعون من الميراث ككفار الحرب والمنفعة والعدل. الاعتبارات الاجتماعية والفلسفية مختلفة. ومن الناحية الاجتماعية، فإن تحديد حصة الميراث للورثة من مختلف الديانات يختلف لأنه يعتمد على تركيبة الورثة التي تنعكس في مختلف القرارات النهائية التي لها قوة قانونية دائمة، أي أنها ليست دائما ⅓، وبعضها أقل من ⅓. وتختلف أيضًا الاعتبارات الاجتماعية أو فوائد هذه القرارات، بما في ذلك الحفاظ على العلاقات الأسرية، وكذلك حماية مشاعر العدالة، بما في ذلك الحفاظ على أهداف الشريعة. ومن الناحية الفلسفية، فإن مصطلح الوارث ليس له المعنى الأساسي لكونه وريثًا، بل هو متلقي وصية إلزامية بناءً على مبدأ الاختيار وإعطاء الوصية الإلزامية يكون لأغراض العدالة. 2) الأساس المعياري المستخدم بالإضافة إلى اللوائح القانونية المعمول بها هو أيضًا القرآن الكريم والحديث وآراء العلماء والفقه وتجميع الشريعة الإسلامية واكتشاف القوانين في المجتمع التي تعكس العدالة؛ 3) الطريقة المستخدمة هي المصلح المصلح، والاتباع للعلماء والفقه؛ 4) مساهمة قرار المحكمة العليا بشأن الوصايا الإلزامية لورثة الديانات المختلفة في النظام القانوني الوطني، وهي: (1) تكوين الفقه؛ (2) يستكشف القضاة قوانين جديدة؛ (3) إضافة مقالات إلى مجمع الشريعة الإسلامية. (4) إصدار لوائح المحكمة العليا والرسائل الدورية للمحكمة العليا وغيرها
PERSAINGAN ELIT BANGSAWAN DENGAN KELOMPOK TERDIDIK PADA MASA REVOLUSI DI SULAWESI SELATAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui latar belakang munculnya elit bangsawan dan kelompok terdidik, (2) Mengungkapkan Konflik antara elit bangsawan dengan kelompok terdidik yang berimplikasi pada peran keduanya di Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Tahapan dalam penelitiannya yaitu pemilihan topik, mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar telah memberikan posisi istimewa terhadap kaum bangsawan sebagai elit strategis dari kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial, dan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Ketika elit terdidik tampil dalam Pergerakan Nasional di Sulawesi Selatan bersama elit bangsawan, politik kolonial Belanda berhasil mempolarisasi keduanya menjadi bagian yang terpisah menjadi konflik di awal kemerdekaan RI.Kata Kunci: Elit Bangsawan, Kelompok Terdidik, dan Revolusi di Sulawesi Selata
Analisis Alat Penangkap Ikan Pelagis Kecil di Kab Barru Sulawesi Selatan
No full textMakalah ini merupakan salah satu bagian dari penelitian BOPTN yang dilaksanakan pada tahun 2014Sumberdaya ikan pelagis kecil memiliki potensi yang paling besar dibandingkan dengan kelompok ikan lainya. Kelompok ikan ini pada umumnya ditangkap dengan purse seine dan bagan perahu. Persaingan antar nelayan dalam mendapatkan hasil tangkapan menyebabkan persaingan dalam peningkatan kapasitas tangkap, modifikasi alat tangkap dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan stok ikan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Barru pada Juni ??? September 2014 dengan tujuan menganalisis keberlanjutan teknologi penangkapan ikan pelagis kecil. Metode survei digunakan terhadap alat dan kapal penangkap ikan pada basis nelayan. Data teknis alat dan kapal serta teknik pengoperasian alat tangkap disajikan secara deskriptif dan dibandingkan dengan nilai standar. Hail penelitian menunjukkan variasi kapal penangkap ikan mulai dari ukuran kecil sampai besar dengan rasio ukuran utama pada umumnya belum memenuhi standar kapal ikan sesuai jenis alat yang digunakan. Purse seine menggunakan ukuran mata jarring yang lebih kecil dari standar untuk target ikan cakalang, rasio panjang dan lebar jarring lebih kecil, kecepatan tenggelam pemberat lebih rendah dari standar. Bagan perahu bermasalah pada kekuatan lampu yang digunakan lebih besar dari 2000 watt, sementara bagan tancap sudah memenuhi standar. Kapasitas tangkap purse seine dan bagan perahu relative besar serta selektivitas yang rendah sehingga keberlanjutan sumberdaya ikan pelagis kecil cenderung teranca
PERSAINGAN ELIT BANGSAWAN DENGAN KELOMPOK TERDIDIK PADA MASA REVOLUSI DI SULAWESI SELATAN
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui latar belakang munculnya elit bangsawan dan kelompok terdidik, (2) Mengungkapkan Konflik antara elit bangsawan dengan kelompok terdidik yang berimplikasi pada peran keduanya di Masa Revolusi di Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Tahapan dalam penelitiannya yaitu pemilihan topik, mengumpulkan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar telah memberikan posisi istimewa terhadap kaum bangsawan sebagai elit strategis dari kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial, dan sebagai pemimpin puncak dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Ketika elit terdidik tampil dalam Pergerakan Nasional di Sulawesi Selatan bersama elit bangsawan, politik kolonial Belanda berhasil mempolarisasi keduanya menjadi bagian yang terpisah menjadi konflik di awal kemerdekaan RI. Kata Kunci: Elit Bangsawan, Kelompok Terdidik, dan Revolusi di Sulawesi Selata
COMMON ERROR IN USE CONJUNCTION IN WRITING
Full text linkConjunction is used to make a sentence which having the cohesion and coherence in text. The absence of the right conjunction will result in having illogical meaning, and the message. Because of the important role of conjunctions in the writing process, this study aims to reveal the students’ common errors on the use of conjunction in their writing, and investigate types of errors that occur most frequently in students’ writing.
This part contains the necessary conjunction In grammar, a conjunction (abbreviated CONJ or CNJ) is a part of speech that connects words, phrases, or clauses that are called the conjuncts of the conjoining construction. The term discourse marker is mostly used for conjunctions joining sentences. This definition may overlap with that of other parts of speech, so what constitutes a “conjunction” must be defined for each language. In general, a conjunction is an invariable grammatical particle and it may or may not stand between the items in a conjunction.
A knowledge of words, phrases, clauses is essential to good writing and speaking, but it doesn’t mean neglected the other part of grammar. The correction of writing and speaking is to concentrate on what we are saying rather than on how we are saying it
- …
