1,720,981 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
REFORMASI MENUJU LOCAL GOVERNMENT COUNCIL YANG BERKUALITAS (REFORM TOWARD QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT COUNCIL)
Get PDFPolitical reform has occurred in Indonesia, namely when the regime transition of power from the old order to new order, and when the transition toward the new order has yet to reform the order form is of very local government councils. Local government councils according to the opinion of the writer has never showed good political performance, they simply just as political actors who seek personal gain or rent seeking, either the status quo as well as rent-seeking hunters.In connection with these conditions the local government councils is a form of democracy at local government level is very importance role in accommodating the aspirations of the community and promote development at the local level. Referring to this idea the authors approach the study of reform as the basic options that can be found those items essential for local government reform towards a quality council. Variables of important reforms that opinion writer are: Â minimize the number of political parties; amendment to the constitution need to be rethinking;political education to be a prerequisite determination of local government councils; and scope of work development of local government council.Key words: local government councils, policy reform, political partie
Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Penyandang Retardasi Mental Dan Cacat Fisik (Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Kln)
No full textTindak pidana kesusilaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan, baik yang dilakukan oleh kelompok maupun individu, yang pelaku dan korbannya juga bervariasi yaitu remaja, dewasa, anak-anak bahkan seseorang yang menyandang retardasi mental dan cacat fisik juga tidak luput dari kejahatan ini. Salah satu perkara yang didalamnya merupakan kasus kejahatan terhadap kesusilaan yaitu putusan No.184/Pid.B/2017/ PN.Kln, dalam kasus tersebut penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif yaitu, kesatu Pasal 285 KUHP, atau kedua Pasal 286 KUHP, atau ketiga Pasal 290 ayat (1) KUHP. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: menentukan ada atau tidaknya persesuaian antara bentuk surat dakwaan penuntut umum pada putusan No.184/Pid.B/2017/PN.Kln dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993 dan persesuaian antara interpretasi hakim terhadap unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP terhadap kondisi korban sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.
Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu pertama, untuk mengetahui persesuaian bentuk surat dakwaan penuntut umum pada putusan No.184/Pid.B/ 2017/PN.Kln dengan Pedoman Penyusunan Surat Dakwaan yang telah ditetapkan Jaksa Agung melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993. Kedua, untuk mengetahui persesuaian antara interpretasi hakim terhadap unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP terhadap kondisi korban sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.Metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue opprouch) dan pendekatan konseptual (conceptual approuch). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pembahasan : pertama, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu secara lapis yang antara lapisan tersebut saling mengecualikan, dalam putusan No.184/Pid.B/ 2017/PN.Kln penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif yaitu, kesatu Pasal 285 KUHP, atau kedua Pasal 286 KUHP, atau ketiga Pasal 290 ayat (1) KUHP. Ketiga lapisan pasal tersebut dalam hukum positif yang berlaku di indonesia termuat dalam bab yang sama yaitu Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, sehingga beberapa tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tersebut masuk pada kualifikasi/golongan tindak pidana yang sama artinya tidak saling mengecualikan. Mengingat bahwa dalam hal lapisan dalam suatu tindak pidana yang disusun secara berjenjang dengan ancaman pidana yang dimulai dari yang paling tinggi hingga paling ringan dan tindak pidana tersebut dalam suatu rumpun golongan yang sama maka dalam hal ini bentuk surat dakwaan subsidair yang sesuai sebagaimana indikator-indikator tersebut. Majelis hakim dalam putusan No.184/Pid.B/2017/PN.Kln menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 286 KUHP dan dijatuhkan pidana penjara 4 tahun. Dalam kasus tersebut pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban yang merupakan seorang wanita dengan IQ 40 (retardasi mental sedang) atau mengalami gangguan kejiwan, kendati demikian interpretasi terhadap unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP hanya digunakan pada kondisi fisik korban, bukan kondisi psikis. Mengingat dalam perkara tersebut korban juga melakukan penolakan yang mana dalam hal ini tentu terjadi pertentangan kehendak antara korban dan pelaku. Berkaitan dengan kondisi fisik korban yang cacat ringan ini juga meloloskan kondisi korban dari kualifikasi unsur “tidak berdaya” dalam Pasal 286 KUHP, sehingga peristiwa persetubuhan ini layak untuk diputus berdasarkan Pasal 285 KUHP karena gerakan aktif korban dapat dikategorikan sebagai kekerasan, serta pemaksaan kehendak oleh terdakwa terhadap korban telah sesuai dengan rumusan pasal ini.
Saran yang diberikan penulis yaitu, penuntut umum sebagai penegak hukum harus lebih teliti dalam rangka menentukan bentuk surat dakwaan dalam rangka memaksimalkan kinerja penuntut umum sehingga mampu mensukseskan proses penuntutan. Dalam mengadili perkara sebagaimana halnya yang telah diputus pada putusan Nomor. 186/Pid.B/2017/PN.Kln, hakim harus lebih cermat dan teliti, dalam perkara ini hakim seharusnya melakukan pemanggilan pakar hukum pidana dan melakukan konfrontir dengan ahli kedokteran forensik beserta ahli psikiater, juga saksi sehingga dapat ditemukan secara terang berkaitan dengan kondisi korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebu
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
Author-wise bibliometric analysis based on entropy.
No full textAuthor-wise bibliometric analysis based on entropy.</p
- …
