1,720,964 research outputs found
Penataan Mandar : masa kolonial Belanda 1905-1942
No full textMasa kolonial adalah masa yang suram bagi perjalanan sejarah
kelahiran bangsa Indonesia. Tiga setengah abad rakyat Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa lain. Hidup dalam suasana penjajahan tentunya sangat berbeda dengan suasana kemerdekaan. Buku ini mengulas bagaimana menata suatu wilayah di masa kolonial, yaitu daerah Mandar di Sulawesi Barat
Perjuangan Hammad Saleh: menentang Jepang dan Belanda di Mandar 1942-1947
Get PDFHammad Saleh merupakan salah seorang tokoh pemimpin dan perjuangan yang bukan hanya berperan penting dalam perlawanan menentang pemerintah militer Jepang, tetapi juga dalam perlawanan menentang kehadiran dan usaha NICA yang hendak memulihkan kembali kedudukan dan kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan cucu dari Mara'dia Alu yang dilahirkan di Alu, Balanipa pada 1915. Latar belakang keluarga Hammad Saleh sebagai keturunan dari mara'dia Alu penting diketahui. Sebab, selain turut berperan dalam membentuk karakter dan sikap Hammad Saleh, sejumlah keturunan dari mara'dia Alu juga telah tercatat dalam sejarah sebagai penentang yang gigih melawan pemerintah kolonial Belanda. Hammad Saleh setelah mengetahui dengan pasti bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamsikan, maka ia bukan hanya tampil ke depan menunjukkan dukungan dan sikap tegasnya "berdiri di belakang" Republik Indonesia, tetapin ia juga mengambil peran yang amat penting dalam perlawanan menentang kolonial Belanda dan terlibat secara langsung dalam sejumlah pertempuran dengan aparat NICA yang hendak memecah belah persatuan bangsa dan menghancurkan Republik Indonesia
Ontological and Epistemological Implications of Modern Science on Content Materials of Modern Constitution
Get PDFModern civilization stands firmly on the basis of modern science value. Historically, the modern science is the antithesis of traditional science accros the history of Middle Age and Renaissance. The Middle Age adheres ontologically and epistemologically to divine truth and faith while the Science Modern Age adheres ontologically to materialism human truths and epistemologically to rational, empiricism or objectivism truths. One phenomena of the modern civilization is modern constitutionalism, in practice it puts the constitution as the highest basic law of the constitutional system, and almost all modern states have a constitution as the basis of their constitutional system. Thus, this research tried to analyze the implicative relation of the modern science with the existence of content materials of the modern constitutions, especially in the context of power and human rights. By using the conceptual approach with qualitative analysis, this research found that the ontology and epistemology of the modern science strongly influenced three analyzed constitutions: the American Constitution, the Federal Republic of Germany Constitution and the Indonesian Constitution. In the context of the values of power, the effects of ontology and epistemology of the modern science appear in the practice of separation/division of power in the form of executive, legislative and judiciary institutions; while in the context of the values of human rights the effects of ontology and epistemology of the modern science appear in the significance of human freedom as individual for his/her life where the state cannot further intervene as far as it concerns the freedom of human dignity. In the content materials of the modern constitutions where the effects of ontology and epistemology of the modern science are very significant, there is no room for ontology and epistemology of science based on the metaphysics and faith since it is replaced by human rationality. Keywords: ontology of modern science; epistemology of modern science; modern constitution. DOI: 10.7176/JLPG/84-15 Publication date: April 30th 201
Grand desain pembangunan hukum : arah pembangunan sistem hukum dalam sejarah perencanaan pembangunan jangka panjang nasional Indonesia
No full text136 hlm. 23 cm
Relevansi perencanaan pembangunan nasional dengan amanat konstitusi: studi tentang perbandingan arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN dan RPJPN
No full textxiii, 162 h
BATAS-BATAS NORMATIF PRINSIP PARTISIPASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Get PDFOne of the most fundamental principles of Good Governance is the principle of participation. The more substantial public participation in the decision-making process the better the government's policy products. The national development planning system regulated in the form of legislation, has incorporated the principle of participation in such instruments. However, in some respects, the legislation has not been set ideally about the normative limits on the extent to which the public participation is real can be done, so as to guarantee the quality of the resulting product policies. The lack of seriousness of government in applying the principle of participation in the system of development planning finally Positioning society in symbolic participation, not on substantial partisipation.Keyword : Good Governance, Participation, Development PlanningSalah satu prinsip Good Governance yang paling mendasar adalah prinsip partisipasi. Semakin subtansial partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maka semakin baik produk kebijakan pemerintahan tersebut. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam bentuk perundang-undangan, telah memasukkan prinsip partisipasi dalam instrumen hukum tersebut. Namun dalam tataran tertentu, perundang-undangan tersebut belum mengatur secara ideal mengenai batas-batas normatif mengenai sejauh mana partisipasi masyarakat itu secara nyata dapat dilakukkan, sehingga menjadi jaminan kualitas atas produk kebijakan yang dihasilkan.Ketidakseriusan pemerintah dalam penerapan prinsip partisipasi dalam sistem perencanaan pembangunan akhirnya memposisikan masyarakat dalam partisipasi simbolik, bukan pada partrisipasi subtansial.Kata Kunci : Good Governance, Partisipasi, Perencanaan Pembanguna
Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern
Get PDFThis article discusses dichotomy between moral and legal consideration occuring in the modern constitutions that can be traced back in the thoughts of Thomas Aquinas and Niccolo Machiavelli. The analysis focuses on the epistemological aspects of this dichotomy that are rooted for long in the moral and legal concepts in the modern constitution.Through epistemological analysis, the authors conclude that the epistemic root of the dichotomy lie in the contrasting paradigm between supernatural law and modern positivism. While modern constitutionalism constructs moral concepts that presummes Divine truth, the legal concepts oriented to rational truth. These two concepts should be intergrated without dichotomy through the dictum 'moral exaltation in the primacy of the law' so that the law will be able to answer legal issues in the society
Konstitusi dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum; Sebelum dan Sesudah Amendemen
Get PDFThis study aims to find out (1) the relevance of the mandate of the 1945 Constitution of the policy and legal development in GBHN RPJPN, (2) to the normative strategies of national development planning process in the period of the state system before and after amendment to the Constitution of 1945. This study used a qualitative approach with a descriptive-comparative method. The results showed that (1) the formulation of policy towards development of the law, both the artifacts in the Guidelines of State Policy and RPJPN models, can be said to be substantially relevant to mandate of the Constitution, which applies in the context of each period; (2) there are fundamental differences in strategy formulation nomatif RPJPN GBHN with the preparation. This fundamental difference is the logical consequence of the amendments made to the Constitution of 1945 in the history of the Indonesian nation state system.Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) tingkat relevansi amanat UUD 1945 terhadap arah kebijakan pembangunan hukum dalam GBHN dan RPJPN, (2) mengetahui strategi normatif proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional pada periode sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rumusan arah kebijakan pembangunan hukum, baik yang tedapat dalam GBHN maupun model RPJPN, secara subtansial dapat dikatakan relevan dengan amanat konstitusi, yang berlaku pada konteks periode masing-masing; GBHN dengan UUD Tahun 1945 sebelum amandemen dan RPJPN dengan UUD Tahun 1945 sesudah amandemen. (2) terdapat perbedaan mendasar strategi nomatif penyusunan GBHN dengan penyusunan RPJPN. Perbedaan mendasar ini merupakan konsekwensi logis dari amandemen yang dilakukan terhadap UUD Tahun 1945 dalam sejarah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia
- …
