22 research outputs found
PENAFSIRAN MAHMUD YUNUS TERHADAP AYAT-AYAT KAUNIYAH DALAM TAFSIR QURAN KARIM
No full textABSTRAKPenelitian ini meneliti penafsiran Mahmud Yunus terhadap Ayat Kauniah Penciptaan Langit dan Bumi di dalam Tafsirnya Tafsir Qur’an Karim. Berangkat dari penafsiran Mahmud Yunus dan pendapat para ilmuwan, penulis menyimpulkan bahwa penciptaan langit dan bumi dimulai dari suatu perpaduan kemudian terpisah yang menjadi cikal bakal terbentuknya alam semesta, planet-planet, bintang-bingtang dan sebagainya. Masa penciptaan langit dan bumi berlangsung selama enam masa, dua masa pada bumi, dua masa pada isi bumi, dan dua masa pada langit. Penafsiran Mahmud Yunus sudah cukup mewakili penafsiran bercorak ilmiah pada masanya meskipun masih dengan pembahasan sederhana.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan menganalisis isi bacaan dengan mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkenaan dengan Penciptaan Langit dan Bumi, refrensi-refrensi dari literature yang berkenaan dan juga relevan. Madapun dalam penelitian ini, bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan langsung dengan judul ini yakni Tafsir Qur’an Karim karya Mahmud Yunus. Dan adapun data sekundernya yaitu buku-buku dan tulisan yang mengandung pembahasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analisis yaitu memberikan deskripsi-deskripsi analisa terhadap objek penelitian dari data yang erhasil dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan.Kata Kunci: Tafsir Qur’an Karim, Kauniyah, Ilmiah, Langit, Bumi
HADIS NUZUL ISA AL- MASIH DALAM PANDANGAN AHMADIYAH LAHORE (STUDI ATAS PEMIKIRAN MAULANA MUHAMMAD ALI)
No full textKonsep berakhirnya kenabian setelah wafatnya Nabi Muhammad saw.
merupakan doktrin penting yang mesti dipegangi oleh setiap umat Islam.
Penyelewengan terhadap doktrin ini seringkali dianggap murtad bahkan kafir.
Salah satu kasus menyangkut tentang konsep berakhirnya kenabian di Indonesia
akhir-akhir ini yang tidak hanya berdampak pada takfir akan tetapi juka tindak
kekerasan adalah kasus yang menimpa Ahmadiyah Qodyan. Doktrin Ahmadiyah
Qodyan yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi mendapat reaksi
keras dan bahkan tindak kekerasan yang berujung pada pengrusakan Masjid
Ahmadiyah bahkan pembantaian. Doktrin kenabian Mirza Ghulam Ahmad ini
tidak terlepas dari pemaknaan hadis Ahmadiyah Qodyan tentang nuzu>l Isa al-
Masih yang dilakukan oleh Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad putra Mirza
Ghulam Ahmad. Menurut Ahmadiyah Qodyan, yang diramalkan dalam hadis
tersebut adalah Mirza Ghulam Ahmad dengan posisi sebagai nabi layaknya nabinabi
terdahulu. Sebagai respon terhadap doktrin Ahmadiyah Qodyan ini,
Maulana Muhammad Ali yang merupakan salah satu pengikut setia Mirza
Ghulam Ahmad mendirikan gerakan tandingan dengan nama Ahmadiyah Lahore
dan menentang doktrin ini, karena menurutnya bertentangan dengan pandangan
Mirza Ghulam Ahmad. Untuk mematahkan pandangan Ahmadiyah Qodyan yang
dianggap salah tersebut, Maulana Muhammad Ali memahami hadis nuzu>l Isa al-
Masih tersebut sebagai ramalan Rasulullah tentang datangnya al-Masih Mirza
Ghulam Ahmad yang memiliki sifat seperti Isa al-Masih dan bukan sebagai
seorang nabi.
Penelitian ini berusaha mengkaji pemahaman Maulana Muhammad Ali
terhadap hadis nuzu>l Isa al-Masih. Dengan menggunakan metode deskriptifanalitik
dan pendekatan sejarah pemikiran (intellectual history) berupa
pemahaman holistik dengan menggabungkan tiga unsur penting berupa teks
(karya tulis), konteks, dan hubungan antara teks dengan masyarakat yang
melingkupi Maulana Muhammad Ali, diharapkan dapat memperoleh gambaran
tentang pemahaman Maulana Muhammad Ali terhadap hadis nuzu>l Isa al-Masih
secara komprehensif.
Dari hasil penelitian, hadis nuzu>l Isa al-Masih ini dipahami oleh Maulana
Muhammad Ali secara metaforis. Dalam pemaknaan metaforisnya, Maulana
Muhammad Ali menggunakan metode tematik dengan dibantu oleh dua
pendekatan yaitu bahasa dan sejarah (kisah-kisah dalam Bibel). Pemaknaan
metaforisnya ini terpengaruh oleh sikap simpatisnya kepada Mirza Ghulam
Ahmad. Kata nabi dan Isa ibn Maryam dalam hadis dipahamai secara metaforis
yaitu dengan hadirnya Mirza Ghulam Ahmad (yang memiliki sifat seperti Isa ibn
Maryam) dan berposisi sebagai Muh}addas| (nabi dalam arti bahasa, penerima
berita). Hadis ini dianggapnya sebagai dalil tentang diangkatnya Mirza Ghulam
Ahmad sebagai al-Masih yang dijanjikan dengan beberapa gelar yaitu Muh}addas|,
Mujaddid, dan juga al-Mahdi
TARAWIH DAN TAHAJJUD (Tinjauan Persamaan Dan Perbedaan Dalam Pelaksanaan Dan Keutamaan)
No full textAbstract: Tarawih prayer is prescribed only in the month of Ramadan. Outside of Ramadan, not prescribed tarawih prayers. Even though someone sunnah prayers at night, but if not in the month of Ramadan, it's not tarawih, but merely pray night or tahajjud. Prophet nightly routine prayers tahajjud, both within and outside the Ramadan month of Ramadan. In particular at night during Ramadan, he worked on an addition, tarawih prayer done at the beginning of the night coupled with evening prayers', which is exemplified by the Prophet in congregation in the mosque. While praying tahajjud done at the end of the night after waking from sleep, do it more often he is alone in his house, even if there is a history ever done in congregation in the mosque. The most important time to pray or tahajjud night this is the last third of the night or at dawn. Key Words: Prayer, Taraweeh, Tahajud Abstrak: Sholat Tarawih disyariatkan hanya pada bulan Ramadhan. Diluar dari bulan Ramadhan, tidak disyariatkan untuk melaksanakan sholat Tarawih. Meskipun seseorang yang melaksanakan sholat sunnah pada malah hari, tetapi jika tidak di malam bulan Ramadhan, tidak disebut dengan sholat Tarawih, tetapi itu hanya sholat Malam atau Tahajjud. Nabi selalu rutin shalat malam atau tahajud, baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Khususnya di malam hari pada bulan Ramadhan, ia juga melaksanakan sholat selain sholat tarawih, shalat tarawih dilakukan pada awal malam ditambah dengan sholat malam atau Tahajjud, yang selalu dicontohkan oleh Nabi ketika sholat berjamaah di masjid. Sementara sholat tahajud dilakukan pada akhir malam setelah bangun dari tidur, melakukannya lebih sering dia sendirian di rumahnya, bahkan jika ada riwayat dia juga pernah melakukan berjamaah di masjid. Waktu yang paling penting untuk berdoa atau tahajud malam ini adalah sepertiga terakhir malam atau subuh. Kata Kunci: Shalat, Tarawih, Tahajju
Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pidana Asal (Predicate Crime)
No full textInvestigation of money laundering crime and corruption as a criminal offense is very possible to be done separately or there is a separation of investigation. Therefore, it is necessary to examine the separation of investigation into money laundering crime with corruption as an offense. Factors that affect the separation of investigations in money laundering crime with corruption as an offense. Obstacles in separating the investigation of money laundering crime with corruption as a criminal act of origin and efforts to overcome the barriers of separating the investigation of money laundering crime with corruption as an offense.
This research is a normative research, and is analytical descriptive that describes as well as analyzing a phenomenon associated with the Separation of Investigation of Money Laundering Crime Of Corruption As Criminal Acts Origin.
The results of the study, Separation of investigation in money laundering crime with criminal act of corruption as a criminal act of origin can be done because money laundering crime is an independent crime where there is arrangement in Article 69 of Law no. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering, reads: "To be able to investigate, prosecute, and examination in the trial of money laundering crime is not mandatory first proven criminal offense". Factors affecting the separation of investigations in money laundering crime with corruption as a criminal offense origin are Combined factors of original criminal acts (criminal acts of corruption) with the crime of money laundering, preliminary evidence factor, money laundering as independet crime and Factor customer due diligence. Obstacles to the separation of money laundering criminal investigation into corruption as a criminal offense can be seen from the juridical side consisting of law, law enforcement and facilities and facilities and can be seen also from non juridical side, that is society and culture. Efforts to overcome these obstacles are Make changes to clauses in money laundering law, Implementation of Education Against Money Laundering Investigators and Addition of Investigation Funds.
It is expected that the investigator should if found the dominant evidence to lead to money laundering crime compared with the criminal act of origin (corruption) dare to separate the investigation because it is based on legislation and legal theories. Investigators are expected to pay attention to the factors that can make money laundering crime separated investigation process with corruption or origin of crime. It is expected that the investigator can apply the above efforts, namely to make changes to the clause in the money laundering law, the Implementation of Education on Money Laundering Investigators and the Addition of Investigation Funds for Barriers to the Separation of Money Laundering Investigations by Corruption as a criminal offense can be overcome.Penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal sangat dimungkinkan dilakukan secara terpisah atau terjadi pemisihan penyidikan. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai Pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Faktor yang mempengaruhi pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Hambatan dalam pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dan upaya mengatasi hambatan pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis yang memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).
Hasil penelitian, Pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat dilakukan karena tindak pidana pencucian uang merupakan independent crime dimana terdapat pengaturannya pada Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pencucian Uang, berbunyi:”Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.Faktor yang mempengaruhi pemisahan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal ialah Faktor gabungan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) dengan tindak pidana pencucian uang, Faktor alat bukti permulaan, Faktor tindak pidana pencucian uang sebagai independet crime dan Faktor customer duediligence.Hambatan terhadap pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal ialah dapat dilihat dari sisi yuridis yang terdiri dari hukum, penegak hukum serta sarana dan fasilitas dan dapat dilihat juga dari sisi non yuridis, yakni masyarakat dan kebudayaan. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ialah Melakukan perubahan terhadap klausula di dalam undang-undang pencucian uang, Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penambahan Dana Penyidikan.
Diharapkan penyidik seharusnya jika menumukan alat bukti dominan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dibandingkan dengan tindak pidana asal (korupsi) berani melakukan pemisahan penyidikan karena memang ada didasari oleh peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.Diharapkan penyidik memperhatikan faktor-faktor yang dapat menjadikan tindak pidana pencucian uang dipisahkan proses penyidikannya dengan tindak pidana korupsi atau asal.Diharapkan penyidik dapat menerapkan upaya-upaya di atas, yakni Melakukan perubahan terhadap klausula di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, Pelaksanaan Pendidikan Terhadap Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penambahan Dana Penyidikan agar Hambatan terhadap pemisahan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dapat diatasi.Tesis Magiste
EVALUASI SIMRS MENGGUNAKAN MODEL HOT-FIT RSUD DR. ZUBIR MAHMUD KABUPATEN ACEH TIMUR
No full textPenerapan sistem teknologi informasi membawa perubahan banyak aspek kehidupan masyarakat, tidak lepas pula dalam pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, semua aspek pelayanan dipermudah dengan kehadiran teknolgi sistem informasi. Tujun penelitian ini adalah ini adalah untuk melihat penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit di rumah sakit umum daerah dr. Zubir mahmud kabupaten aceh timur pada tahun 2024. Desain penelitian yang digunakan yaitu jenis analytic dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam peneltian ini yaitu tenaga kesehatan yang mewakili masing-masing ruangan sebanyak 43 tenaga kesehatan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa dari 43 responden terdapat 30 responden dengan human baik mayoritas puas dalam penggunaan sistem informasi menggunakan metode HOT-Fit sebanyak 26 (86,66%), sedangkan dari 13 responden dengan human kurang baik sebanyak 3 (23,07%), maka ada hubungan antara human dengan penggunaan sistem informasi dengan kepuasan pengguna dengan p-value 0,000 (p<0,05). Dari 43 responden terdapat 21 responden dengan organization baik seluruhnya mengatakan puas sebanyak 21 responden (100%). Sedangkan dari 22 responden dengan organization kurang baik mengatakan tidak puas sebanyak 12 responden (54,5%), maka ada hubungan organizing dengan penggunaan sistem informasi dengan p-value 0,000 (p<0,05). Dari 43 responden terdapat 33 responden Technology baik seluruhnya mengatakan puas terhadap sistem informasi menggunakan metode HOT-Fit sebanyak 38 responden (100%). Sedangkan dari 5 responden yang mengatakan tidak baik sebanyak 3 responden (60%), maka Ada hubungan technology dengan penggunaan sistem informasi dengan p-value 0,000 (p<0,05). Diharapakan bagi instansi rumah sakit untuk terus meningkatkan keterampilan dan kualitas sistem agar menambah kepuasan bagi tenaga kesehatan terutama yang menggunakan sistem informasi secara langsung
Struktur bahasa Mekongga
No full textBuku Struktur Bahasa 1y!ekongga ini merupakan salah satu hasil Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Daerah SulawesiSelatan tahun .1992:; 1993. Nnelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan deskripsi tentang latar beiakang sosial budaya bahasa Mekongga sehingga diperoleh garnbaran yang lengkap' dan sahlh. Seiain itu, penelitian ini juga bertujuan mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan informasi yang diterima dari nforman···.mengenai {onologi," mdrfologi, dan sintaksis bahasa Mekongga
Larangan Menikah Bagi Pemilik Salmon Patch Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan)
No full textMarriage is an act that is regulated in such a way in the provisions of Islamic law, in marriage there are pillars and conditions of marriage that must be fulfilled by every prospective bride and groom, both male and female, so that in society there are usually special prohibitions or criteria for each prospective bride and groom. . As happened in Ledong Timur Village, Aek Kuasan District, Asahan Regency, the local community believed that there was a prohibition on marrying salmon patch owners, so this attracted the attention of the author to research more deeply into why this prohibition existed and what the local ulama\u27s views were regarding this matter. This research is qualitative research with an empirical judicial approach and the type of approach uses case studies or field studies which are usually called library research. The results of this research show that people forbid marrying salmon patch owners because they are afraid that the salmon patch owner will die in a short time. Ulama in Asahan Regency also confirmed that there was a ban in the community of East Ledong Village, however several ulama who were sources did not agree with the community\u27s opinion regarding the ban, because for them the prohibition against marrying someone was only in Q.S An-Nisa 23-24 and Salmon patch hose is not contagious and dangerous, so both men and women can marry it
Reclaiming the conversation: Islamic intellectual tradition in the Malay Archipelago. Edited by Rosnani Hashim. Selangor, Malaysia: The Other Press, 2010, pp. 288. ISBN 978-983-9541-74-8 (Paperback)
No full textIslamic education was introduced in the Malay Archipelago with the spread of Islam in the eleventh century C.E. This later developed into a system of Islamic education in the forms of pondok and madrasah. The book under review, Reclaiming the Conversation: Islamic Intellectual Tradition in the Malay Archipelago, examines the efforts of prominent Muslim intellectuals in developing Islamic education, curriculum and institutions particularly in the Malay world. The works and educational reforms of eleven scholars spanning through the nineteenth and twentieth centuries (CE) from three countries in the Malay world were explored. In particular, the book focuses on Shaykh Daud al-Fatani of Pattani in South Thailand, Munshi Abdullah Muhammad Yusof bin Ahmad (Tok Kenali), Shaykh Ahmad al-Hady and Za’ba of Malaya (Peninsular Malaysia), and Shaykh Abd al-Samad al-Palembani, Imam Zarkasyi, Mahmud Yunus, Hamka, Hasyim Asy’ari and Harun Nasution of Indonesia
ANTARA SANKSI ADAT DAN KETENTUAN MASA IDDAH DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF URF (STUDI KASUS KOTA NOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
No full textSharia-regulated marriage to reconcile men and women and legitimise women in men's presence. Marriage may defend humanity and prevent religious doctrine abuses. Marriage during iddah is significant to experts. The iddah time is necessary for marriage validity, hence the result could nullify the marriage. This research uses Empirical Legal Research, or field research, which relies on interview and observation data. Legislation is empirically studied as structured behaviour in social interactions and relationships. Couples who violate customs must live by ancestral rules, which include being confronted in the traditional house with families from both sides, being tried by the village chief, hatobangon, and harajaon, being questioned about the husband's consent after marriage, facing sanctions, apologising for the violation, formalising the marriage, and possibly being expelled from the village.Despite family pressure, arranging marriages is a fasid norm since it breaches Islamic law, especially during the iddah time. Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Customs in Aceh calls expulsion from the village urf shahih because it deters, prevents dishonour, and creates a safe atmospher
