1,721,147 research outputs found

    Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis

    Full text link
    The present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed

    Variations on the Author

    Full text link
    “Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship

    Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis

    Full text link
    We provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis

    Hak Atas Jaminan Kreditur Konkuren Terhadap Benda-Benda Milik Debitur Dalam Penyelesaian Utang Piutang

    No full text
    Kreditor memberikan dana kepada peminjam dana atau debitur tanpa adanya jaminan atau tidak ada perlindungan atas pemenuhan pembayaran kembali utang. Suatu utang disebut tanpa jaminan apabila transaksi itu tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran utang. Kedudukan kreditur terhadap harta kekayaan debitur dalam rangka pemenuhan kembali pembayaran utang bersifat konkuren atau bersaing dengan kreditor yang lain. Dalam pemenuhan kemblai pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur adakalanya lancar dan juga tidak lancar. Penyelesaian utang debitur yang tidak lancar inilah pada akhirnya akan menyita harta benda atau kekayaan demitur menjadi jaminan utangnya. Dengan demikian perlu dikaji apakah dapat dilaksanakan penyelesaian utang debitur atas benda tak bergerak yang tidak diperjanjikan, serta hambatan apa saja yang dijumpai dalam melaksanakan sita jaminan benda milik debitur. Dalam mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode yuridis normatif, dan bentuk penelitiannya adalah deskriptif analitis. Alat pengumpulan data primer adalah studi dokuen dan pedoman wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian utang debitur terhadap barang tidak bergerak yang terdiri dari penyelesaian utang kokuren. Cara ditempuh kreditur apabila debitur wanprestasi melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dan kreditur meminta Pengadilan Negeri terhadap harta kekayaan debitur diletakkan sita jaminan apabila debitur tidak melaksanakan isi putusan secara sukareka maka Ketua Pengadilan Negeri harus menegur debitur supaya menjalankan putusan secara sukarela, jika teguran tidak ditanggapi debitur terhadap harta kekayaan yang telah diletakkan sita jaminan barang tidak bergerak merupakan milik debitur. Timbulnya perlawanan disarankan agar kreditur dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur hati-hati supaya tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari sedangkan transaksi kredit tidak diikat secara asesor dengan perjanjian jaminan barang tertentu dan diharapkan agar debitur mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan perkara utang piutang

    Verzet's Legal Efforts on Building Ownership According to Civil Procedural Law Case Study at the High Court of North Sumatra

    No full text
    12 HalamanHukum Acara Perdata disebut juga Hukum Perdata Formil yaitu seperangkat peraturan yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan hal-hal atau kepentingan yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata Materil atau dengan kata lain Hukum Acara Perdata bertujuan mempertahankan Hukum Perdata Materil. DI dalam Hukum Acara Perdata diatur juga upaya-upaya hukum untuk melawan keputusan hakim, seperti upaya banding atau kasasi. llmu Hukum Perdata membedakan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum lstimewa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Civil Procedure Law is also called Formal Civil Law, which is a set of regulations governing the procedures for how to defend matters or interests specified in the Material Civil Procedure Law or in other words, the Civil Procedure Law aims to maintain the Material Civil Law. IN the Civil Procedure Code also regulates legal measures for against a judge's decision, such as an appeal or cassation. Civil Law Science distinguish between ordinary remedies and special remedies

    Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts

    Full text link
    We conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more sophisticated methods

    Author Index

    No full text
    Nao informado

    Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Akta PPPHP/ P3HP (Pertolongan Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan) yang Dikeluarkan Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)

    No full text
    Hukum waris Islam mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya. Sebab sudah jetas hukum waris Islam tersebut telah disyariatkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, bahkan merupakan hal wajib dilaksanakan. Apalagi peran pengadilan agama yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, sebagai pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Kekuasaan dan kedudukan Pengadilan Agama mulai terlihat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 melalui Lembaran Negara Tahun 1989 No. 99. Khusus mengenal pembagian harta peninggalan atau harta warisan yang berwenang adalah pengadilan agama. Dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris, Ketua Pengadilan Agama akan membuat suatu akta. Akta tersebut dinamakan akta PPPHP/ P3HP ( Pertotongan Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan ), yang isinya mengatuur dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan. Yang mana nantinya akta ini akan menjadi patokan bagi para ahli waris untuk membagi-bagi harta peninggalan tersebut. Tujuan dari pembuatan akta PPPHP/ P3HP ini supaya para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Dengan demikian perselisihan dan persengketaan antara para ahli waris akan dapat dihindari dengan sendirinya. Penyelesaian pembagian harta peninggalan melalui akta PPPHP/ P3HP ini akan memberikan suatu kedamaian bagi para ahli warisnya, karena dalam akta PPPHP/ P3HP ini tidak ada perkosaan hak antara para ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Akta PPPHP/ P3HP yang dikeluarkan pengadilan agama melalui Hakim/ Ketua pengadilan agama ini merupakan suatu akta otentik walaupun salah satu pihak ahli waris membangkang terhadap isi akta tersebut

    koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist

    No full text
    We have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
    corecore