1,722,135 research outputs found
ANTARA PASAL BERBAHAYA DAN PASAL SOLUTIF REVISI UU MINERBA
No full textIndonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Salah satu sumber kekayaan Indonesia yang mejadi aset terbesar negara adalah mineral dan batubara (minerba). Sumberdaya minerba memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi negara karena menjadi salah satu sumber devisa atau penerimaan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan tata kelola pertambangan yang tepat sehingga tidak hanya menguntungkan beberapa pihak untuk saat ini namun juga tetap memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk generasi anak bangsa ke depannya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk regulasi berupa undang-undang khusus mengatur minerba UU 4/2009. Regulasi diperlukan untuk melakukan pembaruan dan penataan kembali terkait evaluasi kegiatan pengelolaan dan pengusahaan minerba.Dalam 10 tahun semenjak diterbitkannya UU 4/2009, beberapa persoalan krusial belum bisa diselesaikan dengan UU ini. Persoalan yang masih belum dapat diselesaikan antara lain: kewenangan perizinan, korupsi penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian minerba, pencemaran lingkungan hidup, izin penggunaan lahan, dan konflik perusahaan dengan masyarakat setempat yang berujung kriminalisasi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan krusial tersebut diperlukan revisi regulasi dengan harapan terwujudnya pengelolaan minerba sesuai dengan kaidah pertambangan yang benar atau Good Mining Practice dan berkelanjutan serta terjadinya keselarasan putusan MK terkait paradigma penyelenggaraan minerba.Penyusunan revisi UU Minerba diperhatikan dan dikaji lebih dalam oleh pemerintah dan DPR yang selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020, revisi UU Minerba disahkan menjadi UU 3/2020 yang merupakan perubahan pertama dari UU 4/2009. Terdapat beberapa poin penting dalam revisi UU Minerba yang menarik perhatian publik, diantaranya seperti perubahan kewenangan perizinan, penguatan peran BUMN di sektor minerba, dan aturan reklamasi atau pengembalian lahan bekas tambang yang menuai pro kontra.Pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara memiliki peran strategis dalam pemecahan konflik yang terjadi di sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk tidak berorientasi pada isu bisnis pertambangan saja melainkan harus melihat kondisi lingkungan sekitar dan masyarakat dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pertambangan supaya tercipta keserasian dan keadilan baik dari pihak pemerintahan, pelaku usaha, serta masyarakat
Tidak sederhana mewujudkan industri pengolahan nikel laterit kadar rendah di Indonesia sehubungan dengan Undang-Undang Minerba 2009
No full textAda dua jalur proses untuk mengolah bijih nikel oksida yang lazim disebut laterit, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pirometalurgi digunakan untuk mengolah laterit jenis saprolit berkadar nikel tinggi (Ni≥1,8%) untuk memproduksi FeNi atau Ni matte. Hidrometalurgi digunakan untuk mengolah laterit kadar rendah (Ni<1,8%) yang belum ada di tanah air. Dalam perkembangannya pirometalurgi digunakan untuk mengolah laterit kadar rendah menghasilkan NCPI/NPI (Nickel Contain Pig Iron/Nickel Pig Iron) di Tiongkok. Selanjutnya NCPI/NPI digunakan sendiri oleh Tiongkok sebagai pengganti FeNi untuk membuat besi-baja tahan karat. Bahan baku pembuatan NCPI/NPI Tiongkok diperoleh dari mengimpor laterit Filipina dan Indonesia. Dengan mulai berlakunya UU Minerba (Mineral dan Batubara) tahun 2009 yang mewajibkan bahan baku harus diolah di dalam negeri sebelum diekspor, dan melarang ekspor bahan baku mulai 12 Januari 2014. Maka Indonesia mungkin akan menghadapi masalah hukum dagang internasional yang tidak sederhana sebagai konsekuensi dari larangan ekspor mineral. Masalah lainnya bagaimana harus mengolah mineral di dalam negeri, dan siapa yang akan menyerap pasar hasil olahan mineral. Melihat kenyataan ini pemerintah harus mengoptimalkan litbang (penelitian dan pengembangan) yang ada di departemen maupun non departemen
Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Minerba di Bursa Efek Indonesia
No full textTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak pada sektor perusahaan minerba di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang telah dipublikasikan pada perusahaan sektor minerba di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan minerba di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan sampel yang diambil sebanyak 9 perusahaan dengan 27 data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Hasilnya adalah: 1. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sektor perusahaan minerba berdasarkan analisis deskriptif relatif sangat rendah, rata-rata 38% dari kriteria yang harus diungkapkan. 2. Tarif pajak efektif berdasarkan analisis deskriptif sektor perusahaan minerba di Bursa Efek Indonesia rata-rata 40% dan hasilnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan sektor minerba cukup agresif terhadap pajak. 3. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur menggunakan 78 kriteria berdasarkan Sembiring (2007) terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif (ETR), hasil analisis regresi sederhana berpengaruh positif. Hipotesis yang digunakan uji t memiliki hasil yang tidak berpengaruh signifikan
Strategie e progettualità per Cagliari Città per la salute = Planning and strategies and for Cagliari Healthy City
No full textObiettivi: l’integrazione tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali è uno dei temi più rilevanti per l’amministrazione comunale di Cagliari che sta realizzando alcuni interventi di recupero funzionale di immobili dismessi in quartieri con particolari problematiche socio-economiche per creare Strutture Sanitarie Integrate denominate “Centri di salute”, rivolte in particolare modo agli anziani, ma capaci di avere ricadute sull’intera struttura sociale di riferimento.
Metodi: gli strumenti utilizzati sono quelli della pianificazione strategica e degli investimenti territoriali integrati, secondo una logica di intervento sulla struttura fisica della città coerente con la struttura demografica dei residenti e quindi capace di rispondere ai bisogni reali degli abitanti. I quartieri scelti per la sperimentazione sono “zone di margine” caratterizzati da una condizione di segregazione sociale e spaziale. Il modello di gestione è quello della medicina di iniziativa con intervento proattivo basato sulla partecipazione e coinvolgimento delle persone.
Risultati: i primi risultati mettono in evidenza che l’intervento messo in atto si presta particolarmente al coinvolgimento della popolazione anziana emarginata, che per presenza di barriere sociali, economiche, culturali ed ambientali, sottoutilizza o non si rivolge ai servizi di cura. Inoltre, alle azioni specifiche su target predefinito (ultra 70enni) vengono affiancate attività di promozione sociale del valore della salute e della cultura della responsabilità all’auto-cura individuale e collettiva.Objectives: the integration of health and social services is one of the most important issues for the municipal amministration of Cagliari which is building, restoration of functional abandoned buildings in neighborhoods with particular socio-economic problems to create Integrated Medical Information referred to as “health centers”, aimed particularly so for the elderly, but capable of having repercussions on the entire social structure of reference.
Methods: the instruments used are the strategic planning and investment territorial integrated, according to a logic of intervention on the physical structure of the city in line with the demographic structure of the residents and therefore able to respond to the real needs of the inhabitants. The districts chosen for testing are “marginal areas” characterized by a state of social and spatial segregation. The management model is one of medicine’s initiative with proactive intervention based on parteciapzione and involvement of people.
Results: the first results show that the intervention implemented is particularly the involvement of the elderly marginalized, that the presence of barriers to social, economic, and environmental culturalie, does not use care services. In addition, specific actions on target default (over 70years) are flanked promotion of social avlore health and culture of responsibility to self-care individual and collective
Cagliari città per la salute
No full textObjective: provision of the framework for integrated strategies and actions carried out by the Cagliari municipality administration in planning its development model and investments, in relation to public health services for all citizens.
Method: this study outlines two managing models for integrated public health structures, responding to the proactive medicine model, named “Centri di salute di quartiere” (District Public Health Centres).
Results: the proposed proactive intervention is particularly fit for the overcoming of inequalities in the provision of public health services, involving marginalized population which is not recurring to health services due to existing social, economic, cultural and environmental barriers.
Conclusions: the experiences hereby proposed aims at causing for a reflection on the public administration role in the promotion and integration of policies for environment re-generation and public health integration
Revisi Undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 Perspektif Imam Al-Thufi dalam Konsep Maslahah
Full text linkHasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak kerugian yang serius bagi
masyarakat, dalam UU. Dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal yang bisa
dislahgunkan oleh pihak-pihak tertentu, dan terskesan memanjakn pelaku usaha
dengan mengesampingkan kepentingan umum dan lingkungan. Pasal-pasal tersebut
terkesan melindungi penambang dalam ekpolitasi besar-besaran sumber daya
minerba, akibatnya sangat rentan konflik dan dengan masyarakat. Rusaknya
lingkungan hidup, sengketa dengan masyarakat, dapat diperparah dengan adanya
Revisi UU Minerba Tahun 2020 ini
Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba
Full text linkDinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan
What Went Wrong?: Dinamika Hubungan Pemerintah di Bawah Presiden Joko Widodo dengan Gerakan Advokasi Masalah Kegiatan Pertambangan Minerba
Full text linkDampak negatif perubahan iklim yang menyeberangi batas negara memicu urgensi kolektivitas global untuk mengatasinya. Perjanjian Paris tahun 2015, dengan 196 negara berkomitmen untuk mengadopsinya, termasuk Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo, menjadi cerminan utama atas urgensi tersebut. Mulanya, hal ini memberi harapan bagi aktivis lingkungan Indonesia, mengingat janji Presiden Joko Widodo saat kampanye tahun 2014 mengenai lingkungan dan komitmen untuk mengejawantahkan Perjanjian Paris. Namun, harapan ini sirna seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan mineral dan batu bara (minerba), terutama setelah pengesahan Perpres 55/2019 tentang kendaraan listrik dan RUU Minerba 2020; memicu munculnya gerakan advokasi, mulai dari konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pengusaha tambang minerba, aliansi mahasiswa, hingga jejaring lintas batas negara. Namun, gerakan advokasi yang hadir gagal menghentikan manuver Presiden Joko Widodo dalam menyokong aktivitas pertambangan minerba. Tulisan ini berupaya mengeksplorasi dinamika hubungan pemerintah dan advokasi terkait pertambangan minerba menggunakan kerangka analisis “Classic Social Movement Agenda” dan metode studi kasus kualitatif. Hasilnya, tim penulis berargumentasi bahwa terlepas dari adanya perubahan sosial, peluang advokasi dari sisi regulasi, dan sumber daya untuk melakukan gerakan advokasi, terhimpitnya kesempatan politik, fragmentasi tujuan gerakan, dan inefektivitas aksi kontensius menjadi faktor penggagal dari gerakan advokasi minerba yang ada
The effect of puberty on insulin resistance in obese children.
No full textJ Endocrinol Invest. 2009 May;32(5):401-5.
The effect of puberty on insulin resistance in obese children.
Pilia S, Casini MR, Foschini ML, Minerba L, Musiu MC, Marras V, Civolani P, Loche
S.
Pediatric Endocrinology Unit, Microcitemico Hospital, ASL Cagliari, Cagliari,
Italy.
OBJECTIVE: Insulin resistance (IR) increases during puberty in normal children.
IR is the first adverse metabolic event of obesity, and the marker of the
metabolic syndrome. We aimed to study the effect of puberty on IR in obese and
normal-weight children.
DESIGN: Cross-sectional evaluation of fasting glucose, insulin concentrations,
and homeostasis model assessment of IR (HOMA-IR) in obese and control children
throughout puberty.
PATIENTS AND METHODS: We recruited 424 obese children (207 pre-pubertal and 217
pubertal divided in Tanner stages 2-3, 4, and 5) and estimated IR using the
HOMA-IR index. Data were compared to those obtained in 123 healthy normal-weight
children (40 pre-pubertal and 83 pubertal divided in Tanner stages 2-3, 4, and
5).
RESULTS: In the obese children mean HOMA-IR increased progressively across Tanner
stages, and was significantly higher in all groups (pre-pubertal and Tanner
stages 2-3, 4, and 5) of obese than in control children. HOMA-IR was
significantly correlated with BMI.
CONCLUSIONS: HOMA-IR in obese children increases at puberty more than in
normal-weight children and does not return to pre-pubertal values at the end of
puberty.
PMID: 19794287 [PubMed - indexed for MEDLINE
- …
