1,720,964 research outputs found
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI PAPUA BARAT
Full text linkPapua is a rich in natural resources land, thus earning the nickname as “The Land of Hope”. The majority of Papua’s Areas has not been penetrated by humans. Neverthless, Papua Barat is still shackled by various phenomenon, such as: poverty, backwardness, marginalization towards rural communities, and the endless of separatist confliscts. This situation is exacerbated by the weak role of local goverment as indicated by the the poor governance in Papua. As the results, the cases of corruption, collusion and nepotism appears to be implicated directly to the low of public service qualities until recently . This cycle of problems, makes Papua Barat seem to be an unclear region, both in terms of the presence of community development and the performance of its bureaucracy. The Goog Governance implementation in Papua Barat need to be supported by all the parties together, i.e. goverment, the people, and bussines secators
Papua Conflict: An Article Review from the Best Conflict Resolution Method
Full text linkThis article is aimed to review conflict resolution process of Armed Criminal Group in Papua (KKB). This study is a scientific-article review using comparison technique, which compares horse trading method, counter-insurgency (COIN) model, and Military Operations Other Than War (OMSP) to later review the best method in conflict resolution and renew or develop it. This study starts from revealing the background of Armed Criminal Group (KKB) happening in Papua, and then discussing conflict resolution process referring to the separatist movement development from KKB using horse trading method, which is proven effective to resolve this conflict if it is supported by the trust between two parties to have a dialogue where both parties are allowed to deliver their purposes openly. It is different from the application of McCormick’s COIN strategy model which narrowly fails in resolving Papua conflict, and even is possible to create a chance of the new dynamics’ existence in its international dimension, so it is needed to have a new interpretation towards COIN model in Papua, which is by giving solution to conflict-root elimination instead of total elimination by military. Meanwhile, applying Military Operations Other Than War approach (OMSP) is mandatory which is done by every country in order to tackle separatism movements. By those three models mentioned earlier, several strategic steps are formulated later in conflict resolution of Armed Criminal Group (KKB) in Papua
Analisis Konflik Di Papua Dengan Teknik Sistematika Review
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode teknik sistematik review yaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti penelitian yang sudah ada dan merumuskan langkah-langkah strategis penyelesaian konflik KKB yang terjadi. Kajian penelitian dimulai dengan mengungkap latar belakang konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di PAPUA, kemudian membahas proses penyelesaian konflik mengacu pada perkembangan gerakan separatisme dari KKB menggunakan beberapa langkah strategis dalam penyelesaian konflik kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Dimulai dari pemantapan paradigma perubahan, akselerasi perbaikan kualitas hidup manusia, memberikan akses dan kesempatan berkiprah yang luas bagi masyarakat Papua, menciptakan social engagement terhadap seluruh elemen yang ada di Papua, memantapkan penegakan hukum (law enforcement) yang setara baik kepada aparatus pemerintahan (termasuk militer dan kepolisian) maupun masyarakat, pelibatan lebih banyak masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan atau kebijakan penting bagi mereka, pengakuan hak-hak adat dan kebebasan pengekspresian hak-hak itu, perlindungan maksimal terhadap HAM, membentuk semacam special envoy yang bertanggung jawab sebagai jembatan kepentingan seluruh elemen yang berperan di tanah Papua, memperkuat jaringan dialog dengan berbagai kalangan yang berkepentingan untuk memperbaki kehidupan masyarakat Papua, baik di dalam maupun luar negeri
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Satlantas Polres Sleman
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan di Satlantas Polres Sleman. Dalam suatu kenyataan di lapangan tentang pengurusan SIM, STNK dan BPKB di Satlantas Polres Sleman banyak masyarakat dalam mengurus pembuatan SIM cenderung menggunakan jasa "perantara", karena mereka merasa lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan SIM tanpa harus menjalani berbagai prosedur. Tetapi tidak sedikit pula yang mengeluhkan keberadaan perantara pada Kantor Urusan SIM Satlantas Polres Sleman. Citra Polisi akan lebih baik lagi bila aparat Polri tidak mau menerima pemberian yang bersifat informal (pungli) sehingga masyarakat akan menghormati Polri sebagai aparat yang melayani dan mengayomi masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsitif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Pengambilan informan dengan cara purposive.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kualitas pelayanan di Satlantas Polres Sleman sudah baik serta pengurusan pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemdui Bermotor SIM dilihat dari dimensi: a) bukti fisik (tangible), b) kehandalan (reliability), c) daya tanggap (responsiveness), d) jaminan (assurance), dan e) empati (emphaty) masing-masing menunjukan hasil sangat baik
Kebijakan Izin Reklame
Full text linkKabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Iklan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Dalam kebijakan tersebut memuat perizinan reklame yang dilakukan secara tertib sesuai dengan prosedur serta pajak yang ditetapkan sebagai salah satu sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan perizinan reklame di Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 12 informan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan izin pemasangan reklame ditentukan oleh Dinas Perizinan yang juga melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pihak yang melakukan survey lapangan dan pembuatan surat keputusan izin pemasangan reklame. Untuk mendapatkan izin reklame, diperlukan dokumen sebagai pendukung administrasi. Saat ini, untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus izin reklame, Dinas Perizinan Kabupaten Sleman telah menyediakan fasilitas pendaftaran online yang dapat diakses melalui [email protected]. Prosedur pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan memudahkan masyarakat yang datang langsung untuk mengurus perijinan yang diajukan. Di wilayah Kabupaten Sleman terdapat banyak titik sebagai tempat atau lokasi pemasangan reklame yang harus ditata agar tidak mengganggu dan menghalangi pandangan pengguna jalan serta tidak melanggar tata kota di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi tersebut, Satpol PP diberi kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame
Voting Rights of Indigenous Papuan Women in a Patriarchal Culture: A Study of Gender Equality among Indigenous Papuan Women in Yoboi Village, Sentani District, Jayapura Regency, Papua From the Perspective of Jurgen Habermas
No full textGender equality has become a significant issue and a focal point at both the national and international levels. The government has implemented various measures as a commitment to minimizing gender disparities. Women, being a vital part of human resources, must optimize their abilities, intelligence, and their role as mothers. Therefore, the issue of gender equality must be intertwined in the development process. Consequently, increasing women’s responsibilities has a positive impact on economic growth in Indonesia. The Gender Empowerment Index (IPG) reveals a substantial gap between provinces in Indonesia, especially in the eastern regions. The cultural system in Papua, which adheres to a patriarchal system, results in the confinement and neglect of women’s voting rights. This research adopts a critical or transformative paradigm processed from the intersection of criticism regarding assumptions made by previous researchers. A critical perspective typically utilizes information gaps for analysis, followed by reconstructing a new narrative without gaps. This allows for the development of a new, feasible concept, enabling researchers to design a new approach. This qualitative study aims to describe and explain the suppression of voting rights experienced by indigenous Papuan women in Yoboi Village, Sentani District, Jayapura Regency, Papua. The results indicate that Papuan women face numerous obstacles in exercising their voting rights in education, economy, culture, and religion. However, there are several ways to address these challenges, such as creating a discussion forum to explore the potential of Papuan women and providing opportunities for them to contribute their opinions. Additionally, the roles of tribal chiefs and customary leaders are crucial in providing space for Papuan women to actively participate in the development of their villages.
Keywords: patriarchal culture, indigenous Papuan wome
The Role of Indigenous Papuan Women in Economic Empowerment in Border Areas
Full text linkPLBN Sota is not only a border crossing point, but it is also a center of economic activity that spans international borders. It offers prospects for the development of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises), particularly for Indigenous Papuan women or as in Indonesian Orang Asli Papua (OAP). The purpose of this study is to investigate the role that OAP women play in the process of economic empowerment in the border region between Sota and Papua New Guinea. For the purpose of this study, a descriptive qualitative approach is utilized, and data gathering methods include observation, interviews, and documentation. Purposive sampling was used to pick all of the participants for the sample, which includes members of the community, tourists, and members of the local administration. As a consequence of the findings, it was determined that OAP women play a significant part in the local trade, which helps to maintain the family economy and strengthens the economic resilience of the community. On the other hand, there are still significant difficulties involved, such as restricted access to financing, a lack of support from policymakers, and inadequate infrastructure. For this reason, strengthening the role of women in economic development at the border requires a number of critical issues, including the protection of economic rights, the building of ability, and the provision of governmental support. In addition to providing a foundation for more inclusive policies that support community-based micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), the findings contribute to the study of women's economic empowerment in border areas
Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua
Full text linkPapua\u27s cultural wealth will make a lot of positive contributions developing behavior and policy making. In addition, the wealth of Papua not always on natural resources. Papua is also rich in culture. This culture is worthy of being a capital to build the future, even strengthening peace and tolerance in Papua. The purpose of this study is to describe and analyze local wisdom which is a form of existence of customary law that has developed in the Dani Tribe of Papua Province. The research method used is descriptive qualitative with an ethnographic approach. The findings in this study are local wisdom and customary law that developed in Wosilimo Village, Uslimo District, Jayawijaya Regency, Papua, including the Iki Paleg Tradition, Dani traditional clothing, the Dani kinship system and the Wam Mane Ceremony.There are many local wisdoms and customary laws that are spread all over Papua with the myths and culture that develop with them. The Dani tribe, which today still adheres to local wisdom and customary laws, should be appreciated because their ancestral heritage will be well preserved along with the development of the times and human resources that continue to develop in the Dani tribe, local wisdom and customary law are increasingly being criticized but still preserving this culture as part of the ancestral heritage of the Dani tribe
Implementasi Teori Kepemimpinan dalam Pemilihan Pamong Kalurahan Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta
Full text linkKepemimpinan atau leadership merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu aspek kepemimpinan yang sangat penting adalah kepemimpinan dalam tata pamong kalurahan yang juga menjadi bagian penting dari pembangunan Desa. Dimana kepemimpinan yang diterapkan dengan baik dapat mengatasi masalah yang muncul di lingkungan masyarakat sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan teori kepemimpinan dalam pemilihan Pamong Kalurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta agar mampu diperoleh pemimpin yang memiliki karakter-karakter dan sifat-sifat kepemimpinan dalam mengelola padukuhan di Kalurahan Wedomartani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang di lakukan dengan bentuk observasi dan studi dokumen. Data – data yang di kumpulkan kemudian di rangkum secara deskriptif dan skematis untuk kemudian ditarik simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemilihan Kepala Dukuh sebagai Pamong Kalurahan Wedomartani, implementasi teori kepemimpinan terlihat sejak dari proses pemilihan Kepala Dukuh hingga peran dari Kepala Dukuh terpilih dalam mewujudkan pembangunan wilayah padukuhannya. Dalam proses seleksi Pamong Kalurahan, calon Kepala Dukuh diharuskan mengikuti serangkaian tes terdiri atas tes tulis, tes psikologi, tes kemampuan presentasi, tes kemampuan pimpin rapat, tes kemampuan pidato dan wawancara. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemimpin yang memiliki kewibawaan, kekuasaan dan kemampuan dalam memimpin. Kepala Dukuh terpilih memiliki peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara, maupun agen perubahan dalam mewujudkan pembangunan daerah padukuhan. Oleh karena itulah maka figur pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan menjadi sangat urgen untuk diimplementasikan
Pengelolaan Desa Wisata Religius Di Tengah Pandemi Covid 19
Full text linkCovid-19 merupakan virus yan muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk membatasi penyebaran Covid-19, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal tersebut berdampak pada sektor pariwisata di Papua Barat yang menjadi salah satu satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari. Sehubungan dengan fenomena tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari diharuskan berupaya untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di wilayahnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini dilakukan dengan objek adalah Desa Wisata Religius di Desa Mansinam Kabupaten Manokwari. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan unit analisis sebanyak 5 orang, terdiri atas Kepala Desa Mansinam, Ketua Badan Pengelola Situs Mansinam, Sekretaris Pengelola, Tokoh Masyarakat dan pelaku Usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan desa wisata religius di desa Mansinam mengalami kendala karena tidak ada sinergi dari Dinas Pariwisata selaku pembuat kebijakan untuk merencanakan bagaimana mengembangkan desa wisata religius di desa mansinam ini pada covid 19 ini. Pengorganisasian pada pengelolaan desa wisata religius di Desa Mansinam tidak terorganisir dengan baik karena banyaknya jumlah orang yang berada dalam satu divisi. Kendala yang dialami oleh masyarakat adalah tidak adanya pelaksanaan yang jelas antara Pemerintah Daerah dengan pengelola situs Mansinam sehingga desa wisata religius tersebut tidak terkelola dengan baik, terutama pada masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengawasan dalam pengelolaan desa wisata religius di Desa Mansinam dengan memanfaatkan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan memiliki pengetahuan di bidang pariwisata
- …
