1,720,964 research outputs found
DINAMIKA POLITIK PEMBANGUNAN PADA MASA ORDE BARU (Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang)
Full text linkPolitic development Indonesia country at Orde Baru time to create industrializationhanging down, cause any problem can not to completion by Soeharto Politic rezim tomanage development project/ industrialization, inter problem is economy domesticstructure to colonial inheritance, so that industrial aspec, to be come problem atpowerless exsistantion bourgeois class in domestic. Horizontal design from grouping inbase culture for line (social stratification based on etnic line). Lame character indutrystructure with weaknes exsistance manufacture sectore cause high hanged at naturesource, as expore comodity and last domination strange capital in industry activity thatproductive
Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Binjai
Full text linkPelaksanaan tugas Satpol PP selalu berpijak pada sistem yang telah baku dimana
mengikat keberadaan dari Satpol P-P untuk · bertindak dalam kerangka kewenangan:
prosedural yang harus jelas dan terukur. Kerangka yang menjadi pijakan bagi petugas
untuk mejalankan tugas pelayanan sehari-hari. Memenuhi harapan masyarakat atas
upaya perlindungan dan ketertiban, merupakan tantangan tersendiri bagi kelembagaan
Satpol PP, khususnya aparat/petugas satpol PP itu sendiri dalam memenu.1U tugas pokok
dan fungsinya. Dimana perlu didukung oleh kualitas sumber daya optimal, anggarani:
operasional dan sarana prasarana aparat Satpol PP yang memadai.
Permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini yaitu masih rendahnya
kualitas Sumber Daya Aparatur berdasarkan tingkat pendidikannya serta masih belum
tepatnya strategi peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang diterapkan dalaμi
meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai
Hasil penelitian dan pembahasan-memaparkan upaya-upaya peningkatan ·ktialitas
Sumber Daya Aparatur yang diterapkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Binjai antara lain dilakukan dengan memberikan izin dan kemudahan kepada setiap
pegawainya yang ingin melaajutkan pendidikan ke jenjang.yang lebih tinggi, mengikuti
pelatihan, sosialisasi, penyuluhan,dan bentuk diklat lainnya. promosi jabatan, dan
pemberian insentif guna meningkatkan kesejahteraan pegawai. Selain itu dalam.
melaksankan tugas rrielakukan pengawasan dan penertiban terhadap peraturan yang ada
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai selalu melakukan usaha-usaha preventif, dan
tetap melakukan koordinasi dengan berbagai piha
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( Suatu Studi Deskriptif Pada Desa Laut Tador Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai )
Full text linkPermasalahan di Indonesia adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di
Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) pendekatan yaitu : Kemiskinan alamiah, kemiskinan
struktural dan kesenjangan antar wilayah . Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh
rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja diperdesaan. Mulai tahun
2007 pemerintah Indonesia mencanangkan PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM
Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan , serta mandiri wilayah khusus dan desa
tertinggal.
Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan
merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK) yang selama ini
dinilai berhasil berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat
miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan
partisipasi masyarakat .
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskrptif, yakni jenis penelitian yang hanya
menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang
didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) desa
sampel yang mendapat Bantuan Langsung Masyarakat ( BLM ) .
Desa Laut Tador merupakan desa mumi perkebunan , didalamnya tidak ada
wilayah perkampungan, sehingga dalam hal ini Program PNPM hanya sebatas berupa
bantuan dalam bentuk ketrampilan seperti ketrampilan Perbengkelan, Jahit menjahit dan
Tata boga , tidak ada bantuan pembangunan dalam bentuk fisik karena harus ada Hibah
dari pihak perkebunan . Untuk penambahan pemasukan penghasilan PNPM meluncurkan
dana berupa bantuan Simpan Pinjam bagi Perempuan (SPP) yang sampai sekarang
dirasakan manfaatnya.
Dalam uraian analisis dan evaluasi diatas terhadap pembahasan terhadap isi skripsi
ini penufa ber6tik toJak dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur masyarakat
yang ditopang oleh unsur pemerintahan di Desa Laut Tador khususnya dalam
mengaplikasikan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM-Mandiri Perdesaan
Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Full text linkFraksi dibentuk oleh partai politik untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, dan lainnya Dari latar belakang peneliti mengambil judul Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja DPRD Provsu dengan masalah sebagai berikut bagaimana peranan Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provsu apa faktor penghambat Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung kinerja DPRD Provsu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, triangulasi data. Adapun hasil pembahasan menjelaskan bahwasannya peranan fraksi partai demokrat dalam mendukung kinerja DPRD sudah cukup maksimal mulai dari menentukan dan mengatur segala urusan fraksi, meningktkan kemampuan, disiplin, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga kualitas, kuantitas kerja, dan lainnya sudah dapat dikatakan sangat baik tetapi Jika dilihat dari faktor penghambat masih kurang disiplin waktu dan sering melalaikan, mengulur waktu itu yang menjadi faktor penghambat selama ini dan terus terjadi sampai sekarang. Berdasarkan dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Peranan Fraksi Partai Demokrat Dalam Mendukung Kinerja DPRD Provsu secara umum memberikan manfaat yang baik kepada anggota dewan dalam meningkatkan kinerja mereka melalui bantuan fraksi dan faktor penghambat harus segera di atasi agar tingkat disiplin dalam waktu dapat berjalan dengan baik.Fractions are formed by political parties to optimize the implementation of functions, and others From the background the researchers took the title of the Role of the Democratic Party Faction In Supporting the Performance of the Provsu DPRD with the following problems how he role of the Democratic Party Faction in supporting the performance of the DPRD Provsu what are the factors inhibitor of the Democratic Party Faction in supporting the performance of the Provsu DPRD research This uses a qualitative descriptive method that uses data collection techniques, observation, interviews, data triangulation. The results of the discussion explained that the role of the democratic party fraction in supporting the performance of the DPRD had already taken place quite maximal starting from determining and regulating all matters of fraction, meningktkan ability, discipline, receive and channel people's aspirations and also the quality, quantity of work, and others have been said to be very good but when viewed from the inhibiting factors there is still less time discipline and often neglect, buying time that has been a limiting factor so far and continues to occur until now. Based on the results of the study concluded that the role of the Democratic Party Faction in supporting the performance of the DPRD Provsu in general it provides good benefits to council members in improving their performance through the assistance of factions and inhibiting factors must be addressed immediately so that the level of discipline in time can run well
Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) di Daerah (Studi pada Bidang Program dan Pelaporan Serta Pembinaan Apip)
Full text linkTerungkapnya kasus Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK sebagai bukti bahwa Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Hal ini terjadi karena tidak didukung oleh pengawasan internal yang kurang maksimal. Pada tahun 2015 Presiden Republik Indonesia membuka rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah yang diadakan oleh BPKP. Presiden mengetahui bahwa dari hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP tahun 2014 diperoleh hasil bahwa APIP level 1 ada 85%. Dengan demikian maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara harus dilihat peran dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dalam meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Daerah. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori peranan dalam melaksanakan pembinaan. Peneliti berpedoman pada indikator peningkatan kapabilitas APIP standar Internasional yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk peranan yang diberikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kapabilitas APIP di daerah adalah dengan melaksanakan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan, telaah sejawat, bimbingan teknis, penjaminan dan layanan konsultasi. Faktor penghambat dilapangan adalah kurangnya komitmen kepala daerah, kurangnya dukungan sumber daya dan sarana Prasarana.The disclosure of the Handling Operations case carried out by the KPK as evidence that the Province of North Sumatra is still not maximally implementing good governance. This problem occurs because it is not supported by less than optimal internal audit. In 2015 the President of the Republic of Indonesia opened the National Government Internal Supervision Coordination meeting held by the BPKP. The President knew that from the results of the APIP capability assessment carried out by the 2014 BPKP, results were obtained that APIP level 1 had 85%. Thus the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) Representative of North Sumatra Province must see its role and function in conducting guidance in improving the Capability of Government Internal Supervisory Apparatus in the Region. To analyze these problems the researcher uses role theory in carrying out coaching. Researchers are guided by the improvement indicators of international standard APIP capabilities, namely the Internal Audit Capability Model (IA-CM). The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. The results of the study explained that the form of role given by the BPKP Representative of North Sumatra Province in increasing the capability of APIP in the region was to carry out guidance in the form of education and training, peer review, technical guidance, guarantee and consulting services. The inhibiting factors in the field are the lack of commitment of the regional head, lack of support for resources and infrastructure
Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Kerja Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara
Full text linkPenelitian bertujuan untuk mengetahui fungsi penataan arsip pada Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara dan menganalisis apakah fungsi penataan arsip yang diterapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan tehnik sampel yang terdiri dari 8 orang. Tehnik pengumpulan data menggunakan angket, obsevasi dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penataan kearsipan di Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat sederhana, namun dapat terselenggara dengan baik dan berjalan dengan lancar sehingga tercipta efektivitas kerja. Â
Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khsusus Medan. Metode penelitian ini adalah metode deskriftif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang diambil secara accidental (kebetulan) dalam kurun waktu 10 hari kerja. Hasil penelitian bahwa pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Efektif hal ini karena petugas  tanggap dalam menindaklanjuti keluhan pemohon, tidak ada petugas yang menerima imbalan dari masyarakat pada proses pengurusan paspor dan terlaksananya sistem pelayanan paspor terpadu (One Stop Service) pemohon dapat menyelesaikan permohonan paspor satu hari dengan syarat berkas yang lengkap mulai dari alur permohonan, foto,wawancara,sidik jari dan penyerahan slip pembayaran serta pengambilan paspor 3 hari kerja terhitung setelah melakukan pembayaran di bank BNI
Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khsusus Medan. Metode penelitian ini adalah metode deskriftif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 orang yang diambil secara accidental (kebetulan) dalam kurun waktu 10 hari kerja. Hasil penelitian bahwa pelayanan Paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan Efektif hal ini karena petugas  tanggap dalam menindaklanjuti keluhan pemohon, tidak ada petugas yang menerima imbalan dari masyarakat pada proses pengurusan paspor dan terlaksananya sistem pelayanan paspor terpadu (One Stop Service) pemohon dapat menyelesaikan permohonan paspor satu hari dengan syarat berkas yang lengkap mulai dari alur permohonan, foto,wawancara,sidik jari dan penyerahan slip pembayaran serta pengambilan paspor 3 hari kerja terhitung setelah melakukan pembayaran di bank BNI
Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Kerja Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara
Full text linkPenelitian bertujuan untuk mengetahui fungsi penataan arsip pada Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara dan menganalisis apakah fungsi penataan arsip yang diterapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan tehnik sampel yang terdiri dari 8 orang. Tehnik pengumpulan data menggunakan angket, obsevasi dan wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penataan kearsipan di Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat sederhana, namun dapat terselenggara dengan baik dan berjalan dengan lancar sehingga tercipta efektivitas kerja. Â
- …
