1,720,955 research outputs found
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PERTANAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA
No full textPenelitian ini akan membahas mengenai pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia. Mengapa harus membentuk peradilan khusus pertanahan? hal ini disebabkan karena Masalah pertanahan adalah masalah yang abadi dan tingkat kompleksitasnya makin hari makin tinggi disebabkan pertumbuhan penduduk tidak dapat dibendung sedangkan pertambahan luas tanah hampir tidak ada malah bisa dikatakan berkurang.Oleh karena itu perlu dipikirkan langkah-langkah kedepan yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang tentang penyelesaian sengketa pertanahan di seluruh Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif.Deskriftif yaitu metode analisis data dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan.Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
Hasilnya Mengingat secara hukum positif, peradilan di Indonesia merupakan peradilan negara yang di tetapkan dengan Undang-Undang, maka untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa pertanahan maka perlu dilakukan pengkajian untuk membentuk pengadilan khusus pertanahan.
Kesimpulan Untuk menunjang tercapainya peradilan khusus pertanahan tersebut, yang dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, maka dari sekarang perlu disiapkan kajian akademis tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang Pendirian Pengadilan Khusus Pertanahan.
Kata Kunci: Tanah, Sengketa Pertanahan, Pengadilan Khusus Pertanaha
MAKNA PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS DI KABUPATEN KENDAL ( PASAL 15 AYAT 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS)
Get PDFPenelitian ini akan membahas permasalahan mengenai Notaris dalam memaknai Penyuluhan Hukum sehubungan dengan Pembuatan Akta oleh Notaris di Kabupaten Kendal. (Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Yang meliputi dimana Notaris tidak menjalankan sebagaimana mestinya kewenangannya yang terdapat dalam Undang-Undang sehubungan dengan pembuatan akta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi Data Primer dan data sekunder.
Hasilnya menunjukkan bahwa : (1) Notaris hanya memberikan penyuluhan kepada klien dan tidak memberikan penyuluhan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat. (2) Materi penyuluhan yang diberikan hanya sebatas tentang Pembuatan akta ketika klien datang. (3) Notaris hanya memaknai Pasal tersebut secara Pasif artinya Notaris saat memberikan penyuluhan hukum, hanya diberikan saat klien datang kepada Notaris. Sedangkan jika klien tidak datang maka Notaris tidak memberikan penyuluhan hukum.
Kesimpulannya seharusnya Notaris, baik Pasal maupun Pelaksanaannya dimaknai secara aktif tentang kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang tersebut terlaksana dengan baik.
Kata Kunci : Notaris, Penyuluhan Hukum, Akta
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU)
Get PDFPenerapan Restorative Justice pada tingkat Penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu merupakan tahap paling efektif dalam menyelesaikan kasus yang adil bagi semua pihak. Pada tindak pidana Penganiayaan, kerapkali telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban namun dikarenakan berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah melimpahkan Tersangka ke Kejaksaan (Penuntut Umum) maka perkara tersebut tidak dapat dihentikan, sehingga dalam hal ini Restorative Justice dinilai akan berperan signifikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam penerapannya di tingkat Penuntutan. Penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data rujukan dalam metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dilaksanakan di tingkat penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice pun telah benar dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu namun masih ditemukan kendala yang diatur dalam Pasal 9 point 5 dalam Perja tersebut sehingga ada perkara yang telah diupayakan namun tidak berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan sampai terbit SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.The application of Restorative Justice at the Prosecution level for criminal acts of persecution at the Kotamobagu District Attorney is the most effective stage in resolving cases that are fair for all parties. In the crime of torture, there is often peace between the perpetrator and the victim, but because the file is complete (P21) and the investigator has delegated the suspect to the Prosecutor’s Office (the General Prosecutor), the case cannot be stopped, so in this case Restorative Justice is considered to have a significant role in the implementation of book supremacy. in Indonesia, especially in its application at the Prosecution level. This research, which is located at the Kotamobagu District Attorney’s Office, uses primary and secondary data as a source of reference data in empirical legal research methods. The results of this study found that Restorative Justice at the Kotamobagu District Attorney’s Office was carried out at the prosecution level in the settlement of the Crime of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Attorney General’s Regulation (Perja) Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice has also been properly implemented at the Kotamobagu District Attorney but there are still obstacles as stipulated in Article 9 point 5 in the Perja so that there are cases that have been attempted but have not succeeded in terminating the prosecution, until the issuance of SKP2 or Decision Letter for Termination of Prosecution
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
- …
