4 research outputs found
Pengaruh Selebriti Endorser, Citra Merek, Kepercayaan Merek terhadap Keputusan Pembelian Pembalut Softex di Semarang
No full textPT Softex Indonesia telah meluncurkan produk yang menjadi viral di kalangan perempuan muda dan wanita dewasa pada tahun 1980. Produk yang diluncurkan yaitu Softex, produk ini menjadi market leader tetapi di data top brand indeks 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan penjualan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh celebrity endorser, brand image, brand trust terhadap keputusan pembelian pembalut Softex di Semarang. Penelitian perusahaan industri kewanitaan dari PT Softex Indonesia ini memilih kota Semarang sebagai populasi pada penelitian dengan penyebaran kuesioner, serta teknik sample (non acak) dengan metode purposive sampling. Sampel dari 100 responden wanita yang pernah membeli & menggunakan dan pernah melihat iklan Dian Pelangi serta Stella JKT 48. Analisis menggunakan linear berganda, hipotesis membuktikan hasil data pada uji F / uji simultan dan hasil data pada uji t / uji parsial menunjukkan celebrity endorser (X1), brand image (X2),brand trust (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) pembalut Softex di Semarang. Kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat 84.8%, sedangkan sisa dari variabel-variabel lain di luar penelitian sebesar 15,2%. Dalam penelitian ini variabel brand trust merupakan faktor terbesar terhadap keputusan pembelian. Brand image menjadi variabel kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian celebrity endorser menjadi variabel ketiga yang mempengaruhi keputusan pembelian pembalut Softex di Semarang
Manajemen Peserta Didik Pada KB Pos Paud Melati
No full textPenelitian ini dilakukan supaya sekolah atau lembaga-lembaga paud jalur formal, non-formal memahami manajemen peserta didik metode penelitian yang digunakan yaitu pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara hasil penelitian akan membahas mengenai ruang lingkup pembahasan manajemen peserta didik yang terdapat, a). Perencanaan peserta didik, b). Pengelolaan kehadiran dan ketidakhadiran, c). Pencatatan dan pelaporan peserta didik, d). Pembinaan peserta didik, e). Evaluasi, f). Pelaksanaan tata tertib peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan peserta didik dalam pembelajaran dan menciptakan lingkungan sekolah yang baik
Dispute Resolution of the Regional Head Election Process Against the 2020 Bandar Lampung City Bawaslu Decision (Bandar Lampung City Bawaslu Case Study)
No full textThe Regional Head Election held in Bandar Lampung cannot be separated from the Polemic of Regional Election Disputes so that it applies in the way of holding regional elections. Elections signify the running of the democratic process within a country therefore Elections are very important in the life of the state. The author discusses the problem of how the cause of the dispute occurs and how the legal consequences occur in the dispute resolution of the Election process handled by Bawaslu Bandar Lampung City.The author conducts a normative-empirical study (juridical law), is a legal study which is used in a research style by combining library elements or secondary data with primary data, analyzing in a qualitative descriptive way. The results of the study aim to determine the legal cause and effect in resolving the dispute process of the Bandar Lampung Regional Election by Bawaslu Bandar Lampung City in the Mayoral and Deputy Mayoral elections.
REGULASI BISNIS PINJAMAN ONLINE: TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN LEGAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA SYARIAH
No full textAbstract
The phenomenon of the rise of online lending has created an urgent need to address the legal and ethical challenges associated with lending practices in the digital industry. In this review, the author proposes an approach that combines sharia principles with conventional law to provide a strong foundation for the regulation of online lending businesses.
This study outlines the legal framework governing online lending businesses from a sharia perspective, taking into account key principles such as the prohibition of riba (usury) and fairness in financial transactions. An in-depth analysis of current conventional regulations was also carried out to identify legal weaknesses and loopholes that could be exploited by unethical online loan providers.
In addition, this article discusses various consumer protection mechanisms that must be integrated into sharia online loan business regulations. These include stricter transparency requirements, assessment of applicant eligibility, and reasonable interest rate limitations in accordance with sharia principles. This approach aims to balance the interests of loan providers with the rights of consumers, as well as minimizing the risk of exploitation or abuse. By adopting this approach, it is hoped that sharia-compliant online loan business regulations can create a balanced and fair environment for all parties involved. Further research and consultation with sharia law experts and industry practitioners is necessary to ensure effective and successful implementation of this regulation.
Keywords: Business Regulation, Online Loans, Sharia Law, Consumer Protection, Sharia Principles.
Abstrak
Fenomena maraknya pinjaman online telah menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan hukum dan etika yang terkait dengan praktik pinjaman dalam industri digital. Dalam tinjauan ini, penulis mengusulkan pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan hukum konvensional untuk memberikan landasan yang kuat bagi regulasi bisnis pinjaman online.
Studi ini menguraikan kerangka hukum yang mengatur bisnis pinjaman online dari perspektif syariah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip utama seperti larangan riba (riba) dan keadilan dalam transaksi keuangan. Analisis mendalam terhadap regulasi konvensional saat ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh penyedia pinjaman online yang tidak etis.
Selain itu, artikel ini membahas berbagai mekanisme perlindungan konsumen yang harus diintegrasikan dalam regulasi bisnis pinjaman online secara syariah. Ini termasuk persyaratan transparansi yang lebih ketat, penilaian kelayakan pemohon, dan pembatasan suku bunga yang wajar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengimbangi kepentingan penyedia pinjaman dengan hak-hak konsumen, serta meminimalkan risiko eksploitasi atau penyalahgunaan.
Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan bahwa regulasi bisnis pinjaman online secara syariah dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian lebih lanjut dan konsultasi dengan para ahli hukum syariah serta praktisi industri perlu dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan berhasil dari regulasi ini.
 
