1,725,613 research outputs found

    Al-Mawardi (biografi dan konsepnya tentang imamah)

    No full text
    Skripsi ini menunjukkan bahwa Al- Mawardi yang memiliki nama lengkap Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al Bagdadi Al-Mawardi adalah pemikir yang sangat terkenal dalam bidang fiqih siyasah, tokoh terkemuka mazhab syafii. Beliau tekun dalam mencari ilmu pengetahuan. Pejabat tinggi sangat besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah, sehingga beliau diberi gelar oleh khalifah al Qadri "aqdat al Qudat (hakim yang unggul).x, 66 hlm.; 29 c

    The Needs Analysis of Training for Elementary School Teachers (Prior Analysis to the Research of Professional and Pedagogical Competencies Development in Civics Education)

    Full text link
    ABSTRACT Purpose–Research on teacher training needs analysis in order to study the development of pedagogical and professional elementary school teachers competencies in Civic education aims to describe the level of pedagogical and professional’ elementary school teachers competencies gap and to describe the elementary teacher training needs in order to develop pedagogical and professional deficit. Method–This study is a descriptive research. The study sites spread across the elementary school teachers in 8 subdistricts which are Suruh, Bancak, Bringin, Pabelan, Tengaran, Kaliwungu, Getasan and Ambarawa. The sample consists of 72 teachers, taken by purposive clusters sampling. Data collection technique is using self-evaluation in the form of questionnaire that has been tested for the validity and reliability. Analysis showed that the corrected item-total correlation is 0,794 for the highest and 0,221 for the lowest. Reliability test results showed that the alpha reliability coefficient is 0.945. Moreover, the techniques of data analysis are using descriptive statistical analysis and gap analysis. Findings –The result of the analysis shows that there are1) the gap of teachers’ pedagogic competency is 23.07 %, 2) the gap of teachers professional competency is 30 % , dan 3) the gap of pedagogic and professional competencies includes;(a) developing the curriculum which is related to Civics Education, (b) conducting assesment and evaluation of the process and result of learning process, (c) using the result of assesment and evaluation for the sake of teaching and learning, (d) Doing refective action (Class Action Research) to enhance teaching and learning process, (e) mastering the concept and principle of protection and development of Human Rights and also fair and proper law enforcement, (f) developing the material of civics education creatively, (g) developing sustainable profesionalism through reflective action, (h) using information technology and communication for self developing action. Significance–This research discusses about the gap of elementary school teachers’ competencies, spesifically civics education. Gap occurs when there is discrepancy between ideal competencies and empirical competencies of teachers’ performance. The results of this research are useful for designing training in teachers’ competence

    Prof. Madya Dr. Mohd Mawardi guna LED hasilkan pembangunan fotokatalitik reaktor sebagai sumber cahaya putih (photon)

    Full text link
    PEKAN, 25 Jun 2024 – Penyelidik dan pensyarah Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FTKEE), Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA), Profesor Madya Dr. Mohd Mawardi Saari, 37 telah menghasilkan pembangunan fotokatalitik reaktor dengan mengggunakan LED sebagai sumber cahaya putih (photon)

    FILSAFAT HUKUM TATA NEGARA AL-MAWARDI

    Full text link
    ABSTRAKDalam khazanah pemikiran filsafat politik baik dalam konteks sejarah filsafat politik Yunani ataupun dalam konteks sejarah pemikiran politik Islam menunjukan adanya  dua gaya pemikiran yang dikotomistik, yang satu bersifat Idealistik-theosentrik-deduktif, sementara yang satunya lagi bersifat rasionalistik-empirik-induktif. Oleh karenanya sangat diperlukan untuk mengeksplorasi pemikiran politik yang mempunyai karakteristik mono-dualistik  atau konvergensi  di antara kedua model pemikiran politik tersebut. Dari kajian yang dilakukan penulis setidaknya ada tiga garis besar filsafat hukum tata negara Al-Mawardi. Pertama, bahwa filsafat hukum tata negara yang dikontruksi oleh Al-Mawardi khususnya tentang tujuan didirikannya negara didasarkan pada filsafat theo-homosentris yang identik dengan pola pemikiran Abu ‘Ala Maududi. Kedua, berkaitan dengan mekanisme pengangkatan kepala negara didasarkan pada filsafat theistic-dan filsafat histories-empiris. Ketiga, bahwa teori kontrak sosial yang dikonstruksi Al-Mawardi secara umum hampir sama dengan filsafat politik JJ Rosseou dan John lock, dalam hal ini secara teknis aspek filsafat kemanusiaan dan rasionalisme menjadi bagian integral dari filsafat hukum tata negara Al-Mawardi.  Kata kunci : Filsafat, Hukum Tata Negara, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri. ABSTRACTIn the treasures of thought in political philosophy in the context of the history of Greek political philosophy or in the context of the history of Islamic political thought showed two styles of thought that dikotomistik, one of them is idealistic-theosentrik-deductive, while the other one is rationalistic-empirical-inductive. Therefore it is necessary to explore the political thought that has the characteristics of mono-dualistic or convergence between the two models of the political thought. From a study conducted by author there are three broad philosophy of constitutional law Al-Mawardi. The first, that the philosophy of constitutional law that is constructed by Al-Mawardi in particular about the purpose of the establishment of the state is based on the philosophy of theo-homosentris identical to the pattern of thought Abu 'Ala Maududi. Secondly, with regard to the mechanism of appointment of the head of state is based on a-theistic philosophy and the philosophy of historical-empirical. Third, that the social contract theory is constructed Al-Mawardi is generally similar to the political philosophy JJ Rosseou and John lock, in this case the technical aspects of the humanitarian philosophy and rationalism become an integral part of the philosophy of constitutional law Al-Mawardi. Keywords: Philosophy, Constitutional Law, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi Al-Basri.                      Â

    KONSTRUKSI FILSAFAT SOSIAL AL-MAWARDI

    Full text link
    Agama diyakini memiliki peran strategis dalam mengembangkan etika sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya dikembangkan di daerah pemikiran spekulatif murni, tetapi juga harus ditempatkan sebagai dasar etika sosial yang digerakkan oleh praksis sosial. Artikel ini membahas pemikiran al-Mawardi tentang filsafat sosial dan teori kontrak sosial. Menurut al-Mawardi manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan bantuan pihak lain sehingga interaksi antar mereka menjadi sesuatu yang pasti. Bentuk kontrak sosial yang ditawarkan oleh al-Mawardi adalah kebutuhan manusia untuk membentuk suatu negara. Negara adalah kebutuhan manusia untuk berkumpul dan membangun ikatan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pembentukan negara merupakan kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Keunikan pemikiran al-Mawardi adalah ia menempatkan Allah sebagai poros dalam segenap sirkulasi sosial. Oleh karena itu ia senantiasa menyandarkan segala pemikiran dan beragam konsepsionalnya tentang kehidupan bermasyarakat kepada grand narative Islam itu sendiri yaitu al-Qur’an dan al-Hadits

    Validity of Flipped Classroom on Guided Inquiry in Acid and Base Solution

    Full text link
    The COVID-19 pandemic has shifted the face-to-face learning process to online. According to the demands of the 2013 curriculum, students play an active role in learning. Guided inquiry is a learner-centered learning model and can find a concept. A Flipped classroom is a learning system that can cope with online learning. This study uses R&D with a ploomp model, obtaining data from media experts with an average of 0.87 categorized with high validity, and the average obtained from material experts in chemistry is 0.84 categorized with high validity. While the average value of practicality obtained from students is 92% categorized as very practical and data obtained from high school teachers is 89% categorized as very practical

    KONSTRUKSI FILSAFAT SOSIAL AL-MAWARDI

    No full text
    Agama diyakini memiliki peran strategis dalam mengembangkan etika sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya dikembangkan di daerah pemikiran spekulatif murni, tetapi juga harus ditempatkan sebagai dasar etika sosial yang digerakkan oleh praksis sosial. Artikel ini membahas pemikiran al-Mawardi tentang filsafat sosial dan teori kontrak sosial. Menurut al-Mawardi manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan bantuan pihak lain sehingga interaksi antar mereka menjadi sesuatu yang pasti. Bentuk kontrak sosial yang ditawarkan oleh al-Mawardi adalah kebutuhan manusia untuk membentuk suatu negara. Negara adalah kebutuhan manusia untuk berkumpul dan membangun ikatan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pembentukan negara merupakan kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Keunikan pemikiran al-Mawardi adalah ia menempatkan Allah sebagai poros dalam segenap sirkulasi sosial. Oleh karena itu ia senantiasa menyandarkan segala pemikiran dan beragam konsepsionalnya tentang kehidupan bermasyarakat kepada grand narative Islam itu sendiri yaitu al-Qur’an dan al-Hadits.</jats:p

    Konstruksi Filsafat Sosial Al-mawardi

    Full text link
    Agama diyakini memiliki peran strategis dalam mengembangkan etika sosial, ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya dikembangkan di daerah pemikiran spekulatif murni, tetapi juga harus ditempatkan sebagai dasar etika sosial yang digerakkan oleh praksis sosial. Artikel ini membahas pemikiran al-Mawardi tentang filsafat sosial dan teori kontrak sosial. Menurut al-Mawardi manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan bantuan pihak lain sehingga interaksi antar mereka menjadi sesuatu yang pasti. Bentuk kontrak sosial yang ditawarkan oleh al-Mawardi adalah kebutuhan manusia untuk membentuk suatu negara. Negara adalah kebutuhan manusia untuk berkumpul dan membangun ikatan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, pembentukan negara merupakan kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela. Keunikan pemikiran al-Mawardi adalah ia menempatkan Allah sebagai poros dalam segenap sirkulasi sosial. Oleh karena itu ia senantiasa menyandarkan segala pemikiran dan beragam konsepsionalnya tentang kehidupan bermasyarakat kepada grand narative Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an dan al-Hadits

    Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam

    Full text link
    Al-Mawardi merupakan penemu pertama teori politik Islam awal abad XI Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarnaja Barat mengenal teori politik. Dalam konsepsi al-Mawardi tentang negara, agama mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Al-Mawardi berusaha mengompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyariatkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan dan kepatutan politik. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan negara (khilâfah atau imâmah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Dalam pengelolaan negara, al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional (kelembagaan), yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Gagasan ketatanegaraan al-Mawardi sangat menarik, yang sekarang dipakai oleh masyarakat modern adalah teori kontrak sosial, yaitu hubungan antara Ahl al-Ikhtiyâr dan Ahl al-Imâmah. Kontrak sosial ini melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Maka, khalîfah atau imâm, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat, atau menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, seperti memberikan perlindungan dan mengelola kepentingan mereka dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, al-Mawardi merupakan salah satu pemikir politik Islam zaman pertengahan yang berpendapat bahwa kepala negara dapat diganti apabila tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Melalui artikel ini, penulis menilai teori al-Mawardi tersebut sangat tepat untuk dijadikan antitesis dari kegagalan teori demokrasi
    corecore