186 research outputs found
ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (ABSOLUT OF LIABILITY) DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT DI INDONESIA
No full textThe responsibility of carrier in the carriage of law is a form of protection in the process of hauling freight in the Treaty with the intention that the goods arrive at the places the destination safely and on time. But in the process of hauling, not closing the possibility there are things – things happen so that goods are not happy that is the goods suffered damage, lost, deficient, destroyed. So then there must be a responsible party. In studies of haulage by sea ships internationally recognize the principle of absolute liability (absolute of liability). In this paper the author will discuss with regards to puts the principle of absolute liability (absolute of liability) and the position of the ruling against regulation perudang – invitation of haulage with a ship in Indonesia, by using the methods of normative research i.e. research libraries (library research) by tracing the source of primary and secondary legal materials. Based on the research results then puts the principle of Absolute Liability (Absolute of Liability) asserts that the carrier be liable for any losses incurred due to any events in organizing transport without the necessity whether or not there is proof of the carrier's fault. The legal position of the principle of Absolute Liability (Absolute Of Liability) against regulation perudang – invitation haulage by sea ships in Indonesia, namely the principle of absolute liability (Absolute of Liability) in fact contradicts the book of law commercial law (KUHD) and section 101 of the Act Number 17-year 2008 about Cruise empirically that the carrier was not given the huge risk considering the sea transport companies in Indonesia still belongs to the small and medium sized businesses
TINJAUAN TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
No full textDalam proses persertifikatan tanah diusahakan dalam waktu yang amat singkat, namun tidak meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penanganannya. Sebab, apabila ada kesalahan atau kelalaian akan menyebabkan gagalnya tujuan yang hendak dicapai itu, yaitu kepastian hukum mengenai hak – hak atas tanah. Pengertian gagal itu, terutama dilihat dari segi administrasi pendaftraan tanah itu sendiri, misal:1. Hasil ukurannya tidak baik, batas – batasnya tidak terlihat jelas, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti luasnya; 2. Penelitian mengenai siapa pemiliknya kurang sempurna sehingga menimbulkan gugatan – gugatan dikemudian hari; 3. Tata usaha pendaftran tanah tidak sempurna, seperti warkahnya tidak lengkap, daftar – daftar isian tidak diisi sebagaimana mestinya; Dengan terjadinya kesalahan administrasi dapat mengakibatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Pertanahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku, sehigga sering terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah di pengadilan. Apabila ternyata sertifikat yang diterbitkan oleh pertanahan dinyatakan oleh pengadilan tidak sah dan batal demi hukum, maka konsekwensinya Kantor Pertanahan dapat melakukan pembatalan terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah tersebut. Kantor Pertanahan selaku institusi yang berwenang dalam melakukan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah relatif telah melakukan pembatalan sertifikat yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat diindikasikan bahwa kantor pertanahan telah melakukan kesalahan dari segi administrtaif dan prosedural dalam menerbitkan sertifika
ANALISIS YURIDIS TENTANG PRINSIP TANGGUNG JAWAB MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
No full textUndang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  yang merupakan peraturan perundangan – undang tertulis / hukum positif yang berlaku sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengangkutan dengan kendaraan bermotor yang  merupakan subsistem tata hukum nasional, dimana peraturan ini tidak secara tegas menyebutkan  prinsip tanggung jawab ( fault of liability ) yang dianut di dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) adalah metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data melalui studi kepustakan, data yang diperoleh berdasarkan sumber hukum primer yaitu perundang – undangan dan sumber hukum sekunder yaitu konsep – konsep, teori – teori dan informasi – informasi lain yang bersifat umum, buku buku, indeks, ensiklopedia dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh data bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 2009 adalah prinsip tanggung jawab karena kesalahan ( fault of liability) yaitu setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 188, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
FIGUR RIDWAN KAMIL DALAM EKSPRESI GARIS DAN WARNA
No full textRidwan Kamil merupakan sosok pemimpin baru dewasa ini, beliau adalah Walikota
Bandung periode 2013-2018. Pemimpin dengan karakter yang ramah, kreatif, dan
berprestasi. Banyak perubahan yang telah dibawanya selama menjadi pemimpin di
kota Bandung, terutama pembangungan di bidang infrastuktur. Hal ini didasari dari
pendidikan dan pekerjaan sebelum menjadi walikota, yaitu sebagai seorang arsitek.
Sebagai bentuk apresiasi penulis terhadap kontribusi dan kinerjanya sebagai walikota
Bandung, muncul sebuah gagasan untuk mengapresiasi figur Ridwan Kamil dalam
sebuah karya seni lukis. Pada karya seni lukis yang dibuat akan menitikberatkan pada
kepribadian dan keseharian Ridwan Kamil yang menjadi hal yang melekat dalam
pikiran masyarakat sebagai konsep dalam lukisan yang mengambil aliran
ekspresionisme. Dalam lukisan dengan teknik ekspresionisme ini, penulis
menonjolkan potret ekspresi, garis, dan warna-warna yang mewakili sosok Ridwan
Kamil dalam kesehariannya sebagai pemimpin di pemerintahan dan pemimpin di
keluarga dan masyarakat terdekatnya. Lukisan yang dibuat oleh penulis mengadaptasi
karya-karya seni lukis ekspresionisme yang sebelumnya telah dibuat oleh seniman
besar seperti Affandi dan Voka. Dalam proses penciptaan karya seni lukis ini,
beberapa tahapan yang dilakukan setelah penemuan ide adalah melakukan
kontemplasi dan stimulasi agar karya yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan.
Terdapat 6 buah karya dengan beberapa tema yang mewakili figur Ridwan Kamil dan
peristiwa yang telah dilaluinya, seperti karya yang berjudul “Loyalitas Tanpa Batas”
yang mengingatkan kita pada nadzar Ridwan Kamil yang akan mencukur pendek
rambutnya jika Persib juara Liga Super Indonesia 2014 atau karya dengan judul
“Sosok Pemimpin Baru” yang secara visual digambarkan dengan figur Ridwan Kamil
yang menggunakan seragam walikota. Adapun harapan dari hasil karya yang telah
dibuat oleh penulis di kemudian hari adalah adanya penyempurnaan dalam riset
terhadap tokoh dengan menambah sumber buku-buku autobiografi tokoh itu sendiri
dan melakukan wawancara langsung dengan tokoh yang bersangkutan sehingga
otentitas materi yang dirumuskan bersumber dari sumber yang terpercaya. Deformasi
bentuk dari figur menjadi bentuk yang abstrak dan penambahan elemen estetis seperti
kain, serbuk pasir, dan bahan daur ulang bisa membuat karya menjadi memiliki kesan
yang inovatif dan variatif dibandingkan karya lukis biasa yang cenderung
menggunakan bahan konvensional seperti kanvas, kuas dan cat akrilik.;--Ridwan Kamil is a new leader today, he is Mayor of Bandung period 2013-2018.
Leaders with a friendly, creative and accomplished character. Many changes that
have been brought during the leadership in the city of Bandung, especially
development in the field of infrastructure. It is based on education and work before
becoming mayor, he is an architect. As a form of appreciation of the author of his
contribution and performance as mayor of Bandung, came an idea to appreciate the
figure Ridwan Kamil in a work of painting. In the work of painting is made will focus
on the personality and daily Ridwan Kamil which became inherent in the minds of
society as a concept in painting that takes the flow of expressionism. In this painting
with this expressionism technique, the authors highlight the portraits of expressions,
lines, and colors that represent the figure of Ridwan Kamil in his daily life as a leader
in government and leaders in his immediate family and community. The paintings
created by the author are also adapted from works of expressionism paintings that had
previously been made by great artists such as Affandi and Voka. In the process of
creating this painting, several stages done after the discovery of the idea is to do
contemplation and stimulation for the work made in accordance with what is
expected. There are 6 artworks with several themes representing the figure of Ridwan
Kamil and the events he has passed, such as the work entitled "Unlimited Loyalty"
which reminds us of the promise of Ridwan Kamil who will shave her hair short if
Persib Indonesian Super League champion 2014 or work with title "The New Leader"
is visually depicted with the figure of Ridwan Kamil who uses the mayor's uniform.
the hope of the work that has been made by the author in the future is the refinement
in research on the character by adding the source autobiographical books of the
character itself and conduct direct interviews with the figures concerned so that the
authenticity of the material formulated sourced from reliable sources. The
deformation of shapes from figures into abstract shapes and the addition of aesthetic
elements such as fabrics, sand dust, and recycled materials can make the work of
having an innovative and varied impression compared to ordinary paintings that tend
to use conventional materials such as canvas, brushes and acrylic paint
Implementasi kewenangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kepelabuhan di kabupaten banggae
No full textx, 148 h
TANAH HAK MILIK YANG DIPEROLEH MELALUI PELEPASAN KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKSANAAN DAN PERMASALAHANNYA
No full textPeraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelepasan tanah untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria, persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu Hutan Negara yang merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak yaitu perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah yaitu masih adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mekanisme dalam pelepasan Kawasan Hutan dan perubahanan Batas Kawasan Hutan, Prosesnya dan mekanismenya menggunakan waktu yang cukup lama yang terjadi  perubahan perundang – undangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya regulasi yang berkali – kali dilakukan perubahan dan  dan tidak ada pengawasan terhadap Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya  dalam hal adanya larangan untuk   menelantarkan tanah,  mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DI KABUPATEN BANGGAI
No full textTenaga kerja yang kompeten, profesional dan produktif merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di semua sektor. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang dalam Pembina Lapangan pelatihan kerja di wilayah masing-masing. Dalam tulisan ini akan dibahas kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan dan produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Banggai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Hasil penelitian di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja meliputi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktifitas tingkat daerah telah dilaksanakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat.
Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Kabupaten, Tenaga Kerja
ABSTRACT
The workforce is competent, professional and productive is the key of the success of development in all sectors. For that the Government and the local governments have the authority to carry out labor productivity improvement program in the area of kabupaten/kota. Based on Government Regulation No. 38-year 2007 that the County Government has the authority in the Pembina Field work training in their respective territories. In this paper will be discussed in the construction of County Government authority and labor productivity in Banggai Regency, as well as the factors which affected it. Research methods used are empirical legal research with the juridical sociological type. Banggai Regency in the research results show that implementation of the authorized the construction of the training and labour productivity include the implementation of the competency based training units, the construction of private job training agencies, licensing and the registration of training institutions, consultancy work pr.
Key words : Authority, County Government, labo
SYARAT DOMISILI PADA PENCALONAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi dalam memutus pembatalan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum penghapusan Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan terkait dengan syarat domisili bagi calon Kepala Desa dan calon perangkat desa yaitu harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat. Sedangkan Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, menimbulkan akibat hukum atau implikasi hukum yaitu Adanya penyesuaian terhadap peraturan yang berhubungan dengan syarat domisili pada pencalonan kepala desa dan pengangkatan perangkat des
Analisis Pemanfaatan Media Sosial Twitter oleh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil
No full textPelayanan publik adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk jasa maupun barang, namun saat ini buruknya pelayanan publik yang dirasakan masyarakat adalah pelayanan yang berbelit-belit, keterampilan pelayan publik yang kurang profesional, serta waktu pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Permasalahan ini muncul dalam rangka untuk memberikan evaluasi kepada pelayan publik supaya lebih baik. Pelayan publik dituntut dapat menciptakan suatu ide atau inovasi pelayanan supaya kepuasan suatu masyarakat dapat terjamin. Media sosial menjadi solutif-alternative yang sangat berperan penting untuk optimalisasi sebuah sistem kerja pemerintah, salah satunya melalui media sosial twitter. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara akademik dan ilmiah tentang pemanfaatan media sosial twitter dalam birokrasi pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelayanan prima dengan berbagai informasi peristiwa yang penulis dapatkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang memuat metode induksi, deduksi, dan komparasi. Objek penelitian ini adalah media sosial akun twitter @ganjarPranowo dan akun twitter @ridwanKamil sebagai akun twitter resmi kepemilikan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan media sosial twitter dalam birokrasi pemerintahan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil sebagai upaya peningkatan pelayanan prima sudah memenuhi aspek variabel teori pelayanan prima. Dalam mewujudkan pelayanan prima melalui media sosial twitter telah menerapkan standar: kemampuan (ability), sikap (attitude), penampilan (appearance), perhatian (attention), tindakan (action), dan tanggung jawab (accountability). Dengan adanya media sosial twitter ini pemerintah menjadi lebih mudah untuk mengakses suatu informasi yang timbul di masyarakat, sehingga interaksi masyarakat dengan pemerintah menjadi mudah dan efektif. AbstractPublic service is an activity to meet the needs of the community in the form of services and goods, but currently the poor public services that are felt by the community are convoluted services, the skills of public servants who are less professional, and service time that is less effective and efficient. This problem arises in order to provide an evaluation to public servants to be better. Public servants are required to create an idea or service innovation so that the satisfaction of a community can be guaranteed. So, social media becomes a solutive alternative that plays an important role in optimizing a government work system, one of which is through social media Twitter. The purpose of this study is to describe academically and scientifically about the use of social media Twitter in the government bureaucracy as an effort to improve excellent service with various information events that the author gets. This research method uses a qualitative-descriptive approach, while the analytical technique used is content analysis which contains the methods of induction, deduction, and comparison. The object of this research is the social media account @ganjarPranowo and @ridwanKamil twitter account as the official twitter account of Ganjar Pranowo and Ridwan Kamil. The results showed the use of social media Twitter in the government bureaucracy of Ganjar Pranowo and Ridwan Kamil as an effort to improve excellent service had fulfilled variable aspects of excellent service theory. In realizing excellent service through social media, Twitter has implemented standards: ability, attitude, appearance, attention, action and accountability. With the existence of Twitter social media, the government becomes easier to access information that arises in the community, so that community interaction with the government becomes easy and effective
Transposition and modulation analysis on the translation of prayer for rain into do?a minta hujan
No full textMuhammad Ridwan Roji Abdullah: ?An Analysis of Translation Procedure on David Campbell?s Poem Prayer for Rain? which is translated by Taufik Ismail Do?a Meminta Hujan. Thesis: English Letters Department of Adab and Humanities Faculty, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, November 2014. The study in this paper discusses the translation procedure of the poem on the tittle ?Prayer for Rain? which is translated by Taufik Ismail. The important purpose in this research, the author tries to explain the translation procedures used in translating at poem Prayer for Rain by David Campbell. The writer uses descriptive qualitative method, to describe and analyze identifies the process of how an English word of the poem is translated into Bahasa Indonesia. In addition, this study also identifies whether the translation process results the changes of manner. To suport the analyses, the writer use some books, and dictionaries, namely A Text book of Translation (Peter Newmark), Teori & Praktek Penerjemahan (Frans Sayogie), Kamus Lengkap Indonesia-Inggris a(2004). The writer uses the theory of translation procedure. Finally, the writer finds fourteen words of translation procedure from Prayer for Rain poem. The translation procedure are Modulation and Transposition
- …
