52 research outputs found
The Values Of Islamic Education In The Biography Of Utsman Bin Affan Radhiyallahu ‘Anhu By Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi Translation Of Umarul Faruq Abu Bakar
Full text linkABSTRACT
Utsman was one of the companions of the Propet Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam who has guaranteed to enter heaven, the third Khulafa'u Rasyidin, and the son-in-law of Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam. His forehead was never tarnished to worship idols and never did heinous deeds even though he had not converted to Islam at that time. His greatest achievement while leading was collecting the Qur’an into one mushaf to unite Muslim. Utsman became an important part of the early history of the emergence of Islam since he made two sentences creed.
The biographical book of Utsman bin Affan by Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi discussed the personality of Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu and the time of his caliphate. The purpose of this study is to identify and describe the values of Islamic education contained in the biography of Utsman bin Affan radhiyallahu 'anhu by Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi. The author uses the method of documentation as a method of data collection and content analysis as data analysis.
The results of this study can be concluded that there are three values of Islamic education in the biography of Utsman bin Affan radhiyallahu ‘anhu by Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, namely: 1) The value of aqidah education, related to when Utsman converted to Islam and his sermon when he was designated to become a caliph. 2) The value of shari’ah education is divided into mahdlah worship and ghaira mahdlah worship (muamalah). Mahdlah worship is related to when Utsman moved to Habasyah, and muamalah is related when Utsman traded, married, collected the Qur’an into one mushaf, and formed a deliberation assembly. 3) The value of moral education which includes morals towards Allah, morals towards fellow humans, and moral towards nature. Moral towards Allah is related to when Utsman remembered and put his trust in Allah even though the deathwas before him. Moral towards human is Utsman's generous nature, helping each other in virtue and piety, avoiding quarrels and enmity, and fulfilling his mandate as a caliph. Meanwhile, example of morals towards nature include keeping nature clean and healthy, and preserving the environment
Key words : Utsman bin Affan, The Values of Islamic educatio
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah yang Belum Bersertifikat Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960
No full textLand is a necessary component of human life, and one of the purposes of land is that which is governed by Agrarian Law. A landowner must have proof of ownership. Certificates are proof of ownership of land rights and actions associated with first-time land registration that result in the production of proofs of rights in the form of certificates. Uncertified land is unregistered customary land with the State Land Agency Office. Uncertified land is prone to conflict or disagreements with third parties. Thus, this thesis addresses 3 (three) issues: the first concerns the nature of legal protection available to uncertified land owners, the second concerns the nature of legal protection available to certified land owners, and the third concerns the role of and government responsibility for uncertified land ownership.
The author conducted normative research for this thesis by evaluating and analyzing secondary data in the form of primary and secondary legal sources. All of these data were gathered and examined normatively utilizing the literature study technique.
A certificate provides legal protection for the owner of the land or land under control. Holders of land rights who have not been certified in relation to the registration of rights under Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration may utilize evidence of ownership prior to the UUPA's inception as stipulated in Article 24 paragraph (1) of Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration. Uncertified land is protected by law in two ways: preventive legal protection and repressive legal protection. The government's primary worry has been the lengthy procedure of issuing land certificates. To address these issues, the government established a National Priority Program called Complete Systematic Land Registration (PTSL) under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.Tanah adalah salah satu unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan salah satu objek tanah adalah yang diatur oleh Hukum Agraria. Seseorang yang memiliki tanah, pasti memiliki alat bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan kegiatan dari pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang menghasilkan surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. Tanah yang belum bersertifikat adalah tanah adat yang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Negara. Tanah yang belum bersertifikat rentan terjadi konflik atau sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itu, ada 3 (tiga) permasalahan dalam skripsi ini, permasalahan pertama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertifikat, yang kedua, yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat ,dan yang ketiga, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.
Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakuka penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif.
Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atau tanah yang sedang dikuasai adalah berupa sertifikat. Alat bukti yang dapat dipakai oleh pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat yang berkaitan dengan pendaftaran hak pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat menggunakan alat bukti kepemilikan sebelum lahirnya UUPA sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Bentuk perlindungan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat ada 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraia dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan Program Priortitas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).151 HalamanSkripsi Sarjan
Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah yang Belum Bersertifikat Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960
No full textLand is a necessary component of human life, and one of the purposes of land is that which is governed by Agrarian Law. A landowner must have proof of ownership. Certificates are proof of ownership of land rights and actions associated with first-time land registration that result in the production of proofs of rights in the form of certificates. Uncertified land is unregistered customary land with the State Land Agency Office. Uncertified land is prone to conflict or disagreements with third parties. Thus, this thesis addresses 3 (three) issues: the first concerns the nature of legal protection available to uncertified land owners, the second concerns the nature of legal protection available to certified land owners, and the third concerns the role of and government responsibility for uncertified land ownership.
The author conducted normative research for this thesis by evaluating and analyzing secondary data in the form of primary and secondary legal sources. All of these data were gathered and examined normatively utilizing the literature study technique.
A certificate provides legal protection for the owner of the land or land under control. Holders of land rights who have not been certified in relation to the registration of rights under Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration may utilize evidence of ownership prior to the UUPA's inception as stipulated in Article 24 paragraph (1) of Government Ordinance No. 24 of 1997 on Land Registration. Uncertified land is protected by law in two ways: preventive legal protection and repressive legal protection. The government's primary worry has been the lengthy procedure of issuing land certificates. To address these issues, the government established a National Priority Program called Complete Systematic Land Registration (PTSL) under the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency.Tanah adalah salah satu unsur untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan salah satu objek tanah adalah yang diatur oleh Hukum Agraria. Seseorang yang memiliki tanah, pasti memiliki alat bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan kegiatan dari pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang menghasilkan surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. Tanah yang belum bersertifikat adalah tanah adat yang belum didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Negara. Tanah yang belum bersertifikat rentan terjadi konflik atau sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itu, ada 3 (tiga) permasalahan dalam skripsi ini, permasalahan pertama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang belum bersertifikat, yang kedua, yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat ,dan yang ketiga, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.
Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam melakuka penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara normatif.
Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah atau tanah yang sedang dikuasai adalah berupa sertifikat. Alat bukti yang dapat dipakai oleh pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat yang berkaitan dengan pendaftaran hak pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat menggunakan alat bukti kepemilikan sebelum lahirnya UUPA sebagaimana yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Bentuk perlindungan hukum terhadap tanah yang belum bersertifikat ada 2, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraia dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan Program Priortitas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).151 HalamanSkripsi Sarjan
Lanelater bartoni Fleutiaux 1902
No full textLanelater bartoni (Fleutiaux, 1902) Agrypnus bartoni Fleutiaux, 1902: 163. Lanelater bartoni Arnett, 1952: 105; Hayek, 1973: 245; Platia, 2004: 99; Platia et al., 2006: 208; Cate, 2007: 102. Type-locality: India. Material examined. Pakistan; Sindh Province, Dhabeji, 14 males, 2 females; 15. iv. 2003, leg. Affan, at light (ACP); Karachi, 12 males, 1 female; 23. ii. 1992, leg. Bushra, at light; 3 males; 17. x. 1979, leg. Irshad; 1 male; 1981, leg. Almas; 1 male; 1980, leg. Rahila; 1 female; 8. x. 1982, leg. Rafique; 1 male, 1 female; 12. i. 1974, leg. Khan; 1 male; 9. iii. 1971, leg. Ehsan; 41 males, 1 female; 11. i. 1972, leg. Khan; 1 male; 13. iii. 1973, leg. Khan; 2 males. 1 female; 23. ii. 1992, leg. Bushra (NHMUK); Mirpur Khas; 1 male; 7. x. 2006, leg. Zubair, at light; 1 male; 10. v. 2007, leg. Zubair, at light (ACP); Tando Jam; 8 males, 3 females; 15. viii. 1967, leg. Mehar (NHMUK); Thatta; 3 males, 1 female; 29. ix. 1972, leg. Maqsood; 4 males, 1 female; 12. viii. 1967, leg. Ehsan; 1 female; 10. x. 1982, leg. Anwer (NHMUK); Baluchistan Province, Quetta, 1 male; 26. vii. 1972, leg. Tehmina (NHMUK); Kheybar Pakhton Khoa Province, Tamargrah, 11 males, 5. vii. 2005, leg. Rasheed (ACP). Distribution. India, Iran, Pakistan and Sri Lanka (Cate, 2007).Published as part of Akhter, Muhammad Atique, Drumont, Alain, Rizvi, Syed Anser & Ahmed, Zubair, 2012, Contribution to the knowledge of Agrypninae (Coleoptera: Elateridae) with description of new species and new records from Pakistan, pp. 40-54 in Zootaxa 3223 on page 45, DOI: 10.5281/zenodo.28028
Social media influence on e-commerce
No full textToday, we live in a globally connected world where everything that happens on earth also happens over the internet. Social media platforms are playing a vital role in transforming physical actions into digital ones. People are being influenced by various content and content creators. Social media is not just a marketing tool but now a marketplace itself. Keeping in mind the ability to reach masses within no time, many businesses are now focusing more on their social media presence and are spending a lot on digital and social media marketing.
This research survey is exploratory and analyses different aspects of the main subject and establishes a conclusion by reviewing academic research by the authors, recent metrics from the industry, and relevant articles by the domain experts. The main focus of this paper is to analyze the key factors that are essential to gain complete knowledge of the subject.
The study begins with the review of the initial advancements in communication technology such as the Internet which resulted in the form of different revolutionary ideas mainly social media platforms and E-Commerce. Since E-Commerce stores are virtual in nature, we also discussed in detail the factor of trust and major key issues affiliated with it which play a critical role in any business to gain customer’s trust. Trust can only be built if the privacy and security of a customer are protected and respected. That is why we discussed various aspects of privacy and security related to E-Commerce as well as the compliances that ensure user privacy protection.
Along with that, recent trends in social media have been analyzed carefully as well as the types of various marketing campaigns that are creating a huge impact on businesses and their conversion statistics have been analyzed. Also, various marketing strategies have been discussed in detail like digital marketing on social media as well as influencer marketing. After reviewing various papers and articles, the paper comes to a close after making a conclusive thought and proposes different directions that can be persuaded for future work
Smart Sag Detection and Reactive Current Injection Control for a PV Microgrid under Voltage Faults
No full textLow-power photovoltaic distributed generators are increasing rapidly in number by the grids of the modern era, but they also bring up the concern of grid stability. To maintain grid stability, it is essential for the network operators to update the grid codes at regular intervals due to the case of highly penetrated grid-connected photovoltaic systems (GCPVs). Integration of large-scale electrical grids with renewable energy sources, one being photovoltaic systems, faces the challenge of riding through low-voltage (LVRT) phases. As compared to the previous grid codes for power generation, recent advances require distributed generation resources to provide for such capabilities under grid faults. This work contributes to the ongoing investigation of this specified and destabilizing fault condition. Various simulations of a PV microgrid system are carried out with the ability to ride through low-voltage faults, with the help of a DC-chopper circuit to absorb DC-link over-voltage, and the current is also maintained within acceptable limits according to the required standards. The fundamental contribution of this research is a proposed neural network (NN) control framework. This framework effectively detects voltage sags, comprehends their characteristics, and provides support to the system by injecting reactive current in accordance with the demands imposed by designated grid codes. This NN control model has been systematically developed utilizing data gathered from a vast array of testing simulations conducted under different and dynamic conditions. The proposed strategy, on the other hand, is compared with the RMS fault detection method in combination with the conventional LVRT algorithm. The NN control approach showed better results as compared to the conventional methods in terms of accuracy and robustness, especially when confronted with difficult sag situations
Deep Symbolic Regression-Based MPPT Control for a Standalone DC Microgrid System
No full textEnhancing the performance of maximum power point tracking (MPPT) methods is essential for optimizing the operation of solar systems under any weather condition. This improvement is crucial because MPPT methods serve as the controllers for power converters, directly influencing the ability to maintain a steady and efficient energy output from solar installations. Therefore, we propose a deep symbolic regression (DSR)-based MPPT method in standalone direct current microgrids, which is particularly useful under drastically shifted meteorological conditions. This study aimed to improve the significant performance parameters of the MPPT approach, such as the rate of convergence during transient periods, tracking accuracy, steady-state stability, and overshoot/undershoot reduction, creating more reliable and efficient solar microgrid systems. To evaluate the proposed method, performance comparisons were made with those of existing advanced algorithms, namely particle swarm optimization-, artificial neural network-, and adaptive neuro-fuzzy inference system-based MPPT methods. The comparative results demonstrate a significant improvement with the proposed method. Moreover, the simple mathematical expression obtained by the DSR process minimizes the computational complexity of the control
Effects of Mulligan Mobilization and Transverse Friction Massage on Pain, Ranges and Functional Activities in Patients With Rotator Cuff Syndrome: A Randomized Clinical Trial
Full text linkObjectives: Rotator cuff syndrome (RCS) is a common upper extremity musculoskeletal condition in the working population, often leading to prolonged work absences. This study assesses and contrasts the impacts of Mulligan mobilization (MWM) and transverse friction massage in individuals with RCS.
Methods: A randomized clinical trial was conducted at Northwest General Hospital and Research Centre in Peshawar from January to June 2023. The trial involved 42 participants in the age range of 30 and 70 years who had grade I/II rotator cuff tear and pain. These participants were randomly divided into two groups. Group A was administered MWM, while group B received transverse friction massage in addition to standard care. Both groups received a six-week treatment and were evaluated at the beginning, third and sixth weeks using the visual analogue scale to measure pain, goniometry to assess shoulder range, and the disabilities of the arm, shoulder and hand (DASH) questionnaire to evaluate physical function.
Results: The between-group comparison showed a significant difference in VAS, shoulder ranges, and DASH scores in both groups in the third and sixth weeks (P<0.05). The pairwise comparisons within group A indicated a significant difference in VAS, shoulder ranges and DASH scores at baseline, the third week and the sixth week with P<0.05. Similarly, pairwise comparisons within group B showed a significant difference in VAS, shoulder ranges and DASH scores at the baseline, third week, and sixth week, with a value of P<0.05.
Discussion: The study concluded that MWM with movement and transverse friction massage can improve pain intensity, shoulder ranges, and physical function in people with grade (I) or grade (II) RSC
PERANCANGAN ULANG PROSES BISNIS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT IZIN PENEMPATAN SEMENTARA RUMAH DINAS OPERASIONAL PADA UNIT GENERAL AFFAIRS PT ANGKASA PURA II
No full textJika membutuhkan abstrak atau isi jurnal silahkan menghubungi author melalui email [email protected] atau [email protected]
Dipublikasikan tanggal: 11 November 202
- …
