37 research outputs found
Menakar capaian otonomi khusus Papua
No full textTulisan ini bermaksud memberikan rangsangan ide kepada para pengambil keputusan agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam menyusun kebijakan baru terhadap Papua. Menjelang berakhirnya pengucuran dana Otsus pda tahun 2021, dapat dijadikan momentum untuk memberikan Papua sebuah kebijakan baru yang berasal dari kehendak dan partisipasi masyarakat Papua dengan melihat capaian Otsus selama ini
Deliberative Formulation of Papua Special Autonomy Policy
No full textFormulation of Special Autonomy Policy (Otsus) of Papua is a unique process, since it was mandated by MPR Decree to be carried out in a participatory manner with a strict time limit. In its development, Otsus policy has not been able to resolve the conflict in Papua. This paper aims to analyse the formulation of Papua’s Special Autonomy policy as outlined in Law No. 21/2001 based on deliberative public policy theories. This paper uses a qualitative approach with a case study, for which in-depth interviews were conducted with actors directly involved in policy discussions. The results show that the formulation of Papua Otsus has been made without involving Papuan people participation. The Assessment Team that drafted the autonomy law bill have failed to applied deliberative approach but a pseudo-participation. Subsequently, DPR did not provide the appropriate deliberative rooms for the discussions of the draft law
Pelayanan publik dan pemerintahan digital Indonesia
No full textPelayanan publik, sebagai fokus bahasan dalam buku ini, merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan. Bahkan menjadi tanda dari hadirnya negara (state in practice) dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat. Para penulis buku ini menyasar secara tepat jantung persoalan. Layanan publik adalah produk yang selama ini acap jadi fokus perhatian publik
